MAKALAH KEWARGANEGARAAN

IMPLEMENTASI TUJUAN NEGARA DALAM KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN NASIONAL

DISUSUN OLEH :
NOVIAN DEDE PRAKO...
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Setiap Negara yang berdiri sendiri pasti memiliki tujuan Negara. Dimana seti...
BAB II
PEMBAHASAN

2.1 PENGERTIAN TUJUAN NEGARA

Setiap Negara yang berdiri sendiri pasti memiliki tujuan Negara yang sela...
ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social, maka
disusunkah kemerdekaan kebangsaan In...
2.

3.

4.

5.

Esa secara bersama-sama meletakkan landasan spiritual, moral, dan etik yang kukuh bagi
pembangunan nasiona...
2.3 PENERAPAN
NASIONAL

TUJUAN

NEGARA

DALAM

PELAKSAAN

PEMBANGUNAN

Tujuan Negara dan pembangunan nasional merupakan ko...
prinsipnya merupakan pelimpahan wewenang pusat ke daerah untuk mengurus rumah tangganya
sendiri sesuai dengan potensi yang...
BAB III
KESIMPULAN

Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan
masyarakat Indonesia secara berk...
DAFTAR PUSTAKA

Setijo, Panjdi. 2006. Pendidikan Pancasil Prespektif Sejarah Perjuangan Bangsa. Jakarta. PT,
Grasindo
http...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

implementasi

1,048 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,048
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

implementasi

  1. 1. MAKALAH KEWARGANEGARAAN IMPLEMENTASI TUJUAN NEGARA DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DISUSUN OLEH : NOVIAN DEDE PRAKOSO NIM : 1301051016 FAKULTAS : KOMUNIKASI PROGRAM STUDI : ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS TEKNOLOGI SUMBAWA
  2. 2. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Setiap Negara yang berdiri sendiri pasti memiliki tujuan Negara. Dimana setiap Negara memiliki tujuan Negara yang berbeda satu dengan lainnya. Tujuan Negara merupakan cita-cita suatu bangsa untuk mencapai suatu kebahagiaan bersama. Ada beberapa tujuan negara, namun adapun fungsi tujuan Negara sebagai ilmu terapan dalam pembangunan nasional sebagai titik acuan. Perlu diingat bahwa pembangunan nasional tidak luput dari asas tujuan Negara yang terbentuk dari penyesuaian masyarakat Indonesia sendiri. Dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk memberikan pemahaman secara garis besar mengenai tujuan Negara dalam pembangunan nasional, maka penulis mengangkat judul “implementasi tujuan Negara dalam pelaksanaan pembangunan nasional.” 1.2 Tujuan Penelitian Adapun tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada pembaca mengenai tujuan Negara dan pembangunan nasional dalam hal implementasi atau penerapan tujuan Negara secara garis besar yaitu dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional itu sendiri. 1.3 Rumusan Masalah Adapun beberapa rumusan pembahasan yang akan dibahas dalam makalah ini, 1. Pengertian Tujuan Negara 2. Pengertian Pembangunan nasional 3. Penerapan tujuan Negara dalam pelaksanaan pembangunan nasional 1.4 Lingkup Penelitian Dalam penyusunan makalah ini, penulis mengambil sampel ruang lingkup berupa analisa dari beberapa buku dan website.
  3. 3. BAB II PEMBAHASAN 2.1 PENGERTIAN TUJUAN NEGARA Setiap Negara yang berdiri sendiri pasti memiliki tujuan Negara yang selalu berbeda satu dengan lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh penguasa Negara yang sedang memerintah. Sebab Negara tersebut memiliki tujuan meraih kebahagiaan bersama semua orang yang tergabung dalam organisasi Negara tersebut. Tujuan Negara adalah mengembangkan agar rakyat berkembang serta mengembangkan daya ciptanya sebebas mungkin (Roger H. Soltau). Adapun beberapa macam tujuan Negara yang sekarang sudah diterapkan di beberapan Negara besar, diantaranya adalah, a. Untuk memperluas kekuasaan Ajaran negara kekuasaan menyatakan bahwa kekuasaan berarti kebenaran, dan dengan bertambahnya kekuasaan berarti akan bertambahnya kemajuan di lapangan lain. Negara kekuasaan menghendaki agar negaranya menjaadi besar dan jaya. Untuk mencapai tujuannya maka rakyat dijaadikan alat untuk perluasan, kepentingan orang perseorangan ada di bawah kepentingan bangsa dan negara. b. Untuk menjalankan ketertiban hukum Negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahan berdasarkan atas hukum, semua orang harus tinduk kepada hukum, sebab hukumlah yang berkuasa dalam negara tersebut. c. Untuk mencapai kesejahteraan umum Negara bertujuan ingin mewujudkan kesejahteraan umum. Negara dipandang sebagai alat yang dibentuk manusia untuk mencapai tujuan bersama, yakni suatu tatanan masyarakat yan gdidalamnya ada kebahagiaan, kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara itu. Di Indonesia sendiri tujuan Negara tertulis di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 paragraf ke-IV yang berisikan: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
  4. 4. ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social, maka disusunkah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosian bagi seluruh rakyat Indonesia.” Inti pokok Paragraf keempat adalah tertuju pada pembentukan suatu pemerintahan Negara yang isinya, di antaranya adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. Prihal tujuan Negara, Prihal diadakannya Undang-Undang Dasar, Prihal bentuk Negara, dan Prihal asas/dasar kerohanian (falsafah) Negara. Adapun mengenai prihal tujuan Negara terlihat dan tercantum dalam kalimat: ….untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social. Tujuan Negara dimaksud adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social. 2.2 PENGERTIAN PEMBANGUNAN NASIONAL Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global (Tap. MPR No. IV/MPR/1999). Dalam mengimplementasikan pembangunan nasional selalu berdasarkan pada tujuan Negara yang tertera pada Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar pula yang menjadi titik acuan wujud kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal. Pembangunan nasional yang berasaskan pada Undang-Undang Dasar terdapat pada bagian pembukaan, dimana pada pembukaan undang-undang dasar paragraf keempat mengutarakan pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia. 1. Pengalaman Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, antara lain mencakup tanggung jawab bersama dari semua golongan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
  5. 5. 2. 3. 4. 5. Esa secara bersama-sama meletakkan landasan spiritual, moral, dan etik yang kukuh bagi pembangunan nasional. Pengalaman Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, antara lain mencakup peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga Negara serta penghapusan penjajahan, kesengsaraan dan ketidakadilan dari muka bumi. Pengalaman Sila Persatuan Indonesia antara lain mencakup peningkatan pembinaan bangsa di semua bidang kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan Negara sehingga rasa kesetiakawanan semakin kuat dalam ragnka memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Pengalaman Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan anatara lain mencakup upaya makin menumbuhkan dan mengembangkan system politik Demokrasi Pancasila yang makin mampu memelihara stabilitas nasional yang dinamis. Pengalaman Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia antara lain mencakup upaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan. Berdasarkan pokok pikiran diatas, maka hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedoman pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan merata diseluruh tanah air dan tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat. Didalam pembangunan nasional dibutuhkannya hakikat pembangunan nasional yang meliputi pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan manusia seluruhnya. Oleh karena itu dalam pembangunan nasional dibutuhkan hal-hal sebagai berikut: a. Ada keselarasan, keserasian, kesimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan. Pembangunan adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk pembangunan. Dalam pembangunan dewasa ini, unsur manusia, unsur sosial-budaya, dan unsur lainnya harus mendapatkan perhatian yang seimbang. b. Pembangunan harus merata untuk seluruh masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air. c. Subjek dan objek pembangunan adalah manusia dan masyarakat Indonesia, sehingga pembangunan harus berkepribadian Indonesia pula. d. Pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah mesti saling mendukung, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional.
  6. 6. 2.3 PENERAPAN NASIONAL TUJUAN NEGARA DALAM PELAKSAAN PEMBANGUNAN Tujuan Negara dan pembangunan nasional merupakan kolerasi yang sama-sama wujud dari paragraf keempat pembukaan undang-undang dasar 1945 yang berisikan: “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.” Pernyataan di atas merupakan cerminan bahwa pada dasarnya implementasi tujuan Negara dalam Pembangunan Nasional sangat mencitrakan wujud masyarakat Indonesia yang sejahtera, lahiriah maupun batiniah. Tujuan negara merupakan rancangan untuk mencapai cita-cita Negara, sedangkan pembangunan nasional adalah cara atau bentuk praktik untuk mencapai cita-cita Negara sesuai dengan tujuan Negara. Agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah dan memberikan hasil dan daya guna yang efektif bagi kehidupan seluruh bangsa Indonesia maka pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada perencanaan yang terprogram secara bertahap dengan memperhatikan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah merancang suatu perencanaan pembangunan yang tersusun dalam suatu Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun), dan mulai Repelita VII diuraikan dalam suatu Repeta (Rencana Pembangunan Tahunan), yang memuat uraian kebijakan secara rinci dan terukur tentang beberapa Propenas (Program Pembangunan Nasional). Rancangan APBN tahun 2001 adalah Repeta pertama dari pelaksanaan Propenas yang merupakan penjabaran GBHN 1999-2004, di samping merupakan tahun pertama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Sejak repelita pertama (tahun 1969) hingga repelita sekarang (tahun1999) telah terealisasi beberapa program pembangunan yang hasilnya telah menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya. Meskipun realisasi pembangunan telah menyentuh dan dinikmati oleh hampir seluruh masyarakat, namun tidak berarti terjadi secara demokratis. Dengan kata lain, hasil-hasil pembangunan tersebut belum mampu menjangkau pemerataan kehidupan seluruh masyarakat. Masih banyak terjadi ketimpangan atau kesenjangan pembangunan maupun hasil-hasilnya, baik antara pusat dan daerah atau dalam lingkup yang luas adalah kesenjangan antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI), khususnya pada sektor ekonomi. Salah satu kesenjangan di sektor ekono mi tersebut diantaranya adalah tidak meratanya kekuatan ekonomi di setiap wilayah, seperti tidak meratanya tingkat pendapatan (per kapita) penduduk, tingkat kemiskinan dan kemakmuran, mekanisme pasar dan lain-lain. Dampak dari kesenjangan tersebut telah menimbulkan beberapa gejolak dalam bentuk tuntutan adanya pemerataan pembangunan maupun hasil-hasilnya, dari dan untuk setiap wilayah di Indonesia. Untuk mengurangi bahkan menghilangkan kesenjangan tersebut pemerintah telah menempuh beberapa kebijaksanaan pembangunan diantaranya dengan memberlakukan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang pada
  7. 7. prinsipnya merupakan pelimpahan wewenang pusat ke daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Didalam mengimplementasikan tujuan Negara dalam pelaksaan pembangunan nasional, terdapat berbagai asas atau prinsip pokok untuk perencanaan dan pelaksaannya, diantaranya adalah, Asas Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Asas Manfaat Kegiatan pembangunan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan, Asas Demokrasi Pancasila Kegiatan Pembangunan Nasional dilakukan berdasarkan kekeluargaan, Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan dalam Perikehidupan Dalam Pembangunan Nasional adanya keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara dunia dan akhirat, materil dan spiritual dan lain-lain, Asas Hukum Dalam penyelenggaraan Pembangunan Nasional, masyarakat harus taat dan patuh kepada hukum , Asas Kemandirian Pembangunan Nasional berlandaskan kepercayaan akan kemampuan diri sendiri, Asas Kejuangan Dalam penyelenggaraan Pembangunan Nasional masyarakata harus memiliki mental, tekad, jiwa dan semangat, Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pembangunan Nasional dapat memberikan kesejahteraan rakyat lahir dan batin yang setinggi-tingginya.
  8. 8. BAB III KESIMPULAN Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan IPTEK serta perhatikan tantangan perkembangan global. Pengimplementasian tujuan Negara dalam pelaksanaan Pembangunan nasional yang berasaskan pada Undang-Undang Dasar terdapat pada bagian pembukaan, dimana pada pembukaan undang-undang dasar paragraf keempat mengutarakan pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia. Tujuan negara merupakan rancangan untuk mencapai cita-cita Negara, sedangkan pembangunan nasional adalah cara atau bentuk praktik untuk mencapai cita-cita Negara sesuai dengan tujuan Negara. Modal dasar tujuan Negara adalah keseluruhan sumber kekuatan nasional baik yang efektif maupun potensial yang dimiliki dan didayagunakan bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional, yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan Negara Indonesia, Jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, Wilayah nusantara yang luas yang berkedudukan di garis khatulistiwa, Kekayaan alam yang beraneka ragam, Penduduk yang besar sebagai sumber daya manusia yang potensuial, Rohaniah dan mental , Budaya bangsa Indonesia yang dinamais , Potensi dan kekuatan efektif bangsa, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
  9. 9. DAFTAR PUSTAKA Setijo, Panjdi. 2006. Pendidikan Pancasil Prespektif Sejarah Perjuangan Bangsa. Jakarta. PT, Grasindo http://herrypkn.blogspot.com/2012/07/pengertian-fungsi-dan-tujuan-negara_31.html http://ardiyafardhanprayoga.blogspot.com/2012/12/macam-macam-fungsi-dan-tujuannegara.html http://www.nanampek.nagari.or.id/c31.php http://irriyanti.blogspot.com/2013/06/makalah-sederhana-pembangunan-nasional.html

×