Dokumen tersebut membahas tentang definisi pajak, sistem self assessment dalam perpajakan di Indonesia, dan berbagai aspek administrasi perpajakan seperti NPWP, PKP, PTKP, dan kewajiban pelaporan Wajib Pajak.

2. Definisi (Psl 1)
Pajak adalah kontribusi wajib
kepada negara yang terutang
oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa
berdarakan undang-
undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-
beasrnya kemakmuran rakyat

3. UU Perpajakan di Indonesia menganut
system “self assessment”
yang memberikan kepercayaan kepada
Wajib Pajak untuk
memperhitungkan, membayar dan
melaporkan sendiri kewajiban pajaknya.
Konsekuensi dari sistem ini adalah laporan
yang disampaikan oleh Wajib Pajak dianggap
benar selama tidak ada data yang sebaliknya,
Misalnya:Pengaduan masyarakat, info dari
pihak ketiga, hasil konfirmasi data, dll.
Untuk meyakinkan bahwa perhitungan pajak
yang dilakukan Wajib Pajak sudah sesuai
dengan ketentuan UU, maka dikembangkan
suatu sistem pengawasan kewajiban perpajakan
Melalui:
PEMERIKSAAN
PAJAK

4. MATERI KUP
NPWP Pengukuhan PKP
SPT
PEMERIKSAAN
PEMBUKUAN
PRODUK:
 STP
 skp: SKPN, SKPKB, SKPKBT, SKPLB
KEBERATAN BANDING
PENAGIHAN
PENYIDIKAN
KETENTUAN
KHUSUS

5. Wajib Pajak
(psl 1)
 Wajib Pajak (WP) adalah orang
pribadi atau badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan ditentukan
untuk melakukan kewajiban
perpajakan, termasuk pemungut
pajak atau pemotong pajak tertentu.

6. PKP
Pengusaha
 Pengusaha adalah orang pribadi atau badan
dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan
usaha atau pekerjaannya menghasilkan
barang, mengimpor barang, mengekspor
barang, melakukan usaha
perdagangan, memanfaatkan barang tidak
berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan
usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar
Daerah Pabean.
Pengusaha Kena Pajak
 Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah
Pengusaha yang melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa
Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan
Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (UU
PPN) 1984 dan perubahannya, tidak termasuk
Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali
Pengusaha Kecil yang memilih
untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak.

7. NPWP
Nomor Pokok Wajib Pajak
adalah nomor yang diberikan kepada Wajib
Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda
pengenal diri atau identitas Wajib Pajak
dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya.

8. KEWAJIBAN MENDAFTARKAN
DIRI & MELAPORKAN USAHA
1. KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI UNTUK
MENDAPATKAN NPWP :
 Orang Pribadi Usahawan/Pekerjaan Bebas
 Orang Pribadi Non Usahawan (Karyawan)
berpenghasilan diatas PTKP
 Semua badan
 WP OP Pengusaha Tertentu
Setiap WP hanya diberikan satu NPWP.
2. MELAPORKAN USAHA UNTUK DIKUKUHKAN MENJADI
PKP :
- Pengusaha yang telah memenuhi syarat sbg PKP
- Pengusaha yg telah melampaui batasan pengusaha
Kecil pada suatu masa dalam suatu tahun buku.
- Pengusaha Kecil yang memilih menjadi PKP
3. SANKSI PERPAJAKAN
Wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri atau melaporkan
usahanya akan dikenakan sanksi menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 2 ayat (2) dan (3) UU KUP & Penjelasan
jo. KEP- 161/PJ./2001

9. Pemberian, Pengukuhan, Penghapusan
NPWP & Pengukuhan PKP
1. Kewajiban Perpajakan dimulai sejak
memenuhi syarat Subyektif dan Obyektif
2. “Wanita kawin yang tidak pisah harta”
dapat mendaftarkan diri untuk
memperoleh NPWP
Pasal 2 UU NO. 28/ 2007

10. Syarat Memperoleh NPWP
WP Orang Pribadi Non-Usahawan:
 Fotocopy KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor.
WP Orang Pribadi Usahawan:
 Fotocopy KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor;
 Fotocopy Surat Izin Usaha atau Surat
Keterangan Tempat Usaha dari instansi yang
berwenang.
WP Badan:
 Fotocopy akte pendirian;
 Fotocopy KTP salah seorang pengurus;
 Fotocopy Surat Izin Usaha atau Surat
Keterangan Tempat Usaha dari instansi yang
berwenang.
Bendaharawan Pemungut/Pemotong:
 Fotocopy surat penunjukan sebagai
bendaharawan;
 Fotocopy tanda bukti diri KTP/Kartu
Keluarga/SIM/Paspor.
WP berstatus cabang
 Fotocopy kartu NPWP atau Bukti Pendaftaran
WP Kantor Pusat

11. TEMPAT PENDAFTARAN
WAJIB PAJAK
Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) UU KUP
TEMPAT TINGGAL
TEMPAT KEDUDUKAN
ORANG
PRIBADI BADAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK
WAJIB PAJAK
PEMUNGUT/
PEMOTONG
DAN TEMPAT
KEGIATAN USAHA
PENGUSAHA
TERTENTU

12. TEMPAT
PELAPORAN USAHA
ORANG
PRIBADI B A D A N
WP SEBAGAI PENGUSAHA
YANG DIKENAKAN PAJAK MENURUT UU PPN
KANTOR PELAYANAN PAJAK
TEMPAT TINGGAL TEMPAT KEDUDUKAN
DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA
Pasal 2 ayat (2) UU KUP

13. Pendaftaran
Pengusaha Tertentu
 KPP PND untuk BUMD di wilayah DKI Jakarta
dan seluruh BUMN kecuali ditentukan lain.
 KPP PMA Satu untuk wajib pajak
PMA sektor Industri Kimia dan barang galian
non logam kecuali ditentukan lain.
 KPP PMA Dua untuk wajib pajak PMA Industri
Logam dan Mesin, kecuali ditentukan lain.
 KPP PMA Tiga untuk wajib pajak PMA sektor
pertambangan dan perdagangan, kecuali
ditentukan lain.
 KPP PMA Empat untuk Wajib Pajak PMA
sektor industri tekstil, makanan, dan
kayu, kecuali ditentukan lain.

14. Pendaftaran
Pengusaha Tertentu
 KPP PND untuk BUMD di wilayah DKI Jakarta
dan seluruh BUMN kecuali ditentukan lain.
 KPP PMA Satu untuk wajib pajak
PMA sektor Industri Kimia dan barang galian
non logam kecuali ditentukan lain.
 KPP PMA Dua untuk wajib pajak PMA Industri
Logam dan Mesin, kecuali ditentukan lain.
 KPP PMA Tiga untuk wajib pajak PMA sektor
pertambangan dan perdagangan, kecuali
ditentukan lain.
 KPP PMA Empat untuk Wajib Pajak PMA
sektor industri tekstil, makanan, dan
kayu, kecuali ditentukan lain.

15. Pendaftaran
Pengusaha Tertentu
 KPP PMA Lima untuk Wajib Pajak
sektor Agribisnis dan Jasa, kecuali
ditentukan lain.
 KPP Perusahaan Masuk Bursa untuk
seluruh wajib pajak Perusahaan
Masuk Bursa, kecuali ditentukan lain.
 KPP Badora untuk wajib pajak BUT
dan orang asing yang berkedudukan
/bertempat tinggal di wilayah DKI
Jakarta, kecuali ditentukan lain.

16. APABILA ORANG PRIBADI ATAU BADAN
YANG TELAH MEMENUHI SYARAT
SEBAGAI WP/PKP TETAPI TIDAK
MENDAFTARKAN DIRI DAN / ATAU TIDAK
MELAPORKAN USAHANYA
DIRJEN PAJAK
MENERBITKAN
NPWP DAN ATAU PPKP
SECARA JABATAN
PENERBITAN
NPWP DAN ATAU
PENGUKUHAN PKP
SECARA JABATAN
Pasal 2 ayat (4) UU KUP

17. Fungsi NPWP Dan
Pengukuhan PKP
Fungsi NPWP
• Sarana dalam administrasi perpajakan;
• Tanda pengenal diri atau Identitas WP dalam melaksanakan
hak dan kewajiban perpajakannya
• Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan
• Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan
administrasi perpajakan.
• Setiap WP hanya diberikan satu NPWP
Fungsi Pengukuhan PKP
• Pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban PKP di
bidang PPN dan PPn BM
• Sebagai identitas PKP yang bersangkutan.

18. Non Pengusaha
Kecil Sebelum
melakukan
penyerahan
BKP/JKP
Pengusaha Kecil,
- Dapat memilih
sbg PKP
- Tidak memilih
sbg PKP, apabila
s/d suatu masa
Peredaran Bruto >
600 juta, wajib PKP
paling lambat akhir
masa pajak
berikutnya
Paling lambat 1 bulan
setelah saat usaha
mulai dijalankan
Paling lambat pada
akhir bulan
berikutnya apabila
sampai dengan
suatu bulan dalam
satu tahun buku
memperoleh
penghasilan yang
melebihi PTKP
WP BADAN / OP Usahawan
WP
ORANG
PRIBADI
Non
Usahawan
JANGKA WAKTU
PENDAFTARAN NPWP
DAN PELAPORAN PPKP
Pasal 2 ayat (5) UU KUP jo. Kep- 161/PJ./2001
PPKPNPWP

19. P T K P
Status
Tahun Pajak
1999 – 2004 Mulai 2005
Diri Wajib Pajak Rp 2.880.000 Rp 12.000.000
Tambahan untuk Wajib Pajak
kawin
Rp 1.440.000 Rp 1.200.000
Tambahan untuk setiap orang
anggota keluarga sedarah
dan semenda dalam garis
keturunan lurus, serta anak
angkat yang menjadi
tanggungan sepenuhnya,
maks 3 (tiga) orang untuk
setiap keluarga.
Rp 1.440.000 Rp 1.200.000
Tambahan untuk seorang
isteri yg mempunyai
penghasilan dari usaha atau
dari pekerjaan yang tidak ada
hubungannya dengan suami
atau anggota keluarga lain.
Rp 2.880.000 Rp 12.000.000

20. P T K P
Status
Tahun Pajak
Uu n0. 36 2008 ttg PPh
Diri Wajib Pajak Rp. 15.840.000,00
Tambahan untuk Wajib Pajak
kawin
Rp. 1.320.000,00
Tambahan untuk setiap orang
anggota keluarga sedarah
dan semenda dalam garis
keturunan lurus, serta anak
angkat yang menjadi
tanggungan sepenuhnya,
maks 3 (tiga) orang untuk
setiap keluarga.
Rp. 1.320.000,00
Tambahan untuk seorang
isteri yg mempunyai
penghasilan dari usaha atau
dari pekerjaan yang tidak ada
hubungannya dengan suami
atau anggota keluarga lain.
Rp. 15.840.000,00

21. SYARAT-SYARAT UNTUK
MENDAPATKAN NPWP/ PPKP BAGI
WP ORANG PRIBADI DAN JANGKA
WAKTU PENERBITAN
WP ORANG PRIBADI
USAHAWAN NON USAHAWAN
MENGISI DAN MENANDATANGANI SENDIRI/
KUASA KHUSUS
FORMULIR PENDAFTARAN
DILAMPIRI FOTO KOPI :
- KTP/PASPOR;
dan
- SURAT IJIN USAHA/
KETERANGAN TEMPAT
USAHA.
DILAMPIRI FOTO KOPI :KTP/
PASPOR DITAMBAH SURAT
KETERANGAN TEMPAT TINGGAL
DARI INSTANSI YANG
BERWENANG SEKURANG-
KURANGNYA LURAH BAGI
ORANG ASING
Kep - 161/PJ./2001
• UNTUK NPWP, PALING LAMA PADA HARI
KERJA BERIKUTNYA
• UNTUK SPPKP PALING LAMA 3 HARI KERJA

22. SISTEM PENGENAAN PAJAK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INI
MENEMPATKAN
SEBAGAI SATU KESATUAN EKONOMIS
Penjelasan Pasal 8 ayat (3)
KELUARGA
ARTINYA:
penghasilan atau
kerugian dari
seluruh anggota
keluarga
dan
pemenuhan
kewajiban
pajaknya
Namun, dalam hal-
hal tertentu
digabungkan
sebagai satu
kesatuan
yang dikenakan
pajak
dilakukan oleh
kepala keluarga.
pemenuhan
kewajiban pajak
tersebut dilakukan
secara terpisah.

23. HIDUP BERPISAH
MENGADAKAN
PERJANJIAN PEMISAHAN
HARTA DAN
PENGHASILAN
SECARATERTULIS
PENGHITUNGAN
PAJAKNYA
BERDASAR
- Penghasilan Neto
suami isteri digabung
-Besarnya pajak yg
harus dilunasi oleh
masing-masing suami-
isteri, sebanding dgn
Penghasilan Neto
PENGHITUNGAN
PKP DAN
PENGENAAN
PAJAKNYA
DILAKUKAN
SENDIRI-SENDIRI
SUAMI-ISTRI DIKENAKAN PAJAK
SECARA TERPISAH
Pasal 8 ayat (2) dan (3)

24. PENGHASILAN ATAU KERUGIAN BAGI WANITA
YANG TELAH KAWIN
DIANGGAP SEBAGAI
PENGHASILAN ATAU
KERUGIAN SUAMINYA
KECUALI
1. PENGHASILAN TSB SEMATA-MATA DITERIMA
ATAU DIPEROLEH DARI SATU PEMBERI KERJA
YG TELAH DIPOTONG PPh PASAL 21,
DAN
2. PEKERJAAN TSB TIDAK ADA HUBUNGANNYA
DENGAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS
SUAMI ATAU ANGGOTA KELUARGA LAINNYA
PENGHASILAN ATAU KERUGIAN
BAGI WANITA KAWIN
Pasal 8 ayat (1)

25. WP „A” MEMPEROLEH PENGHASILAN Rp 100.000.000,00
MEMPUNYAI ISTRI SBG PEGAWAI DGN PENGHASILAN
SEBESAR Rp 50.000.000,00
TDK DIGABUNG DGN PENGHASILAN „A‟ DAN SUDAH FINAL
JIKA :
-. PENGH. TSB DIPEROLEH DARI SATU PEMBERI KERJA YANG
TELAH DIPOTONG PPh 21
-. PEKERJAAN TSB TDK ADA HUB. NYA DGN USAHA/
PEKERJAAN BEBAS SUAMI/ANGGOTA KELUARGA LAINNYA.
TETAPI
BILA ISTRI “A” SELAIN MENJADI PEGAWAI JUGA
MEMPUNYAI USAHA SALON KECANTIKAN DGN
PENGHASILAN SEBESAR Rp 75.000.000,00;
SELURUH PENGH. ISTRI SEBESAR Rp 125.000.000
(50 JUTA + 75 JUTA) DIGABUNGKAN DGN PENGH. “A”.
DGN DEMIKIAN TOTAL PENGHASILAN “A” YG
DIKENAKAN PPh SEBESAR Rp 225.000.000,00.
POTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN ISTRI TIDAK
BERSIFAT FINAL DAN DPT DIKREDITKAN DLM SPT
TAHUNAN PPh
CONTOH Pasal 8 ayat (1)

26. PENGHASILAN
DARI PEKERJAAN YANG TIDAK
ADA HUBUNGANNYA
DENGAN USAHA
ORANG YANG MEMPUNYAI
HUBUNGAN ISTIMEWA
KECUALI
DIGABUNG DENGAN
PENGHASILAN ORANG TUANYA
PENGHASILAN ANAK YANG
BELUM DEWASA
Pasal 8 ayat (4)

27. WP ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
PASAL 25 ayat (7) dan (9)
Wajib Pajak tersebut
 wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh
NPWP bagi setiap tempat usaha/ gerai (outlet)
 di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah
kerjanya meliputi tempat usaha/ gerai (outlet)
tersebut (KPP lokasi), dan
 di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak
(KPP domisili).
 adalah Wajib Pajak yang melakukan kegiatan
usaha di bidang perdagangan grosir dan atau
eceran barang-barang konsumsi
 melalui tempat usaha/gerai (outlet) yang tersebar
di bebarapa lokasi,
 tidak termasuk perdagangan kendaraan bermotor
dan restoran.
PPh Ps 25 = 2% x Peredaran Bruto per bulan

28. Pasal 25 ayat (9)
Pajak yg telah dibayar sendiri dlm tahun
berjalan oleh WP Orang Pribadi
Pengusaha Tertentu
“merupakan pelunasan pajak yang
terutang untuk tahun pajak yang
bersangkutan”
Kecuali;
apabila WP yang bersangkutan
menerima atau memperoleh
penghasilan lain yang tidak dikenakan
PPh yang bersifat final
PPh Pasal 25-nya sebesar 2% (dua
persen) dari jumlah peredaran
bruto setiap bulan dari masing-
masing tempat usaha tersebut.

29. WAJIB PAJAK
BADAN
PEMUNGUT/
PEMOTONG
DILAMPIRI FOTO KOPI :
- AKTE PENDIRIAN; dan
- KTP SALAH SEORANG
PENGURUS; dan
- SURAT IJIN USAHA/
KETERANGAN TEMPAT
USAHA.
DILAMPIRI FOTO KOPI :
- SURAT PENUNJUKAN
SBG. BENDHRW.; dan
- TANDA BUKTI DIRI
BENDAHARAWAN.
SYARAT-SYARAT UNTUK
MENDAPATKAN NPWP/ PPKP WP
BADAN & PEMUNGUT/PEMOTONG
DAN JANGKA WAKTU PENERBITAN
Kep -161 /PJ./2001
MENGISI DAN MENANDATANGANI SENDIRI/
KUASA KHUSUS
FORMULIR PENDAFTARAN
• UNTUK NPWP, PALING LAMA PADA HARI
KERJA BERIKUTNYA
• UNTUK SPPKP PALING LAMA 3 HARI KERJA
JO
DILAMPIRI FOTO KOPI :
- PERJANJIAN KERJA
SAMA SEBAGAI JO
- NPWP MASING2
ANGGOTA JO
- KTP SALAH SEORANG
PENGURUS

30. WAJIB PAJAK PINDAH
ALAMAT
Kep- 161 /PJ/2001
Permohonan WP dengan Surat
Pernyataan Pindah
KPP Lama menerbitkan
SURAT PINDAH kepada
WP untuk diserahkan ke
KPP Baru
KPP baru menerbitkan NPWP dan atau SPPKP
(menggunakan nomor lama dengan mengganti
kode KPP baru)
KPP Lama KPP Baru
Tindasan Pernyataan
Pindah, oleh WP
dikirimkan ke KPP Lama

31. Dilakukan dalam hal :
Wanita kawin tidak dengan perjanjian
Pemisahan harta dan penghasilan
WP badan yang telah dibubarkan secara resmi
berdasarkan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku
WP Orang Pribadi yang tidak memenuhi syarat
lagi untuk dapat digolongkan sebagai Wajib
Pajak
Warisan yang belum terbagi (dalam kedudukan
sebagai subjek pajak) sudah selesai dibagi
WP BUT yang karena sesuatu hal kehilangan
statusnya sebagai BUT
PENGHAPUSAN NPWP
KEP- 161 /PJ./2001
WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan
warisan
Penghapusan NPWP harus diselesaikan dalam jangka waktu
12 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara
lengkap

32. Penghapusan NPWP
Psl 3
Kriteria
• Mengajukan diri
• WP dilikuidasi
• BUT yg menghentikan kegiatan
usaha
• Diangap perlu oleh DJP
Setelah dilakukan pemeriksaan
• Utk WP OP max 6 bln
• Utk WP Badan max 12 bln

33. Dilakukan dalam hal :
WP Bubar
WP tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP
PENCABUTAN
PENGUKUHAN PKP
KEP- 516 /PJ./2000
WP pindah alamat ke wilayah Kerja KPP Lain
Pencabutan Pengukuhan PKP harus diselesaikan
dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal
diterimanya permohonan secara lengkap

34. SANKSI NPWP
• Pasal 39 UU KUP
(1) Setiap orang yang dengan sengaja:
a. tidak mendaftarkan diri, atau
menyalahgunakan atau menggunakan tanpa
hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau
b. .........
..................., sehingga dapat menimbulkan kerugian pada
pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat)
kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2) Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipatkan 2
(dua) apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di
bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung
sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
(3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan
tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa
hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf
a, atau ............., dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali
jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang
dilakukan oleh Wajib Pajak."

35. Kewajiban Setelah NPWP
1. Pembayaran Masa
– a. PPh Pasal 25
– b. PPh Pasal 21 (PPh Karyawan)
– c. PPh Pasal 22
– d. PPh Pasal 23
2. Pelaporan
3. SPT Tahunan PPh (Badan/Orang
Pribadi/Pasal 21)
4. Pelunasan Utang Pajak
5. Pembukuan atau Pencatatan

36. Kewajiban Setelah NPKP
KEWAJIBAN SEHUBUNGAN DENGAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI/PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH (PPN/PPnBM)
1. Pembayaran/Penyetoran
2. Faktur Pajak
3. Pelaporan Pajak yang telah disetor

37. Pengertian Pembukuan /
Pencatatan
Pembukuan
Pembukuan adalah suatu
proses pencatatan yang dilakukan
secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuang
an yang meliputi
harta, kewajiban, modal, penghasilan dan
biaya, serta jumlah harga perolehan dan
penyerahan Barang atau Jasa, yang ditutup
dengan menyusun laporan keuangan berupa
neraca dan laporan laba rugi pada setiap
Tahun Pajak berakhir.
Pencatatan
Pencatatan yaitu pengumpulan data secara
teratur tentang peredaran bruto dan atau
penghasilan bruto sebagai dasar untuk
menghitung jumlah pajak yang terutang
termasuk penghasilan yang bukan objek
pajak dan atau yang dikenakan pajak yang
bersifat final .

38. Wajib
Menyelenggarakan
Pembukuan
a. Wajib Pajak (WP) Badan
b. Wajib Pajak Orang Pribadi
yang melakukan kegiatan
usaha atau pekerjaan bebas
memilikiperedaran brutonya
dalam satu tahun lebih
dari Rp. 600. juta

39. Tujuan
Penyelenggaraan
Pembukuan/Pencatatan
Adalah untuk mempermudah:
 Pengisian SPT
 Penghitungan Penghasilan Kena
Pajak
 Penghitungan PPN dan PPnBM,
 Untuk mengetahui posisi keuangan
dan hasil kegiatan usaha/pekerjaan
bebas.

40. SPT
adalah surat yang oleh Wajib
Pajak (WP) digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan
atau pembayaran
pajak, objek pajak dan atau
bukan objek pajak dan atau
harta dan kewajiban, menurut
ketentuan peraturan
perundang-undangan
perpajakan.
Terdapat dua macam SPT
yaitu:
SPT Masa
SPT Tahunan adalah Surat
Pemberitahuan untuk suatu
Tahun Pajak atau Bagian
Tahun Pajak

41. Fungsi SPT
Bagi Wajib Pajak PPh untuk
melaporkan dan
mempertanggungjawabkan
perhitungan jumlah pajak yang
sebenarnya terutang untuk
melaporkan tentang :
– Pembayaran atau pelunasan pajak yang
telah dilaksanakan sendiri dan atau
melalui pemotongan atau pemungutan
pihak lain dalam 1 tahun pajak atau
bagian tahun pajak;
– Penghasilan yang merupakan obyek pajak
dan atau bukan obyek pajak;
– Harta dan kewajiban;
Mempertanggungjawabkan
penghitungan jumlah pajak yang
sebenarnya terutang;
Laporan tentang pemenuhan
pembayaran pajak yang telah
dilaksanakan sendiri dalam satu
Tahun Pajak atau Bagian Tahun
Pajak;
Laporan pembayaran dari pemotong
atau pemungut tentang pemotongan
/pemungutan pajak orang atau badan
lain dalam satu Masa Pajak.

42. SPT TIDAK LENGKAP
(SPT TIDAK MEMENUHI
KETENTUAN)Pasal 3 ayat (7) jo. KMK No.536KMK.04/2000
A. PENGISIANNYA TIDAK MEMENUHI
KETENTUAN FORMAL
1. NAMA DAN NPWP TIDAK DICANTUMKAN
DALAM SPT;
2. ELEMEN SPT INDUK DAN LAMPIRAN
TIDAK/KURANG LENGKAP DI ISI;
3. SPT TIDAK DITANDATANGANI WP ATAU
DITANDATANGANI KUASA WP, TETAPI TIDAK
DILAMPIRI DENGAN SURAT KUASA KHUSUS;
4. SPT TIDAK ATAU KURANG DILAMPIRI
DENGAN LAMPIRAN YANG DISYARATKAN;
ATAU
5. SPT KURANG BAYAR TETAPI TIDAK
DILAMPIRI DENGAN SSP.
APABILA
B. SPT DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN
APABILA TIDAK MEMENUHI
KETENTUAN FORMAL

43. a. Dalam Bahasa Indonesia
b. Huruf latin
c. Menggunakan angka arab
d. Satuan mata uang rupiah
( Kecuali WP yang telah mendapat izin
Menkeu untuk menyelenggarakan
pembukuan dengan menggunakan
bahasa
asing dan mata uang selain rupiah, yaitu
dalam mata uang US $ )
SPT harus diisi
dengan :
PENGISIAN SPT
Pasal 3 ayat (1), (1a) UU KUP jo. KMK No.533/KMK.04/2000

44. Penyampaian SPT
SPT dapat disampaikan secara
langsung Ke KPP
Batas waktu penyampaian:
SPT Masa max tgl 20 bln berikut
SPT Tahunan max 4 bulan dari
akhir Tahun Pajak.

45. SANKSI ADMINISTRASI
ATAS KETERLAMBATAN atau TIDAK
MENYAMPAIKAN SPT
Pasal 7 (1) UU KUP
• SPT Thn PPh OP Rp. 100.000,00
• SPT Thn Badan Rp. 1.000.000,00
• SPT Masa PPN Rp. 500.000,00
• SPT Masa lainnya Rp. 100.000,00

46. TIDAK Kena SANKSI ADMINISTRASI
TIDAK MENYAMPAIKAN SPT
Pasal 7 (2) UU KUP
1. WP OP:
– Meninggal dunia
– Tdk melakukan usaha
/pekerjaan bebas
– WNA sdh tdk tinggal di Indonesia
2. BUT tdk melakukan kegiatan di Ind
3. WP Badan tdk melakukan kegiatan
4. Bendahara tdk melakukan pembyr
5. WP kena bencana
6. Diatur PEMENKEU

47. Dianggap Tdk
Menyampaikan SPT
(psl 3 (7))
• Tdk di tandatangan
• Tdk dilampiri dokumen
• SPT lebih bayar sampai 3 tahun dan
sdh ada surat teguran
• SPT ddisampikan setelah pemeriksaan
atau diterbitkan SKP

48. DIKECUALIKAN DARI
KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT
Pasal 3 ayat (8) UU KUP jo. KMK No.535/KMK.04/2000
WAJIB PAJAK TERTENTU
DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN
PENYAMPAIAN SPT ADALAH :
 WP OP BERPENGHASILAN NETO
DI BAWAH PTKP
(UNTUK SPT MASA DAN TAHUNAN)
 WP OP YANG TIDAK MENJALANKAN
USAHA ATAU MELAKUKAN PEKERJAAN
BEBAS (UNTUK SPT MASA)

49. PENGISIAN SPT
Pasal 4 UU KUP
PENGISIAN SPT
 BENAR
 LENGKAP
 JELAS
 DITANDATANGANI :
 BADAN : PENGURUS/DIREKSI ATAU KUASA KHUSUS
 ORANG PRIBADI :YG BERSANGKUTAN ATAU KUASA
KHUSUS
WP YANG WAJIB PEMBUKUAN,
DILENGKAPI DGN LAP. KEUANGAN
(NERACA, LABA RUGI DAN
KETERANGAN LAIN)

50. PEMBETULAN SPT
 PERNYATAAN TERTULIS (dengan SPT
pembetulan ybs atau beserta lampiran
sendiri)
 DALAM JANGKA WAKTU 2 TAHUN
 BELUM DILAKUKAN PEMERIKSAAN
 APABILA KURANG BAYAR HARUS
DILUNASI TERLEBIH
DAHULU, TAMBAHAN SANKSI 2%
DAPAT DILUNASI BERSAMA DENGAN
KURANG BAYAR ATAU MENUNGGU
DITAGIH DENGAN STP
DENGAN KEMAUAN SENDIRI
WP DAPAT MELAKUKAN PEMBETULAN
Pasal 8 ayat UU KUP
SPT YG PENGISIANNYA
TERDAPAT KEKELIRUAN
SYARAT

51. TELAH DIPERIKSA, TETAPI BELUM
DISIDIK, sehubungan TINDAK PIDANA
PASAL 38
PENGUNGKAPAN KETIDAK-
BENARAN SPT ATAS KEMAUAN
SENDIRI
APABILA WP :
Mengungkapkan ketidakbenaran atas
kemauan sendiri
Melunasi pajak yg kurang dibayar + denda 2
kali dari jumlah pajak yang kurang dibayar
SPT TELAH
DISAMPAIKAN
TIDAK DISIDIK
Pasal 8 ( 3 ) UU KUP

52. PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN
SPT ATAS KESADARAN
SENDIRI, DENGAN LAPORAN
TERSENDIRI
SEKALIPUN JANGKA WAKTU
PEMBETULAN 2 TAHUN TELAH LEWAT
DAN BELUM DITERBITKAN SKP
WP DAPAT MENGUNGKAPKAN KETIDAKBENARAN
SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DALAM LAPORAN
TERSENDIRI
PAJAK YG HARUS DIBAYAR MENJADI LEBIH
BESAR ATAU
RUGI FISKAL MENJADI LEBIH KECIL ATAU
JUMLAH HARTA MENJADI LEBIH BESAR ATAU
JUMLAH MODAL MENJADI LEBIH BESAR
MELUNASI PAJAK YG KURANG DIBAYAR +
KENAIKAN 50 %
SYARAT
Pasal 8 ayat (4) dan (5) UU KUP

53. PEMBETULAN SPT TAHUNAN PPh
KARENA KEPUTUSAN KEBERATAN
ATAU PUTUSAN BANDING
Pasal 8 ayat 6 UU KUP
WP Menerima Keputusan Keberatan
atau Putusan Banding yang menyatakan
rugi fiskal yang berbeda dari yang diajukan
Dapat menyampaikan
pembetulan SPT sekalipun jangka
waktu 2 tahun telah terlampaui
Selama belum dilakukan tindakan pemeriksaan
dan disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan setelah
Keputusan Keberatan atau Putusan Banding diterima

54. SANKSI ADMINITRASI
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN
PAJAK
PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK
SETELAH TGL JATUH TEMPO PEMBAYARAN/
PENYETORAN PAJAK
BERUPA BUNGA 2% SEBULAN DIHITUNG DARI JATUH
TEMPO PEMBAYARAN SAMPAI DENGAN TGL
PEMBAYARAN (DAN BAGIAN DARI BULAN
DIHITUNG PENUH SATU BULAN)
DIKENAKAN SANKSI ADIMINITRASI
Pasal 9 ayat (2a) UU KUP

55. JATUH TEMPO PEMBAYARAN
KETETAPAN PAJAK
 STP
 SKPKB
 SKPKBT
 SK PEMBETULAN
 SK KEBERATAN
 PUTUSAN
BANDING
HARUS DILUNASI PALING LAMBAT 1 BULAN
SEJAK TANGGAL DITERBITKAN
PAJAK TERUTANG ATAS :
YG MENGAKIBATKAN
PAJAK YG HARUS
DIBAYAR
BERTAMBAH
Pasal 9 ayat (3) UU KUP

56. PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 9 UU KUP
STP
SKPKB
SKPKBT
PPh Pasal 29
SK PEMBETULAN
SK KEBERATAN
PUTUSAN BANDING
Yg mengakibatkan
pajak yg harus dibayar
bertambah
ATAS PERMOHONAN WP UNTUK
MENGANGSUR/MENUNDA
PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG
ATAS :
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DAPAT MEMBERIKAN PERSETUJUAN
Dikenakan sanksi bunga sebesar 2% sebulan

57. SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN
PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN PAJAK
KMK No. 541/KMK.04/2000
Diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP
tempat WP terdaftar;
Diajukan paling lambat 15 hari sebelum jatuh
tempo pembayaran utang pajak berakhir, kecuali
dalam hal WP mengalami keadaan diluar
kekuasaannya;
Disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak
yang dimohon diangsur/ditunda
PERMOHONAN
PENGANGSURAN/PENUNDAAN
PEMBAYARAN PAJAK
syarat
Keputusan menerima atau menolak diberikan
dalam jangka waktu 10 hari sejak permohonan
diterima lengkap, lebih dari jangka waktu
tersebut
dianggap diterima

58. SURAT KETETAPAN
PAJAKPasal 1 angka 15 UU KUP
Surat Ketetapan Pajak
PASAL 13
PASAL 15
PASAL 17
DAN
PASAL 17
B
PASAL 17
A
SURAT KETETAPAN PAJAK
LEBIH BAYAR (SKPLB)
SURAT KETETAPAN PAJAK
NIHIL (SKPN)
SURAT KETETAPAN PAJAK
KURANG BAYAR
TAMBAHAN (SKPKBT)
SURAT KETETAPAN PAJAK
KURANG BAYAR (SKPKB)

59. KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK
Pasal 12 AYAT (1) UU KUP
WAJIB PAJAK
WAJIB MEMBAYAR PAJAK YANG
TERUTANG BERDASARKAN KETENTUAN
PERUNDANG-UNDANGAN
PERPAJAKAN
TIDAK MENGGANTUNGKAN PADA ADANYA
SURAT KETETAPAN PAJAK

60. Pembayaran Pajak
 SPT Tahunan paling lambat
sebelum SPT disampaikan (psl 9)
 Pelunasan utk UKM dan WP di
daerah tertentu paling lambat 2
bulan
 Pembayaran pajak dianggap sah
jika dibayar di tempat tertentu.

61. Batas Waktu Penyetoran
Pajak
a. PPh Pasal 25 selambat-lambatnya
tanggal 15 bulan berikutnya;
b. PPh Pasal 21 selambat-lambatnya
tanggal 10 bulan berikutnya;
c. PPh Pasal 22 :
- Impor dilunasi bersamaan dengan
pembayaran Bea Masuk;
- Yang pemungutannya Bea Cukai
disetor dlm satu hari;
- Bendaharawan disetor pada hari
yang sama dengan pelaksanan
pembayaran;
- Penyerahan dari Pertamina, Bulog
harus dilunasi sendiri oleh Wajib
Pajak sebelum Delivery Order
ditebus;
- Penyerahan yang selain Pertamina
dan Bulog harus disetor paling
lambat tanggal 10 bulan berikut

62. JUMLAH PAJAK TERUTANG
Pasal 12 Ayat (2) & (3) UU KUP
JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG
MENURUT SURAT PEMBERITAHUAN
YANG DISAMPAIKAN WP
JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG
MENURUT KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG UNDANGAN PERPAJAKAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
MENDAPATKAN BUKTI BAHWA JUMLAH
PAJAK YANG TERUTANG MENURUT
SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK BENAR
Atau
Apabila
MAKA DJP MENETAPKAN JUMLAH
PAJAK TERUTANG YANG SEMESTINYA

63. BUNGA 2%
SEBULAN
MAX 24
BLN
SPT tidak di-
sampaikan
da-lam jangka
waktu yg di-
tentukan
dalam surat
tegoran
Berdasarkan hasil
pemeriksaan,
PPN/PPn BM :
- tidak seharusnya
dikompensasikan
- tidak seharusnya
dikenakan tarip
0 %
Kewajiban:
Pasal 28
dan
Pasal 29
tidak
dipenuhi
PPh /PPN /
PPn BM
PPh
Sendiri
PPh
Sendiri
KENAIKAN
50%
KENAIKAN
100%
KENAIKAN
100%
KENAIKAN
50%
Psl. 13 (3) a Psl. 13 (3) b Psl. 13 (3) aPsl. 13 (3) b
Psl. 13 (2)
SKPKB
Dapat diterbitkan dalam jangka waktu 10
tahun, dalam hal :
Berdasarkan
hasil pemerik-
saan/ket. lain
pajak yg teru-
tang tidak/ku-
rang dibayar
PPh
PEMOTONG/
PEMUNGUTAN
PPN
/PPn.BM
PPh
PEMOTONG/
PEMUNGUTAN
KENAIKAN
100%
Pasal 13 ayat (1), (2) & (3) UU KUP
Psl. 13 (3) c

64. PPh
dalam
tahun
berjalan
tidak/
kurang
dibayar
Kurang
bayar
karena
salah
tulis /
salah
hitung
Dikenaka
n Sanksi
Adminis
trasi
berupa
denda
dan atau
bunga
Pengusah
a tidak
melapor
kan
kegiatan
usahanya
untuk
dikukuhk
an sbg
PKP
Bukan
PKP
membuat
Faktur
Pajak
Bunga 2% sebulan paling
lama 24 bulan
Denda 2 % x DPP
Psl 14 (1) a Psl14(1) ePsl 14 (1) dPsl 14 (1) b
Psl 14 (1) c
Psl 14 (3) Psl 14 (4)
Catatan: (Pasal 14 (2)
STP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan skp
STP
dapat diterbitkan dalam hal :
Pasal 14 UU KUP
•PKP
tdk
membuat
FakturPajak
•PKP
membuat
Faktur Pajak
tidak tepat
waktu
•PKP
membuat
Faktur Pajak
tidak
lengkap
Psl14(1) f

65. PEMBETULAN
KETETAPAN PAJAK
PERMOHONAN
WP
Pasal 16 ayat (1) dan Penjelasan UU KUP
SALAH TULIS, SALAH HITUNG
DAN ATAU KELIRU PENERAPAN UU
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DAPAT MEMBETULKAN
skp, STP, SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN,
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN sanksi Adm
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI,
SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN
Ketetapan Pjk, PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK, atau
SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN
PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK
SECARA
JABATAN
DAPAT BERUPA
Menambah atau
Mengurangkan atau
Menghapuskan

66. Pembetulan Ketetapan
Pajak
Produk hukum ditambah SK
Pembetulan, SK Pemberian
Imbalan Bunga
Jangka waktu penyelesaian
sampai 6 bulan
Jika ada penolakan atau
diterima sebagian permintaan
WP akan diberikan alasan

67. Pengurangan dan
Pembatalan Ketetapan Pajak
(Psl 36)
1. Pengurangan/ Pembatalan atas
surat SKP yg tdk benar
2. Mengurangkan atau
membatalkan STP yg tdk benar
3. Membatalkan hasil pemeriksaan
atau SKP yg tdk sesuai prosedur
4. Pemohonan utk 1 dan 2 max 2
kali
5. Utk angka 3 max 1 kali
6. Penyeleaian max 6 bulan

68. SPTLB
dengan permohonan dalam SPT
(Selain WP Kriteria tertentu sebagaimana dalam
Pasal 17 C)
Diteliti
SKPLBSKPKB SKPN
diterbitkan dalam jangka waktu 12 bulan
Sejak permohonan diterima secara lengkap
Tidak berlaku jika dalam pemeriksanan awal
bukti tindak pidana
Pasal 17B ayat (1) UU KUP

69. PENAGIHAN PAJAK
Pasal 18 AYAT (1) UU KUP
 STP
 SKPKB
 SKPKBT
 SK PEMBETULAN
 SK KEBERATAN
 PUTUSAN
BANDING
DASAR PENAGIHAN PAJAK
YG MENGAKIBATKAN
PAJAK YG HARUS
DIBAYAR
BERTAMBAH

70. Daluwarsa Penetapan
dan Penagihan
 Penetapan (psl 13)
5 thn setelah Masa atau Thn
pajak
 Penagihan (psl 22)
 5 tahun sejak penerbitan
penetapan pajak

71. PENAGIHAN PAJAK
DENGAN SURAT PAKSA
Pasal 20 ayat (1), (3) UU KUP
STP
SKPKB
SKPKBT
SK PEMBETULAN
SK KEBERATAN
PUTUSAN BANDING
Yang mengakibatkan
pajak yg harus
dibayar bertambah
SURAT
PAKSA
TIDAK DIBAYAR SESUAI
JANGKA WAKTU SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM PASAL 9 AYAT(3)
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku (UU PPSP)

72. PENAGIHAN
SEKETIKA & SEKALIGUS
Penjelasan Pasal 20 UU KUP
adalah :
Tindakan Penagihan Pajak yang
dilaksanakan oleh juru sita pajak
kepada penanggung pajak tanpa
menunggu tanggal jatuh tempo
pembayaran yang meliputi seluruh
utang pajak dari semua jenis pajak,
masa pajak dan Tahun Pajak

73. PENAGIHAN
SEKETIKA & SEKALIGUS
 Dilakukan dalam hal :
 Penanggung pajak akan meninggalkan
Indonesia untuk selama-lamanya atau
berniat untuk itu;
 Penanggung pajak memindahtangankan
barang yg dimiliki atau dikuasai dalam
rangka menghentikan atau mengecilkan
kegiatan perusahaan, atau pekerjaannya di
Indonesia;
 Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung
pajak akan membubarkan Badan
usahanya, atau menggabungkan
usahanya, atau memekarkan usahanya, atau
memindahtangankan perusahaan yang
dimiliki atau yang dikuasainya, atau
melakukan berubahan bentuk lainnya;
 Badan usaha akan dibubarkan oleh negara;
 Terjadi penyitaan atas barang Penanggung
Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-
tanda kepailitan.
Pasal 20 ayat (2) UU KUP

74. Sampai dengan daluwarsa penagihan pajak
Negara mempunyai
Hak Mendahulu untuk
Tagihan Pajak
Barang- barang
milik Penanggung Pajak
HAK MENDAHULU
Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP
Meliputi :
- Pokok Pajak
- Sanksi Administrasi :
 Bunga
 Denda
 Kenaikan
- Biaya Penagihan Pajak
ATAS

75. PENANGGUNG PAJAK
ORANG
PRIBADI
BADAN
YANG BERTANGGUNG JAWAB
ATAS PEMBAYARAN PAJAK
TERMASUK WAKIL
YANG MENJALANKAN HAK
DAN MEMENUHI KEWAJIBAN
WAJIB PAJAK MENURUT KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERPAJAKAN
Pasal 1 angka 28 UU KUP

76. GUGATAN WP ATAU
PENANGGUNG PAJAK
TERHADAP :
Pasal 23 ayat (2) UU KUP
Hanya dapat diajukan kepada :
badan peradilan pajak
 Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman
Lelang
 Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan
keputusan perpajakan , selain yang ditetapkan
dalam Pasal 25 (1) dan Pasal 26
 Keputusan Pencegahan
Penerbita SKetetapan Pjk atau S Keputusan
Keberatan yg tdk sesuai prosedur

77. Sanksi Pidana-Kealpaan
(Psl 38)
 Kealpaan pertama kali kenkan
denda adminstrasi kenaikan 200%
(Psl 13A)
 Kealpaan ke-2 dst pidana denda 1
kali max 2 kali atau penjara
minimal 3 bln dan max 1 th.

78. Sanksi Pidana-
Kesengajaan (Psl 39)
 Tidak menyimpa buku, dokumen
(manual dan elektronik)
 Pidana denda 2 kali max 4 kali atau
pidana penjara minimal 6 bln dan max 6
th
 Pidana ke-2 kali ditambah menjadi
menjadi dua kali sanksi sebelumnya
 Percobaan penyalah gunaan
NPWP/NPPKP utk tujuan pengurangan
atau restitusi pajak di pidana penjara min
6 bln dan max 2 tahun atau denda min 2
kali atau max 4 kali

79. Sanksi Pidana-Kesengajaan
(Psl 39 A)
Utk PKP yang:
Menerbitkan atau menggunan
FP, bukti pemungutan, bukti
pemotongan, bukti setor yang tdk
berdasarkan transaksi sebenarnya
Menerbitkan FP tapi belum PKP
Pajak di pidana penjara min 2 bln
dan max 6 tahun atau denda min
2 kali atau max 6 kali

80. Sanksi Pidana
Psl 41, 41A, 41B
Psl 41  Melanggar
kerahasiaandenda Rp 25 jt
Psl 41A  WP Tdk
memberikan data denda Rp
25 jt
Psl 41B  Menghalangi
penyidikan denda Rp 25 jt
Psl 41C  instansi
pemerintah, lembaga, asosiasi
, dan pihak lain Tdk
memberikan Informasi
denda Rp 75 jt

81. Data Bukan Rahasia
(psl 34)
• Indentitas WP
– Nama
– NPWP
– Alamat WP
– Alamat Usaha
– Merek Usaha
– Kegiatan Usaha

82. Data Bukan Rahasia
(psl 34)
 Informasi Umum
– Penerimaan pajak nasional
– Penerimaan pjk per Kanwil /KPP
– Penerimaan pjk per jenis pajak
– Penerimaan pjk per klasifikasi
lapangan usaha
– Jml WP atau PKP terdaftar
– Register permohonan WP
– Tunggakan pjk Nasional / Kanwil /KPP