Dokumen tersebut membahas tentang norma dan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan tentang definisi norma, jenis-jenis norma yang berlaku dalam masyarakat, latar belakang proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan makna serta arti penting proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.

1. M.RasyadTamzami
17-juni-2013
Pendidikankewarganegaraan
SMP kelas
7
M.Rasyad Tamzami

2. Norma dalam kehidupan bersama
1. Norma menurut kamus besar B.indonesia, berarti aturan atau ketentuan yang mengikat
warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali
tingkah laku yang sesuai dan di terima.
Secara singkat berarti, kaidah atau pedoman ubtuk mewujudkan suatu nilai
2. Kebiasaan adalah perbuatan yang di ulang-ulang dalam bentuk yang sama karena
banyak orang menyukai dan menganggapinya penting.
Kebisaan pada hakikatnya adalah perbuatan manusia secara sadar yang dikerjakan
oleh banyak orang dan berulang2
3. Adat istiadat berarti berarti tata kelakuan yang bersifat kekal dan turun temurun. Adat
istiadat di anggap penting bagi berfungsinya suatu masyarak dan kehidupan sosial.
4. Peraturan bararti tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur
praturan perundang-undangan ialah aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang
berwenang untuk di patuhi oleh seluruh warga negara
 Cara (usage) adalah jenis perbuatan yang bersifat perorangan dan daya
ikatnya lemah. Contoh : cara berpakaian, cara makan, cara menelpon, DLL
 Kebiasaan (folkways) adalah perbuatan yang dilakukan berulang ulang
dengan pola yang sama dan tetap karena dianggap baik. Contoh :
mengetuk pintu saat bertamu

3.  Tata kelakuan (mores) adalah perilaku yang di tetapkan oleh
masyarakat sebagai perilaku yang baik dan di terima sebagai norma
pengatur dan pengawas anggota2
nya, Misalnya, seorang pembantu harus
mengormati majikan nya dan menjaga nama baik majikannya
 Adat istiadat (custom) pola-pola perilaku yang diakui sebagai hal yang
baik dan dijadikan dan dijadikan sebagai hukum dan tertulis dengan
sanksi yang berat. Misalnya, kita menganggap tabu perkawinan antara
kerabat atau makan daging sesama manusia
Setiap masyarakat atau negara diikat oleh norma-norma yang
menjamin keamanan dan keberadaannya demi kelangsungan hidupnya,
diantaranya :
1. Norma agama adalah petunjuk hidup yang berasal dari tuhan yang
disampaikan melalui utusan nya (rasul / nabi) yang berisi perintah,
larangan, atau anjuran anjuran.
2. Norma kesusilaan adalah aturan yang bersumber dari hati nurani
manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan
3. Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul dari hasil
pergaulan sekelompok manusia di salam masyarak dan dianggap
sebagai tuntunan pergaulan sehari hari masyarakat itu
4. Norma hukum adalah pedoman hidup yang dibuat oleh lembaga
politik suatu masyarakat/bangsa
Norma norma yang berlaku di masyarakat pada hakikatnya adalah
semua peraturan yang mengatur pergaulan hidup manusia pada
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga
menjadi tertib, damai, teratur, dan rukun serta menghargai HAM
Hakikat hukum bagi warga negara
Hakikat hukum bagi warga negara adalah peraturan peraturan yang mencangkup unsur unsur sebagai
berikut
Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan
Peraturan itu diadakan oleh badan resmi yang berwenang

4. Peraturan itu bersifat memaksa
Peraturan itu memuat sanksi yang tegas bagi siapa saja yang melanggar peraturan tersebut.
Arti penting hukum bagi warga negara
Ada tiga prinsip hukum yang di pegang teguh setiap warga negara, yakni : supermasi
hukum, kedudukan yang sama di depan hukum, terjaminnya hak hak manusia oleh undang-
undang serta keputusan keputusan pengadilan.
Menurut cara mempertahankannya hukum di bagi menjadi hukum material dan
formal. Hukum material adalah hukum yang memuat peraturan peraturan yang mengatur
kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah dan larangan, Contoh : hukum pidana,
hukum perdata, hukum dagang. Hukum formal adalah hukum yang memuat peraturan
peraturan yang emngatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum
material, Contoh : hukum acara pidana, hukum acara perdata
Menurut isinya hukum di bagi menjadi hukum publik dan hukum privat.
Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan dan alat alat
perlengkapan negara,Contoh : hukum pidana, hukum tata negara hukum administrasi
negara, dan hukum internasional. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan
antara orang yang satu dan orang yang lain, Contoh hukum perdata, hukum perseorangan,
hukum keluarga, hukum tata kekayaan, hukum waris, hukum dagang
Arti penting hukum bagi warga negara :
Memberikan kepastian hukum bagi warga nergara
Melindungi hukum dan mengayomi hak - hak warga negara
Memberikan rasa keadilan bagi warga negara
Menciptakan ketertiban dan ketentraman
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa negara indonesia adalah negara hukum
Penerapan norma agama
Norma agama terdiri menjadi dua, yaitu
Agama wahyu : ajaran allah yang
diterima nabi/rasul yang berisi perintah dan
larangan yang disampaikan kepada umat
manusia
Agama budaya : ajaran yang dihasilkan
oleh pikiran dan perasaan manusia secara
komutatif

5. Norma agama merupakan tuntunan hidup
manusia menuju ke arah yang lebih baik dan
benar, dan juga mengatur kewajiban manusia
kepada tuhan, diri sendiri, dan sesama
Penerapan norma kesusilaan
Norma kesusilaan adalah aturan hidup yang
berasal dari suara hati manusia yang
menentukan mana perbuatan yang baik dan yang
buruk.
Norma ini bersifat pribadi, sanksi
pelanggarannya adalah dari batin manusia itu
sendiri berupa rasa penyesalan
Penerapan norma kesopanan
Norma kesopanan adalah aturan hidup yang
timbul dari pergaulan hidup masyarakat
tertentu, landasan norma kesopanan adalah
kepatutan, kepantasan dan kebiasaan yang
berlaku
Penerapan norma hukum
Norma hukum adalah aturan yang dibuat
secara resmi oleh lembaga / penguasaan
negara, bersifat mengikat setiap orang
dan memberlakukannya dapat di paksakan
oleh aparat negara yang berwenang
sehingga hukum itu dapat di pertahankan.
Menurut J. Vant Kant, sifat yang khas dari
peraturan hukum ialah memaksa
menghendaki tinjauan yang mendalam

6. A. Hakikat proklamasi
Proklamasi adalah pemberitahuan resmi kepada seluruh
rakyat,permakluman,pengumuman. Makna Proklamasi
kemerdekaan Indonesia adalah bahwa bangsa Indonesia
menyatakan kepada dunia luar (bangsa-bangsa yang ada di
dunia) maupun kepada bangsa Indonesia sendiri bahwa sejak
saat itu Bangsa Indonesia telah merdeka Proklamasi
Kemerdekaan merupakan norma pertama atau norma dasar
atau aturan dasar dari tata hukum Indonesia, sehingga
Proklamasi Kemerdekaan menjadi dasar bagi berlakunya
segala macam norma atau aturan atau ketentuan hukum yang
lain-lainnya.
Dengan ditetapkannya UUD 1945 sebagai Konstitusi.
Negara Republik Indonesia yang telah diproklamasikan pada
tanggal 17 Agustus 1945 merupakan suatu bentuk konsekuensi
dikumandangkannya kemerdekaan yang menandai beridirinya
suatu negara baru. Kemerdekaan berasal dari kata “Merdeka”
yang artinya “Bebas”.
Kemerdekaan adalah suasana hidup bebas dan terlepas dari
ikatan atau tekanan dari orang atau bangsa lain.
Bila suatu negara memiliki kemerdekaan, maka negara
tersebut memiliki kedaulatan.
Kedaulatan suatu negara ada 2 macam antara lain :
a. Kedaulatan Ke Dalam
yaitu negara memiliki kekuasaan atau hak untuk mengatur

7. rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain.
b. Kedaulatan Ke Luar
yaitu negara memiliki kekuasaan atau hak untuk
mengadakan hubungan atau kerja sama dengan negara lain
sesuai dengan keinginannya.
Syarat – syarat terbentuknya negara, antara lain :
1) Rakyat
2) Wilayah
3) Pemerintahan yang berdaulat
4) Pengakuan dari negara lain
2. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Ketika kekuasaan dan kedudukan Jepang di Asia mulai
terancam, Jepang menunjukkan simpatinya kepada bangsa
Indonesia.
Pada tanggal 7 September 1944 Jepang menjanjikan kepada
Indonesia akan diberikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal
24 Agustus 1945.
Untuk mempersiapkan kemerdekaan itu, pada tanggal 29 April
1945 Jepang membentuk Badan Penyelidikan Usaha – usaha
Kemerdekaan.
Selanjutnya badan ini disebut Badan Penyelidik Usaha – usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dilantik
pada tanggal 28 Mei 1945.
BPUPKI mempunyai 2 tugas pokok antara lain :
a) Merencanakan organisasi pemerintahan nasional Indonesia
yang akan menerima kemerdekaan Indonesia dari pihak
Jepang.
b) Membuat rancangan UUD untuk negara Indonesia Merdeka
BPUPKI di ketuai oleh Dr. K. R. T. Radjiman Wediodiningrat
dan R. P. Soeroso sebagai wakil ketua. Anggota BPUPKI
berjumlah 60 orang. Pada tanggal 10 Juli ketua BPUPKI
mengumumkan penambahan 6 orang anggota baru.
BPUPKI melakukan 2 kali masa persidangan, yaitu :
a. Masa Sidang I pada tanggal 29 Mei s.d 1 Juni 1945

8. ? membicarakan masalah dasar negara
persidangan hanya mendengarkan pandangan – pandangan
umum tentang dasar negara.
Pada tanggal 22 Juni 1945 BPUPKI membentuk Panitia
Sembilan, dengan susunan :
1. Ir. Soekarno sebagai ketua
2. Drs. Moh. Hatta
3. Mr. A. A. Maramis
4. Abikusno Cokrosuyoso
5. Abdul Kadir Muzakir
6. H. Agus Salim
7. Mr. Achmad Soebardjo
8. K. H. A. Wachid Hasyim
9. Muh. Yamin
Panitia ini menghasilkan “Piagam Jakarta” atau “Jakarta
Charter” atas usulan Muh. Yamin.
PIAGAM JAKARTA
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam
bagi pemeluk – pemeluknya
2. (Menurut) dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. (Dan) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan
5. (Serta dengan mewujudkan suatu) Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia
b. Masa Sidang II pada tanggal 10 Juli s.d 17 Juli 1945
membicarakan masalah rancangan UUD beserta
Pembukaannya.
Panitia perancang UUD di ketuai oleh Ir. Soekarno, dengan
menghasilkan 3 konsep, yakni :

9. 1. Pernyataan Indonesia merdeka
2. Pembukaan UUD
3. UUD (batang tubuh)
BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945.
Pada tanggal 9 Agustus 1945, Jendral Terauchi membentuk
PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)
Manusia boleh berencana tetapi Tuhanlah yang menentukan.
Begitupun juga dengan Sejarah bangsa Indonesia
Setelah Amerika Serikat (AS) menjatuhkan “ bom atom “ di
Hirosima (6 Agustus 1945) dan Nagasaki (9 Agustus 1945),
Jepang pun lumpuh.
Akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada
tanggal 15 agustus 1945.
Sebelum sekutu datang untuk mengambil alih kekuasaan,
bangsa Indonesia segera memproklamirkan kemerdekaan.
Suatu kemerdekaan yang telah di idam – idamkan dan dinanti
– nanti oleh bangsa Indonesia selama beratus – ratus tahun.
Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10.00 WIB, di jalan
Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta dinyatakanlah “ Proklamasi
Kemerdekaan Republik Indonesia ” oleh Ir. Soekarno dan Drs.
Moh. Hatta “ atas nama bangsa Indonesia.
Naskah proklamasi dipersiapkan di rumah “ Laksamana Maeda
“ yang beralamat di jalan Diponegoro No. 1 Jakarta.
3. Makana Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
a. Sebagai Jembatan Emas
untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur bagi seluruh
bangsa.
b. Titik Kulminasi ( Puncak ) Perjuangan Bangsa
proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan puncak dari
perjuangan bangsa Indonesia yang berabad – abad lamanya
mencapai kemerdekaan.

10. B. Suasana Kebatinan Konstitusi Pertama
1. Penerapan UUD 1945 ( UU Proklamasi ) sebagai Konstitusi
Pertama
Satu hari setelah Proklamasi yaitu pada tanggal 18 Agustus
1945, PPKI mengadakan sidang yang dimulai pukul 11.30 s.d
16.12 WIB, dibuka pimpinan sidang Ir. Soekarno.
Dengan menghasilkan 3 (tiga) keputusan, antara lain :
a. Menetapkan UUD
b. Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Moh. Hatta
sebagai wakil Presiden
c. Sebelum terbentuknya MPR, pekerjaan Presiden untuk
sementara waktu dibantu sebuah Komite Nasional.
Sistematika UUD 1945 adalah
a. Pembukaan, terdiri dari dari 4 alinea
b. Batang tubuh, terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan
peralihan dan 2 ayat aturan tambahan
c. Penjelasan, terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan
pasal demi pasal.
UUD 1945 telah mengalami 4 X Amandemen
a. Amandemen ke I 19 Oktober 1999
b. Amandemen ke II 18 Agustus 2000
c. Amandemen ke III 9 November 2001
d. Amandemen ke IV 10 Agustus 2002
Dahulu UUD 1945 terdiri dari “ Pembukaan, Batang Tubuh, dan
Penjelasan “.
Sekarang UUD 1945 hasil Amandemen hanya terdiri dari “
Pembukaan dan Batang Tubuh “ saja.
Berdasarkan undang – undang dasar 1945 sistem
pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah sebagai
berikut :
1. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak

11. berdasarkan kekuasaan belaka.
2. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum
dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak
terbatas)
3. Kekuasaan Negara yang tertinggi berada di tangan majelis
permusyawaratan rakyat.
4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah Negara yang
tertinggi dibawah MPR. Dalam menjalankan pemerintahan
Negara kekuasaan dan tanggung jawab adalah ditangan
prsiden.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden
harus mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat dalam
membentuk undang – undang dan untuk menetapkan
anggaran dan belanja Negara.
6. Menteri Negara adalah pembantu presiden yang
mengangkat dan memberhentikan mentri Negara. Menteri
Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR.
7. Kekuasaan kepala Negara tidak terbatas. presiden harus
memperhatikan dengan sungguh – sungguh usaha DPR.
Konsep dasar negara indonesia merdeka:
1) Peri kebangsaan
2) Peri kemanusiaan
3) Peri ketuhanan
4) Peri kerakyatan
5) Kesejahteraan rakyat
Ir.Soekarno mengusul dasar negara indonesia
merdeka,sebagai berikut :
1) Kebangsaan indonesia
2) Internasionalisme atau peri kemanusiaan
3) Mufakat atau demokratis
4) Kesejahteraan sosial
5) Ketuhanan yang Maha Esa
Pada sidang PPKI tanggal 18 agustus 1945 ditetapkan:

12. a. UUD 1945
1. Pembukaan,yang merupakan norma dasar negara,
memuat empat alinea antara lain tentang kemerdekaan
indonesia yang terperinci, asas politik dalam dan luar
negri, tujuan negara kesatuan republik indonesia, dan
dasar negara pancasila
Adapun rumusan pancasila yang tercantum dalam
pembukaan UUD 1945 alinea keempat :
1) Ketuhanan yang maha esa
2) kemanusiaan yang adil dan beradab
3) persatuan indonesia
4) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan
5) keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
2. batang tubuh merupakan kunstitusi tertulis yang
singkat dan sumpel
b. memilih Ir.soekarno dan Drs. Muh Hatta sebagai presiden
dan wakil presiden
c. pekerjaan presiden sehari hari dibantu oleh komite
nasional indonesia pusat

13. Hakikat HAM dan Pelaksanaannya di Daerah
Manusia sebagai makhluk sosial dan individu yang diciptakan
oleh Allah SWT secara kodrati memiliki hak-hak dasar yang
wajib dihormati oleh setiap manusia. Karena hak merupakan
unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang
dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak
persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan
interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga
merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM
adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas
terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi
dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada era
sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan
hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi
dengan oranglain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran
HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau
pemenuhan HAM pada diri kita sendiri.
HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai
dengan kodratnya (Kaelan: 2002). Menurut pendapat Jan
Materson (dari komisi HAM PBB), dalam Teaching Human
Rights, United Nations sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa
menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada
setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup
sebagai manusia. Demikian pula John Locke menyatakan
bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh
Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati.
(Mansyur Effendi, 1994).
1. Ciri Pokok Hakikat HAM
Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik
kesimpulan tentang beberapa ciri pokok hakikat HAM yaitu:
a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM
adalah bagian dari manusia secara otomatis.

14. b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis
kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul
sosial dan bangsa.
c. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak
untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap
mempunyai HAM walaupun sebuah Negara membuat hukum
yang tidak melindungi atau melanggar HAM (Mansyur Fakih,
2003).
2. Perkembangan Pemikiran HAM di Indonesia Dalam
Perundang-Undangan Nasional
Negara Indonesia juga memilik perkembangan pemikiran HAM.
Pemikiran HAM periode sebelum kemerdekaan yang paling
menonjol pada Indische Partij adalah hak untuk mendapatkan
kemerdekaan serta mendapatkan perlakukan yang sama hak
kemerdekaan.Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai
sekarang di Indonesia telah berlaku 3 UUD dalam 4 periode,
yaitu:
1. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949,
berlaku UUD 1945
2. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950,
berlaku konstitusi Republik Indonesia Serikat
3. Periode 17 Agustus sampai 5 Juli 1959, berlaku UUD 1950
4. Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, berlaku Kembali UUD
1945
Pemikiran HAM di Indonesia dapat kita lihat pada pasal 1
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak
yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai
makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya
yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh
negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.
Dalam perundang-undangan RI paling tidak terdapat bentuk
hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM. Pertama,
dalam konstitusi (UUD Negara). Kedua, dalam ketetapan MPR
(TAP MPR). Ketiga, dalam Undang-undang. Keempat, dalam
peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti peraturan

15. pemerintah, keputusan presiden dan peraturan pelaksanaan
lainnya.
Kelebihan pengaturan HAM dalam konstitusi memberikan
jaminan yang sangat kuat karena perubahan dan atau
penghapusan satu pasal dalam konstitusi seperti dalam
ketatanegaraan di Indonesia mengalami proses yang sangat
berat dan panjang, antara lain melalui amandemen dan
referendum, sedangkan kelemahannya karena yang diatur
dalam konstitusi hanya memuat aturan yang masih global
seperti ketentuan tentang HAM dalam konstitusi RI yang masih
bersifat global. Sementara itu bila pengaturan HAM dalam
bentuk Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya
kelemahannya, pada kemungkinan seringnya mengalami
perubahan.
3. Pelanggaran HAM dan pengadilan HAM
Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau
kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja
ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum
mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut
HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh
Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan
tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku (UU
No. 26/2000 tentang pengadilan HAM). Sedangkan bentuk
pelanggaran HAM ringan selain dari kedua bentuk pelanggaran
HAM berat itu.
Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan
dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan
seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis
dan kelompok agama. Kejahatan genosida dilakukan dengan
cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan
penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-
anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok
yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik
seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan
yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, dan
memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu
ke kelompok lain (UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM).

16. Sementara itu kejahatan kemanusiaan adalah salah satu
perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang
meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan
tersebut tujukan secara langsung terhadap penduduk sipil
berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran
atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan
kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara
sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan
pokok hukum internasional, penyiksaan, perkosaan,
perbudakan seksual, pelacuran secara paksa atau bentuk-
bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan
terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang
didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis,
budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah
diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut
hukum internasional, penghilangan orang secara paksa, dan
kejahatan apartheid.
Pelanggaran terhadap HAM dapat dilakukan oleh baik aparatur
negara maupun bukan aparatur negara (UU No. 26/2000
tentang pengadilan HAM). Karena itu penindakan terhadap
pelanggaran HAM tidak boleh hanya ditujukan terhadap
aparatur negara, tetapi juga pelanggaran yang dilakukan bukan
oleh aparatur negara. Penindakan terhadap pelanggaran HAM
mulai dari penyelidikan, penuntutan, dan persidangan terhadap
pelanggaran yang terjadi harus bersifat non-diskriminatif dan
berkeadilan. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus
yang berada di lingkungan pengadilan umum.
Penaggung jawab dalam penegakan (respection), pemajuan
(promotion), perlindungan (protection) dan pemenuhan (fulfill)
HAM. Tanggung jawab pemajuan, penghormatan dan
perlindungan HAM tidak saja dibebankan kepada negara,
melainkan juga kepada individu warga negara. Artinya negara
dan individu sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap
pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM. Karena itu,
pelanggaran HAM sebenarnya tidak saja dilakukan oleh negara
kepada rakyatnya, melainkan juga oleh rakyat kepada rakyat
yang disebut dengan pelanggaran HAM secara horizontal.

17. 4. Pelaksanaan HAM di daerah
Terkadang pemenuhan hak-hak asasi manusi belum bisa
dilaksanakan secara merata mulai dari tingkat kenegaraan
hingga daerah, seringkali kita melihat atau mendengar ada
beberapa daerah yang masih kurang memahami upaya
penegakan hak asasi, dikarenakan pemahaman tentang hak-
hak asasi manusia masih memiliki benturan dengan kebiasaan
atau tradisi setempat.
Sebagai contoh pelanggaran yang ada di daerah seperti; Para
pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran
HAM terhadap para pejalan kaki, sehingga menyebabkan para
pejalan kaki berjalan di pinggir jalan sehingga sangat rentan
terjadi kecelakaan. Para pedagang tradisional yang berdagang
di pinggir jalan merupakan pelanggaran HAM ringan terhadap
pengguna jalan sehingga para pengguna jalan tidak bisa
menikmati arus kendaraan yang tertib dan lancar. Orang tua
yang memaksakan kehendaknya agar anaknya masuk pada
suatu jurusan tertentu dalam kuliahnya merupakan
pelanggaran HAM terhadap anak, sehingga seorang anak tidak
bisa memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya.
Dan masih banyak lagi pelanggaran HAM yang ada disetiap
daerah.
Dengan adanya kebijakan Otonomi Daerah, pemerintah daerah
memiliki peranan untuk memberikan pemahaman dan
pengayoman terhadap pelanggaran-pelanggaran yang
berkaitan dengan hak asasi manusia. Sesuai Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU
Nomor 32 Tahun 2004) definisi otonomi daerah sebagai
berikut: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
Dampak positif otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi
daerah maka pemerintah daerah akan mendapatkan
kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di
masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah

18. pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah
dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri.
Kita berharap sebagai masyarakat dan pemerintah agar selalu
menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia untuk
lebih arif dan bijaksana, agar nilai-nilai kemanusiaan di daerah
menjadi dapat terangkat dan memiliki motivasi yang kuat dalam
membangun daerahnya.
Referensi:
1. Srijanto Djarot, Drs., Waspodo Eling, BA, Mulyadi Drs. 1994
Tata Negara Sekolah Menngah Umum. Surakarta; PT.
Pabelan.
2. Pangeran Alhaj S.T.S Drs., Surya Partia Usman Drs., 1995.
Materi Pokok Pendekatan Pancasila. Jakarta; Universitas
Terbuka Depdikbud.
3. UU. No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
4. UU. No. 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah
Lembaga-Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia
Di Indonesia Pelaksanaan upaya pelindungan HAM dilakukan
oleh lembaga milik pemerintah dan lembaga milik swasta lain
yang berwenang, antara lain :
1. Kepolisian
Tugas kepolisian adalah melakukan pengamanan dan
penyelidikan terhadap setiap berkas perkara pelanggaran HAM
yang masuk.
2. Kejaksaan
Tugas utama jaksa adalah melakukan penuntutan suatu
perkara pelanggara HAM yang telah dilaporkan. Kejaksaan
diatur dalam UUD No. 16 Tahun 2004.
3. Komnas HAM
Tujuan Komnas HAM adala memberikan perlindungan
sekaligus penegakan hak asasi manusia di Indonesia.
4. Pengadilan HAM di Indonesia
Pengadilan HAM khusus diprntukan dalam menangani
pelanggaran hak asasi manusia yang berat yaitu kejaksaan
genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Proses
pemeriksaan perkara dalam Pengadilan HAM tidak jauh

19. berbeda dengan prosedur-prosedur pemeriksaan di Pengadilan
sipil.
5. Lembaga Bantuan Hukum
LBH bersifat membela kepentingan masyarakat tanpa
memandang latar belakang suku, keturunan, warna kulit,
ideologi, keyakinan politik, harta kekayaan, agama dan
kelompok.
6. YLBHI ( Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia)
YLBHI sebagai upaya pnegakan dan perlindungan HAM pada
masyarakat menengah kebawah.
7. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi
Menangani masalah-masalah pengabdian kepada masyarakat,
seperti perselisihan warisan, uang ganti pembebasan tanah.
8. Komnas Anak
Tugas utama menyelenggarakan perlindungan trhadap hak-hak
anak.
sikap positip terhadap penegakan HAM dapat di lakukan
antara ain sebagai berikut :
1.Tidak mengganggu ketertiban umum
2.Saling menjaga dan melingungi harkat dan mertabat manusia
3.menghormati keberadaan sendiri
4.Berkomunikas dengan baik dan sopan
5. Turut maembantu terselenggaranya masyarakat madani
Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan
Pendapat

20. Salah satu bentuk hak asasi adalah hak untuk berpendapat.
Hak untuk bebas berpendapat dan mengeluarkan pikiran, ide,
ataupun gagasan ini dimiliki semua orang. Terlebih lagi pada
waktu ini, semua orang menuntut diberi kebebasan atau
kemerdekaan untuk mengemukakan pendapat di negaranya.
1. Pengertian
Kemerdekaan berarti bebas, tanpa ikatan, sedangkan
pendapat secara umum dapat diartikan sebagai buah pikiran,
ide, atau gagasan. Berpendapat berarti mengemukakan
pendapat sebagai salah satu hak asasi warga negara dijamin
oleh UUD 1945. Jaminan kemerdekaan mengemukakan
pendapat akan mendorong setiap warga masyarakat untuk
menghargai adanya perbedaan pendapat. Kemerdekaan
berpendapat akan dapat menciptakan masyarakat yang lebih
demokratis, artinya kebebasan seseorang untuk
mengemukakan pendapat tanpa tekanan dari pihak perundang-
undangan yang berlaku. Kemerdekaan mengemukakan
pendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang
bersifat pribadi.
Kemerdekaan mengemukakan pendapat diatur dalam
UUD 1945 pasal 28 dan pasal 28 E ayat (3). Adapun ketentuan
tersebut adalah sebagai berikut.
a. Pasal 28
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan
undang-undang.
b. Pasal 28 E
Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan
mengeluarkan pendapat.
Keseriusan pemerintah untuk melaksanakn ketentuan
pasal-pasal tersebut ditunjukkan dengan ditetapkannya

21. undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan
menyampaikan pendapat di muka umum. Adanya jaminan
kemerdekaan mengemukakan pendapat tersebut mendorong
kita sebagai warga negara untuk menyampaikan buah, pikiran,
ide, gagasan, baik berupa lisan maupun tulisan, ataupun
bentuk-bentuk lain secara bebas sesuai aturan yang berlaku
Pasal 1 ayat (1) UU RI No 9 tahun 1998 memberikan
pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka
umum adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan
pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan
bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Mengeluarkan pendapat secara bebas adalah mengeluarkan
pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas
dari tekanan fisik, psikis, atau pembatasan yang bertentangan
dengan tujuan pengaturan tentang kemerdekaan
menyampaikan pendapat di muka umum.
Penyampaian pendapat secara lisan, misalnya melalui orasi
(pidato), dialog, forum-forum musyawarah, diskusi, dialog
interaktif dengar pendapat. Pennyampaian pendapat secara
tulisan dapat berbentuk surat, gambar, pamflet, brosur,
selebaran, spanduk, majalah, koran dan buletin.adapun yang
dimaksud dengan bentuk lain adalah sikap membisu
ataumogok makan.
Pasal 19 deklarasi universal hak-hak asasi manusia PBB
menegaskan bahwa setiao orang berhak atas kebebasab
mempunyai dan mengeluarkan pendapat.
Secara umum pendapat diartikan sebagai buah gagasan atau
buah pikiran. Berpendapat berarti mengemukakan gagasan
atau mengeluarkan pikiran. Penyampaian pendapat yang
dimaksud adalah penyampaian pendapat di muka umum.
Karena diketahui oleh orang banyak itulah, penyampaian harus
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dilandasi niat
baik, dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Rasa tanggung jawab maksudnya agar dalam penyampaian
pendapat, baik cara penyampaian maupun isinya/ pesan harus
menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain serta

22. menghormati aturan-aturan moral yang diakui masyarakat atau
umum. Peraturan dan ketentuan yang berlaku dimaksudkan
agar dalam penyampaian pendapat tidak lupa untuk menaati
ketertiban umum, serta dapat menjaga persatuan dan kesatuan
bangsa. Pengertian di muka umum menurut UU No. 9 tahun
1998 adalah di hadapan orang banyak atau orang lain,
termasuk tempat yang dapat didatangi dan/ dilihat setiap orang.
Menyampaikan pendapat di muka umum berarti
menyampaikan pendapat di hadapan orang banyak atau orang
lain, termasuk tempat yang dapat didatangi dan/ dilihat setiap
orang.
Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam rangka
penyampaian pendapat di muka umum adalah menjamin dan
melindungi hak-hak warga negara. Hal tersebut dimaksudkan
agar antara pihak masyarakat dan aparatur pemerintah dapat
membantu, saling bekerja sama sehingga dalam penyampaian
pendapat tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Tujuan
Pasal 4 undang-undang No. 9 tahun 1998 menjelaskan bahwa
tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan
pendapat di muka umum adalah
· Mewujudkan kebebasan bertanggung jawab sebagai
salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan
pancasila dan UUD 1945;
· Mewujudka perlindungan hukum yang konsisten dan
berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan
menyapaikan pendapat;
· Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya
partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai
perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan
demokrasi;
· Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tanpa mengabaikan
kepentingan perorangan dan kelompok.
3. Asas

23. Pasal 3 UU No. 9 tahun 1998 menjelaskan bahwa
penyampaian pendapat di muka umum memiliki asas sebagai
brerikut.
· Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
· Musyawarah dan mufakat.
· Kepastian hukum dan keadilan.
· Proporsionalitas.
· Manfaat.
4. Kewajiban dan Tanggung Jawab Aparatur Pemerintah
Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum,
warga negara berhak mendapat perlindungan hukum dari
aparat pemerintah.
Pasal 7 UU No. 9 tahun 1998 menyebutkan bahwa aparatur
pemerintah berkewajiban untuk:
· Melindungi hak asasi manusia
· Menghargai asas legalitas
· Menghargai prinsip praduga tak bersalah
· Menyelenggarakan pengamanan.
5. Hak dan Kewajiban Warga Negara
Pasal 4 UU No. 9 tahun 1998 menjelaskan beberapa hal
sebagai berikut.
a. Hak warga negara dalam mengemukakan pendapat di muka
umum adalah
· Mengeluarka pikiran secara bebas
· Memperoleh perlindungan hukum
b. Kewajiban warga negara dalam mengemukakan pendapat di
muka umum adalah
· Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain
· Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum
· Menaati hukum yang berlaku
· Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum
· Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan.
6. Landasan Hukum

24. Mengemukakan pendapat di muka umum sebagai salah satu
wujud dari hak asasi pribadi memerlukan adanya landasan
hukum agar lebih terjamin penerapannya. Landasan hukum
dalam mengemukakan pendapat di muka umum adalah
sebagai berikut.
· Sila IV pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
· Alinea IV pembukaan UUD 1945
· Pasal 28 UUD 1945
· Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945
· UU No. 9 tahun 1998 tentang kebebasan mengemukakan
pendapat di muka umum.
· UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia
- Pasal 14 ayat (1)
- Pasal 14 ayat (2)
- Pasal 23 ayat (2)
- Pasal 44
Dalam UU No. 9 tahun 1998 ini, disebutkan bahwa dasar
pertimbangan kemerdekaan mengemukakan pendapat
dinyatakan sebagai berikut.
· Bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka
umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945
dan deklarasi universal HAM.
· Bahwa kemerdekaan setiap warga negara untuk
menyampaikan pendapat di muka umum merupakan
perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan
bermayarakat, berbangsa dan bernegara.
· Bahwa untuk membangun negara demokrasi dan
menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang
aman, tertib dan damai
· Bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum
dilaksanakan secara tanggung jawab sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

25. Atas dasar pertimbangan tersebut. Pemerintah dan DPR pada
tanggal 26 Oktober 1998 mengesahkan UU No. 9 tahun 1998
tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka
umum.
Dan ada juga bentuk penyampaiannya :
1. Demonstrasi : kegiatan yang dilakukan oleh satu orang
atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan,
tulisan, dsb secara demonstratif di muka umum
2. Pawai : cara menyampaikan pendapat dengan arak
arakan di jalan umum
3. Rapat umum : pertemuan terbuka yang dilakukan untuk
menyampaikan pendapat dengan tema tertentu
4. Mibar bebas : kegiatan menyampaikan pendapat di muka
umum yang dilakukan secara bebas terbuka tanpa tema
tertentu