Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Birokrasi dalam siklus kebijakan publik

4,661 views

Published on

Published in: Government & Nonprofit
  • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F7hN3u ❶❶❶
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2F7hN3u ❤❤❤
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here

Birokrasi dalam siklus kebijakan publik

  1. 1. Pertemuan ke 5 Dra Sri Susilih, M.Si Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia
  2. 2. Pengertian Birokrasi Birokrasi (bureaucracy) berasal dari kata bureau (meja, biro, kantor) dan cracy atau kratos (pemerintahan). Berdasarkan istilah kata, birokrasi berarti pemerintahan melalui meja, biro atau kantor. Dengan birokrasi dimaksudkan sebagai suatu sistem otorita yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai peraturan. Birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisasi, secara teratur, suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang. Beberapa pengertian Birokrasi (Mufiz): • Fritz Morstein Marx– birokrasi sebagai tipe organisasi yang dipergunakan pemerintah modern untuk melaksanakan tugas- tugasnya yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah.
  3. 3. lanjutan • Peter A. Blau dan Charles H. Page – birokrasi sebagai sebuah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administrasi yang besar, dengan cara mengkoordinasikan secara sistematik pekerjaan dari banyak orang. Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa birokrasi tidak hanya dikenal dalam organisasi pemerintah saja, tetapi juga pada semua organisasi-organisasi besar, seperti organisasi militer dan organisasi niaga. Dengan demikian birokrasi akan ditemui pada setiap bentuk organisasi (yang modern) yang dihasilkan oleh proses rasionalisasi.
  4. 4. Karakteristik Birokrasi Menurut Denis H. Wrong (dalam Mufiz), setiap organisasi birokratik mempunyai ciri struktural utama sbb: 1. pembagian tugas 2. hirarkhi otorita 3. peraturan dan ketentuan yang terperinci 4. hubungan impersonal di antara pekerja.
  5. 5. Karakteristik Birokrasi Weber Karakteristik birokrasi Weber (dalam Mufiz): 1. terdapat prinsip yang pasti dan wilayah yurisdiksi yang resmi, yang pada umumnya diatur dengan hukum atau peraturan-peraturan administrasi; 2. terdapat prinsip hirarkhi dan tingkat otorita yang mengatur sistem; 3. manajemen didasarkan atas dokumne-dokumen yang dipelihara dalam bentuk aslinya; 4. terdapat spesialisasi dan pengembangan pekerja melalui latihan keahlian 5. aktivitas organisasi menuntut kapasitas pekerja secara penuh; 6. berlakunya aturan-aturan umum mengenai manajemen.
  6. 6. Birokrasi sebagai bagian dari Sistem Administrasi Negara Sistem Administrasi Negara merupakan proses input - output dalam penyelenggaraan administrasi negara. Administrasi Negara: • Pola pertama, memandang administrasi negara sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu lembaga eksekutif. • Pola kedua, memandang administrasi negara lebih luas dari se- kedar pembahasan mengenai aktivitas-aktivitas lembaga eksekutif saja, tetapi administrasi negara meliputi seluruh aktivitas dari ketiga cabang pemerintahan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
  7. 7. lanjutan Sistem Administrasi Negara Indonesia adalah proses input-output dalam penyelenggaraan administrasi negara di Indonesia oleh lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, KY) yang berhak mengeluarkan output tertentu. Birokrasi merujuk pada organisasi pemerintahan Birokrasi adalah keseluruhan organisasi pemerintah, yang menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai unit organisasi pemerintah di bawah departemen dan lembaga-lembaga non departemen, baik di pusat maupun di daerah, seperti di tingkat provinsi,kabupaten, kecamatan, maupun desa atau kelurahan. (Pasolong, 2008).
  8. 8. Pengertian Kebijakan Publik 1. Thomas R. Dye “public policy is whatever government choose to do or not to do”. (kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk bertindak/melakukan atau tidak bertindak/melakukan). 2. David Easton “public policy is the authoritative allocation of values for the whole society”. (kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat).
  9. 9. lanjutan 3. Harold D. Laswell & Abraham Kaplan “ a projected program of goals, values, and practices”. (suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktika –praktika yang terarah). 4. M. Irfan Islamy “kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau ber-orientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat”.
  10. 10. lanjutan Implikasi dari pengertian kebijakan publik adalah sbb: 1. bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdana (awal) nya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah. 2. bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyata- kan tetapi dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata. 3. bahwa kebijakan publik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itumempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu. 4. bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.
  11. 11. Siklus Kebijakan Publik Secara garis besar siklus Kebijakan Publik terdiri dari: 1. Formulasi (Perumusan) Kebijakan adalah suatu kegiatan yg bertujuan merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan publik tertentu. 2. Implementasi (Pelaksanaan) Kebijakan adalah suatu kegiatanatau proses pelaksanaan atau penerapan kebijakan publik yang telah ditetapkan. 3. Evaluasi (Penilaian)Kebijakan adalah suatu kegiatan atau proses yang mencakup penilaian nilaian suatu kebijakan publik yang telah berjalan dalamkurun waktu tertentu, yang mencakup evaluasi pada kinerja formulasi, kinerja implementasi kebijakan, kinerja hasil atau manfaat yang dirasakan oleh publik, dengan memperhatikan faktor lingkungan kebijakan yang bersangkutan.
  12. 12. Peran dan Modalitas Birokrasi dalam KP Terdapat tiga alasan untuk menilai mengapa birokrasi sangat kuat secara politik: 1. Kepemilikan aset sumber kekuasaan (ada 7 aset ): a. Legitimasi sebagai personifikasi negara (bertindak atas nama negara) b. Penguasan informasi c. Keahlian teknis d. Status sosial yang tinggi (profesi yang “terhormat”) e. Kontinuitas lembaga f. Peran dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan g. Kepermanenan institusi
  13. 13. lanjutan 2. Peran dan Fungsi Spesifik Birokrasi a. Berperan dalam proses input b. Berperan dalam proses legislatif c. Berperan sebagai interpreter (penerjemah) produk legislatif d. Birokrasi juga bertindak sebagai eksekutor (pelaksana) keputusan politik
  14. 14. lanjutan 3. Posisi Birokrasi yang Strategis dalam Hubungan Penguasa (the ruling party) dan Rakyat Dari sudut pandang penguasa birokrasi sangat dibutuhkan karena birokrasi adalah merupakan sarana penguasa untuk mengimplementasikan interest penguasa dalam kehidupan rakyat. Melalui birokrasi, penguasa (dari partai manapun yang berkuasa) memerintah rakyat secara efektif serta melakukan day to day pelaksanaan kekuasaan pengauasa.
  15. 15. lanjutan Beberapa peran birokrasi (Rewansyah) 1. Merumuskan kebijakan publik, agar terwujud keamanan, ketertiban, keteraturan, kedamaian dan keadilan dalam masyarakat (peran/fungsi regulasi); 2. Menyediakan dan menyalurkan barang dan jasa publik yang terjangkau terutama bagi warga masyarakat yang paling membutuhkan (peran/fungsi pelayanan); 3. Memberdayakan kapasitas masyarakat, terutama yang kurang mampu secara ekonomi melalui pemerataan pembangunan di berbagai bidang/sektor (peran/fungsi pemberdayaan);
  16. 16. lanjutan 4.Memberikan pengayoman dan perlindungan bagi masyarakat dari berbagai gangguan (peran/fungsi pengayoman); 5. Mengelola asset/kekayaan Negara secara efektif sehingga mampu dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (peran/fungsi pengelola kekayaan Negara dan redistributif.
  17. 17. Hubungan Birokrasi dengan Sistem ASN Dalam UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa Pegawai ASN berfungsi sebagai: a. Pelaksana kebijakan publik b. Pelayan publik, dan c. Perekat dan pemersatu bangsa
  18. 18. lanjutan Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
  19. 19. lanjutan Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas: a. kepastian hukum; b. profesionalitas; c. proporsionalitas; d.keterpaduan; e. delegasi; f. netralitas;g. akuntabilitas; h. efektif dan efisien; i. keterbukaan; j. nondiskriminatif; k. persatuan dan kesatuan; l. keadilan dan kesetaraan; dan m. kesejahteraan.
  20. 20. Terima Kasih

×