Dokumen tersebut membahas tentang wajib pajak, NPWP, dan PPKP. Secara ringkas, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban perpajakan, NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak, dan PPKP berfungsi untuk mengukuhkan pengusaha sebagai subjek pajak PPN.

1. WAJIB PAJAK
Yanuardi
SMK. K. IMMANUEL 2

2. Materi Pembelajaran
Pengertian Wajib Pajak1
2 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
3 Pengertian dan Fungsi NPWP
4 Tata cara memperoleh NPWP
5 Penghapusan NPWP
Pengertian dan Fungsi PPKP6
7 Tempat dan Jangka Waktu Pelaporan Usaha
8 Pencabutan PPKP

3. Diskusi Kelompok
• 1 kelompok terdiri dari 4 orang
Materi diskusi :
1. Apa yang Anda ketahui tentang Wajib
Pajak?
2. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak?
3. Kenapa WP harus ber-NPWP? Apa
manfaatnya? dan Bagimana cara
memperolehnya?
4. Apa yang Anda ketahui tentang PPKP?

4. WAJIB PAJAK
Orang pribadi atau badan yang
menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan
ditentukan untuk melakukan kewajiban
perpajakan termasuk pemungut pajak
atau pemotong pajak tertentu.

5. Wajib Pajak
WP Badan
WP Orang Pribadi
BUT
WP Badan
WP Orang Pribadi
BUT
Bendaharawan/KPKN
Sebagai pemikul beban
pajak, pembayar dan
pelapor
Sebagai
pemungut/pemotong,
penyetor, dan pelapor

6. Hak dan Kewajiban WP
Kewajiban Wajib Pajak
• Kewajiban Mendaftarkan
Diri
• Kewajiban Pembayaran,
Pemotongan /
Pemungutan dan
Pelaporan
• Kewajiban dalam hal
diperiksa
• Kewajiban memberi data
Hak Wajib Pajak
• Hak atas kelebihan
pembayaran pajak
• Hak dalam hal WP
dilakukan pemeriksaan
• Hak untuk mengajukan
keberatan, banding dan
peninjauan kembali
• Hak-hak wajib pajak
lainnya

7. Nomor Pokok Wajib Pajak
1. Sarana dalam administrasi
perpajakan.
2. Tanda pengenal diri atau
Identitas Wajib Pajak dalam
melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakannya.
3. Menjaga ketertiban dalam
pembayaran pajak dan
pengawasan administrasi
perpajakan

8. Ingin Punya NPWP...
Cam mane
mendapatkannya ye...

12. Dilakukan dalam hal :
WP badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Warisan yang belum terbagi (dalam kedudukan sebagai subjek
pajak) sudah selesai dibagi
Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan
penghasilan
WP BUT yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT
WP Orang Pribadi yang tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat
digolongkan sebagai Wajib Pajak
PENGHAPUSAN NPWP
KEP- 161 /PJ./2001
WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan
Penghapusan NPWP harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal
diterimanya permohonan secara lengkap

13. Pengusaha BKP/JKP PPN
Pengusaha Kena Pajak (PKP)
Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak
dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak
berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU
PPN) 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil
yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

14. • PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA
PAJAK
Dalam pasal 2 ayat (2) UU KUP disebutkan seperti berikut ini.
“setiap Wajib Pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak
berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984
dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor
Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi
tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan
tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi
Pengusaha Kena Pajak.”
Pengusaha Kena Pajak Terdaftar adalah pengusaha
yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang
telah tercatat dalam tata usaha Kantor Pelayanan Pajak dan
telah diberikan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

15. Fungsi
Pengukuhan
PKP
Pengawasan dalam
melaksanakan hak
dan kewajiban PKP di
bidang PPN dan
PPnBM
Sarana dalam pemenuhan
Kewajiban Pajak Pertambahan
Nilai & Pajak Penjualan Barang
Mewah (PPnBM)
Sebagai identitas
PKP yang
bersangkutan
Pengawasan
Pemenuhan
Kewajiban
Identitas

16. TEMPAT
PELAPORAN USAHA
ORANG
PRIBADI
B A D A N
WP SEBAGAI PENGUSAHA
YANG DIKENAKAN PAJAK MENURUT UU PPN
KANTOR PELAYANAN PAJAK
TEMPAT TINGGAL TEMPAT KEDUDUKAN
DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA
Pasal 2 ayat (2) UU KUP

17. BUMN dan BUMD di DKI , termasuk anak perusahaan
BUMN yang penyertaan modal induknya > 50%
PMA TIDAK MASUK BURSA di DKI
BUT & ORANG ASING di DKI
WP PERSH. MASUK BURSA kecuali:- BUMN/D
KPP PND
KPP PMA
KPP BADORA
KPP PERUSAHAAN
MASUK BURSA
BUMN/D, PMA TIDAK MASUK BURSA & BADAN
(BUT) DAN ORANG ASING di luar DKI
BUMN/D, PMA, BADORA, PERUSAHAAN MASUKBURSA
(khusus PPh PEMOTONGAN /PEMUNGUTAN dan PPN/
PPn BM)
KPP SETEMPAT
KPP TEMPAT CABANG /
PERWAKILAN atau
KEGIATAN USAHA
TEMPAT PENDAFTARAN & PELAPORAN WP / PKP TERTENTU
Pasal 2 (3) UU KUP jis. KEP-515/PJ./2000 & KEP-516/PJ./2000
WP BADAN TERTENTU*
WP ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU YG
MEMPUNYAI BEBERAPA TEMPAT USAHA
KPP TEMPAT TINGGAL &
KPP TEMPAT KEGIATAN
USAHA

18. Paling lambat 1 bulan
setelah saat usaha mulai
dijalankan, atau;
atas kemauan sendiri, WP
dapat mengajukan
permohonan untuk
dikukuhkan sebelum saat
usaha mulai dijalankan
Paling lambat 1 bulan setelah
saat usaha mulai dijalankan/
berdiri
Paling lambat pada akhir bulan
berikutnya apabila sampai
dengan suatu bulan dalam
satu tahun buku memperoleh
penghasilan yang melebihi
PTKP
WP BADAN / OP
Usahawan
WP ORANG
PRIBADI Non
Usahawan
JANGKA WAKTU PENDAFTARAN
NPWP DAN PELAPORAN PPKP
Pasal 2 ayat (5) UU KUP jo. Kep- 161/PJ./2001
PPKPNPWP

19. Dilakukan dalam hal :
WP tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP
WP Bubar
PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP
KEP- 516 /PJ./2000
WP pindah alamat ke wilayah Kerja KPP Lain
Pencabutan Pengukuhan PKP harus diselesaikan dalam jangka waktu 12
bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap

20. Thank you!