Dokumen tersebut membahas tentang penegakan hukum di Indonesia sebagai negara hukum. Terdapat beberapa lembaga yang bertugas menegakkan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Ada beberapa masalah dalam penegakan hukum seperti pembuatan peraturan, pengaruh uang, sumber daya manusia. Pemerintah berupaya meningkatkan kinerja lembaga hukum dengan anggaran memadai untuk perlindungan w

1. PEMBANGUNAN NEGARA HUKUM YANG BERKEADILAN
DOSEN PENGAMPU:
AIRINE YULIANDA, S.IP, M.Si
MAKMUROTUL BADRIYAH
KELAS: 2C
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDRAGIRI
TP. 2022/2023

2. A. Definisi Negara Hukum
Negara hukum, atau istilah lainnya yaitu rechtsstaat atau the rule
of law, adalah negara yang setiap tindakannya, berdasarkan pada
aturan atau sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Jika ada
seseorang yang tindakannya melanggar aturan tersebut, maka ia
berhak mendapatkan hukuman karena dianggap melanggar hukum.
Istilah negara hukum ini mulai berkembang sekitar abad ke-19.
Menurut Plato, negara hukum adalah negara yang bercita-cita untuk
mengejar kebenaran, kesusilaan, keindahan, dan keadilan.
Sedangkan menurut Aristoteles, negara hukum ialah negara yang
berdiri berdasar hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga
negaranya.
Sebuah negara hukum juga dapat dikenali dengan adanya ciri-ciri
negara hukum. Anda akan mengetahui suatu negara merupakan
negara hukum ketika Anda mendapati adanya ciri-ciri tersebut.

3. B. Kedudukan Negara Hukum
Mempelajari ilmu hukum sejatinya bukan hanya dilakukan oleh
mahasiswa hukum dan para praktisi atau akademisi hukum. Selain mahasiswa
hukum juga perlu tahu dasar-dasar hukum (khususnya hukum di Indonesia)
sebagai landasan awal dalam memandang penegakan hukum di masyarakat,
seringkali mereka terlalu cepat menjustifikasi ketika mendengar kata hukum.
Sebelum amandemen UUD 1945, yang berbunyi bahwa "Indonesia
adalah negara yang berdasar atas negara hukum". Sedangkan setelah
dilakukannya amandemen UUD 1945 yaitu "Negara Indonesia adalah negara
hukum." Istilah negara tersebut dimuat dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3).
Meskipun ada perbedaan UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen pada
hakikatnya keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu menjadikan Negara
Indonesia sebagai negara hukum.Negara Indonesia adalah negara hukum.
Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat
berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai
sanksi tegas apabila dilanggar. Negara yang kuat adalah negara yang memiliki
aturan. Aturan tersebut tentunya yang membatasi segala bentuk kewenangan-
wenangan. Hingga pada akhirnya keadilan dan keseimbangan bisa diwujudkan
dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Dalam Pembelajaran ini, Mahasiswa yang dapat mengetahui dan memahami dasar
dari Indonesia yang merupakan negara hukum hukum. Segala sesuatu aktivitas selalu
dipertimbangkan penuh apakah sesuai dengan peraturan yang ada atau tidak sesuai
dengan norma-norma yang ada. Adanya kesadaran sanksi dari tindakannya apabila
melanggar sebuah hukum. Dengan demikian, pemahaman tentang Indonesia sebagai negara
hukum bagi mahasiswa sangatlah penting. Dengan hal tersebut mahasiswa semakin
memahami dasar-dasar dari sumber hukum yang ada di Iindonesia dan mengetahui kenapa
Indonesia disebt sebagai negara hukum serta landasan hukum yang dipakai di Indonesia.
Negara hukum atau biasa yang disebut dengan istilah rechtsstaat atau the rule of
law merupakan negara yang dalam menjalankan suatu tindakan, semua berdasarkan pada
aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika ada seseorang yang melakukan
tindakan melanggar aturan, maka ia berhak untuk mendapatkan suatu hukuman karena
dianggap melanggar hukum. Ciri-ciri negara hukum, yaitu :
1. Adanya sistem ketatanegaraan yang sistematis
Di setiap lembaga yang ada memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing dalam
menjalankan pemerintahan negara tersebut agar sesuai dengan aturan yang telah
ditetapkan. Di Indonesia dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki kelembagaan seperti
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Komisi Yudisial
(KY), Makhkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY) dan lembaga di daerah lainnya.

5. 2. Hukum sebagai patokan segala bidang atau Supremasi Hukum
Supremasi hukum adalah negara tersebut menggunakan hukum sebagai
patokan atau aturan dalam segala bidang
3. Adanya perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia (HAM)
Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi seluruh
rakyatnya. Hak asasi manusia adalah hak yang paling mendasar dan fundamental. Bagi
para pelanggar HAM bisa dijatuhi hukum secara tegas.
4. Sistem peradilan yang tidak memihak dan memiliki persamaan kedudukan di
hadapan hukum Sistem peradilan ini meliputi para hakim dan jaksa serta
para anggota administrasi pengadilan yang telah ditentukan berdasarkan hukum yang
berlaku. Tak hanya peradilan pusat, sistem peradilan yang bebas dan tidak
memihak juga berlaku di peradilan- peradilan daerah. Peradilan harus berjalan
sesuai dengan hukum dan menerapkan hukum yang sama sehingga tidak adanya berat
sebelah antara rakyat dan para petinggi negara.
5. Adanya pembagian kekuasaan yang jelas
Pembagian kekuasaan ini menjunjung tinggi nilai demokrasi. Setiap lembaga
memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sehingga tidak adanya tumpang tindih.

6. Indonesia merupakan negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat 3
Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”,
dimana Indonesia menggabungkan beberapa system hukum di dalam konstitusinya.
Pasal 1 ayat 3 ini mempunyai makna bahwasannya Indonesia adalah negara hukum
yang pelaksanaan ketatanegaraanya dilaksanakan berdasarkan peraturan dan
ketentuan yang berlaku. Negara hukum sendiri berdiri di atas hukum yang menjamin
keadilan bagi seluruh warga negara. Untuk Indonesia, negara hukum didasarkan pada
nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala
sumber hukum, yang dimaksud adalah Hukum di Indonesia harus dilandasi dengan
semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan
keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. Adapun produk turunan
undang-undang dapat berupa Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Instruksi
Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan berbagai peraturan lainnya.
Pilus M.H Jon mengatakan bahwa Indonesia itu berkaitan erat dengan hukum
pancasila, yaitu :
1) Adanya keserasian antara pemerintah dengan rakya berdasarkan asas kerukunan
2) Hubungan fungsional yang professional antara kekuasaan Negara
3) Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan
sasaran terakhir
4) Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

7. C. Indonesia sebagai Negara Hukum
Negara Indonesia telah menetapkan dirinya menjadi negara hukum.
Nagara hukum adalah konsep negara yang bersandar pada keyakinan
bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan
baik. Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara
haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, dilakukan secara
setara, menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi, dan memenuhi
tuntutan akal budi.
Perwujudan Indonesia sebagai negara hukum tentu sangat baik untuk
didukung dan dijunjung tinggi. Karena di dalam usaha menjadi negara
hukum terdapat unsur-unsur baik di antaranya menghargai hak asasi dan
martabat manusia, adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan,
pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi negara, adanya peradilan
administrasi dalam perselisihan antara rakyat dengan negara. Hal ini
menunjukkan tidak ada kebebasan mutlak bagi rakyat, penyelenggara
negara maupun lembaga-lembaga negara dalam menjalankan
kehidupannya. Negara dengan hukum yang baik dan benar tentu akan
mengatur bagaimana rakyatnya harus bertindak sebagai warga negara yang
baik dan patuh terhadap hukum dan mengatur bagaimana pemerintah
harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

8. Perwujudan Indonesia sebagai negara hukum yang baik dan benar dalam
mengatur semua hal yang ada di dalam negara tidak lepas dari warga
negaranya. Dengan adanya warga negara yang patuh serta menjalani hukum
yang berlaku dengan taat maka akan membuat negara Indonesia semakin
menjadi negara hukum yang seharusnya. Karena hukum merupakan tatanan
atau kaidah yang harus dijunjung tinggi oleh rakyat di dalam suatu negara.
Setiap warga negara harus menyadari bahwa Indonesia adalah negara
yang berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaaan. Sehingga semua
yang dilakukan di dalam berbangsa dan bernegara ini harus dilaksanakan
berdasarkan hukum dan perundang-undang yang berlaku. Jika pemerintah
dan semua warga negara sudah patuh terhadap hukum yang dianut oleh
negara, maka perwujudan sebagai negara hukum akan semakin nyata. Dan
jika aturan hukum berjalan dengan baik maka akan tercipta kondisi yang
sangat ideal bagi perkembangan dan kemajuan bangsa.

9. D. Pelaksanaan Hukum Di Indonesia
Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan
kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan
menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas
menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta
didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang
hendak dicapai.
Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan
mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern
yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang
tinggi penggorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan
sangat birokratis.
Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan
secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan baik yakni:
instrument hukumnya,aparat penegak hukumnya, faktor warga
masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan
atau legal culture, factor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung
pelaksanaan hukum .

10. Hikmahanto Juwono menyatakan di Indonesia secara tradisional
institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian,
kejaksaan, badan peradilan dan advokat. Di luar institusi tersebut masih ada
diantaranya , Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorak.
Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Imigrasi. Problem dalam
penegakan hukum meliputi hal:
1. Problem pembuatan peraturan perundangundangan.
2. Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan.
3. Uang mewarnai penegakan hukum.
4. Penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang
diskriminatif dan ewuh pekewuh.
5. Lemahnya sumberdaya manusia.
6. Advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi.
7. Keterbatasan anggaran.
8. Penegakan hukum yang dipicu oleh media masa.

11. Problem tersebut di atas memerlukan pemecahan atau solusi, dan negara yang dalam hal ini
diwakili pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan memperbaiki kinerja institusi hukum,
aparat penegak hukum dengan anggaran yang cukup memadai sedang outputnya terhadap
perlindungan warganegara di harapkan dapat meningkatkan kepuasan dan sedapat mungkin mampu
menjamin ketentraman dan kesejahteraan sosial bagi seluruh anggota masyarakat.
1. Upaya meningkatkan peran penegak hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum anggota
masyarakat. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum
masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena sering terjadi
beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum
penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagai mana mestinya. Hal
tersebut disebabkan pelaksanaan oleh penegak hukum itu sendiri yang tidak sesuai dan merupakan
contoh buruk dan dapat menurunkan citra .Selain itu teladan baik dan integritas dan moralitas
aparat penegak hukum mutlak harus baik, karena mereka sangat rentan dan terbuka peluang bagi
praktik suap dan penyelahgunaan wewenang. Uang dapat mempengaruhi proses penyidikan, proses
penuntutan dan putusan yang dijatuhkan.
Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegak hukum itu dijalankan oleh komponen
yudikatif dan dilaksanakan oleh birokrasi, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum.
Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari bagian dari mata rantai untuk mewujudkan
rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum. Kebebasan peradilan merupakan essensilia
daripada suatu negara hukum saat ini sudah terwujud dimana kekuasaan Kehakiman adalah
merdeka yang bebas dari pengaruh unsur eksekutif, legislatif .serta kebebasan peradilan ikut
menentukan kehidupan bernegara dan tegak tidaknya prinsip Rule of Law.

12. 1. Proses Penegakan Hukum di lingkungan Peradilan
Peradilan sebagai salah satu institusi penegak hukum, oleh karenanya aktivitasnya tidak
terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum itu.
Dalam hal ini ada perbedaan peradilan dan pengadilan, peradilan menunjukan kepada
proses mengadili, sedangkan pengadilan adalah merupakan salah satu lembaga dalam
proses tersebut, lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam proses mengadili adalah
kepolisian, kejaksaan dan advokat.
Berjalannya proses peradilan tersebut berhubungan erat dengan substansi yang diadili
yaitu berupa perkara perdata atau pidana, keterlibatan lembaga-lembaga dalam proses
peradilan secara penuh hanya terjadi pada saat mengadili perkara pidana. Dalam
perkembangannya terbentuklah beberapa badan peradilan dalam lingkup Peradilan
Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan
perpajakan dimana masing-masing mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara
sesuai dengan kewenangan masing-masing peradilan tersebut.
Menurut hemat penulis peranan lembaga peradilan dalam mewujudkan pengadilan
yang mandiri, tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, bersih dan profesional belum
berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Hal tersebut tidak hanya disebabkan oleh:
a. adanya intervensi dari pemerintah dan pengaruh dari pihak lain terhadap putusan
pengadilan, tetapi juga karena kualitas profesionalisme, moral dan akhlak aparat
penegak hukum yang masih rendah. Akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap
lembaga peradilan sebagai benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan semakin
menurun.

13. b. lemahnya penegakan hukum juga disebabkan oleh kinerja aparat penegak
hukum lainnya seperti Hakim, Polisian, Jaksa, Advokat dan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) yang belum menunjukan sikap yang profesional dan
integritas moral yang tinggi. Kondisi sarana dan prasarana hukum yang sangat
diperlukan oleh aparat penegak hukum juga masih jauh dari memadai sehingga
sangat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum untuk berperan secara
optimal dan sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat.
Sebagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap lembaga peradilan
dan lembaga penegak hukum lainnya langkahlangkah yang perlu dilakukan yaitu:
a) Peningkatan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum yang lebih
profesioanal, berintegritas, berkepribadian, dan bermoral tinggi.
b) Perlu dilakukan perbaikan–perbaikan sistem perekrutan dan promosi aparat
penegak hukum, pendidikan dan pelatihan, serta mekanisme pengawasan
yang lebih memberikan peran serta yang besar kepada masyarakat terhadap
perilaku aparat penegak hukum.
c) Mengupayakan peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum yang
sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup.

14. 3. Upaya Pemberdayaan Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya.
Pemberdayaan peradilan dan lembaga penegak hukum bertujuan untuk
meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap peran dan citra lembaga peradilan
dan lembaga penegak hukum seperti; Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian dan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Lainnya (PPNS) sebagai bagian dari upaya mewujudkan upaya supremasi
hukum dengan dukungan hakim dan aparat penegak hukum lainnya yang profesional,
berintegritas dan bermoral tinggi.
Dalam rangka mewujudkan Penegakan Hukum dilingkungan peradilan demi
terciptanya lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh penguasa maupun pihak lain
dengan tetap mempertahankan prinsip cepat, sederhana dan biaya ringan hal-hal yang perlu
dilakukan adalah:
a. Meningkatkan pengawasan dalam proses peradilan secara transparan untuk
memudahkan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan dan pembenahan
terhadap sistem manajemen dan administrasi peradilan secara terpadu.
b. Menyususn sistem rekruitmen dan promosi yang lebih ketat dan pengawasan terhadap
proses rekruitmen dan promosi dengan memegang asas kompetensi, transparansi, dan
partisipasi baik bagi hakim maupun bagi aparat penegak hukum lainnya.
c. Meningkatkan kesejahteraan hakim dan aparat penegak hukum lainnya seperti jaksa,
Polisi dan PNS melalui peningkatan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya sampai dengan
tingkat pemenuhan kebutuhan hidup yang disesuaikan dengan tugas, wewenang dan
tanggung jawab kerja yang dibebankan.

15. d. Menunjang terciptanya sistem peradilan pidana yang terpadu melalui
sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan
wewenang hakim dan aparat penegak hukum lainnya.
e. Meningkatkan peran Advokat dan Notaris melalui optimalisasi standar kode
etik di lingkungan masing-masing.
Negara Indonesia sebagai negara hukum tentang adanya kebebasan
peradilan telah di jamin sebagimana tersebut dalam Undangundang Dasar 1945
hasil Amandemen dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman. Kekuasaan Kehakiman menurut UUD 1945 merupakan kekuasaan
yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Perubahan UUD Dasar RI 1945
telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman Undangundang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999
dan kemudian dirubah lagi menjadi UU Nomor 4 Tahun 2006.