PKN Kelas XII Semester 5 Kurikulum 2013 Revisi.

1. 1
A. Materi
1. Menganalisis nilai – nilai Pancasila terkait kasus – kasus pelanggaran hak dan
pengingkaran kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Menganalisis praksis ( kehidupan nyata ) perlindungan dan penegakan hukum dalam
masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian.
3. Menganalisis kasus – kasus pelanggaran HAM dan upaya penanganannya sesuai dengan
UUD 1945.
B. Kisi – Kisi Soal
1. Pengertian Pancasila menurut Soekarno.
JAWAB : Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun temurunyang sekian
abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. dengandemikian, Pancasila tidak
saja falsafah negara. tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia
2. Makna nilai dasar dalam Pancasila.
JAWAB : nilai dasar adalah nilai-nilai dasar yang mempunyai sifat tetap (tidak berubah),
nilai-nilai ini terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Nilai-nilai dasar Pancasila (Ketuhanan,
Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial) kemudian dijabarkan menjadi
nilai-nilai instrumental dan nilai praxis yang lebih bersifat fleksibel dalam bentuk aturan atau
norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bemasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Contoh nilai instrumental dalam Pancasila.
JAWAB : Pasal 29 Ayat 2 : “ Negara menjamin kemerdekaan tiap – tiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing – masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu. “
4. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
JAWAB : Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan sarana ampuh untuk
mempersatukan bangsa Indonesia dan memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan
dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat kita yang beraneka ragam sifatnya.
5. Makna Pancasila sebagai dasar negara.
JAWAB : Pancasila memuat pokok-pokok pikiran yang luhur dan sesuai dengan
kepribadian bangsa. Pancasila harus menjadi pondasi atau landasan dasar dalam
merumuskan setiap produk perundangan maupun etika moral yang akan diberlakukan bagi
bangsa.

2. 2
6. Contoh implementasi nilai Pancasila sila ke – 2 dalam kehidupan sosial di masyarakat.
JAWAB :
-Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama
manusia.
-Saling mencintai sesama manusia.
-Dengan perasaan cinta pula manusia dapat mempergiat hubungan social seperti kerjasama,
gotong royong, dan solidaritas.
-Mengembangkan sikap tenggang rasa.
-Tidak semena-mena terhadap orang lain.
-Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
7. Pengertian hak.
JAWAB : Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung
kepada kita sendiri
8. Contoh pelanggaran hak yang dilakukan negara dalam bidang hukum.
JAWAB : Penangkapan dan penahanan seseorang tanpa berdasarkan hukum
Pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan SIUP
Kasus pelanggaran HAM
Pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat
9. Contoh pengingkaran kewajiban yang dilakukan warga negara dalam kehidupan sosial.
JAWAB : Tidak membayar pajak
Melanggar peraturan perundangan
Melakukan perbuatan anarkis
Melanggar lalu lintas
Melakukan kekerasan
Tidak menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
10. Hak warga negara sesuai Pasal 27 Ayat 2.
JAWAB : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
Hak : mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak
11. Kewajiban warga negara sesuai Pasal 27 Ayat 3.
JAWAB : Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

3. 3
12. Contoh kewajiban warga negara dalam bidang sosial.
JAWAB :
o Bertaqwa kepada Tuhan Y ang Maha Esa.
o Beribadat menurut agama dan kepercayaan.
o Menjalankan pendidikan.
o Mengikuti pendidikan dasar.
o Menuntut ilmu.
o Memajukan ilmu pengetahuan.
o Memelihara nilai budayanya.
o Menghormati dan memelihara bahasa daerah.
13. Pentingnya penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.
JAWAB : setiap individu diharuskan menerapkan nilai – nilai Pancasila dalam kehidupan
sehari – harinya dan dianggap penting karena melalui nilai – nilai tiap sila tersebut
karakter individu dapat terbentuk menjadi pribadi yang baik dan mencerminkan karakter
bangsa Indonesia.
14. Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945.
JAWAB : Negara Indonesia adalah negara hukum.
15. Pengertian hukum menurut Utrecht.
JAWAB : Hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah – perintah dan larangan,
yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota
masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut, dapat
menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat tersebut.
16. Makna sumber hukum materiil.
JAWAB : suatu keyakinan/perasaan hukum individu dan pendapatumum yang menentukan isi
hukum.
17. Pengertian yurisprudensi.
JAWAB : yaitu keputusan – keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu
perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim
yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama.
18. Pengertian traktat.

4. 4
JAWAB : yaitu suatu perjanjian yang dibuat antara 2 negara atau lebih dalam bidang
keperdataan.
19. Unsur – unsur hukum.
JAWAB : - Peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup
bermasyarakat
- Peraturan yang ditetapkan oleh badan – badan resmi negara
- Peraturan yang bersifat memaksa
- Peraturan yang memiliki sanksi yang tegas
20. Tujuan hukum.
JAWAB : - Mendatangkan kemakmuran masyarakat
- Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai
- Memberikan petunjuk bagi orang – orang dalam pergaulan masyarakat
- Menjamin kebahagiaan sebanyak – banyaknya pada semua orang
- Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan bathin
- Sebagai sarana penggerak pembangunan
- Sebagai fungsi kritis
21. Prinsip – prinsip negara hukum.
JAWAB : - asas legalitas
- perlindungan hak-hak asasi
- pemerintahan terikat hukum
- pengawasan oleh hakim yang merdeka
22. Kedudukan pengadilan negeri.
JAWAB : merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang
berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota sebagai pengadilan tingkat pertama.
23. Makna banding dalam peradilan.
JAWAB : Banding adalah upaya hukum dari pihak yang merasa tidak puas dengan
putusan Pengadilan tingkat pertama dan dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari
sejak tanggal putusan itu diberitahukan kepada para pihak dan diajukan kepada
Pengadilan Tinggi (Pengadilan tingkat banding) melalui Pengadilan tingkat pertama
yang memutuskan perkara tersebut.
24. Makna kasasi dalam sistem hukum Indonesia.
JAWAB : Kasasi adalah upaya hukum dari pihak yang merasa tidak puas dengan
putusan Pengadilan tingkat banding yaitu pengadilan Tinggi dan dapat diajukan dalam
tenggang waktu 14 hari sejak tanggal putusan itu diberitahukan kepada para pihak dan

5. 5
diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan tingkat pertama yang
memutuskan perkara tersebut.
25. Sistem hukum yang dianut Indonesia.
JAWAB :
- Sistem Hukum Eropa Kontinental, yaitu mengutamakan sumber hukum
aturan tertulis
- Sistem Hukum Angio Saxun, yaitu keputusan hakim terdahulu kemudian
menjadi dasar putusan hakim selanjutnya
- Sistem Hukum Adat, yaitu bersumber dari peraturan – peraturan tidak
tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan
kesadaran hukum masyarakatnya
- Sistem Hukum Islam, menganut suatu keyakinan dari agama Islam dengan
keamanan lahir bathin secara individual
26. Pengertian hukum tata negara.
JAWAB : hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan
badan-badan yang diperlukan serta wewenang masing-masing, hubungannya
satu dengan yang lain dan hubungan dengan individu yang lain. Hukum tata
negara mengatur hal-hal terkait kenegaraan seperti bentuk-bentuk dan susunan
negara, tugas-tugas negara, perlengkapan negara, dan hubungan alat
perlengkapan negara tersebut.
27. Pengertian hukum administrasi negara.
JAWAB : adalah keseluruhan aturan hukumyang menentukan cara
bagaimana negara sebagai penguasa itu menjalankan usaha-usaha untuk
memenuhi tugas-tugasnya, atau bagaimana cara penguasa itu seharusnya
bertingkah laku dalam mengusahakan tugas-tugasnya.
28. Contoh hukum adat.
JAWAB : 1. Hukum Adat Sunda
Adat istiadat yang diwariskan leluhurnyapada masyarakat Sunda masih dipelihara dan
dihormati.
Dalam daur hidup manusia dikenal upacara-upacarayang bersifat ritual adat seperti:
upacara adat
Masa Kehamilan, Masa Kelahiran, Masa Anak-anak, Perkawinan, Kematian dll. Demikian
juga dalam kegiatan pertanian dan keagamaan dikenal upacaraadat yang unik dan menarik.
Itu semua ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur dan mohon kesejahteraandan
keselamatan lahir bathin dunia dan akhirat.
2. Hukum Adat di Papua
Hukum adat di Papua lebih dihormati daripada hukum nasional, sehingga meskipun suatu
peristiwa telah diprosessesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku, masyarakat akan

6. 6
tetap meminta untuk memberlakukan hukum adat.
Contoh hukum adat di Papua yang diberlakukankepada seseorang yang mengakibatkan
seseorang meninggal dunia dalam kecelakaanlalu lintas adalah diminta untuk mengganti
kerugian dengan uang dan ternak babi.
Jumlah yang diminta dalam penggantian kerugian tersebut relatif besar sehingga bisa
dipastikan akan
memberatkan pelaku untuk membayar biaya ganti rugi dalam bentuk kas dan ternak babi.
3. Hukum Adat di Bali
Hukum adat di Bali yang dapat diuraikan disini adalah yangberkaitan dengan waris. Dalam
sistem pewarisan di Bali, anak laki-laki merupakan ahli waris dalam keluarga sedangkan
anak perempuan hanyamempunyai hak untuk menikmati harta yang ditinggalkan orang tua
atau suami.
Hal ini disebabkan karenaanak laki-laki dianggap memiliki tanggung jawab yangbesar
terhadap keluarga sedangkan anak perempuan harus dan memiliki tanggung jawab yang
lebih besar di lingkungan keluarga suami.
Pada tahun 2010, telahada perubahan terhadap ketentuan hukum adat ini. Dimana
perempuan juga dianggap berhak untuk menerima setengah dari hak waris purusa setelah
dipotong sepertiga bagian untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Namun
ketentuan tidak berlakubagi perempuan
Bali yangpindah ke agama lain. Hal ini didasarkan pada Keputusan Majelis Utama Desa
Pakraman Bali (MUDP) Bali No. 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010, tertanggal15 Oktober
2010,tentangHasil-hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali.
29. Contoh hukum Islam.
JAWAB : HALAL
Pengertian: Segala sesuatu yang DIBOLEHKAN untuk manusia bisa menjalankan /
mengerjakannya.
Contoh: Memakan daging sapi atau ayam
HARAM
Pengertian: Segala sesuatu yang DILARANG bagi manusia sehingga harus dijauhi dan
ditinggalkan.
Contoh: Mabuk, zina, mencuri, membunuh tanpa alasan, berbuat kerusakan, dsb.
WAJIB
Pengertian: Segala sesuatu yang DIHARUSKAN oleh Allah SWT untuk manusia harus
melaksanakannya.
Contoh: Shalat, Zakat, Puasa Ramadhan, berbakti kepada orang tua, dsb.
SUNNAH
Pengertian: Segala sesuatu yang apabila kita mengerjakannya mendapatkan pahala,
apabila meninggalkannya tidak masalah (tidak berdosa).
Contoh: Puasa Senin dan Kamis, shalat taqiyatul masjid (menghormati masjid), dsb.
MAKRUH
Pengertian: Segala sesuatu yang DIANJURKAN untuk tidak dilakukan. Kalaupun
dilakukan tidak ada sanksi dosa.
Contoh: Makan atau minum sambil berdiri, tidur suka lama namun kalau beribadah suka
cepat, dsb.

7. 7
MUBAH
Pengertian: Segala sesuatu yang DIBOLEHKAN untuk dikerjakan, dan bahkan sangat
dianjurkan untuk mengerjakannya.
Contoh: Makan dan minum teratur, menggosok gigi sebelum tidur, dsb.
30. Pengertian hukum pidana.
JAWAB : adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan
apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman
apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.
31. Contoh hukum perdata.
JAWAB : -sengketa lahan
-kasus pencemaran nama baik
-kasus perceraian, perebutan hak asuh anak
-kasus hutang piutang
-kasus hak milik/hak paten
-kasus hak waris
32. Penggolongan hukum menurut sifatnya.
JAWAB : Hukum yang bersifat memaksa (imperatif), ketentuan hukum yang tidak dapat di
kesampingkan oleh para pihak.
Hukum yang bersifat mengatur (fakultatif), ketentuan hukum yang dapat di kesampingkan
oleh para pihak apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat ketentuan sendiri dalam
perjanjian.
33. Makna ius constitutum.
JAWAB : (Hukum Positif) adalah Peraturan hukum yang berlaku pada saat ini/
sekarang untuk masyarakat dari dalam suatu daerah tertentu.
34. Contoh ius constituendum.
JAWAB : Rancangan Undang – Undang
35. Penggolongan hukum berdasarkan bentuknya.
JAWAB : 1) Hukum tertulis
Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan. Hukum tertulis
ada dua macam, antara lain sebagai berikut :

8. 8
b) Hukum tertulis yang telah dikodifikasikan seperti KUH Perdata/BW (Burgerlijk Wetboek) dan KUHP (Kitab
Undang-undang Hukum Pidana). Kodifikasi adalah pembukuan bahan-bahan hukum yang sejenis secara
sistematis dan lengkap dalam satu kitab undang-undang.
c) Hukum tertulis yang belum terkodifikasikan misalnya hukum perkoperasian.
2) Hukum tidak tertulis
Hukum tidak tertulis adalah hukum yang masih hidup dalam keyakinan di masyarakat tetapi tidak tertulis
(disebut hukum kebiasaan). Hukum tidak tertulis tidak termaktub dalam suatu dokumen, tetapi diyakini
dan ditaati oleh suatu masyarakat tertentu. Dalam praktek kenegaraan, hukum tidak tertulis disebut
konvensi. Contoh: Pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan DPR.
36. Contoh penggolongan hukum menurut sumbernya.
JAWAB : Undang-undang (wettenrech) : Undang-undang adalah hukum yang tercantum dalam peraturan
perundang-undangan.
2) Kebiasaan (gewoonte-en adatrech) : Kebiasaan adalah hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan
kebiasaan (adat).
3) Traktat (tractaten recht) : Traktat adalah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu
perjanjian antarnegara. Perjanjian tersebut biasanya meliputi bidang-bidang politik dan ekonomi.
4) Yurisprudensi (yurisprudentie recht) : Yurisprudensi adalah hukum yang terbentuk karena putusan hakim.
Keputusan hakim kemudian dijadikan rujukan oleh hakim pada selanjutnya untuk memutuskan sesuatu
perkara.
5) Hukum ilmu (wetenscaps recht) : Hukum ilmu adalah hukum yang pada dasarnya berupa ilmu hukum yang
terdapat dalam pandangan para ahli hukum yang terkenal dan sangat berpengaruh.
37. Wewenang Mahkamah Agung.
JAWAB :-Memeriksa permohonan kasasi dan peninjauan kembali
-Menguji secara materiil hanya terhadap peraturan di bawah undang-undang
-Memberi nasihathukum kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian dan penolakan grasi
-Memberi pertimbangan-pertimbangan di bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga tinggi negara
yang lain.
38. Wewenang Mahkamah Konstitusi.
JAWAB : -Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
-Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. 9
-Memutus pembubaran partai politik, dan
-Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
39. Wewenang Pengadilan Negeri.
JAWAB : (1) Pengadilan negeri berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak
pidana yang dilakukan di daerah hukumnya.
(2) Pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal terdakwa, kediaman terakhir,
atau tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, atau
tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri
itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang daerah hukumnya tindak pidana tersebut
dilakukan.
(3) Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum beberapa
pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri tersebut masing-masing berwenang mengadili
perkara pidana itu.
(4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan
oleh terdakwa dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri, diadili oleh salah satu pengadilan
negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal terdakwa dengan melakukan penggabungan
perkara pidana tersebut.
(5) Apabila seorang terdakwa melakukan satu tindak pidana dalam daerah hukum beberapa
pengadilan negeri, maka yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus adalah:
a. pengadilan negeri yang lebih dekat dari tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil;
atau
b. pengadilan negeri ditempat terdakwa ditemukan atau ditahan.
40. Wewenang Pengadilan Tinggi.
JAWAB : mengadili perkara pidana dan perkara perdata di Tingkat Banding serta mengadili di
Tingkat Pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di
daerah hukumnya.
41. Pengertian HAM.
JAWAB : ialah hak dasar yang sudah dimiliki oleh semua manusia. Sejak lahir, tiap-tiap
manusia/individu sudah memilikinya dan itu merupakan anugerah dari Tuhan Yang
Maha Esa yang tidak boleh diganggugugat oleh siapapun.

10. 10
42. Contoh hak asasi pribadi.
JAWAB : - Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pndah tempat.
- Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat.
- Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan
- Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang
diyakini masing-masing.
- Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
43. Pengertian pelanggaran HAM berat.
JAWAB : adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang
atau di luar putusan pengadilan (arbitrary/extra judicial killing), penyiksaan,
penghilangan orang secara paksa, perbudakan.
44. Makna genosida.
JAWAB : adalah sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap satu
suku bangsa atau kelompok dengan maksud memusnahkan (membuat punah) bangsa
tersebut.
45. Contoh kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.
JAWAB : - Pembantaian Rawa Gede
- Pembunuhan Munir
- Pembunuhan Marsinah
- Penculikan aktivis 1998
- Peristiwa Tanjung Priuk 1984
- Penembakan misterius
- Kasus Bulukumba
- Pembantaian PKI 1965
- Pembantaian Santa Cruz
- Pembunuhan dukun santet di Banyuwangi
- Peristiwa 27 Juli 1996
- Penganiayaan wartawan Udin ( 1996 )
- Tragedi Semanggi I dan Semanggi II
- Tragedi Trisakti
- Peristiwa Abepura, Papua
- Pelanggaran HAM di Daerah Operasi Militer, Aceh
46. Pengertian pelanggaran HAM menurut UU No. 39 Tahun 1999.
JAWAB : “pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok
orang termasuk aparat Negara baik disengaja ataupun kelalaian yang secara
melawan hukum mengurangi,menghalangi,dan atau mencabut hak asasi manusia
seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak

11. 11
mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum
yang adil dan benar,berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
47. UU HAM di Indonesia.
JAWAB : Hak untuk hidup(Pasal 4)
Hak untuk berkeluarga(Pasal 10)
Hak untuk mengembangkan diri(Pasal 11, 12, 13, 14, 15, 16)
Hak untuk memperoleh keadilan(Pasal 17, 18, 19)
Hak atas kebebasan pribadi(Pasal 20-27)
Hak atas rasa aman(Pasal 28-35)
Hak atas kesejahteraan(Pasal 36-42)
Hak turut serta dalam pemerintahan(Pasal 43-44)
Hak wanita(Pasal 45-51)
Hak anak(Pasal 52-66)
Hak diakui sebagai person oleh UU (The Right to recognized as a person under the Law),
Pasal 7 Ayat (1)
Hak persamaan di hadapan hukum (The right to equality before the law), Pasal 7 Ayat (2)
Hak persamaan perlindungan menentang diskriminasi (The right to equal protection
againts discrimination), Pasal 7 Ayat (3)
Hak atas bantuan hukum (The Right to Legal assistance), Pasal 7 Ayat (4)
Hak atas keamanan personal (The Right to personal security), Pasal 8
Hak atas kebebasan bergerak (The Right to freedom or removement and residence), Pasal
9 Ayat (1)
Hak untuk meninggalkan negeri (The Right to leave any country), Pasal 9 Ayat (2)
Hak untuk tidak diperbudak (The Right not to be subjected to slavery, servitude, or
bondage), Pasal 10
Hak mendapatkan proses hukum (The Right to due process of law), Pasal 11
Hak untuk tidak dianiaya (The Right not to be subjected to turtore, or to cruel, inhuman
or degrading treatement or punishment), Pasal 12
Hak atas peradilan yang adil (The Right to impartial judiciary), Pasal 13 Ayat (1)
Hak atas pelayanan hukum dari para hakim (The Right to an effective remedy by the
competent national tribunals), Pasal 13 Ayat (2)
Hak dianggap tidak bersalah (The Right to be persumed innonence), Pasal 14 Ayat
(1),(2),dan (3)
Hak atas kebebasan berpikir dan beragama (The Right to freedom or thought, conscience,
and religion), Pasal 18
Hak atas kebebasan berpendapat (The Right to freedom of opinion and express), Pasal 19
Hak kebebasa berkumpul (The Right to association), Pasal 20
Hak atas penuntutan (The Right to petition the government), Pasal 21 Ayat (1)
Hak turut serta dalam pemerintahan (The Right to take part in the government), Pasal 22
Ayat (1)

12. 12
Hak akses dalam pelayanan publik (The Right to equal acess to public service), Pasal 22
Ayat (2)
Hak mempertahankan negara (The Right to national defence), Pasal 23, setiap warga
negara berhak dan berkewajiban turut serta dan sungguh-sungguh dalam pertahanan
kebangsaan.
Hak atas kepemilikan (The Right to own proverty alone as well as in association with
others), Pasal 25 Ayat (1)
Hak untuk tidak dirampas hak miliknya (The Right to be arbitrary deprived of his
property), Pasal 25 Ayat (2)
Hak mendapatkan pekerjaan (The right to work, to free choice employment, to just and
favourable conditions), Pasal 27 Ayat (1)
Hak atas kerja (The Right to work and to pay for equal work), Pasal 27 Ayat (2)
Hak untuk membentuk serikat kerja (The Right to labour union), Pasal 28
48. Faktor – faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM.
JAWAB : Faktor eksternal :
- Perangkat hukum yang tidak tegas dan tidak jelas sehingga menimbulkan
ketidakpastian hukum
- Struktur sosial dan politik yang memungkinkan terjadinya pelanggaran
hukum dan HAM
- Kesenjangan ekonomi
- Teknologi yang digunakan secara salah
- Belum meratanya pemahaman tentang HAM
- Adanya pihak yang membantu dan mempermudah pelanggaran HAM
- Kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum
Faktor internal :
- Keadaan psikologis para pelaku
- Sifat egois
- Tidak toleransi pada orang lain
- Tingkat kesadaran pelaku pelanggaran HAM
- Tidak memiliki rasa empati dan rasa kemanusiaan
- Adanya pandangan HAM bersifat individualistic
- Sifat individualis
- Adanya dendam
- Adanya diskriminasi dari orang yang ada dalam kesehariannya
49. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia.
JAWAB : - membentuk Komisi Nasional HAM
- Membuat produk hukum yang mengatur HAM
- Membentuk pengadilan HAM

13. 13
50. Contoh peran warga negara dalam penegakan HAM.
JAWAB : - Menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran HAM kepada Komnas HAM
atau lembaga
lain yang berwenang.
- Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi
manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lainnya.
- Secara sendiri-sendiri atau bekerja sama dengan Komnas HAM dapat melakukan
penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.