Mendeskripsikan pokok pikiran pembukaan UUD 1945

1. POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

2. HAKIKAT HUKUM
• Pasal 1 ayat 3 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara
hukum.
• Imanuel Kant mengemukakan mengenai negara hukum menempatkan
fungsirecth pada staat, hanya sebagai alat pelindung hak-hak
individual dan juga sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan
masyarakat.
• Secara umum hukum adalah keseluruhan jumlah peraturan atau
ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat
yang sifatnya dapat mengikat dan dipertahankan negara.

3. 1. Pengertian Hukum
• Prof. Lj. Van Apeldorn: gejala sosial seperti aspek agama,
kesusilaan, adat istiadat dan kebiasaan.
• S.M Amir S.H: peraturan, kumpulan peraturan-pertauran yang
terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi.
• Soerojo Wignjodipoero: himpunann peraturan-peraturan hidup
yang bersifat memaksa, berisikan suau perintah larangan atau
ijin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau dengan
maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan
masyarakat.

4. 2. Pembagian Hukum
a) Hukum menurut wujud/bentuk: hukum tertulis dan tidak tertulis.
b) Hukum menurut ruang: hukum lokal, hukum nasional, dan hukum
internasional.
c) Hukum menurut waktu: ius constitutum, ius constituendum, dan antar
waktu.
d) hukum berdasarkan pribadi yang diatur: satu golongan, semua golongan
dan antar golongan.
e) Hukum menurut isinya: hukum publik, hukum privat/perdata,dan hukum
perkawinan.
f) Hukum menurut tugas dan fungsinya: hukum material dan hukum formil.

5. 3. Tujuan Hukum
• Tujuan hukum yaitu:
a. Mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada masyarakat.
b. Menciptakan pergaulan hidup antargolongan masyarakat.
c. Mengatur kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada masyarakat.
d. Memberikan petunjuk dalam masyarakat.
• Pendapat beberapa ahli tentang tujuan hukum:
a. Aristoteles: menghendaki keadulan semata-mata dan isi dari hukum
ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan tidak
adil.
b. Prof Soebekti: melayani kehendak negara yakni mendatangkan kemakmuran
dan kebahagiaan para rakyat.
c. Prof. J VanKan: menjaga kepentingan tiap-tuap manusia agar kepentingan
tidak dapat diganggu.

6. 4. Unsur, Ciri dan Sifat Hukum
• Unsur-unsur hukum:
a. Peraturan mengenai tingkah laku dalam pergaulan masyarakat.
b. Peraturan tersebut diadakan oleh badan resmi yang berkewajiban.
c. Peraturan tersebut pada umumnya memaksa.
d. Sanksi terhadap peraturan tersebut adalah tegas.
• Ciri-ciri hukum:
a. Adanya perintah dan atau larangan
b. Perintah dan atau larangan tersebut harus ditaati setiap orang
• Sifat hukum:
a. Memaksa
b. Mengatur

7. 5. Sumber-Sumber Hukum
• Sumber hukum materiil: keyakinan dan perasaan hukum individu
dan pendapat umum yang menentukan isi dan materi hukum.
• Sumber hukum formil: perwujudan atau isi atau material yang
menentukan hukum itu sendiri. Jenis-jenis hukum formil yaitu:
a. Undang-undang
b. Kebiasaan
c. Yurispudensi
d. Traktat
e. Doktrin

8. 6. Tata Hukum Indonesia
• Tata hukum negara Indonesia yang tersusun secara hierarki
berdasrakan UU no 12 tahun 2011 yaitu:
1) UUD 1945
2) TAP MPR
3) UU/PERPU
4) PP
5) PERPRES
6) PERDA TINGKAT I
7) PERDA TINGKAT II

9. HAKIKAT HUKUM
• HUKUM adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan
larangan)yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang
seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat.
• Sebagai warga negara yang baik kita harus mematuhi hukum
karena hukum adalah pedoman hidup yang dapat membantu kita
menyeimbangkan hak dan kewajiban serta mengatasi bentrokan
kepentingan dalam masyarakat.

10. 1. Memberikan kepastian hukum bagi
warga negara
• Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adaah
negara hukum, sehingga tingkah laku manusia harus berdasar
pada hukum yang ada.
• Peraturan dibuat oleh penguasa negara yang bersifat mengikat
dan memaksa.
• Akibat tidak patuh hukum yaitu timbul perselisihan dan
ketidaktentraman dalam masyarakat, karena
kepentingan saling terganggu.

11. 2. Melindungi dan mengayomi hak
warga negara
• Berbagai kepentingan masyarakat
Meliputi kepentingan pribadi dan kepentingan umum baik bersifat jasmaniah
maupun rohaniah.
• Menyeimbangkan kepentingan umum dan pribadi dalam kehidupan
masyarakat
Mengutamakan kepentingan umum, tidak bertindak sesuka hati,
mengendaikan diri dalam hidup bermasyarakat.
• Hukum menyeimbangkan hak dan kewajiban warga negara
Setiap individu menjalankan semua kewajibannya terlebih dahulu sebelum
menuntut hak. Etiap hak dan kewajiban harus
dilaksanakan seimbang.

12. 3. Memberikan rasa keadilan bagi
warga negara
• Memberikan keadilan dapat melalui cara:
a. Memberikan kepastian hukum
b. Membela yang benar dan menghukum yang saah
c. Memberikan keadilan dalam bentuk perbaikan
perekonomian bangsa
d. Menciptakan ketertiban dan ketentraman

13. KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAAM
KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN
BERNEGARA
• SANKSI norma hukum adalah tegas dan nyata, mengandung
pengertian:
1. Tegas
Adanya aturan yang telah dibuat secara material telah diatur.
2. Nyata
Adanya aturanyang secara material telah ditetapkan kadar hukum
berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya.

14. 1. Perilaku yang sesuai dengan hukum
• Kehidupan keluarga
 Menghormati orang tua
 Saling menyayangi dan saling membantu
 Menjaga nama baik dan kehormatan keluarga
 Melaksanakan tugas dan kewajiban
• Kehidupan sekolah
 Menghormati guru dan menyayangi teman
 Mentaati peraturan sekolah
 Melaksanakan kewajiban sebagai pelajar
 Melaksanakan program sekolah
• Kehidupan masyarakat
 Saling menghormati dan bekerja sama
 Terlibat aktif dalam kegiatan masyarakat
 Membantu tetangga yang tertimpa musibah
 Melaksanakan kebijakan pemerintah setempat

15. • Sadar hukum di lingkungan negara:
 Menjaga nama baik bangsa dan negara
 Taat dan patuh menjalani peraturan
 Membayar pajak
 Saling menhormati anatr sesama
• Hak dan kewajiban sebagai warga negara
o Menyadari dan melaksanakan pancasila, UUD 1945
dan hukum lain
o Disiplin membayar pajak
o Rajin belajar
o Ikut mendukung pemberantasan penyelundupan obat
terlarang
o Tidak bertindak main hakin sendiri

16. 2. Perilaku yang bertentangan dengan hukum
beserta sanksinya
• Lingkungan keluarga:
 Mengabaikan perintah orang tua
 Tidak mau membantu orang tua
• Lingkungan sekolah
 Menyontek ketika ulangan
 Tidak masuk sekolah tanpa ijin
• Lingkungan masyarakat
 Mengganggu ketertiban masyarakat
 Tidak partisipasi dalam kegiatan kerja bakti
• Lingkungan neraga dan bangsa
 Tidak memiliki KTP
 Tidak emmatuhi rambu-rambu lalu lintas
 Merusak fasilitas umum

17. 3.Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan
hukum
• Lingkungan keluarga
 Ibadah tepat waktu
 Melaksanakan aturan yang disepakati anggota keluarga
• Lingkungan sekolah
 Menghormati kepala sekolah, guru dan karyawan
 Memperhatikan penjelasan guru
• Lingkungan masyarakat
 Melaksanakan norma yang ada
 Menghormati keberadaan tetangga sekitar
• Lingkungan bangsa dan negara
 Memiliki kelengkapan negara seperti SOM, KTP
 Membayar kewajiban seperti pajak, parkir
 Mengikuti pemilu