Dokumen tersebut membahas pelanggaran etika bisnis yang dilakukan Uber di berbagai negara seperti Indonesia, Belanda, China, dan Amerika Serikat. Faktor-faktor yang mempengaruhi Uber melakukan pelanggaran antara lain ingin mendapat untung besar, banyaknya kompetitor baru, serta ingin menambah dan menguasai pangsa pasar. Pemerintah berperan mengingatkan bahwa Uber melanggar peraturan karena tidak memiliki izin penyelen

1. PELANGGARAN ETIKA BISNIS PADA
APLIKASI TRANSPORTASI “UBER”
Tiffany ( 30179001 )
Umi Sakina ( 30179021 )
Veren Oktaviani ( 37189062 )
Winda Amalia ( 26179074 )
Yenny Christine ( 35179006 )
Yohanes Aji Prasetyo ( 32189072 )
KELOMPOK 11 :

2. PENGERTIAN ETIKA BISNIS
Menurut bahasa Yunani, kata etika berawal
dari kata ethos yang memiliki arti yaitu sikap,
perasaan, akhlak, kebiasaan, watak. Sedangkan,
Magnis Suseo berpendapat bahwa etika bukan
merupakan suatu ajaran melainkan suatu ilmu.
Kata kedua adalah bisnis, yang diartikan sebagai
suatu usaha.
Jika kedua kata tersebut dipadukan menjadi “etika
bisnis”, maka dapat didefinisikan sebagai suatu tata
cara yang dijadikan sebagai acuan dalam
menjalankan kegiatan berbisnis, dimana dalam tata
cara tersebut mencakup segala macam aspek, baik
dari individu, institusi, kebijakan, serta perilaku
berbisnis.

3. PRINSIP – PRINSIP ETIKA BISNIS
Prinsip Otonomi
• Prinsip otonomi menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, dan tanggung
jawab. Orang yang mandiri berarti orang yang dapat mengambil suatu
keputusan dan melaksanakan tindakan berdasarkan kemampuan sendiri
sesuai dengan apa yang diyakininya, bebas dari tekanan, hasutan, dan
ketergantungan kepada pihak lain.
Prinsip Kejujuran
• Prinsip kejujuran menanamkan sikap bahwa apa
yang dipikirkan adalah apa yang dikatakan, dan apa
yang dikatakan adalah yang dikerjakan. Prinsip ini
juga menyiratkan kepatuhan dalam melaksanakan
berbagai komitmen, kontrak, dan perjanjian yang
telah disepakati..
Prinsip Keadilan
• Prinsip keadilan menanamkan sikap untuk
memperlakukan semua pihak secara adil,
yaitu suatu sikap yang tidak membedakan.

4. Prinsip Saling Menguntungkan
• Prinsip saling menguntungkan menanamkan
kesadaran bahwa dalam berbisnis perlu ditanamkan
prinsip win‐win solution, artinya dalam setiap
keputusan dan tindakan bisnis harus diusahakan agar
semua pihak merasa diuntungkan.
PRINSIP – PRINSIP ETIKA BISNIS
Prinsip Integritas Moral
• Prinsip integritas moral adalah prinsip untuk tidak
merugikan orang lain dalam segala keputusan dan
tindakan bisnis yang diambil. Prinsip ini dilandasi
oleh kesadaran bahwa setiap orang harus
dihormati harkat dan martabatnya.

5. MANFAAT APLIKASI
TRANSPORTASI ONLINE
 Praktis
 Transparant
 Banyak pilihan
 Kemudahaan dalam pembayaran
 Tarif murah dan pasti
 Sering menawarkan promo
 Lebih terpercaya

6. PELANGGARAN ETIKA BISNIS UBER
DI INDONESIA
"Sebagaimana diatur oleh UU Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan PP Nomor 74
tahun 2014 tentang Penyelenggara Angkutan Umum
dengan tegas sudah mengatur bahwa operator angkutan
umum baik barang maupun orang harus berbadan hukum
baik PT maupun koperasi,"
Keberadaan Uber di Jakarta sempat menuai
kontroversi. Sebab, taksi ini tidak dilengkapi dengan
surat izin dan berpelat hitam. Padahal, di Indonesia,
kendaraan umum harus menggunakan pelat kuning.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Organda DKI Jakarta,
mengatakan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh
Uber. Antara lain tidak adanya badan hukum yang
membawahi usaha Taksi Uber.

7. Sebuah pengadilan di Belanda menyatakan dalam keputusan
awal bahwa Uber harus menghentikan layanan UberPop
yang menggunakan supir-supir yang menarik pembayaran
tanpa memiliki izin taksi. Menteri Transportasi Belanda Wilma
Mansveld melonggarkan peraturan untuk taksi di bulan Mei
untuk mempermudah layanan baru memasuki pasar, tapi
layanan UberPop tetap dilarang. Menurut Mansveld,
kendaraan yang digunakan UberPop tidak memenuhi kriteria
untuk disebut sebagai taksi di bawah hukum Belanda.
PELANGGARAN ETIKA BISNIS UBER
DI BELANDA

8. Di bulan Januari, pemerintah China melarang pengemudi kendaraan
pribadi untuk menawarkan layanan melalui aplikasi pemanggil taksi. Di
musim semi, polisi menggerebek kantor Uber di Guangzhou di sebelah
selatan China, menyita ribuan iPhone dan peralatan-peralatan lain
yang digunakan untuk menjalankan bisnis. Komisi transportasi di
Guangzhou mengatakan mereka mencurigai Uber mengoperasikan
layanan taksi ilegal tanpa memiliki izin bisnis yang layak.
PELANGGARAN ETIKA BISNIS UBER
DI CHINA

9. PELANGGARAN ETIKA BISNIS UBER
DI AMERIKA SERIKAT
Di bulan April, seorang pengemudi Uber dengan izin
membawa senjata melepaskan tembakan ke arah seorang
pria yang menembak sekelompok pejalan kaki di Chicago.
Transkrip pengadilan menunjukkan pria tersebut
menembak para pejalan kaki yang berjalan di depan
kendaraan Uber, dan supir Uber menembak pria bersenjata
tersebut. Di bulan Juni, Uber melarang pengemudi maupun
penumpangnya membawa senjata api. Di San Francisco,
seorang supir Uber dituduh menabrak dan mengakibat
cidera serius terhadap seorang pengendara sepeda dan
ditahan di bulan April.

10. FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
UBER MELAKUKAN PELANGGARAN ETIKA
 Ingin mendapat untung yang besar
 Banyaknya kompetitor baru dengan produk
mereka yang lebih menarik
 Ingin menambah pangsa pasar
 Ingin menguasai pasar

11. PERAN PEMERINTAH TENTANG KEBIJAKAN
PELANGGARAN ETIKA BISNIS
Jika mengacu Pasal 173 ayat (1) tentang angkutan jalan, Uber
dan Grab Car juga melanggar karena tidak memiliki izin
penyelenggaraan angkutan. Selain itu, Kementerian
Perhubungan mengingatkan, penanaman modal asing di
Indonesia harus dilakukan dalam bentuk perseroan terbatas,
berdasarkan hukum Indonesia, dan berkedudukan di dalam
wilayah Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
Kementerian Perhubungan menilai Uber dan Grab Car melanggar
sejumlah pasal dalam peraturan tersebut. Mereka dianggap bukan
kendaraan bermotor umum, serta tidak berstatus badan usaha milik
negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD) maupun badan
usaha lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, tidak
sesuai dengan Pasal 138 ayat (3) dan pasal 139 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.