Dokumen ini membahas tentang sistem peradilan di Indonesia, termasuk makna, dasar hukum, dan klasifikasi lembaga peradilan. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai undang-undang terkait peradilan dan membedah kompetensi lembaga peradilan seperti peradilan umum, agama, TUN, dan militer.

1. MENCERMATI SISTEM PERADILAN DI
INDONESIA

2. Mencermati Sistem Peradilan
di Indonesia
Makna, Dasar Hukum dan Klasifikasi Lembaga Peradilan

3. Kekuasaan
kehakiman.
Undang-Undang RI
Nomor 48 Tahun
2009
Mahkamah
Agung
Peradilan. Pengadilan
Makna
Lembaga
Peradilan
Makna, Dasar Hukum dan Klasifikasi Lembaga Peradilan

4. Lembaga Peradilan
Makna, Dasar Hukum dan Klasifikasi Lembaga Peradilan

5. Makna, Dasar Hukum dan Klasifikasi Lembaga Peradilan

6. Undang-Undang
1. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
3. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
4. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
5. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
6. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
7. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
8. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
9. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
Makna, Dasar Hukum dan Klasifikasi Lembaga Peradilan

7. 10.Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
11.Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
12.Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi
13.Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
14.Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
15.Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
16.Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
17.Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
Makna, Dasar Hukum dan Klasifikasi Lembaga Peradilan

8. Klasifikasi Lembaga Peradilan
Peradilan Umum Peradilan Agama Peradilan TUNPeradilan Militer
Makna, Dasar Hukum dan Klasifikasi Lembaga Peradilan

9. Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia
Makna, Dasar Hukum dan Klasifikasi Lembaga Peradilan

10. Kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan
wewenangnya untuk mengadili suatu perkara
kompetensi yang berkaitan dengan wilayah
hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan
Makna, Dasar Hukum dan Klasifikasi Lembaga Peradilan

11. Any questions?
You can find me on
@muhamadyogi.id muhamadyogi2017@gmail.com
muhamadyogi2014.wordpress.com muhamadyogi2018.blogspot.com
Makna, Dasar Hukum dan Klasifikasi Lembaga Peradilan
“Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali”
Tidak ada tindak pidana/delik, tidak ada hukuman tanpa (didasari)
peraturan yang mendahuluinya
Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach
14 November 1775 – 29 May 1833