Kesehatan bank merupakan kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasional secara normal dan memenuhi kewajibannya sesuai peraturan. Aturan kesehatan bank mencakup penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas risiko secara berkala. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan dan melaporkan kondisi keuangannya kepada otoritas pengawas.
BUDAYA BETAWI Mencakup Segala tentang Betawi.pptx.
Kesehatan Dan Rahasia Bank_Kelompok 3.pdf
1. TUGAS MATA KULIAH
PASAR DAN LEMBAGA KEUANGAN
(EMI 208M A4)
“KESEHATAN DAN RAHASIA BANK”
Dosen Pengampu: Dr. Made Reina Candradewi, S.E., M.Sc.
Oleh:
Kelompok 3
Diah Septia Maharani (13/2107521052)
Sang Ayu Kompiang Ari Ardiningsih (14/2107521053)
Jennifer Alexandra (15/2107521054)
Ni Putu Ayu Indah Wulandari (16/2107521057)
Ni Luh Made Chintya Dewi (17/2107521064)
I Kadek Jati Negara (18/2107521067)
PROGRAM STUDI SARJANA MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS UDAYANA
2022
2. i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan
rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah untuk mata kuliah Pasar dan
Lembaga Keuangan dengan judul “Kesehatan dan Rahasia Bank”.
Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarya kepada Ibu Dr. Made
Reina Candradewi, S.E., M.Sc. selaku dosen pengampu yang sudah memberikan kepercayaan
kepada kami untuk menyelesaikan tugas ini. Kami berharap semoga makalah ini dapat
bermanfaat bagi para pembaca khususnya untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan
bagi pembaca mengenai materi pengertian dari kesehatan bank, aturan-aturan kesehatan bank,
pelanggaran yang berkaitan dengan aturan kesehatan bank, pengertian dan tujuan penerapan
rahasia bank, dasar-dasar hukum implementasi rahasia bank, pengecualian terhadap rahasia
bank dan sanksi administrativenya dan mengetahui contoh kasus yang berkaitan dengan
kesehatan dan rahasia bank.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih terdapat banyak
kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami mengharapkan adanya kritik
dan saran dari semua pihak demi penyempurnaan pembuatan makalah ini.
Jimbaran, 16 September 2022
Penulis
3. ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR....................................................................................................... i
DAFTAR ISI...................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN.................................................................................................. 1
1.1 Latar Belakang........................................................................................................ 1
1.2 Rumusan Masalah................................................................................................... 2
1.3 Tujuan ..................................................................................................................... 2
BAB II PEMBAHASAN................................................................................................... 3
2.1 Pengertian Kesehatan Bank .................................................................................... 3
2.2 Aturan Kesehatan Bank .......................................................................................... 4
2.3 Pelanggaran Aturan Kesehatan Bank...................................................................... 22
2.4 Pengertian dan Tujuan Penerapan Rahasia Bank.................................................... 24
2.5 Dasar Hukum Implementasi Rahasia Bank ............................................................ 26
2.6 Pengecualian Terhadap Rahasia Bank dan Sanksi Administrative......................... 28
2.7 Studi Kasus Kesehatan dan Rahasia Bank.............................................................. 32
BAB III PENUTUP........................................................................................................... 35
3.1 Kesimpulan ............................................................................................................. 35
3.2 Saran ....................................................................................................................... 36
DAFTAR PUSTAKA........................................................................................................ 37
4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu
negara. Balkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian
dari system keuangan dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian
itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari
otoritas moneter dari negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi milik
masyarakat. Oleh karena itu eksistensinya bukan saja hanya harus dijaga oleh para
pemilik bank itu sendiri dan pengurusnya, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan
global.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, Bank
wajib memelihara kesehatannya. Kesehatan Bank yang merupakan cerminan
kondisi dan kinerja Bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam
menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap Bank. Perbankan harus
menyampaikan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta
penjelasannya secara berkala dalam waktu dan bentuk telah yang ditetapkan dan
telah pula diaudit oleh akuntan publik. Hal tersebut bertujuan agar pengawas (Bank
Indonesia) dapat menilai kondisi suatu bank. Jika kondisi dari suatu bank dikatakan
sehat maka akan memberi manfaat bagi semua pihak, yaitu pada pemilik bank,
pengelola bank, masyarakat yang menggunakan jasa bank, masyarakat umum, bank
sentral, dan pemerintah.
Untuk menjaga agar bank tetap eksis dalam dunia perekonomian global
maka bank perlu dinilai secara rutin yang disebut dengan penilaian kesehatan bank
untuk mengetahui kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional
perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik
dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Kesehatan
bank mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usah
perbankan, baik dari kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga
lain, dan dari modal sendiri, mengelola dana, menyalurkan dana ke masyarakat,
karyawan, pemilik modal, dan pihak lain, pemenuhan peraturan perbankan yang
berlaku.
5. 2
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan suatu pokok
masalah yang disusun dalam bentuk pertanyaan yaitu sebagai berikut:
1. Apa yang dimaksud dengan kesehatan bank?
2. Bagaimana aturan kesehatan bank?
3. Apa saja pelanggaran aturan kesehatan bank?
4. Apa yang dimaksud dengan rahasia bank dan tujuan penerapannya?
5. Apa saja dasar hukum implementasi rahasia bank?
6. Apa saja pengecualian terhadap rahasia bank dan sanksi administrative?
7. Bagaimana contoh kasus yang berkaitan dengan kesehatan dan rahasia
bank?
1.3 Tujuan
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah adapun tujuan
penulisannya yaitu sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pengertian dari kesehatan bank
2. Untuk mengetahui aturan-aturan kesehatan bank
3. Untuk mengetahui pelanggaran yang berkaitan dengan aturan kesehatan
bank
4. Untuk mengetahui pengertian dan tujuan penerapan rahasia bank
5. Untuk mengetahui dasar-dasar hukum implementasi rahasia bank
6. Untuk mengetahui pengecualian terhadap rahasia bank dan sanksi
administrativenya
7. Untuk mengetahui contoh kasus yang berkaitan dengan kesehatan dan
rahasia bank
6. 3
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Kesehatan Bank
Pengertian Kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu
bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu
memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan
peraturan perbankan yang berlaku. Pengertian tentang kesehatan bank di atas
merupakan suatu batasan yang sangat luas karena kesehatan bank memang mencakup
kesehatan suatu hank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya.
Kegiatan tersebut meliputi:
a. Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari modal
sendiri
b. Kemampuan mengelola dana
c. Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat
d. Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal,
dan pihak lain
e. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.
Dengan semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil risiko, bank perlu
mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari operasional bank. Bagi
perbankan, hasil akhir penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah
satu sarana dalam menetapkan strategi usaha pada waktu yang akan datang, sedangkan
bagi Bank Indonesia antara lain digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi
strategi pengawasan bank oleh Bank Indonesia. Tingkat kesehatan bank merupakan
hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau
kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen,
rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Penilaian terhadap faktor-
faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan atau kualitatif setelah
mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi
dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri
perbankan dan perekonomian nasional.
7. 4
2.2 Aturan Kesehatan Bank
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas
Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pembinaan dan pengawasan
bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Undang-undang tersebut lebih lanjut menetapkan
hal-hal berikut.
a) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan
modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solyabilitas, dan
aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan
usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
b) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan
melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak
merugikan bank dan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada
bank.
c) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan
penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia.
d) Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi
pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya serta wajib
memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari
segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang
bersangkutan.
e) Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala
maupun setiap waktu apabila diperlukan. Bank Indonesia dapat menugaskan
akuntan public untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan
terhadap Bank.
f) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca, perhituungan laba rugi
tahunan dan penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Neraca dan perhitungan laba rugi tahu
tersebut wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik.
g) Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan
bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Menyadari arti pentingnya keschatan suatu bank bagi pembentukan
kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati -hatian
(prudential bunking) dalam dunia perbankan, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk
8. 5
menerapkan aturan tentang kesehatan bank. Dengan adanya aturan tentang kesehatan
bank ini, perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat sehingga tidak akan
merugikan yang berhubungan dengan perbankan. Bank yang beroperasi dan
berbubungan dengan masyarakat diharapkan hanya bank yang betul-betul sehat. Aruran
tentang keschatan bank yang diterapkan oleh Bank Indonesia mencakup berbagai aspek
dalam kegiatan bank, mulai dari penghimpunan dana sampai dengan penggunaan dan
penyaluran dana.
Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP 31 Mei 2004 kepada
semua bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional perihal
sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor
6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank
umum, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulanan
untuk posisi pada Maret, Juni, September, dan Desember. Apabila diperlukan Bank
Indonesia meminta hasil penilaian tingkat kesehatan bank tersebut secara berkala atau
sewaktu-waktu untuk posisi penilaian tersebut terutama untuk menguji ketepatan dan
kecukupan hasil analisis bank. Penilaian tingkat kesehatan bank dimaksud diselesaikan
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah posisi penilaian atau dalam jangka waktu
yang ditetapkan oleh pengawas bank terkait.
Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terbadap faktor-faktor
CAMELS yang terdiri atas:
a. Permodalan (capital)
Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan antara lain
dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen meliputi
• Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)
terhadap ketentuan yang berlaku;
• Komposisi permodalan;
• Trenke depan/proyeksi KPMM;
• Aset produktif yang diklsifikasikan dibandingkan modal bank;
• Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal
dari keuntungan (laba ditahan);
• Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbohan usaha;
• Akses kepada sumber permodalan; dan
• Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkin permodalan.
9. 6
b. Kualitas aset (asset quality)
Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif taktor kualitas aset antara lain
dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen meliputi;
• Aset produktif yang diklasifikasikan dibandingkan total aset produktif;
• Debitur inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit;
• Perkembangan aset produktif bermasalah (nonperforming asset) dibandingkan
aset produktif
• Tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aset prodnktir
(PPAP);
• Kecukupan kcbijakan dan prosedur aset produktif;
• Sistem kaji ulang (review) internal terhadap aset prorduklif
• Dokumentasi aset produktif; dan
• Kinerja penanganan aset produktif bermasalah.
c. Manajemen (management)
Penilaian terhadap faktor manajemen antara lain dilakukan melalui
penilaian terhadap komponen-komponen meliputi:
• Manajemen umum;
• Penerapan sistem manajemen risiko; dan
• Kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada
Bank Indonesia dan atau pihak lainnya.
d. Rentabilitas (earnings)
Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif fakor rentabilitas antara lain
melalui penilaian terhadap komponen-komponen meliputi:
• Imbal hasil atas aset (return on assets--ROA);
• Imbal hasil atas ckuitas (return on equity--ROE);
• Margin bunga bersih (net interest margin--NIM);
• Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO);
• Pertumbuhan laba operasional;
• Komposisi portofolio aset produktif dan diversitikasi pendapatan:
• Penerapan prinsip akumtansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya; dan
• Prospek laba operasional.
10. 7
e. Likuiditas (liquidity)
Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas antara lain
melalui penilaian terhadap komponen- komponen meliputi;
• Aset likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan liabilitas likuid kurang dari 1
bulan;
• 1-month maturity mismatch ratio;
• Rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga (loan to deposit ratio--LDR);
• Proyeksi arus 3 bulan mendatang;
• Kebergantungan pada dana antarbank dan deposan inti;
• Kebijakan dan pengelolaan likuiditas (assets and liabilities management-
ALMA);
• Kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal,
atau sumber-sumber pendanaan lainnya; dan
• Stabilitas dana pihak ketiga (DPK).
f. Sensitivitas tcrhadap risiko pasar (sensitivity to market risk)
Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor sensitvitas terhadap risiko
pasar antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen
meliputi;
• Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengatasi fluktuasi suku bunga
dibandingkan dengan potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi (adverse
movement) suku bunga;
• Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengatasi fluktuasi nilai tukar
dibandingkan dengan potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi (adverse
movement) nilai tukar; dan
• Kecukupan penerapan sistem manajemen risiko pasar.
Tahapan yang dilakukan dalam proses penilaian tingkat kesehatan bank
menggunakan kertas kerja yang sudah ditentukan. Secara umum tahapan itu adalah
sebagai berikut.
a. Menerapkan formula dan indikator pendukung dalam angka penilaian setiap
komponen yang tertuang dalam Matriks Perhitungan/ Analisis Komponen
setiap faktor.
11. 8
b. Berdasarkan formula dan indikator tersebut, dilakukan proses analisis untuk
menetapkan peringkat setiap komponen dengan berpedoman kepada Matriks
Kriteria Penetapan Peringkat Komponen. Dalam proses ini juga dilakukan
analisis terhadap berbagai indikator pendukung dan atau pembanding yang
relevan.
c. Selanjutnya dilakukan proses analisis untuk menetapkan petingkat setiap
faktor penilaian dengan berpedoman kepada Matriks Keiteria Penetapan
Peringkat Faktor. Proses penetapan peringkat setiap faktor penilaian
dilaksanakan setelah mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan
atas materialitas dan signifikansi dari setiap komponen.
d. Berdasarkan hasil penetapan peringkat setiap faktor penilaian, dilakukan
proses analisis untuk menetapkan peringkat komposit bank dengan
berpedoman kepada Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komposit. Proses
penetapan peringkat komposit bank dilaksanakan setelah mempertimbangkan
unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari setiap
faktor.
Bank Indonesia dapat meminta direksi, komisaris, dan atau pemegang
saham untuk menyampaikan rencana tindakan (action plan) yang memuat langkah-
langkah perbaikan dengan target waktu selama periode tertentu yang wajib
dilaksanakan oleh bank apabila hasil penilaian tingkat kesehatan bank
menunjukkan bahwa satu atau lebih faktor penilaian memiliki peringkat 4 (empat)
dan atau peringkat 5 (lima). Action plan tersebut antara lain meliputi;
a. penambahan modal (fresh money) dari pemegang saham bank dan atau pihak
lainnya apabila bank mengalami permasalahan faktor permodalan seperti
kecenderungan menurunnya KPMM sehingga diperkirakan akan di bawah
ketentuan yang berlaku;
b. penanganan kredit bermasalah secara intensif dan efektif apabila bank
mengalami permasalahan faktor kualitas aset seperti meningkatnya jumlah
kredit bermasalah sehingga diperkirakan berpengaruh secara signifikan
kepada faktor lain;
c. peningkatan fungsi audit internal, penyempurnaan pemisahan tugas, dan
peningkatan efektivitas tindakan korektif berdasarkan temuan audit apabila
bank mengalami permasalahan manajemen seperti lemahnya penerapan
pengendalian internal (internal control);
12. 9
d. peningkatan efisiensi bank apabila bank menalami permasalahan rentabilitas
perolehan laba menurun dan memengaruhi faktor lain secara signifikan;
e. peningkatan akses kepada pasar uang, pasar modal atau sumber-sumber
pendanaan lainnya apabila bank mengalami permasalahan likuiditas seperti
menurunnya kecukupan likuiditas (liquidity shortage) sehingga diperkirakan
akan memengaruhi arus kas jangka pendek;
f. penambahan modal (fresh money) dari pemegang saham bank dan atau pihak
lainnya atau penataan kembali portofolio bank apabila bank mengalami
permasalahan sensitivitas terhadap risiko pasar seperti meningkatnya
eksposur risiko suku bunga pada portofolio bank (interest rate risk in banking
book) dan kemampuan modal untuk menyerap potensi kerugian tersebut
cenderung menurun.
Bank Indonesia secara berkala atau sewaktu-waktu memantau hasil
perbaikan berdasarkan pada laporan pelaksanaan action plan yang disampaikan
oleh bank. Apabila diperlukan dilakukan pemeriksaan khusus terhadap hasil
perbaikan yang telah dilakukan oleh bank untuk memastikan kebenaran laporan
yang disampaikan oleh bank tersebut.
Sesuai Lampiran dari Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23DPNP
Tanggal 31 Mei 2004 kepada semua bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha
secara konvensional perihal sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum, Matriks
Perhitungan/Analisis Komponen atas setiap faktor adalah sebagai berikut.
Tabel 5.1 Matriks Perhitungan/Analisis Komponen Faktor Permodalan (Capital)
24. 21
Tabel 5.6 Matriks Perhitungan/Analisis Komponen Faktor Sensivity to Market Bank
25. 22
2.3 Pelanggaran Aturan Kesehatan Bank
Apabila terjadi penyimpangan terhadap aturan tentang kesehatan bank, Bank
Indonesia dapat mengambil keputusan tertentu dengan tujuan dasar agar bank yang
bersangkutan menjadi sehat dan tidak membahayakan kinerja perbankan secara umum.
Berdasarkan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, terkait dengan suatu bank yang
mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, dalam hal ini Bank
Indonesia mengambil Tindakan agar:
1. Pemegang saham menambah modal.
2. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank.
3. Bank menghapuskan kredit atau pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah
yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya.
4. Bank melakukan marger atau konsulidasi dengan bank lain.
5. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban.
6. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada
pihak lain.
7. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank
atau pihak lain.
Apabila tindakan sebagaimana dimaksud di atas belum cukup untuk mengatasi
kesulitan yang dihadapi bank, dan menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu
26. 23
bank dapat membahayakan sistem perbankan, maka Pimpinan Bank Indonesia dapat
mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum
bank dan membentuk tim likuidasi.
Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan perbankan yang
membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan Bank Indonesia pemerintah
setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat
membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan
perbankan. Badan khusus tersebut melakukan program penyehatan terhadap bank-bank
yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia kepada badan dimaksud. Dalam
melaksanakan program penyehatan terhadap bank-bank, badan khusus sebagaimana
dimaksud di atas mempunyai wewenang yaitu:
1. Mengambil alih dan menjalankan hak dan wewenang pemegang saham termasuk
hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang direksi dan
komisaris bank.
3. Menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas kekayaan milik
atau yang menjadi hak bank, termasuk kekayaan bank yang berada pada pihak
mana pun, baik di dalam maupun di luar negeri.
4. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atau mengubah kontrak yang
mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut pertimbangan badan khusus
merugikan bank.
5. Menjual atau mengalihkan kekayaan bank, direksi, komisaris, dan pemegang
saham tertentu di dalam negeri ataupun di luar negeri, baik secara langsung
maupun melalui penawaran umum.
6. Menjual atau mengalihkan tagihan bank dan atau menyerahkan pengelolaannya
kepada pihak lain, tanpa memerlukan persetujuan nasabah debitur.
7. Mengalihkan pengelolaan kekayaan dan atau manajemen bank kepada pihak lain.
8. Melakukan penyertaan modal sementara pada bank, secara langsung atau melalui
pengonversian tagihan badan khusus menjadi penyertaan modal pada bank.
9. Melakukan penagihan piutang bank yang sudah pasti dengan penerbitan surat
paksa.
27. 24
10. Melakukan pengosongan atas tanah dan atau bangunan milik atau yang menjadi
hak bank yang dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun dengan bantuan alat
negara penegak hukum yang berwenang
11. Melakukan penelitian dan pemeriksaan, untuk memperoleh segala keterangan
yang diperlukan dan mengenal bank dalam program penyehatan, dan pihak mana
pun yang terlibat atau patut diduga terlibat, atau mengetahui kegiatan yang
merugikan bank dalam program penyehatan tersebut.
12. Menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami bank dalam program
penyehatan dan membebankan kerugian tersebut kepada modal bank yang
bersangkutan dan bilamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau
kelalaian direksi, komisaris, dan atau pemegang saham maka kerugian tersebut
akan dibebankan kepada yang bersangkutan.
13. Menetapkan jumlah tambahan modal yang wajib disetor oleh pemegang saham
bank dalam program penyehatan.
14. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan
wewenang sebagaimana dimaksud dalam wewenang pada angka 1 sampai dengan
angka 13.
Atas permintaan badan khusus, bank dalam program penyehatan dan pihak-
pihak yang berkaitan wajib memberikan segala keterangan dan penjelasan mengenai
usahanya termasuk memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas
yang ada padanya, dan wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka
memperoleh keterangan, dokumen dan penjelasan yang diperoleh bank dimaksud.
Badan khusus tersebut wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri
Keuangan.
2.4 Pengertian dan Tujuan Penerapan Rahasia Bank
Hubungan bank dengan nasabah tidak sebatas hubungan kontraktual, tetapi
terdapat kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada
pihak lain manapun. Rahasia – rahasia lain yang bukan merupakan rahasia antara bank
dengan nasabahnya, tidak tergolong ke dalam istilah rahasia bank. Rahasia – rahasia
lain itu misalnya, rahasia mengenai data hubungan bank dengan pengawasan bank oleh
Bank Indonesia. Adapun pengertian dari rahasia bank yaitu sebagai berikut.
28. 25
1. Menurut Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan, menyatakan bahwa:
“Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan
lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib
dirahasiakan.”
Kelaziman dalam dunia perbankan yang dimaksud disini adalah seluruh data
dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan
dan hal-hal lain dari orang atau badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan
usahanya.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas
UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 Angka 28
menyatakan bahwa:
“Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan
mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.”
3. Pasal 1 Angka 14 Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah, menyatakan bahwa:
“Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan
mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan
investasinya.”
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rahasia bank adalah segala
informasi dan data yang dimiliki bank terkait nasabahnya dengan simpanan atau
investasi yang ditanamkan tidak boleh disebarkan luaskan kecuali untuk kepentingan
mendesak.
Kerahasiaan dalam bidang keuangan termasuk rahasia bank sudah sejak lama
dikenal dalam sejarah keuangan dan finansial. Sehingga perkembangan pemberlakuan
akan prinsip rahasia bank juga semakin meluas. Muhammad Djumhana menyatakan
terdapat dua teori terkait asas rahasia bank yang berlaku di dunia, yaitu sebagai berikut.
a. Teori rahasia bank yang bersifat mutlak (Absolutely Theory). Maksud dari teori ini
bahwa bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-
keterangan mengenai nasabah-nya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya
dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan biasa atau dalam keadaan luar biasa.
Teori ini dapat diartikan dengan singkat bahwa rahasia keuangan dari nasabah bank
tidak dapat dibuka kepada siapa pun dan dalam bentuk apapun. Dewasa ini hampir
tidak ada lagi negara yang menganut teori mutlak ini.
29. 26
b. Teori rahasia bank yang bersifat relatif (Relative Theory). Menurut teori ini, bank
diperbolehkan untuk membuka rahasia atau memberikan keterangan nasabah
mengenai nasabahnya, jika untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk
kepentingan negara atau kepentingan hukum.
Adapun tujuan dari rahasia bank itu sendiri adalah untuk melindungi
kepentingan nasabah bank agar terlindungi kerahasiaan yang menyangkut keadaan
keuangannya dan data pribadinnya. Selain itu, kerahasiaan bank juga diperuntukan
untuk kepentingan bank itu sendiri, sebagai institusi yang dipercaya oleh nasabah dalam
mengelola uang para nasabah. Dasar dari kegiatan bank adalah kepercayaan. Salah satu
faktor yang dapat mempengaruhi kadar kepercayaan masyarakat kepada bank adalah
terjamin data dan informasi nasabah yang ada di bank. Bila kerahasian data nasabah
tidak dapat dijamin oleh bank, maka nasabah akan merasa enggan untuk berhubungan
dengan bank. Dalam usaha mewujudkan terjaminnya rahasia tertentu dari nasabah yang
berada di bank, maka ketentuan tentang rahasia bank dicantumkan dalam undang –
undang perbankan.
2.5 Dasar Hukum Implementasi Rahasia Bank
Dalam sistem perbankan Indonesia, mengenai rahasia bank selalu ditentukan
dalam undang-undang yang mengatur tentang kelembagaan perbankan. Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan telah mencantumkan aturan mengenai
rahasia bank yang ditulis pada Bab I Pasal 1 Butir 16 dan Bab VII Pasal 40, 41, 42, 43,
44, 45, serta Bab VII Pasal 47. Aturan mengenai rahasia bank ini kemudian diubah
seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Rahasia bank yang dimaksud dalam
Undang-Undang No.10/1998 tersebut sangat berbeda dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1992. Dalam Undang-Undang Nomor 7/1992 yang dimaksud dengan rahasia
bank adalah:
segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah
bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.
Definisi tersebut merupakan suatu batasan yang sangat luas dan cenderung
kurang jelas mengenai rahasia bank. Pembatasan didasarkan pada istilah 'menurut
kelaziman dunia perbankan' sehingga batasannya sangat bergantung pada interpretasi
dari kata 'kelaziman’. Interpretasi satu orang sangat mungkin tidak sama dengan orang
30. 27
lain. Secara umum batasan tersebut juga dapat diartikan bahwa rahasia bank mencakup
data milik nasabah deposan maupun nasabah debitur.
Perkembangan dunia perbankan sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 sampai dengan tahun 1998 menunjukkan bahwa bank sering kali
mengalami kesulitan untuk menyelesaikan kredit bermasalah karena terbentur aturan
tentang rahasia bank. Berdasarkan pada pertimbangan tersebut dan untuk memberikan
batasan yang lebih jelas terhadap rahasia bank, maka Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 mengubah pengertian rahasia bank dalam Pasal 1 Butir 1 menjadi sebagai berikut.
segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah
penyimpan dan simpanannya.
Undang-undang ini membatasi rahasia bank hanya pada data nasabah deposan
atau penyimpan dana. Perubahan ini membawa 2 macam konsekuensi. Pertama,
perubahan tersebut menyebabkan peningkatan posisi bank dalam berhubungan dengan
debiturnya, karena data nasabah peminjam dana tidak termasuk dalam pengertian
rahasia bank. Manfaat ini akan dirasakan oleh bank terutama untuk menyelesaikan
kredit-kredit bermasalah. Kedua, perubahan ini mengakibatkan penurunan motivasi
calon debitur untuk memperoleh bantuan dana pinjaman dari bank karena kerahasiaan
datanya tidak termasuk dalam pengertian rahasia bank.
Di samping dua konsekuensi tersebut, masih terdapat satu permasalahan yang
akan muncul pada saat penentuan suatu data termasuk rahasia bank atau bukan.
Nasabah debitur biasanya juga sekaligus sebagai nasabah penyimpan dana, sehingga
penentuan suatu data nasabah tergolong data nasabah penyimpan atau nasabah
peminjam merupakan sesuatu yang tidak mudah. Masalah tersebut sebenarnya sudah
berusaha diantisipasi melalui penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998, namun penjelasan tersebut tetap kurang secara jelas menyelesaikan
permasalahan tersebut. Penjelasan Pasal 40 tersebut adalah sebagai berikut.
Apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai
nasabah debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam
kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Keterangan mengenai nasabah selain
sebagai nasabah penyimpan, bukan merupakan keterangan yang
wajib dirahasiakan bank.
31. 28
Secara lebih terperinci Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur rahasia bank sebagai berikut.
a. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan
mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
b. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan
simpanannya.
c. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi pihak terafiliasi.
d. Pihak terafiliasi adalah:
• anggota dewan komisaris, pengawas, direksi, atau kuasanya, pejabat, atau
karyawan bank;
• anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat, atau
karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku
• pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain, akuntan publik,
penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya;
• pihak yang menurut penilaian BI turut memengaruhi pengelolaan bank,
antara lain, pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris,
keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus.
2.6 Pengecualian Terhadap Rahasia Bank dan Sanksi Administrative
Dalam situasi atau keadaan tertentu sesuai dengan undang-undang, data nasabah
di bank dapat saja tidak harus dirahasiakan lagi. Pengecualian terhadap rahasia bank
tersebut meliputi:
a. Kepentingan perpajakan
Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang
mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan
memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan
nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak. Perintah tertulis tertulis tersebut
harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang
dikehendaki keterangannya, dan pihak bank wajib memberikan keterangan yang
diminta.
32. 29
b. Penyelesaian piutang bank yang diserahkan ke BUPLN dan PUPN
Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan
Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh
keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur, dan pihak bank wajib
memberikan keterangan yang diminta. Izin sebagaimana dimaksud diatas diberikan
secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala. Badan Urusan Piutang dan
Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara. Permintaan tertulis tersebut harus
menyebutkan nama dan jabatan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia
Urusan Piutang Negara, nama nasabah debitur yang bersangkutan, dan alasan
diperlukannya keterangan.
c. Kepentingan peradilan dalam perkara pidana
Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau
hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau
terdakwa pada bank, dan bank wajib memberikan keterangan yang diminta. Izin
sebagaimana dimaksud diatas diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari
Kepala Kepolisian Republik Indonesia, jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah
Agung. Pemberian izin oleh Bank Indonesia harus dilakukan selambat-lambatnya
14 (empat belas ) hari setelah dokumen permintaan diterima secara lengkap.
Permintaan tertulis tersebut harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, atau
hakim, nama tersangka atau terdakwa serta alasan diperlukannya keterangan dan
hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.
Salah satu contoh penerapannya adalah kasus tindak pidana pencucian uang yang
diatur dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2003.
d. Perkara perdata antara bank dengan nasabahnya
Direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada
pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan
keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut. Dalam situasi ini bank dapat
menginformasikan keadaan keuangan nasabah yang dalam perkara serta keterangan
yang berkaitan dengan perkara tersebut, tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia.
33. 30
e. Tukar-menukar informasi antar bank
Direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada
bank lain. Tukar-menukar informasi antar bank dimaksudkan untuk memperlancar
dan mengamankan kegiatan usaha bank, antara lain guna mencegah kredit rangkap
serta mengetahui keadaan dan status dari suatu bank yang lain. Dengan demikian,
bank dapat menilai tingkat resiko yang dihadapi, sebelum melakukan suatu
transaksi dengan nasabah atau bank lain. Dalam ketentuan yang akan ditetapkan
lebih lanjut oleh Bank Indonesia antara lain diatur mengenai tata cara penyampaian
dan permintaan informasi serta bentuk dan jenis informasi tertentu yang dapat
ditukarkan, seperti indikator secara garis besar dari kredit yang diterima nasabah,
agunan, dan masuknya debitur yang bersangkutan dalam daftar kredit macet.
Ketentuan mengenai tukar-menukar informasi tersebut diatur lebih lanjut oleh Bank
Indonesia.
f. Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang
dibuat secara tertulis
Bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah
penyimpan ada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah
penyimpan tersebut atas dasar permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah
penyimpan yang dibuat secara tertulis.
g. Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia
Apabila nasabah penyimpan telah meninggal dunia, maka ahli waris yang
sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan
mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut.
h. Pengecualian bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas
Pasar Modal (Bapepam)
Pengecualian bagi BPK dan Bapepam ini tidak diatur secara khusus dalam
pasal-pasal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tetapi
hanya disebutkan dalam bagian penjelasan. Pada penjelasan pasal 31 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 paragraf kedua menyebutkan bahwa “Terhadap
keuangan negara yang dikelola oleh suatu bank, Badan Pemeriksa Keuangan dapat
melakukan pemeriksaan pada bank yang bersangkutan”. Pernyataan tersebut diatur
lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang BPK dalam
pasal 4, yaitu “Sehubungan dengan penunaian tugasnya Badan Pemeriksa
Keuangan berwenang meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang,
34. 31
badan/instansi Pemerintah atau badan swasta, sepanjang tidak bertentangan
dengan undang-undang”. Penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 paragraf ketiga menyatakan secara tidak langsung pengecualian bagi
Bapepam, yaitu “Bagi bank yang melakukan kegiatan sebagai lembaga penunjang
pasar modal, misalnya bank selaku kustodian dan atau Wali Amanat, tunduk pada
ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal”. Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dalam pasal 101 ayat 4 menyebutkan bahwa
“Dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal,
Bapepam mengajukan permohonan izin kepada Menteri untuk memperoleh
keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka pada bank sesuai
dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan”. Dari penjabaran
tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang
Perbankan yang mewajibkan bank untuk memberikan keterangan kepada BPK dan
Bapepam, namun di sisi lain terdapat peraturan perundang-undangan yang
memberikan wewenang bagi kedua belah pihak tersebut untuk mendapatkan
keterangan mengenai nasabah bank.
i. Perkara pidana korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menentukan bahwa dalam melaksanakan
tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam memeriksa tindak pidana
korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang antara lain meminta
keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan
tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa. Dalam undang-undang tersebut
tidak memberikan ketentuan perlu atau tidaknya KPK memperoleh izin dari
Pimpinan Bank Indonesia terlebih dahulu, sebelum meminta keterangan kepada
bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa
dalam perkara tindak pidana korupsi. Untuk menghilangkan keragu-raguan di
kalangan perbankan mengenai kejelasan hal tersebut, maka Bank Indonesia
meminta pertimbangan hukum kepada Ketua Mahkamah Agung (MA) melalui
surat dengan No. 6/2/GBI/DHk/Rahasia perihal pertimbangan hukum atas
pelaksanaan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan ketentuan
rahasia bank. Surat tersebut telah memperoleh jawaban dari Ketua MA melalui
surat No. KMA/694/RHS/XII/2004 tanggal 3 Desember 2004. Surat pertimbangan
yang ditandatangani oleh Bagir Manan selaku Ketua Ma tersebut menyatakan, pasal
35. 32
12 Undang-Undang KPK merupakan ketentuan khusus (lex specialis). “Bahwa
pasal 12 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tersebut merupakan ketentuan
khusus (lex specialis) yang memberikan kewenangan kepada KPK dalam
melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Sebagai ‘lex
specialis’, ketentuan pasal 12 dapat mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam
undang-undang yang bersifat umum,” demikian tertuls dalam pertimbangan hukum
MA tersebut.
2.7 Studi Kasus Kesehatan dan Rahasia Bank
Kasus: Posisi Pers Mengungkapkan Data Nasabah Penyimpan dan Simpanannya
Berawal dari kasus Bank Century, Sri Gayatri salah satu nasabah Bank Century
melakukan aksi demonstrasi tunggal di kantor cabang Bank Mutiara Solo, menuntut
agar dananya sebesar 69 milyar kembali kepada Sri Gayatri. Kemudian diselah aksi
demonstrasi tunggalnya diliput oleh Pers, kemudian Pers tersebut mempublikasikan
hasil liputannya dalam sebuah media dengan tajuk “Sri Gayatri, salah seorang nasabah
menanamkan uangnya sebesar Rp 69 milyar di Bank Century” 26 dalam publikasi Pers
sudah memenuhi obyek dari Rahasia bank yang diatur dalam Pasal 1 angka 28 UU No
10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu
ada nama nasabah dan juga jumlah simpanannya maka itu termasuk kedalam Rahasia
Bank yang wajib dijaga dan hanya dapat diketahui oleh pihak-pihak yang dikecualikan
oleh Rahasia Bank yang diatur dalam Pasal 41 sampai 44A UU No 10 Tahun 1998
tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sedangkan Pers tidak
termasuk dalam Pihak yang dikecualikan dari Rahasia bank akan tetapi Pers
mengungkapkan itu atas dasar UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam Pasal 4 ayat
(3) bahwa Pers mempunyai hak untuk mencari memperoleh dan menyebarluaskan
gagasan informasi.
Pembahasan Kasus:
• Analisis Tindakan Pers yang mengungkapkan Data Nasabah penyimpan dan
jumlah simpannnya dipandang dari UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Kebebasan Pers dijamin oleh Pemerintah dengan regulasinya yaitu UU No 40
Tahun 1999 tentang Pers, Pers diberikan hak untuk mencari, memperoleh dan
menyebarluaskan gagasan informasi. Hak kebebasan yang diberikan kepada Pers
bukan berarti Pers benar-benar bebas tanpa batasan dan yang mengaturnya maka
kebebasan yang dimiliki Pers tersebut harus tetap mengacu pada peraturan
36. 33
Perundang-undangan dan kode etik jurnalistik serta penyampaiannya harus sesuai
dengan fakta dan actual. Hak itu adalah tuntutan yang dapat diajukan oleh seseorang
kepada orang lain sampai kepada batas-batas pelaksaan hak tersebut. Maka
walaupun Pers diberikan hak oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, mencari
memperoleh dan menyebarluaskan gagasan informasi, Pers juga harus tetap
menghormati hak pribadi seseorang yang tidak dapat dicampuri dan hak yang
dimiliki oleh Pers tersebut harus juga pada batas-batas pelaksanaan hak tersebut.
Dalam penjelasan ketentuan umum paragraf kelima dijelaskan Pers dalam
melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan perannya, harus tetap menghormati hak
asasi setiap orang dan itu sekaligus merupakan implementasi dari asas hukum
media yaitu perlindungan hak pribadi seseorang.
• Analisis Tindakan Pers yang mengungkapkan Data Nasabah Penyimpan dan
jumlahnya dipandang dari UU No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU
No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Rahasia bank diatur dalam Pasal 1 angka 28 bahwa segala sesuatu yang
berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
Segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyiman
dan simpanya meliputi segala keterangan tentang orang dan badan yang
memperoleh pemberian layanan dalam lalu lintas uang. Pasal 40 ayat (1) bahwa
Bank wajib menjaga keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya
kecuali dalam hal sebagaiamana dimaksud Pasal 41 sampai Pasal 44A. dan apabila
nasabah bank sekaligus sebagai debitor bank tetap menjaga kerahasiaannya sebagai
nasabah penyimpan. Data nasabah penyimpan itu merupakan hal yang penting
untuk tetap dijaga kerahasiaannya karena berkaitan dengan rasa kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga Perbankan. Rahasia Bank baru dapat dibuka jika
berkaitan dengan kepentingan Perpajakan. Penyelesaian piutang Bank, Peradilan
Pidana, Perdata, keperluan tukar menukar informasi antar Bank dan atas permintaan
persetujuan kuasa dari nasabah penyimpan, selaian itu ada pihak tambahan yaitu
BPK, Akuntan Publik untuk dan atas nama Bank Indonesia dan Dibidang Pasar
Modal. Pasal 47 ayat (2) mengatur Pihak yang wajib menjaga kerahasiaan data
Nasabahnya dan keadaan kauangannya pihak tersebut antara lain:
1. Anggota Dewan Komisaris Bank
2. Direksi Bank
3. Pegawai Bank
37. 34
4. Pihak terafiliasi lainnya Bank.
Pihak-pihak diatas tersebutlah yang wajib untuk menjaga kerahasiaan data dan
keadaan keuangan nasabah penyimpan dan simpanannya.
• Kesimpulan
Tindakan media yaitu Pers yang mengungkapkan data nasabah penyimpan dan
simpananya yang diatur dalam ketentuan UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tidak melanggar ketentuan prinsip
kerahasiaan bank yang diatur dalam UU Perbankan tersebut. karena pertama Pers
bukanlah pihak yang wajib menjaga rahasia Bank dan Pers tidak termasuk kedalam
pihak-pihak yang terafiliasi sesuai dengan Pasal 1 angka 22 dan Pasal 47 Ayat (2)
UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan, kemudian yang kedua informasi itu diperoleh bukan dari pihak-pihak
yang wajib menjaga rahasia Bank melainkan diperoleh dari dan atas persetujuan
nasabah Bank yang data dan jumlah simpanannya diungkapkan oleh Pers.
Perbuatan tersebut telah menyampaikan kepada jurnalis untuk tidak mengutip nama
nasabah dan jumlah simpannya, maka tindakan Pers tersebut merupakan
pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik.
38. 35
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk
melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi
semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan
perbankan yang berlaku.
Aturan kesehatan bank diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
Pelanggaran terhadap kesehatan bank terjadi pada saat adanya penyimpangan
terhadap aturan tentang kesehatan bank, Bank Indonesia dapat mengambil keputusan
tertentu dengan tujuan dasar agar bank yang bersangkutan menjadi sehat dan tidak
membahayakan kinerja perbankan secara umum.
Rahasia bank adalah segala informasi dan data yang dimiliki bank terkait
nasabahnya dengan simpanan atau investasi yang ditanamkan tidak boleh disebarkan
luaskan kecuali untuk kepentingan mendesak.
Dalam sistem perbankan Indonesia, mengenai rahasia bank selalu ditentukan
dalam undang-undang yang mengatur tentang kelembagaan perbankan. Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan telah mencantumkan aturan mengenai
rahasia bank yang ditulis pada Bab I Pasal 1 Butir 16 dan Bab VII Pasal 40, 41, 42, 43,
44, 45, serta Bab VII Pasal 47. Aturan mengenai rahasia bank ini kemudian diubah
seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.
Pengecualian terhadap rahasia bank tersebut meliputi, kepentingan perpajakan,
penyelesaian piutang bank yang diserahkan ke BUPLN atau PUPN, kepentingan
peradilan dalam perkara pidana, perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, tukar-
menukar informasi antarbank, atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah
penyimpan yang dibuat secara tertulis, dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal
dunia, pengecualian bagi BPK dan Bapepam, dan perkara pidana korupsi yang
ditangani oleh komisi pemberantasan korupsi.
39. 36
3.2 Saran
Bank harus memiliki kemampuan dalam melakukan kegiatan operasional
perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik
dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Dalam hal ini
bank juga perlu mempunyai kemampuan dalam menjaga kerahasiaan bank, kerahasiaan
yang dimaksud adalah bank mampu menjaga kerahasiaan nasabahnya yang tidak boleh
disebarluaskan kecuali memang terdapat kepentingan yang mendesak.
40. 37
DAFTAR PUSTAKA
Budisantoso, T., & Nuritomo. (2018). Aturan Kesehatan Bank. In T. Budisantoso, & Nuritomo,
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN (3th ed., pp. 74-89). Jakarta: Salemba
Empat.
Totok Budisantoso, N., 2017. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Edisi 3 ed. Jakarta: Salemba
Empat.
Totok Budisantoso, Sigit Triandaru, 2006, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Edisi 2,
Salemba Empat, Jakarta
