Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang, istilah, pengertian, tujuan, ruang lingkup, dan sejarah hukum adat di Indonesia. Hukum adat bersumber dari adat istiadat yang hidup dalam masyarakat dan berkembang sesuai perkembangan masyarakat. Hukum adat memiliki perbedaan dengan adat dimana hukum adat mempunyai sanksi jika dilanggar sedangkan adat belum tentu.

1. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Di era yang serba canggih sekarang ini terkadang kita lupa akan latar
belakang lahirnya hukum yang kita kenal dalam lingkungan kehidupan sosial di
Indonesia dan negara-negara asia asia lainnya seperti jepang sebagai negara yang
hampir sama dalam latar ideologi yaitu adanya sumber dimana peraturan-peraturan
hukum yang tidak tertulis dan tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan
adat istiadat yang dianut oleh masyarakat tersebut dijadikan sebagai acuan dan
pedoman dalam langkah.
Hukum adat di Indonesia adalah suatu kompleks norma-norma yang
bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi
peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam
masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat,
karena mempunyai akibat hukum (sanksi). Hukum adat pada umumnya belum atau
tidak tertulis. Oleh karena itu, dilihat dari perspektif ahli hukum yang memegang
teguh kitab undang-undang, seorang sarjana hukum yang berprespektif berdasar
Kitab Undang-Undang, memang hukum keseluruhannya di Indonesia di Indonesia ini
tidak teratur dan tidak tegas.
Bagi seorang ahli hukum asing yang baru mempelajari hukum adat pada
umumnya tidak dapat mengerti. Mereka tidak mengerti mengenai asal muasal
peraturan hukum adat tersebut. Akan tetapi apabila para ahli hukum asing tersebut
bersedia mempelajari hukum adat kita ini secara sungguh-sungguh, serta menjelajahi
dan meneliti hukum adat kita dengan rasio dan penuh perasaan. Maka mereka akan
mengetahui sumber hukum adat yang mengagumkan yaitu adat-istiadat yang hidup
dan terus berkembang dan berhubungan dengan tradisi kebiasaan rakyat.
Tetapi tidak semua adat adalah hukum. Menurut Ter Haar untuk melihat
apakah sesuatu adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka kita wajib

2. melihat sikap penguasa masyarakat hukum yang bersangkutan terhadap si pelanggar
peraturan adat-istiadat yang bersangkutan. Jika penguasa menjatuhkan hukuman pada
si pelanggar , maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat. Hukum adat
berurat-akar pada kebuyaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup
karena ia menjelmakan perasaan hukum rakyat yang nyata. Karena hukum adat
menjelmakan perasaan hukum rakyat yang nyata, untuk itu hukum adat terus-menerus
dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri sesuai dengan
perkembangan masyarakat.
Oleh karena sifat hukum adat yang tidak statis atau dengan kata lain fleksibel,
maka di dalam peraturan hukum adat perlu disepakati suatu penetapan agar menjadi
hukum positif. Hal ini sudah barang tentu bertujuan untuk mempertahankan
eksisensinya sekaligus menjadikan peraturan tersebut menjadi peraturan hukum yang
tertulis dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.
1.2 Rumusan Masalah
1. Istilah dan Pengertian hukum adat
2. Tujuan Mempelajari Hukum Adat
3. Ruang Lingkup Hukum Adat Indonesia
4. Sejarah Hukum Adat
5. Perbedaan Antara Hukum Adat dengan Adat dan kebiasaan

3. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Istilah dan Pengertian Hukum Adat
Istilah Hukum Adat tidak begitu dikenal dalam pergaulan masyarakat sehari-
hari. Istilah ini adalah terjemahan dari bahasa Belanda, ‘Adat-recht” yang pertama-
tama dikenalkan oleh Snouck hurgronje yang kemudian dikutip dan dipakai oleh Van
vollenhoven sebagai istilah teknis yuridis untuk menunjukkan kepada apa yang
sebelumnya disebut dengan Undang-Undang agama, lembaga rakyat, kebiasaan,
lembaga asli dan sebagainya. Istilah ini kemudian sering dipakai dalam literatur di
kalangan Perguruan Tinggi Hukum. Di dalam perundang-undangan istilah “adat-
recht” itu baru muncul pada tahun 1920 dalam UU mengenai perguruan tinggi di
negeri Belanda. Dikalangan masyarakat atau dalam pergaulan rakyat umum hanya
dikenal istilah “adat” saja.
Adat sering dipandang sebagai sebuah tradisi sehingga terkesan sangat lokal,
ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan ajaran agama dan lain-lainnya. Hal ini dapat
dimaklumi karena “adat”adalah suatu aturan tanpa adanya sanksi riil (hukuman) di
masyarakat kecuali menyangkut soal dosa adat yang erat berkaitan dengan soal-soal
pantangan untuk dilakukan (tabu dan kualat).Terlebih lagi muncul istilah-istilah adat
budaya, adat istiadat, dll.
Di dalam Pengantar Ilmu Hukum kita ketahui bahwa adat dan kebiasaan
adalah merupakan salah satu dari sumber hukum. Dengan diterimanya dan dipakainya
istilah Hukum Adat yang kemudian menjadi salah satu cabang ilmu hukum, maka
timbul beberapa defenisi yang merumuskan istilah tersebut. Antara lain sebagai
berikut:
1) Ter Haar
Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-
keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat.
Terhaar terkenal dengan teori “Keputusan” artinya bahwa untuk melihat apakah

4. sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap
penguasa masyarakat hukum terhadap sipelanggar peratSeuran adat-istiadat. Apabila
penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap sipelanggar maka adat-istiadat itu
sudah merupakan hukum adat.
2) Van Djik
Hukum adat adalah istilah untuk menunjukkan hukum yang tidak
dikodifikasikan dalam kelangan orang Indonesia asli dan kalangan timur asing
(tionghoa, arab dll). Dengan istilah ini juga dimaksudkan bahwa semua kesusilaan
disemua lapangan hidup. Van Djik juga membedakan antara Adat dan Hukum Adat
yang keduanya berjalan bergandengan tangan dan tidak dapat dipisahkan, yaitu segala
bentuk kesusilaan dan kebiasaan orang Indonesia yang menjadi tingkah laku sehari-
hari.
3) Soepomo
Hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis,
meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang
berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan
bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.
4) Soekanto
Hukum adat adalah keseluruhan adat yang tidak tertulis dan hidup dalam
masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman serta mempunyai akibat
hukum.
5) Mr. J.H.P. Bellefroit
Hukum adat sebagai peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak
diundangkan oleh penguasa, tetapi tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan
keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.
6. Prof. Dr. Hazairin
Hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat yaitu kaidah kaidah
kesusialaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat
itu.

5. 2.2 Tujuan Mempelajari Hukum Adat
a. Tujuan Teoritis
Tujuan Teoritis adalah untuk memelihara dan mengembangkan hukum adat
sebagai ilmu dan nilai-nilai yang merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia.
Dalam piagam Adatrechtstichting (Yayasan Hukum Adat) antara lain disebutksan :
Menjamin kekalnya penyelidikan ilmiah terhadap hukum pribumi Hindia Belanda
dan bagian-bagian lain dari nusantara yang tidak terkodifikasi serta memajukan studi
mengenai hukum tersebut secara kontinyu.
b.Tujuan Praktis
1) Bagi Praktisi Hukum
Agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mempertimbangkan dan
menerapkan hukum yang sesuai dengan tuntutan keadilan masyarakat, khususnya
dalam kasus-kasus yang berkenaan dengan adat. Dalam hubungan ini Ter Haar
mengatakan bahwa setiap hakim yang harus mengambil keputusan menurut adat,
haruslah menginsyafi sedalam-dalamnya tentang sistem hukum adat, kenyataan sosial
serta tuntutan keadilan dan kemanusian untuk dapat melakukan tugasnya dengan
baik.
2) Bagi pembentuk Undang Undang
Agar dalam pembentukan undang-undang atau peraturan perundang-undangan
Perbedaan antara hukum adat dengan adat terletak pada sumber dan bentuknya.
Hukum Adat bersumber dari alat-alat perlengkapan masyarakat dan tidak tertulis dan
ada juga yang tertulis, sedangkan adat bersumber dari masyarakat sendiri dan tidak
tertulis.
mempertimbangkan nilai-nilai hukum adat atau adat pada umumnya, sehingga
perundang-undangan yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat
yang menjadi subjeknya.
c. Tujuan idealis (Ilmu untuk masyarakat)
Menumbuhkan, memelihara dan mengembangkan rasa suka, cinta dan bangga
terhadap bangsa dan budaya sendiri. Menjadi bahan utama dalam pemebentukan

6. hukum nasional dengan membuang segi-segi negatifnya dan disesuaikan dengan
sistem hukum modern.
Hukum adat yang merupakan intisari kebudayaan masyarakat Indonesia yang
antara lain bersifat komunalitas (gotong royong) harus menjadi bahan utama dalam
pembentukan hukum nasional Indonesia, agar sifat dan kepribadian yang positif dan
mulia tersebut tidak hilang.
2.3 Ruang Lingkup Hukum Adat di Indonesia
Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven membagi Indonesia menjadi 19 lingkungan
hukum adat (rechtsringen). Satu daerah yang garis-garis besar, corak dan sifat hukum
adatnya seragam disebutnya sebagai rechtskring. Setiap lingkungan hukum adat
tersebut dibagi lagi dalam beberapa bagian yang disebut kukuban hukum
(Rechtsgouw).
2.4 Sejarah Hukum Adat
Paling tidak ada tiga kategori periodesasi hal penting ketika berbicara tentang
sejarah hukum adat, yaitu:
a. Sejarah proses pertumbuhan atau perkembangan hukum adat itu sendiri. peraturan
adat istiadat kita ini pada hakikatnya sudah terdapat pada zaman pra hindu.
b. Sejarah hukum adat sebagai sistem hukum dari tidak/belum dikenal hingga sampai
dikenal dalam dunia ilmu pengetahuan.
c. Sejarah kedudukan hukum adat sebagai masalah politik hukum di dalam system
perundang-undangan di Indonesia pada periode ini.
Faktor yang mempengaruhi di samping faktor astronomis-iklim dan
geografis–kondisi alam–serta watak bangsa yang bersangkutan, maka faktor-faktor
terpenting yang mempengaruhi proses perkembangan hukum adat adalah:

7. 1. Magis dan Animisme
alam pikiran mistis-magis serta pandangan hidup animistis-magis
sesungguhnya dialami oleh tiap bangsa di dunia ini. faktor pertama ini khususnya
mempengaruhi dalam empat hal, sebagai berikut:
a. Pemujaan roh-roh leluhur,
b. Percaya adanya roh-roh jahat dan baik,
c. Takut kepada hukuman ataupun pembalasan oleh kekuatan gaib, dan,
d. Dijumpainya orang orang yang oleh rakyat dianggap dapat melakukan hubungan
dengan kekuatan-kekuatan gaib
2. Agama
a. Agama Hindu. pengaruh terbesar agama ini terdapat di bali meskipun pengaruh
dalam hukum adatnya sedikit sekali.
b. Agama Islam. pengaruh terbesar nyata sekali terlihat dalam hukum perkawinan.
c. Agama Kristen. hukum perkawinan kristen diresepsi dalam hukum adatnya.
3. Kekuasaan yang lebih tinggi dari pada persekutuan hukum adat.
kekuasaan itu adalah kekuasaan yang meliputi daerah-daerah yang lebih luas
daripada wilayah satu persekutuan hukum, seperti misalnya kekuasaan raja-raja,
kepala kuria, nagari.
2.5 Perbedaan Antara Hukum Adat Dengan Adat dan Kebiasaan
1. Terhaar ;
Suatu adat akan menjadi hukum adat, apabila ada keputusan dari kepala adat
dan apabila tidak ada keputusan maka itu tetap merupakan tingkah laku/ adat.
2. Van Vollen Hoven :
Yang pertama kali menyebut hukum adat memberikan definisi hukum adat
sebagai : “ Himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi
dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan

8. pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karenaadat). Suatu
kebiasaan/ adat akan menjadi hukum adat, apabila kebiasaan itu diberi sanksi.
3. Van Djik
membedakan antara Adat dan Hukum Adat yang keduanya berjalan
bergandengan tangan dan tidak dapat dipisahkan, yaitu segala bentuk kesusilaan dan
kebiasaan orang Indonesia yang menjadi tingkah laku sehari-hari.
4. Adat/ kebiasaan mencakup aspek yang sangat luas sedangkan hukum adat hanyalah
sebagian kecil yang telah diputuskan untuk menjadi hukum adat.
5. Hukum adat mempunyai nilai-nilai yang dianggap sakral/suci sedangkan adat tidak
mempunyai nilai/ biasa.

9. BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Adat sering dipandang sebagai sebuah tradisi sehingga terkesan sangat lokal,
ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan ajaran agama dan lain-lainnya. Hal ini dapat
dimaklumi karena “adat” adalah suatu aturan tanpa adanya sanksi riil (hukuman) di
masyarakat kecuali menyangkut soal dosa adat yang erat berkaitan dengan soal-soal
pantangan untuk dilakukan (tabu dan kualat). Terlebih lagi muncul istilah-istilah adat
budaya, adat istiadat, dll.
Hukum Adat adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai
budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan
menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi riil yang sangat kuat.
Hukum Adat tidak sama dengan Hukum Kebiasaan. Kebiasaan yang
dibenarkan ( diakui) didalam perundang-undangan merupakan hukum kebiasaan,
sedangkan Hukum Adat adalah hukum kebiasaan diluar perundang-undangan.

10. DAFTAR PUSTAKA
Mustari,Suriyaman.2009.Hukum Adat kini dulu dan akan datang.Makassar:Pelita
Pustaka.
Hilman H, 1992, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju,Bandung.
Soepomo. 1989. Hukum Adat. (Jakarta : PT Pradnya Paramita)
Bushar Muhammad. 2002. Asas-asas hukum adat suatu pengantar, jakarta :pradnya
paramita.