SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
NORMA-NORMA MASYARAKAT
1. Manusia merupakan mahluk dwi tunggal (monodualis), yaitu :
a. Mahluk individu (pribadi), artinya manusia berbeda satu sama lain.
b. Mahluk sosial (masyarakat), artinya selalu membutuhkan bantuan dan kerja sama dengan
orang lain.
2. Norma ialah kaidah/ketentuan yan dijadikan peraturan hidup sehingga mempengaruhi tingkah laku
manusia dalam masyarakat.
3. Norma berfungsi mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Norma memiliki arti penting
agar kehidupan masyarakat tertib dan aman.
4. Macam norma terbagi atas :
a. Norma Agama, yaitu peraturan hidup yang bersumber dari Tuhan. Sanksi dari Tuhan berupa
dosa.
b. Norma Kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Sanksi dari
diri sendiri berupa penyesalan , malu, rasa bersalah.
c. Norma Kesopanan, yaitu peraturan hidup yang timbul dalm pergaulan masyarakat. Sanksi dari
masyarakat berupa ejekan, cemooh, dikucilkan.
d. Norma Hukum, yaitu seperangkat ketentuan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat, berisi
perintah, larangan, dan sanksi hukum. Sanksi dari negara berupa pidana.
5. Setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Norma harus dijunjung
tinggi dan ditaati dengan kesadaran. Kesadaran (keinsafan) adalah suatu kemauan melakukan sesuatu
yang timbul dari hati sanubari, tanpa paksaan.
6. Kesadaran mentaati norma memiliki arti penting bagi terwujudnya suasana aman, tertib, damai dalam
keluarga, masyarakat, dan negara. Kesadaran dimulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa
dan negara.
7. Pasal 27 ayat 1 menegaskan persamaan dan kewajiban sama dalam hukum dan pemerintahan.
8. Tujuan hukum adalah mengatur ketertiban masyarakat agar tercipta rasa aman dan tertib. Hukum
positif adalah hukum yang berlaku dalam masyarakat.
9. Ciri-ciri hukum :
a. Dibuat oleh negara
b. Bersifat mengikat dan memaksa
c. Memiliki sanksi yang tegas dan nyata
10. Macam hukum, terbagi atas :
a. Menurut Sanksi (sifat)
 Hukum yang mengatur
 Hukum yang memaksa
b. Menurut bentuk :
 Peraturan tertulis, yaitu peraturan yang ditulis resmi oleh lembaga berwewenang. Cohtoh
UUD, Tap MPR, UU, Keppres, dll.
 Peraturan tidak tertulis, yaitu peraturan yang tidak tertulis, tetapi hidup dan terpelihara
dalam masyarakat dan diakui sebagai peraturan. Contoh Konvensi yaitu aturan dasar yang
timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Seperti
pidato Presiden tanggal 16 Agustus.
c. Menurut Wilayah
 Hukum Lokal
 Hukum Nasional
 Hukum Internasional
d. Menurut Waktu Berlaku
 Ius Constitutum
 Ius Constituendum
 Hukum Alam (Antar Waktu)
e. Menurut Pribadi yang diatur
 Hukum Satu Golongan
 Hukum Antar Golongan
 Hukum Semua Golongan
f. Menurut Tugas dan Fungsi :
 Hukum Material, memuat peraturan berisi perintah, larangan, sanksi hukum.
 Hukum Formal (acara), mengatur bagaimana cara mengajukan perkara dan memutuskan
perkara
g. Menurut Isi
 Hukum Privat (Sipil), yaitu mengatur hubungan antar individu, menyangkut kepentingan
perseorangan. Hukum privat terbagi atas :
 Hukum Perdata, yaitu mengatur hubungan antar indiviu secara umum
 Hukum Perniagaan (dagang), yaitu mengatur hubungan antar individu dalam
perdagangan.
 Hukum Keluarga
 Hukum Kekayaan
 Hukum Waris
 Hukum Perkawinan
 Hukum Publik, yaitu mengatur hubungan antar individu dengan negara, menyangkut
kepentingan umum. Hukum publik terbagi atas :
 Hukum Pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, memuat larangan dan
sanksi.
 Hukum (tata) Negara, yaitu mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya.
 Hukum Tata Usaha Negara (administratif), yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat
negara.
 Hukum Internasional, yaitu mengatur hubungan antar negara.
 Hukum Acara
11. Perbedaan hukum publik dengan hukum privat, antara lain :
a. Sanksi hukum publik lebih tegas, sedangkan hukum privat tidak langsung
b. Hukum publik bukan delik aduan, sedangkan hukum privat merupakan delik aduan
12. Masyarakat Indonesia yang majemuk sangat menuntut kesadaran hukum warganya, sehingga hukum
dapat berfungsi dengan baik. Kesadaran hukum berkembang jika kebenaran dan keadilan diutamakan.
Sehingga terwujud rasa aman dan terlindungi hak asasi manusia.
13. Perwujudan kesadaran hukum dalam :
a. Kehidupan Keluarga :
 Sopan, bertutur kata baik
 Menghormati, taat perintah dari orang tua
 Sayang, rukun dengan keluarga
b. Kehidupan Sekolah :
 Mentaati tata tertib sekolah
 Santun terhadap guru
 Sayang teman
 Tidak melanggar hukum
c. Kehidupan Masyarakat :
 Menciptakan kadarkum
 Mengikuti ronda malam
 Menyelesaikan persolan secara hukum
 Tidak main hakim sendiri
d. Kehidupan Negara :
 Membayar pajak
 Mentaati peraturan perundangan
 Mentaati rambu lalu lintas
14. Usaha meningkatkan kesadaran hukum melalui :
a. Pendidikan hukum
b. Meningkatkan disiplin
c. Penyuluhan hukum

More Related Content

What's hot

Penerapan prinsip rule of law, mensyaratkan adanya penyelenggaraan pemerintah...
Penerapan prinsip rule of law, mensyaratkan adanya penyelenggaraan pemerintah...Penerapan prinsip rule of law, mensyaratkan adanya penyelenggaraan pemerintah...
Penerapan prinsip rule of law, mensyaratkan adanya penyelenggaraan pemerintah...Julaiha Probo Anggraini
 
Pengertian dan penggolongan
Pengertian dan penggolonganPengertian dan penggolongan
Pengertian dan penggolonganwnanang28
 
Kelompok 3 (Hak dan Kewajiban Warga Negara)
Kelompok 3 (Hak dan Kewajiban Warga Negara)Kelompok 3 (Hak dan Kewajiban Warga Negara)
Kelompok 3 (Hak dan Kewajiban Warga Negara)SMAN 1 Cilegon
 
Keadilan dan ketertiban
Keadilan dan ketertibanKeadilan dan ketertiban
Keadilan dan ketertibanAfdal Zikri
 
Tugas Ilmu Sosial Dasar Bab 5
Tugas Ilmu Sosial Dasar Bab 5Tugas Ilmu Sosial Dasar Bab 5
Tugas Ilmu Sosial Dasar Bab 5sopiannudin
 
Rule of law new
Rule of law newRule of law new
Rule of law newRuqayyah S
 
Kewajiban warga negara dalam demokrasi
Kewajiban warga negara dalam demokrasiKewajiban warga negara dalam demokrasi
Kewajiban warga negara dalam demokrasiRacmat Ridho
 
Makalah warga negara dan negara
Makalah warga negara dan negaraMakalah warga negara dan negara
Makalah warga negara dan negaraAldi Aldi
 
Bab vi negara hukum dan ham
Bab vi negara hukum dan hamBab vi negara hukum dan ham
Bab vi negara hukum dan hamgoodminer
 
Rule Of Law dan Hak Asasi Manusia
Rule Of Law dan Hak Asasi ManusiaRule Of Law dan Hak Asasi Manusia
Rule Of Law dan Hak Asasi ManusiaRapiika
 
Pendahuluan,pengertian, dll
Pendahuluan,pengertian, dllPendahuluan,pengertian, dll
Pendahuluan,pengertian, dllNuelnuel11
 

What's hot (20)

Power point demokrasi rule of law
Power point demokrasi rule of lawPower point demokrasi rule of law
Power point demokrasi rule of law
 
Penerapan prinsip rule of law, mensyaratkan adanya penyelenggaraan pemerintah...
Penerapan prinsip rule of law, mensyaratkan adanya penyelenggaraan pemerintah...Penerapan prinsip rule of law, mensyaratkan adanya penyelenggaraan pemerintah...
Penerapan prinsip rule of law, mensyaratkan adanya penyelenggaraan pemerintah...
 
Rule of law
Rule of lawRule of law
Rule of law
 
Pengertian dan penggolongan
Pengertian dan penggolonganPengertian dan penggolongan
Pengertian dan penggolongan
 
Makalah rule of law
Makalah rule of lawMakalah rule of law
Makalah rule of law
 
Konstitusi dan rule of law
Konstitusi dan rule of lawKonstitusi dan rule of law
Konstitusi dan rule of law
 
Kelompok 3 (Hak dan Kewajiban Warga Negara)
Kelompok 3 (Hak dan Kewajiban Warga Negara)Kelompok 3 (Hak dan Kewajiban Warga Negara)
Kelompok 3 (Hak dan Kewajiban Warga Negara)
 
Pendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraanPendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraan
 
Keadilan dan ketertiban
Keadilan dan ketertibanKeadilan dan ketertiban
Keadilan dan ketertiban
 
Rule of Law
Rule of LawRule of Law
Rule of Law
 
Rule of Law
Rule of LawRule of Law
Rule of Law
 
Ilmu sosial dasar
Ilmu sosial dasarIlmu sosial dasar
Ilmu sosial dasar
 
Tugas Ilmu Sosial Dasar Bab 5
Tugas Ilmu Sosial Dasar Bab 5Tugas Ilmu Sosial Dasar Bab 5
Tugas Ilmu Sosial Dasar Bab 5
 
Rule of law new
Rule of law newRule of law new
Rule of law new
 
Kewajiban warga negara dalam demokrasi
Kewajiban warga negara dalam demokrasiKewajiban warga negara dalam demokrasi
Kewajiban warga negara dalam demokrasi
 
sadar hukum
sadar hukumsadar hukum
sadar hukum
 
Makalah warga negara dan negara
Makalah warga negara dan negaraMakalah warga negara dan negara
Makalah warga negara dan negara
 
Bab vi negara hukum dan ham
Bab vi negara hukum dan hamBab vi negara hukum dan ham
Bab vi negara hukum dan ham
 
Rule Of Law dan Hak Asasi Manusia
Rule Of Law dan Hak Asasi ManusiaRule Of Law dan Hak Asasi Manusia
Rule Of Law dan Hak Asasi Manusia
 
Pendahuluan,pengertian, dll
Pendahuluan,pengertian, dllPendahuluan,pengertian, dll
Pendahuluan,pengertian, dll
 

Similar to Norma

Ilmu sosial dasar
Ilmu sosial dasarIlmu sosial dasar
Ilmu sosial dasaraisfajar
 
Pkn sistem hukum_Hasil Presentasi Siswa
Pkn sistem hukum_Hasil Presentasi SiswaPkn sistem hukum_Hasil Presentasi Siswa
Pkn sistem hukum_Hasil Presentasi SiswaHernaWati14
 
Sistem hukum dan peradilan
Sistem hukum dan peradilanSistem hukum dan peradilan
Sistem hukum dan peradilanPoetra Poernama
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALZainal Abidin
 
Menganalisis-sistem-hukum-dan-peradilan-di-Indonesia-sesuai-dengan-UUD-Negara...
Menganalisis-sistem-hukum-dan-peradilan-di-Indonesia-sesuai-dengan-UUD-Negara...Menganalisis-sistem-hukum-dan-peradilan-di-Indonesia-sesuai-dengan-UUD-Negara...
Menganalisis-sistem-hukum-dan-peradilan-di-Indonesia-sesuai-dengan-UUD-Negara...ssuserb1f6831
 
Handout pegangan siswa
Handout pegangan siswaHandout pegangan siswa
Handout pegangan siswamithayuni
 
Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia
Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa IndonesiaMengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia
Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa IndonesiaAmmara Fathina
 
Pkn bab 1 bab 4 SMP grade 7
Pkn bab 1  bab 4 SMP grade 7Pkn bab 1  bab 4 SMP grade 7
Pkn bab 1 bab 4 SMP grade 7Rasyad Tamzami
 
Pertemuan 2 - Dasar Hukum dan Etika.pptx
Pertemuan 2 - Dasar Hukum dan Etika.pptxPertemuan 2 - Dasar Hukum dan Etika.pptx
Pertemuan 2 - Dasar Hukum dan Etika.pptxprasetya20
 
PERTEMUAN 5- PENGERTIAN HUKUM .pdf
PERTEMUAN 5- PENGERTIAN HUKUM .pdfPERTEMUAN 5- PENGERTIAN HUKUM .pdf
PERTEMUAN 5- PENGERTIAN HUKUM .pdfYustinusHura1
 
Sistem hukum 1
Sistem hukum 1Sistem hukum 1
Sistem hukum 1Riya Zayn
 
Pkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
Pkn Kelas X Sistem Hukum di IndonesiaPkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
Pkn Kelas X Sistem Hukum di IndonesiaNandha Zulyana
 
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukumpengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukumRifa Ramadhani
 
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasBab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasHendrastuti Retno
 

Similar to Norma (20)

Pkn vii smtr 1
Pkn vii smtr 1Pkn vii smtr 1
Pkn vii smtr 1
 
Ilmu sosial dasar
Ilmu sosial dasarIlmu sosial dasar
Ilmu sosial dasar
 
KEWARGANEGARAAN DAN NEGARA
KEWARGANEGARAAN DAN NEGARAKEWARGANEGARAAN DAN NEGARA
KEWARGANEGARAAN DAN NEGARA
 
Pkn sistem hukum_Hasil Presentasi Siswa
Pkn sistem hukum_Hasil Presentasi SiswaPkn sistem hukum_Hasil Presentasi Siswa
Pkn sistem hukum_Hasil Presentasi Siswa
 
Sistem hukum dan peradilan
Sistem hukum dan peradilanSistem hukum dan peradilan
Sistem hukum dan peradilan
 
HUKUM
HUKUMHUKUM
HUKUM
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
 
Tugas pkn
Tugas pknTugas pkn
Tugas pkn
 
SISTEM HUMUN INDONESIA
SISTEM HUMUN INDONESIASISTEM HUMUN INDONESIA
SISTEM HUMUN INDONESIA
 
Menganalisis-sistem-hukum-dan-peradilan-di-Indonesia-sesuai-dengan-UUD-Negara...
Menganalisis-sistem-hukum-dan-peradilan-di-Indonesia-sesuai-dengan-UUD-Negara...Menganalisis-sistem-hukum-dan-peradilan-di-Indonesia-sesuai-dengan-UUD-Negara...
Menganalisis-sistem-hukum-dan-peradilan-di-Indonesia-sesuai-dengan-UUD-Negara...
 
Handout pegangan siswa
Handout pegangan siswaHandout pegangan siswa
Handout pegangan siswa
 
Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia
Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa IndonesiaMengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia
Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia
 
Pkn bab 1 bab 4 SMP grade 7
Pkn bab 1  bab 4 SMP grade 7Pkn bab 1  bab 4 SMP grade 7
Pkn bab 1 bab 4 SMP grade 7
 
Pertemuan 2 - Dasar Hukum dan Etika.pptx
Pertemuan 2 - Dasar Hukum dan Etika.pptxPertemuan 2 - Dasar Hukum dan Etika.pptx
Pertemuan 2 - Dasar Hukum dan Etika.pptx
 
PERTEMUAN 5- PENGERTIAN HUKUM .pdf
PERTEMUAN 5- PENGERTIAN HUKUM .pdfPERTEMUAN 5- PENGERTIAN HUKUM .pdf
PERTEMUAN 5- PENGERTIAN HUKUM .pdf
 
Sistem hukum 1
Sistem hukum 1Sistem hukum 1
Sistem hukum 1
 
Pkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
Pkn Kelas X Sistem Hukum di IndonesiaPkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
Pkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
 
Ppt ppkn
Ppt ppknPpt ppkn
Ppt ppkn
 
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukumpengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
 
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasBab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
 

More from Suwondo Snegad

More from Suwondo Snegad (20)

MATERI PKn IX
MATERI PKn IXMATERI PKn IX
MATERI PKn IX
 
MATERI PKn IX
MATERI PKn IXMATERI PKn IX
MATERI PKn IX
 
MATERI PKn IX
MATERI PKn IXMATERI PKn IX
MATERI PKn IX
 
Pengertian negara
Pengertian negaraPengertian negara
Pengertian negara
 
Pengertian negara
Pengertian negaraPengertian negara
Pengertian negara
 
Pengertian negara
Pengertian negaraPengertian negara
Pengertian negara
 
Kisi kisi kelas 9
Kisi kisi kelas 9Kisi kisi kelas 9
Kisi kisi kelas 9
 
Kisi kisi uas p kn kls 7 k 13
Kisi kisi uas p kn kls 7  k 13Kisi kisi uas p kn kls 7  k 13
Kisi kisi uas p kn kls 7 k 13
 
Kisi uas kls 8 k13 revisi
Kisi uas kls 8 k13 revisiKisi uas kls 8 k13 revisi
Kisi uas kls 8 k13 revisi
 
Kisi kisi kelas 9
Kisi kisi kelas 9Kisi kisi kelas 9
Kisi kisi kelas 9
 
Setiawan
SetiawanSetiawan
Setiawan
 
Reno
RenoReno
Reno
 
Pengertian konstitusi 8e
Pengertian konstitusi 8ePengertian konstitusi 8e
Pengertian konstitusi 8e
 
Nophy
NophyNophy
Nophy
 
Nanik dan fitr
Nanik dan fitrNanik dan fitr
Nanik dan fitr
 
Konstitusi yang pertama kali digunakan di indonesia adalah uud 1945
Konstitusi yang pertama kali digunakan di indonesia adalah uud 1945Konstitusi yang pertama kali digunakan di indonesia adalah uud 1945
Konstitusi yang pertama kali digunakan di indonesia adalah uud 1945
 
Juned
JunedJuned
Juned
 
Cyntia
CyntiaCyntia
Cyntia
 
Berbagai konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Berbagai konstitusi yang pernah berlaku di indonesiaBerbagai konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Berbagai konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
 
Bagas
BagasBagas
Bagas
 

Norma

  • 1. NORMA-NORMA MASYARAKAT 1. Manusia merupakan mahluk dwi tunggal (monodualis), yaitu : a. Mahluk individu (pribadi), artinya manusia berbeda satu sama lain. b. Mahluk sosial (masyarakat), artinya selalu membutuhkan bantuan dan kerja sama dengan orang lain. 2. Norma ialah kaidah/ketentuan yan dijadikan peraturan hidup sehingga mempengaruhi tingkah laku manusia dalam masyarakat. 3. Norma berfungsi mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Norma memiliki arti penting agar kehidupan masyarakat tertib dan aman. 4. Macam norma terbagi atas : a. Norma Agama, yaitu peraturan hidup yang bersumber dari Tuhan. Sanksi dari Tuhan berupa dosa. b. Norma Kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Sanksi dari diri sendiri berupa penyesalan , malu, rasa bersalah. c. Norma Kesopanan, yaitu peraturan hidup yang timbul dalm pergaulan masyarakat. Sanksi dari masyarakat berupa ejekan, cemooh, dikucilkan. d. Norma Hukum, yaitu seperangkat ketentuan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat, berisi perintah, larangan, dan sanksi hukum. Sanksi dari negara berupa pidana. 5. Setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Norma harus dijunjung tinggi dan ditaati dengan kesadaran. Kesadaran (keinsafan) adalah suatu kemauan melakukan sesuatu yang timbul dari hati sanubari, tanpa paksaan. 6. Kesadaran mentaati norma memiliki arti penting bagi terwujudnya suasana aman, tertib, damai dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Kesadaran dimulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. 7. Pasal 27 ayat 1 menegaskan persamaan dan kewajiban sama dalam hukum dan pemerintahan. 8. Tujuan hukum adalah mengatur ketertiban masyarakat agar tercipta rasa aman dan tertib. Hukum positif adalah hukum yang berlaku dalam masyarakat. 9. Ciri-ciri hukum : a. Dibuat oleh negara b. Bersifat mengikat dan memaksa c. Memiliki sanksi yang tegas dan nyata 10. Macam hukum, terbagi atas : a. Menurut Sanksi (sifat)  Hukum yang mengatur  Hukum yang memaksa b. Menurut bentuk :  Peraturan tertulis, yaitu peraturan yang ditulis resmi oleh lembaga berwewenang. Cohtoh UUD, Tap MPR, UU, Keppres, dll.
  • 2.  Peraturan tidak tertulis, yaitu peraturan yang tidak tertulis, tetapi hidup dan terpelihara dalam masyarakat dan diakui sebagai peraturan. Contoh Konvensi yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Seperti pidato Presiden tanggal 16 Agustus. c. Menurut Wilayah  Hukum Lokal  Hukum Nasional  Hukum Internasional d. Menurut Waktu Berlaku  Ius Constitutum  Ius Constituendum  Hukum Alam (Antar Waktu) e. Menurut Pribadi yang diatur  Hukum Satu Golongan  Hukum Antar Golongan  Hukum Semua Golongan f. Menurut Tugas dan Fungsi :  Hukum Material, memuat peraturan berisi perintah, larangan, sanksi hukum.  Hukum Formal (acara), mengatur bagaimana cara mengajukan perkara dan memutuskan perkara g. Menurut Isi  Hukum Privat (Sipil), yaitu mengatur hubungan antar individu, menyangkut kepentingan perseorangan. Hukum privat terbagi atas :  Hukum Perdata, yaitu mengatur hubungan antar indiviu secara umum  Hukum Perniagaan (dagang), yaitu mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan.  Hukum Keluarga  Hukum Kekayaan  Hukum Waris  Hukum Perkawinan  Hukum Publik, yaitu mengatur hubungan antar individu dengan negara, menyangkut kepentingan umum. Hukum publik terbagi atas :  Hukum Pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, memuat larangan dan sanksi.  Hukum (tata) Negara, yaitu mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya.  Hukum Tata Usaha Negara (administratif), yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara.  Hukum Internasional, yaitu mengatur hubungan antar negara.  Hukum Acara 11. Perbedaan hukum publik dengan hukum privat, antara lain : a. Sanksi hukum publik lebih tegas, sedangkan hukum privat tidak langsung b. Hukum publik bukan delik aduan, sedangkan hukum privat merupakan delik aduan 12. Masyarakat Indonesia yang majemuk sangat menuntut kesadaran hukum warganya, sehingga hukum dapat berfungsi dengan baik. Kesadaran hukum berkembang jika kebenaran dan keadilan diutamakan. Sehingga terwujud rasa aman dan terlindungi hak asasi manusia. 13. Perwujudan kesadaran hukum dalam : a. Kehidupan Keluarga :
  • 3.  Sopan, bertutur kata baik  Menghormati, taat perintah dari orang tua  Sayang, rukun dengan keluarga b. Kehidupan Sekolah :  Mentaati tata tertib sekolah  Santun terhadap guru  Sayang teman  Tidak melanggar hukum c. Kehidupan Masyarakat :  Menciptakan kadarkum  Mengikuti ronda malam  Menyelesaikan persolan secara hukum  Tidak main hakim sendiri d. Kehidupan Negara :  Membayar pajak  Mentaati peraturan perundangan  Mentaati rambu lalu lintas 14. Usaha meningkatkan kesadaran hukum melalui : a. Pendidikan hukum b. Meningkatkan disiplin c. Penyuluhan hukum