Makalah ini membahas tentang Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Otoritas Jasa Keuangan. Pertama, dijelaskan pengertian bank beserta jenis dan prinsip kerjanya. Kedua, dijelaskan pengertian lembaga keuangan bukan bank beserta contohnya seperti asuransi, dana pensiun, koperasi, dan sebagainya. Ketiga, dijelaskan pengertian Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengatur pasar keu

1. BANK, LEMBAGA KEUANGAN BUKAN
BANK DAN OTORITAS JASA KEUANGAN
Guru pembimbing : Ranti Pusriana, S.Pd
Anggota : 1. Anita Julianthi
2. Devi Nur Aisyah
3. Febrina Wati
4. Indah Tri Nur A.
5. Naila Hasanah
Jl. HOS Cokroaminoto, Gg. Barokah 1, Kec.Larangan, Kel. Larangan utara
,Tangerang, Banten, 1515

2. 2
Kata Pengantar
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wata΄ala, karena berkat
Rahmat dan karunia-Nya kami bisa menyelesaikan makalah yang berisi tentang
Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Otoritas Jasa Keuangan.
Makalah ini diajukan guna memenuhi tugas mata pelajaran Ekonomi. Kami mengucapkan
terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga makalah ini dapat
diselesaikan tepat pada waktunya. Makalah ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu
kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah
ini.Semoga makalah ini memberikan informasi bagi pembaca dan bermanfaat untuk
pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

3. 3
Daftar Isi
Kata Pengantar……………………………………………………………………………...2
Daftar Isi……………………………………………………………………………….…3-4
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang……………………………………………………………………………...5
BAB 2 PEMBAHASAN
2.1 Bank
1.Pengertian.................................................................................................................................6
2.Jenis-jenis Bank........................................................................................................................6
a. Bank Pemerintah/Bank Negara.......................................................................................6
b. Bank Swasta....................................................................................................................6
c. Bank Asing......................................................................................................................6
d. Bank Campuran...............................................................................................................7
3.Prinsip Dan Kegiatan Bank
a. Bank Sentral....................................................................................................................7
b. Bank Umum....................................................................................................................8
c. Bank Umum Syariah.......................................................................................................9
d. Bank Perkreditan Rakyat................................................................................................9
4. Produk Bank
a. Produk Kredit Pasif.......................................................................................................10
b. Produk Kredit Aktif.......................................................................................................10
c. Produk Lalu Lintas Pembayaran...................................................................................10
2.2 Lembaga Non Bank
1. Pengertian…………………………………………………………………………………11
2. Contoh Lembaga Keuangan Non Bank…………………………………….......................12
a. Perusahaan Asuransi……………………………………………………………………12
b. Perusahaan Dana Pensiun (TASPEN)………………………………………………….13
c. Koperasi Simpan Pinjam……………………………………………………………......13
d. Pasar Modal…………………………………………………………………………….14
e. Modal Ventura………………………………………………………………………….15
f. Anjak Piutang…………………………………………………………………………...16
g. Sewa Guna Usaha atau Leasing…………………………………………………...……17

4. 4
h. Pegadaian………………………………………………………………………………..17
2.3 Otoritas Jasa Keuangan
Pengertian………………………………………………………………………….……18-20
Kesimpulan dan Saran…………………………………………………………….………..21
Daftar Pustaka…………………………………………………………………….………..22

5. 5
1.1.Latar Belakang
Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10
November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan
taraf hidur rakyat banyak. Lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk “janji-janji untuk
membayar” atau dapat diartikan sebagai pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu
yang diatur sesuai dengan kehutuhan perninjam. Dana pembiayaan asset tersehut diperoleh
dari tabungan masyarakat. Dengan demikian lembaga keuangan sebcnarnya hanyalah
mengalihkan atau mernindahkan kewaiban penlinjam menjadi suatu aset dengan suatu jangka
waktu jattih letnpo sesuai keinginan penabung. Selain bank, masih ada beberapa lembaga
keuangan bukan bank (LKBB). Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung
menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Dasar
hukum didirikannya Lembaga Keuangan Bukan Bank/LKBB adalah surat Keputusan Menteri
Keuangan No.38/KMK/IV/I/1972 yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri
Kuangan 280/KMK.01/1989 mengenai pengawasan dan pembinaan lembaga keuangan bukan
bank dan peraturan perudang-undangan lain yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan.

6. 6
BAB 2
Pembahasan
2.1 Bank
1. Pengertian Bank
Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman atau dalam
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningakatkan taraf hidup rakyat banyak (menurut UU
Perbankan no 10 tahun 1998).
Peran bank yaitu:
a. Sebagai Penghimpun dana
Bank melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk
simpanan baik berupa tabungan, deposito, maupun asuransi.
b. Sebagai Perantara Keuangan
Bank membayar bunga kepada masyarakat atau nasabah penyimpan, selanjutnya bank
menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada masyarakat.
c. Sebagai Peredaran Uang
Bank dalam hal ini bank sentral mengatur peredaran uang melalui berbagai kebijakan.
2. Jenis-Jenis Bank
Bank dapat dikelompokan berdasarkan kepemilikannya yaitu:
a. Bank Pemerintah/Bank Negara
Bank Pemerintah merupakan bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki pemerintah.
b. Bank Swasta
Bank Swasta nasional merupakan bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak
swasta.
c. Bank Asing
Bank Asing merupakan bank yang keseluruhan sahamnya dimiliki oleh pihak asing. Untuk
jenis ini mereka hanya membuka cabangnya di Indonesia, kantor pusatnya di luar negeri.

7. 7
d. Bank Campuran
Bank Campuran merupakan bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan
sebagian lagi dimiliki oleh pihak swasta nasional.
3. Prinsip dan kegiatan usaha bank
a. Bank sentral
Bank sentral memiliki tugas, yaitu:
1. Menetapkan kebijakan moneter
Kegiatan moneter adalah:
a. Kebijakan operasi pasar terbuka;
b. Kebijakan diskonto;
c. Kebijakan cash ratio;
d. Kebijakan kredit selektif.
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem moneter
Tugas ini dilakukan Bank Indonesia dengan jalan
a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan sistem
pembayaran seperti transfer dana dalam nilai yang besar dan lain jenisnya;
b. Mewajibkan penyelenggaraan sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang
kegiatannya;
c. Menetapkan penggunaan alat pembayaran;
d. Mengatur sistem kliring (Tranksaksi antarbank) dalam mata uang rupiah maupun dalam
mata uang asing;
e. Menetapkan macam,harga, dan ciri uang yang akan dikeluarkan; bahan yang digunakan
dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah.
3. Mengatur dan mengawasi bank umum
Dalam tugasnya mengatur dan mengawasi bank lain, BI mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Memberikan dan mencabut izin usaha bank;
b. Memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank;
c. Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank;
d. Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu;
e. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan langsung maupun tidak langsung, secara berkala
maupun mendadak terhadap perusahaan induk, perusahaan cabang, dan pihak terkait dari
bank umum;

8. 8
f. Mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar bank, dan
g. Mengawasi kegiatan bank umum dan lembaga keuangan lainnya.
4. Mengatur dan menyelenggarakan sistem pembayaran
Dalam mengatur dan menyelenggarakan sistem pembayaran, bank Indonesia melakukan
dengan cara:
a. Memperluas, Memperlancar, dan Mengatur lalu lintas pembayaran giral;
b. Menyelenggarakan kliring antarbank;
c.Mengatur dan melaksanakan sistem pembayaran yang mencakup sekumpulan kesepakatan,
aturan, standar, dan prosedur yang digunakan dalam mengatur perederan uang antar pihak
dalam melakukan kegiatan ekonomi dan keuangan dengan menggunakan instrumen
pembayaran yang sah.
b. Bank Umum
Kegiatan bank umum secara lengkap meliputi kegiatan
1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka,
sertifikat deposito, dan tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit kepada masyarakat atau perusahaan;
3. Menerbitkan surat berharga;
4. Membeli, menjual, dan atau menjamin surat berharga (misalnya wesel, surat pengakuan
utang, sertifikat BI atau obligasi);
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
6. Menempatkan, meminjam dana, atau meminjamkan dana pada bank lain baik dengan surat,
saranatelekomunikasi, maupunweselunjuk, cekatausaranalainnya;
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan
atau antar pihak ketiga;
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga’
9. Melakukan kegiatan penitipan dana untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
10. Melakukan penempatan dan adari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat
berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
11. Membeli melalui pelelangan agunan, baik semua maupun sebagian, bila debitur tidak
memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib
dicairkan secepatnya;

9. 9
12. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah;
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan
dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c.Bank Umum Syariah atau Syariah Bank Umum
Bank Umum Syariah adalah suatu sistem bank umum yang pelaksanaan operasinya
menggunakan dasar hukum Islam.
Beberapa produk jasa yang ditawarkan oleh bank umum syariah, Antara lain sebagaiberikut:
1. Al-Musyarakah (joint venture),konsep ini diterapkan pada model partnership.
2. Al-Mudharabah, perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha.
3. Al-Muzara’ah, bank memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang
pertanian atau perkebunan atas dasar bagi hasil dari hasil panen.
4. Al-Wadi’ah, (jasa penitipan), jasa penitipan dana di mana penitip dapat mengambil dana
tersebut sewaktu-waktu.
5. Al-Ijarah, akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah
sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
6. Al-Kafalah, memberikan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga
untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, dengan kata lain mengalihkan
tanggungjawab seorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab orang lain
sebagai jaminan.
7. Al-Hawalah, akad perpindahan utang dari tanggungan orang yang berutang menjadi
tanggungan orang yang berkewajiban membayar utang.
8. Ar-Rahn, suatu akad pada tranksaksi perbankan syariah, yang merupakan akad gadai
yang sesuai dengan syariah.
d. Bank Perkreditan Rakyat
Kegiatan BPR pada dasarnya sama dengan kegiatan bank umum, hanya yang menjadi
perbedaan adalah jumlah jasa bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit

10. 10
4. Produk Bank
a. Produk Kredit Pasif
1. Simpanan Giro (Demand Deposit)
Merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan
cek atau bilyet giro.
2. Simpanan Tabungan (Saving Deposit)
Merupakan jenis simpanan pada bank yang penarikan sesuai dengan persyaratan yang
ditetapkan oleh bank.
3. Simpanan Deposito (Time Deposit)
Merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh tempo).
b.ProdukKreditAktif
1. Kredit Investasi, merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan
investasi atau penanaman modal.
2. Kredit Modal Kerja, merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha.
3. KreditPerdagangan, merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam
rangka memperlancar atau memperluas atau memperbesar kegiatan perdagangan.
4. Kredit Produktif, merupakan kredit yang berupa investasi, modal kerja atau
perdagangan.
5. Kredit Konsumtif, merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi.
6. Kredit Profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan professional.
c. Produk Lalu Lintas Pembayaran
1. Kiriman Uang (Transfer)
Kiriman uang merupakan jasa pengiriman uang melalui bank.
2. Kliring (Clearing)
Merupakan penagihan warkat yang berasal dari dalam kota.
3. Inkaso (Collection)
Merupakan penagihan warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri.
4. Safe Deposit Box
Memberikan layanan penyimpanan surat-surat berharga atau barang berharga milik
nasabah.
5. Bank Card (KartuKredit)

11. 11
Disebut juga uang plastic karena dapat melakukan pembayaran.
6. Bank Notes
Merupakan jasa penukaran valuta asing.
7. Bank Garansi
Merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu
usaha.
8. Bank Draft
Merupakan wesel yang dikeluarkan oleh bank pada nasabahnya.
9. Letter of Credit (L/C)
Merupakan suratkredit yang diberikan kepada para eksportir dan importer yang
digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaks iekspor-impor yang mereka
lakukan.
10. CekWisata (TravellersCheque)
Merupakan cekperjalanan yang biasa digunakan oleh turis atau wisatawan.
11. PenerimaanSetoran-Setoran
bank membantu nasabahnya dalam menampung setoran dari berbaga itempat.
12. Melayanipembayaran-pembayaran
Bank membantu nasabahnya dalam hal pembayaran.
2.2 Lembaga Non Bank
1.Pengertian Lembaga Keuangan Non Bank
Lembaga keuangan non Bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan dibidang
keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana ataupun dengan jalan
mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai
investasi perusahaan.
Dasar hukum pendirian lembaga keuangan bukan bank yaitu Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 792 / MK / IV / 12 / 70 tanggal 7 Desember 1970 kemudian diubah dan ditambah
dengan keputusan Menteri Keuangan. Tujuan Didirikannya Lembaga Keuangan Bukan Bank:
1. Untuk mendorong perkembangan pasar modal,
2. Membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah.
Lembaga pembiayaan lebih menekankan pada fungsi pembiayaan yakni badan usaha yang
melakukan kegiatan pembiayan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan
tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

12. 12
2. Contoh Lembaga Keuangan Non Bank
a. Perusahaan Asuransi
Asuransi merupakan hubungan hukum antara dua pihak yang saling terkait dalam suatu
perjanjian yang mengakibatkan hak dan kewajiban antara “tertanggung” (insured/assured),
yaitu pihak yang mempercayakan (mengasuransikan) miliknya terhadap suatu risiko yang
mungkin terjadi, dan “penanggung” (insurer/under writer’s), yaitu pihak yang menerima
pertanggungan. Pihak ini lazim disebut “perusahaan asuransi”.
Dalam setiap transaksi asuransi harus diterbitkan suatu akte bermaterai tempel sebagaimana
diatur dalam aturan bea materai akte ini yang dinamakan Polis. Atau surat kontrak
pelaksanaan asuransi yang berupa kesepakatan kedua belah pihak. Polis ini memuat hal-hal
sebagai berikut :
1. Nomor polis
2. Nama dan alamat tertanggung
3. Uraian risiko
4. Jumlah pertanggungan
5. Jangka waktu pertanggungan
6. Besar premi, bea materai dan lain-lain
7. Bahaya-bahaya yang dijaminkan
8. Khusus untuk polis yang dipertanggungkan kendaraan bermotor ditambah dengan
nomor polis, nomor rangka (chasis) dan nomor mesin kendaraan.
Premi (Premium)
Premi asuransi adalah uang pertanggungan yang dibayar tertanggung kepada penanggung.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya premi adalah :
1) Untuk asuransi kebakaran, premi tertanggung dari :
a. Konstruksi bangunan
b. Lokasi (letak) bangunan
c. Terhadap apa saja barang itu dipertanggungkan
2) Untuk asuransi pengangkutan laut, premi tertanggung dari :
a. Jenis kapal yang dipertanggungkan (konstruksi kayu, besi)
b. Barang yang dimuat (mudah rusak dan terbakar)
c. Syarat-syarat pertanggungan (misal seluruhnya rusak, sebagian, rusak khusus).
d. Untuk asuransi kendaraan bermotor, premi bergantung dari jumlah yang
dipertanggugkan.

13. 13
b. Perusahaan dana pensiun (Taspen)
Perusahaan Dana Pensiun ( TASPEN ) : badan hukum yang mengelola dan
menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun
Manfaat Perusahaan Dana Pensiun :
Bagi perekonomian nasional : dana yang dihimpun dari iuran peserta dapat sebagai modal
bagi dunia usaha.
Bagi peserta : dana pensiun akan memberi jaminan pendapatan di hari tua
Manfaat bagi perusahaan :
1. Loyalitas
2. Kewajiban moral
3. Kompetisi pasar tenaga kerja
Manfaat bagi karyawan :
1. Rasa aman
2. Kompensasi yang lebih baik
c. Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi Simpan Pinjam : menghimpun dana dari masyarakat dan meminjamkan
kembali kepada anggota atau masyarakat.
Modal Koperasi :
1. Simpanan Pokok : dibayar sekali pada awal menjadi anggota
2. Simpanan Wajib : dibayar selama menjadi anggota dengan jangka waktu tertentu
sesuai keputusan rapat anggota.
3. Simpanan Sukarela : dibayar dalam jangka waktu yang tidak ditentukan
Landasan Koperasi :
1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Struktural : UUD 1945 pasal 33 ayat 1
3. Landasan Operasional : UU no 25 tahun 1992
4. Landasan Mental : kesetiakawanan dan kesadaran
Keuntungan :
1. Tidak memakai jaminan
2. Angoota terhindar dari rentenir
3. Akhir tahun memperoleh SHU

14. 14
d. Pasar Modal
Pasar modal atau capital market adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka
panjang dan dalam arti sempit merupakan pasar yang konkrit. Instrumen yang digunakan
dalam pasar modal umumnya antara lain; saham, obligasi, debenture, warrant, right. Pasar
modal dalam arti sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi diman
efek-efek diperdagangkan yang disebut Bursa Efek. Bursa efek atau stock exchange adalah
suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang
dilakukan baik secara langsung maupun dengan melalui wakil-wakilnya. Fungsi Bursa Efek
ini antara lain adalah pertama, menjaga kontinuitas pasar. Kedua, menciptakan harga efek
yang wajar melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Menurut David L Scott, pasar
modal adalah pasar untuk dana jangka panjang di mana saham biasa, saham preveren dan
obligasi diperdagangkan.
Saham : surat berharga dimana pemiliknya merupakan pemilik perusahaan
Obligasi : surat berharga yang merupakan instrumen utama perusahaan. Pemiliknya bukan
merupakan pemilik perusahaan.
Keuntungan pasar modal :
1. Menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang untuk dunia usaha.
2. Sarana untuk mengalokasikan sumber dana secara optimal bagi investor.
3. Memungkinkan adanya upaya diversifikasi.
Kelemahan pasar modal :
1. Mekanisme pasar modal yang cukup rumit menyulitkan pihak-pihak tertentu yang
akan terlibat di dalamnya.
2. Saham pasar modal bersifat spekulatif sehingga dapat merugikan pihak tertentu.
3. Jika kurs tidak stabil, maka harga saham ikut terpengaruh.
Manfaat bagi Investor :
1. Memperoleh deviden bagi pemegang saham
2. Memperoleh capital gain jika ada kenaikan harga saham
3. Memperoleh bunga bagi pemegang obligasi
4. Mempunyai hak suara dalam RUPS
5. Dapat dengan mudah mengganti instrumen investasi

15. 15
Manfaat bagi Emiten :
1. Mendapatkan dana yang lebih besar
2. Perusahaan dapat lebih fleksibel dalam mengolah dana
3. Memperkecil ketergantungan terhadap bank
4. Besar kecilnya deviden tergantung besar kecilnya keuntungan
5. Tidak ada kewajiban yang terikat sebagai jaminan
Manfaat bagi Pemerintah :
1. Membantu pemerintah dalam mendorong perkembangan pembangunan
2. Membantu pemerintah dalam mendorong kegiatan investasi
3. Membantu pemerintah dalam menciptakan kesempatan kerja
e. Modal Ventura
Perusahaan Modal Ventura : Badan Usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk
penyertaan modal kedalam perusahaan.
Keunggulan Modal Ventura :
1. Sumber dana bagi perusahaan baru.
2. Adanya penyertaan manajemen.
3. Keperdulian yang tinggi dari perusahaan modal Ventura.
4. Dengan adanya penyertaan modal,PPU dapat mencari bantuan modal dalam bentuk
lain.
5. MV menaikkan pamor PPU.
6. PPU mendapat mitra baru yang dimiliki perusahaan modal ventura
7. Mendukung usaha kecil yg berpotensi berkembang dan memperluas kesempatan
kerja
Kelemahan modal ventura :
1. Jangka waktu pembiayaan yang relatif panjang
2. Terlalu selektifnya perusahaan modal ventura dalam mencari perusahaan pasangan
usaha
3. Kontrol manajemen perusahaan pasangan usaha dapat diambil alih oleh perusahaan
modal ventura apabila menunjukan gejala kegagalan.

16. 16
Manfaat modal ventura :
1. Keberhasilan Usaha Meningkat
2. Efisiensi dalam Pendistribusian Barang
3. Menigkatkan Bank-abilitas perusahaan
4. Pemanfaatan Dana Perusahaan Menigkat
5. Likuiditas Meningkat
f. Anjak Piutang
Perusahaan Anjak Piutang : Badan Usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan
dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang.
Manfaat bagi klien :
1. Peningkatan penjualan
2. Kelancaran modal kerja
3. Memudahkan penagihan hutang
4. Efisiensi usaha
Manfaat bagi customer :
1. Kesempatan untuk membeli secara kredit
2. Pelayanan penjualan yang lebh baik

17. 17
g. Sewa guna usaha atau leasing
Sewa guna usaha berasal dari kata lease yang memiliki arti sewa menyewa, prisnip sewa
guna usaha adalah pembiayaan perusahaan yang tidak hanya untuk kegiatan usaha,
penyediaan barang modal, keterbatasan jangka waktu (pendek 2 tahun, menengah 3 tahun,
panjang 7 tahun), pembayaran secara berkala sebagaimana kesepakatan dalam kontrak, hak
opsi membeli barang modal dan nilai sisa atau jumlah uang yang harus dibayar kembali
kepada lessor saat berakhirnya leasing. Ada beberapa jenis Leasing yang ada di
Indonesia.Secara umum Leasing dibagi menjadi dua:
a. operating lease dengan prinsip jangka waktu yang lebih singkat, harga sewa lebih kecil,
lessee tidak mendapat hak opsi, dikhususkan kepada barang yang mudah terjual setelah
pemakaian, harga sewa dibayar dengan jumlah tetap setiap bulan, lessor menanggung biaya
pemeliharaan kerusakan, pajak dan asuransi, kontrak leasing dapat dibatalkan secara sepihak
oleh lessee dengan mengembalikan barang.
b. financial lease dengan prinsip jangka waktu relatif lebih panjang, harga sewa berikut hak
opsi menutupi harga barang berikut keuntungan bagi lessor, lessee mendapatkan hak opsi
setelah berakhirnya masa leasing, harga sewa dapat dibayar tetap perbulan atau berubah-ubah
sesuai suku bunga pinjaman, lessee menanggung biaya pemeliharaan kerusakan, pajak dan
asuransi, kontrak leasing tidak dapat dibatalkan secara sepihak.
h. Pegadaian
Menurut kitab undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang
diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergaak. Barang bergerak
tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau
oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut
memberikan kekuasaan kepada orang berpiutnag untuk menggunakan barang bergerak yang
telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi
kewajibannya pada saat jatuh tempo.
Perusahaan Umum Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara
resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan
dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud
dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 di atas . Tugas Pokoknya adalah
memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hokum gadai agar masyarakat tidak
dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan

18. 18
kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.Hal ini didasari pada fakta yang terjadi di
lapangan bahwa terdapat lembaga keuangan yang seperti lintah darat dan pengijon yang
dengan melambungkan tingkat suku bunga setinggi-tingginya.
2.3 Otoritas Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan
UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan
pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang
mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan
penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan
pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, dan menggantikan peran Bank Indonesia
dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa
keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor
jasa keuangan:
1. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
3. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
1. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
2. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
3. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan
lembaga jasa keuangan lainnya.
Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang:
1. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
2. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
4. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;

19. 19
5. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
6. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga
Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
7. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga
Jasa Keuangan;
8. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan
menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
9. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang:
1. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
2. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
3. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan
lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
4. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
5. melakukan penunjukan pengelola statuter;
6. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
7. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap
peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
8. memberikan dan/atau mencabut:
1. izin usaha;
2. izin orang perseorangan;
3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
4. surat tanda terdaftar;
5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
6. pengesahan;

20. 20
7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor
jasa keuangan

21. 21
Kesimpulan
Lembaga keuangan non Bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan dibidang
keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana ataupun dengan jalan
mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai
investasi perusahaan. Tujuan Didirikannya Lembaga Keuangan Bukan Bank:
1. Untuk mendorong perkembangan pasar modal,
2. Membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah
Dari makalah ini, begitu banyak contoh Lembaga Keuangan Non Bank yang ada di
Indonesia seperti Asuransi, Leasing, Koperasi Simpan Pinjam, Modal Ventura, Anjak
Piutang, Pegadaian dll. Di Indonesia, Lembaga Keuangan Non Bank khususnya Pegadaian
memiliki peranan yang amat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu
dibuktikan dengan mudahnya prosedur yang harus dipenuhi masyarakat dan masyarakat
mampu mendapatkan uang hanya dengan waktu singkat. Produk-produk dan layanan dari
Pegadaian juga amat beragam, mulai dari pinjaman untuk usaha kecil, pinjaman konsumtif
hingga simpanan untuk ibadah haji. Hendaknya pemerintah harus menjaga lembaga-lembaga
yang selalu memudahkan masyarakat agar kebutuhan mereka dapat terpenuhi dan taraf hidup
akan lebih meningkat.
Saran
Dengan melihat realita yang ada, maka sebaiknya pemerintah tetap menjaga adanya
Lembaga Keuangan Non Bank untuk mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan,
terutama kebutuhan yang mendesak dan buatlah prosedur pencairan dana yang memudahkan
bukan meyulitkan masyarakat. Kalau bisa bunga dari pinjaman diperkecil agar kehidupan
masyarakat bisa jauh lebih sejahtera tanpa adanya bunga yang memberatkan mereka.

22. 22
Daftar pustaka
1. http://teatorproduction.blogspot.co.id/2016/02/materi-bank-lembaga-non-bank-
dan.html
2. http://sashaannisa18.blogspot.co.id/2014/03/makalah-bank-dan-lembaga-keuangan-
lain.html
3. https://www.scribd.com/doc/257472370/Bab-7-Bank-Lembaga-Keuangan-Bukan-
Bank-dan-Otoritas-Jasa-Keuangan-pdf
4. https://sabeumrenno.wordpress.com/2014/10/18/bank-lembaga-keuangan-bukan-
bank-dan-ojk-otoritas-jasa-keuangan/