1. Dokumen tersebut membahas tentang visi, misi, tujuan jangka panjang, dan budaya organisasi perusahaan.
2. Visi dan misi perusahaan menunjukkan arah dan tujuan masa depannya, sementara tujuan jangka panjang meliputi profitabilitas, pengembangan karyawan, produktivitas, dan tanggung jawab sosial.
3. Budaya organisasi mencerminkan nilai dan norma perusahaan, sementara iklim organisasi adalah
1. I. VISI DAN MISI PERUSAHAAN
Sebuah bisnis tidak hanya didefinisikan berdasarkan namanya, deklarasi atau ayat-ayat
pendirian perusahaan. Identitas sebuah bisnis dapat dengan jelas dilihat dari visi dan misi
bisnis tersebut. Visi dan misi yang jelas dari sebuah perusahaan akan menuntun perusahaan
tersebut ke arah tujuan yang jelas dan juga objektif. Visi perusahaan dapat mengarahkan,
memusatkan, memotivasi, menyatukan bahkan menginspirasi seluruh komponen dalam
perusahaan untuk mencapai kinerja yang superior. Beberapa hal inilah yang membuat
pembahasan tentang visi dan misi bisnis penting untuk dilakukan, terutama ketika melihat
bahwa setiap perusahaan harus mempunyai tujuan dalam menjalankan usahanya.
Ada banyak sekali definisi tentang visi dan misi yang dikemukakan oleh para ahli.
Namun, definisi-definisi tersebut merujuk pada satu pengertian yang dapat diterima bersama.
Secara sederhana, visi suatu perusahaan harus dapat menjawab satu pertanyaan mendasar.
Apa yang ingin dicapai oleh perusahaan? Itulah pertanyaan yang menjadi dasar dalam
mendefinisikan apa itu visi. Beberapa definisi visi antara lain :
a. J.B. Whittaker
Menurut J.B. Whittaker dalam bukunya “Strategic Planning and Management”, visi
perusahaan didefinisikan sebagai gambaran masa depan yang akan dipilih dan yang akan
diwujudkan pada suatu saat yang ditentukan.
b. Philip Kotler
Menurut Kotler, visi adalah pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam
produk dan pelayanan yang ditawarkan, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai
yang diperoleh serta aspirasi dan cita-cita masa depan.
c. Dr. A. B. Susanto
Menurut Dr. A. B. Susanto dalam bukunya “Visi dan Misi”, visi adalah sebuah gambaran
mengenai tujuan dan cita-cita di masa depan yang harus dimiliki organisasi sebelum disusun
rencana bagaimana mencapainya.
Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa visi adalah pandangan jauh ke
depan tentang ke arah mana sebuah perusahaan akan dibawa atau gambaran cita-cita apa
yang ingin dicapai oleh perusahaan. Visi perusahaan akan menunjukan suatu kondisi ideal
2. tentang masa depan yang realistis, meyakinkan, serta mengandung daya tarik. Adapun tujuan
penetapan visi perusahaan, yaitu:
a. Mencerminkan sesuatu yang akan dicapai perusahaan
b. Memiliki orientasi pada masa depan perusahaan
c. Menimbulkan komitmen tinggi dari seluruh jajaran dan lingkungan perusahaan
d. Menentukan arah dan fokus strategi perusahaan yang jelas
e. Menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi perusahaan
Visi juga mempunyai beberapa manfaat, diantaranya :
a. Menumbuhkan komitmen dan semangat kerja karyawan.
Karyawan tidak akan bekerja dengan penuh antusias jika dia tidak tahu untuk apa dia bekerja.
Namun, jika dia tahu apa kontribusi perusahaan pada masyarakat dia akan termotivasi bahwa
dia bekerja bukan hanya untuk perusahaan, tetapi juga untuk masyarakat.
b. Menumbuhkan rasa kebermaknaan.
Salah satu tempat karyawan mencari makna kehidupan adalah lingkungan pekerjaannya.
c. Menumbuhkan standar kerja yang prima.
Jika seorang karyawan memahami dia bekerja untuk suatu tujuan yang sangat mulia, dia akan
bekerja penuh semangat dan meletakkan standar prima untuk setiap pekerjaannya.
d. Menjembatani keadaan perusahaan masa sekarang dan masa depan.
Misi suatu perusahaan merujuk pada satu pertanyaan mendasar yang pernah diajukan
oleh Peter Drucker. Apa bisnis kita? Jawaban dari pertanyaan ini merupakan gambaran besar
tentang apa saja yang akan dilakukan oleh perusahaan dalam upaya mencapai tujuannya.
Keberadaan misi perusahaan sangat penting untuk perumusan tujuan perusahaan dan formulasi
strategi yang efektif. Ada banyak definisi misi, diantaranya :
a. Peter Drucker
Pada dasarnya, misi merupakan alasan mendasari eksistensi suatu organisasi. Pernyataan misi
organisasi, terutama di tingkat unit bisnis menentukan batas dan maksud aktivitas bisnis
perusahaan. Jadi perumusan misi merupakan realisasi yang akan menjadikan suatu organisasi
3. mampu menghasilkan produk dan jasa berkualitas yang memenuhi kebutuhan, keinginan dan
harapan pelanggannya.
b. Wibisono
Misi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi organisasi
yang memuat apa yang disediakan oleh perusahaan kepada masyarakat, baik berupa produk
ataupun jasa.
c. Dr. A. B. Susanto
Misi adalah bagaimana untuk menghadirkan impian perusahaan atau organisasi menjadi
kenyataan.
Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa misi adalah
pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam usahanya
mewujudkan visi. Misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju serta dapat pula memberikan
petunjuk garis besar cara pencapaian visi. Adapun manfaat misi antara lain :
a. Memastikan tujuan dasar organisasi
b. Memberikan basis atau standar untuk mengalokasikan SD di organisasi
c. Menciptakan kondisi atau iklim organisasi yang umum
d. Menjadi titik utama bagi individu dalam mengidentifikasi tujuan dan arah organisasi
e. Memfasilitasi penerjemahan tujuan menjadi struktur kerja yang melibatkan penungasan
hingga elemen tanggung jawab dalam organisasi
f. Memberikan tujuan dasar organisasi dan kemungkinan utk menerterjemahkan tujuan dasar
ini menjadi tujuan dalam bentuk sedemikian rupa hingga parameter waktu, biaya, dan
kinerja dapat dievaluasi dan dikontrol.
Ada beberapa karakteristik misi perusahaan, diantaranya :
a. Deklarasi sikap.
Misi yang baik memungkinkan untuk perumusan dan pemikiran alternatif tujuan dan strategi
yang layak tanpa mengurangi kreativitas manajemen. Misi juga harus cukup luas untuk
menyatukan perbedaansecara efektif dan memiliki daya tarik bagi stakeholder organisasi,
individu atau kelompok yang mempunyai kepentingan dalam organisasi. Misi perusahaan
harus memcerminkan bagaimana komitmen perusahaan untuk memenuhi tuntutan
4. stakeholder. Kumpulan misi perusahaan menunjukkan strategi perusahaan dalam usahanya
bertumbuh melalui analisis internal dan eksternal.
b. Berorientasi pada pelanggan.
Alasan mendasar mengembangakan misi perusahaan adalah untuk menarik sebanyak
mungkin pelangan. Misi sebuah perusahaan tidak hanya mengembangkan suatu produk dan
mencari pasarnya, tetapi lebih jauh dari itu, misi perusahaan harus berusaha untuk
mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan dan kemudian menyediakan alat
pemuas kebutuhan dan keinginannya. Misi yang baik selalu berusaha untuk mengidentifikasi
kegunaan produk perusahaan untuk pelanggannya.
c. Deklarasi kebijakan sosial.
Kebijakan sosial mempengaruhi pengembangan misi suatu perusahaan. Kebijakan sosial
secara langsung mempengaruhi pelanggan, produk, pasar, teknologi, profitabilitas dan citra
perusahaan. Kebijakan sosial mau tidak mau harus ikut diintegrasikan dengan startegi
pengembangan perusahan yang dapat dilihat dari misi perusahaan.
II. TUJUAN JANGKA PANJANG PERUSAHAAN
Tujuan perusahaan pada umumnya ialah untuk memuaskan kebutuhan dari konsumen
dengan nilai-nilai tertentu. Kategori umum untuk tujuan jangka panjang bisnis meliputi :
Profitability (Profitabilitas)
Kemampuan dari suatu perusahaan untuk beroperasi dalam jangka panjang bergantung pada
tingkat laba yang memadai. Perusahaan yang dikelola secara strategis pada umumnya
memiliki tujuan laba, yang dinyatakan dalam bentuk laba persaham.
Employee development (Pengembangan Karyawan)
Karyawan menghargai pendidikan danpelatihan, sebagian karena hal tersebut mengarah pada
kompensasi dan jaminan kerja yang lebih tinggi. Menyajikan peluang semacam itu sering
kali meningkatkan produktivitas dan mengurangi perputaran karyawan. Oleh karena itu para
pembuat keputusan strategis sering kali memasukan tujuan pengembangan karyawan
kedalam rencana jangka panjang.
Productivity (Produktifitas)
Para manager strategis secara terus mencoba meningkatkan produktivitas sistem mereka.
Perusahaan yang dapat memperbaiki hubungan input-output pada umumnya dapat
meningkatkan profitabilitas. Dengan demikian perusahaan-perusahaan hampir selalu
menyatakan suatu tujuan produktivitas. Tujuan produktivita yang umum digunakan adalah
jumlah barang yang diproduksi atau jumlah jasa yang diberikan perunit input.
5. Technology leadership (Teknologi Kepemimpinan)
Perusahan harus memutuskan apakah akan menjadi pemimpin atau hanya jadi pengikut di
pasar. Setiap pendekatan dapat berhasil, tetapi masing-masing membutuhkan postur strategi
yang berbeda. Oleh karena itu banyak perusahaan menyatakan suatu tujuan berkaitan dengan
kepemimpinan teknologi
Employee relations(Relasi Pekerja)
Apakah terikat dengan kontrak serikat pekerja atau tidak perusahaan-perusahaan secara aktif
mencoba untuk menggembangkan hubungan baik dengan karyawan. Bahkan langka-langka
proaktif dalam mengantisipasi kebutuhan dan harapan karyawan merupakan karakteristik
dari para manajer strategis. Para manajer strategis yakin bahwa produktivitas hubungan
dengan loyalitas karyawan dan apresiasi atas perhatian manajer terhadap kesejahteraan
karyawan.
Competitive position (posisi kompetitif)
Salah satu ukuran keberhasilan perusahaan adalah salah satu dominasi relatifnya di pasar.
Perusahaan-perusahaan yang lebih besar pada umumnya menetapkan tujuan dalam hal posisi
konpetitif, sering kali menggunakan penjualan total atau pangsa pasar sebagai ukuran posisi
kompetitifnya.
Responsibilities To society(Tanggung Jawab Untuk Masyarakat)
Para manajer memahami tanggung jawab mereka terhadap pelanggan dan masyarakat secara
umum. Bahkan banyak perusahaan mencoba untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya
melampaui persyaratan pemerintah. Perusahaan-perusahaan tersebut bukan hanya bekerja
untuk mengembangkan reputasi sebagai produsen dari produk dan jasa dengan harga yang
layak, melainkan menjadi warganegara yang bertanggung jawab.
Benefits of Long Term Objective (Manfaat Tujuan Jangka Panjang)
1. Memberi pemahaman thd stakeholder ttg masa depan organisasi.( An understanding
of the stakeholders about the future of the organization.)
2. Dasar pengambilan keputusan yg konsisten kepada manajer (Consistent basis for
decision making to manager)
3. Minimalisir potensi konflik. (Minimize the potential for conflict)
4. Mendorong usaha & pencapaian (Encourage effort and achievement)
5. Desain & organisasi pekerjaan. (Design and organization of work.)
6. Tanpa tujuan jk panjang, harapan perusahaan tidak akan tercapai (Without long-term
objective, the company hopes will not be achieved)
III.ARTI DAN PENTINGNYA BUDAYA ORGANISASI
Manajemen budaya adakala memfokuskan diri pada pengembangan nilai bersama dan
menempatkan komitmen untuk nilai bersama tersebut. Nilai ini berkaitan dengan jenis
perilaku yang dipercaya manajemen sesuai kepentingan organisasi. Nilai inti dari bisnis
mengekspresikan keyakinan tentang apa yang dianggap penting oleh manajemen mengenai
bagaimana fungsi organisasi dan bagaimana orang-orang seharusnya berperilaku. Tujuannya
untuk memastikan bahwa keyakinan ini juga dimiliki dan dilaksanakan karyawan. Strategi
manajemen budaya seharusnya mengalisis perilaku yang sesuai dan kemudian dibawa
kedalam proses, seperti manajemen kinerja, yang akan mendorong pengembangan perilaku
tersebut.
6. Budaya Organisasi
Budaya organisasi adalah sebuah keyakinan, sikap dan nilai yang uumnya dimiliki,
yang timbul dalam organisasi, dikemukankan dengan lebih sederhana, budaya adalah cara
kita melakukan sesuatu disini. Pola nilai, norma, keyakinan, sikap dan asumsi ini mungkin
tidak diungkapkan, tetapi akan membentuk cara orang berperilaku dan melakukan sesuatu.
Nilai mengacu kepada apa yang diyakini merupakan hal penting mengenai cara orang dan
organisasi berperilaku. Norma adalah peraturan tak tertulis mengenai perilaku. Budaya
organisasi merupakan aspek subjektif dari apa yang terjadi di dalam organisasi. Hal ini
mengacu kepada abstraksi, seperti nilai dan norma yang meliputi seluruh atau bagian dari
bisnis. Hal ini mungkin tidak didefinisikan, didiskusikan atau bahkan diperhatikan, namun
budaya dapat memiliki pengaruh penting pada perilaku seseorang.
Iklim Organisasi
Budaya mengacu kepada struktur organisasi yang dalam, berakar dari nilai, keyakinan
dan asumsi yang dimiliki oleh anggota organisasi. Sebaliknya, iklim mengacu kepada aspek
lingungan dari budaya yang secara sadar dipahami oleh organisasi. Rousseau (1998)
menyatakan bahwa iklim adalah persepsi dan bersifat deskriptif. Persepsi adalah sesuatu
sensasi atau realisasi yang dialami oleh seseorang. Deskripsi adalah apa yang dilaporkan
orang mengenai sensasi ini. Sekumpulan persepsi secara relatif bersifat konstan yang dimiliki
anggota organisasi. Mereka mebedakan antara situasi aktual (yakni budaya) dan persepsi dari
itu (iklim).
Kegunaan Budaya
Budaya menampilkan “perekat sosial” dan menghasilkan “perasaan kekamian”,
sehingga meniadakan proses diferensiasi yang merupakan bagian dari kehidupan organisasi
yang tidak dapat dihindari. Budaya organisasi menawarkan suatu sistem bersama mengenai
arti, dimana menjadi dasar untuk komunikasi dan pemahaman bersama. Jika fungsi ini tidak
direalisasikan dalam suatu cara yang layak, budaya mungkin secara signifikan mengurangi
efisiensi organisasi.
Budaya Kerja Sumber Daya Manusia
Budaya kerja sumber daya manusia merupakan sikap hidup (budi + daya = budaya)
serta cara hidup manusia yang didasari pandangan hidup yang bertumpu pada nilai perilaku
terpuji yang berlaku umum dan telah menjadi sifat, kebiasaan serta kekuatan pendorong yang
memberikan daya positif pada manusia untuk senantiasa berhasil dalam bekerja. Itu berlaku
dalam kehidupan sehari-hari manusia, juga dalam kelompok dalam masyarakat dan
kedinasaan. Kesemuanya terkait, bahkan harus memenuhi nilai etis atau etika (ajaran
perilaku terpuji), yaitu suatu kumpulan prinsip
Atau pandangan tentang tindakan dan tingkah laku dari kegiatan manusia untuk berbuat baik
dan bijak, menghindari hal tercela. Budaya kerja merupakan realisasi nilai yang perlu
dimiliki setiap manusia untuk senantiasa bekerja keras, berhasil dan terpuji.
7. Budaya kerja sebagai modal sumber daya manusia, perlu dimanfaatkan sebagai
pedoman dalam penilaian, baik sebagai kriteria dalam perumusan kebijakan dan pengambilan
keputusan sebagai kewajiban dalam manajemen sumber daya manusia, maupun sebagai sikap
membawakan diri dalam keseluruhan dimensi kegiatan pelayanan.
Secara implisit dicerminkan adanya korelasi antara kekuatan pendorong kerja atau
motivasi dan perilaku yang menghasilkan wujud kerja manusia untuk selalu bekerja secara
efektif dan efisien. Setiap orang dalam organisasi selayaknya memahami bahwa bekerja
bukanlah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pemenuhan kebutuhan akan
pangan, papan, sandang, keamanan dan keselamatan, kebutuhan diakui dalam kelompok,
harga diri dan aktualisasi diri, melainkan lebih dari itu, yakni kesadaran bekerja dengan etos
memenuhi prinsip etika dari semangat kerja tinggi untuk tercapainya tujuan dan sasaran
organisasi.
IV.GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Pengertian Good Corporate Governance Corporate Governance adalah rangkaian proses
terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan
usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta
kontinuitas usaha. Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian Corporate Governance
yang dikeluarkan beberapa pihak baik dalam perspektif yang sempit (shareholder) dan
perspektif yang luas (stakeholders, namun pada umumnya menuju suatu maksud dan
pengertian yang sama.
Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dalam Hery (2010)
mendefinisikan Corporate Governance sebagai berikut : “Seperangkat peraturan yang
mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak
kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal
lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu
sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan Corporate Governance ialah untuk
menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders)”.
Corporate Governance menurut Sutedi (2011:1) adalah : “Suatu proses dan struktur yang
digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris?dewan
Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan
guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan
kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai
etika”.
Pengertian Corporate Governance menurut Turnbull Report di Inggris (April 1999) dalam
Effendi (2009) sebagai berikut : “Corporate governance is a company’s system of internal
control, which has as its principal aim the management of risks that are significant to the
fulfilment of its business objectivities, with a view to safeguarding the company’s assets and
anchancing over time the value of the shareholders investment”
Berdasarkan pengertian di atas, Corporate Governance didefinisikan sebagai suatu sistem
pengandalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang
signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan
meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Dengan kata lain
Corporate Governance mengacu pada metode dimana suatu organisasi diatur, di.kelola,
diarahkan, atau dikendalikan dan tujuan-tujuannya tercapai.
8. Pasal 1 Surat KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tgl 31 Juli 2002 tentang
penerapan GCG pada BUMN yang dalam Effendi (2009), menyatakan : “Corporate
Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk
meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai
pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan
stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”.
Berdasarkan definisi-definisi di atas, GCG secara singkat dapat diartikan sebagai
seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai
tambah (value added) bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena GCG
dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan dan
profesional. Penerapan GCG di perusahaan akan menarik minat para investor, baik domestik
maupun asing. Hal ini sangat penting bagi perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya,
seperti melakukan investasi baru.
Prinsip-prinsip Good Corporate Governance
Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Berbagai aturan main dan sistem yang mengatur
keseimbangan dalam pengelolaan perusahaan perlu dituangkan dalam bentuk prinsip-prinsip
yang harus dipatuhi untuk menuju tata kelola perusahaan yang baik. Menurut Sutedi (2011),
ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam Corporate Governance, yaitu :
1. Transparancy (Keterbukaan) Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat
waktu kepada stakeholders harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan
transparan. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam
kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari
investasinya. Kurangnya pernyataan keuangan yang menyeluruh menyulitkan pihak
luar untuk menentukan apakah perusahaan tersebut memiliki uang yang menumpuk
dalam tingkat yang mengkhawatirkan. Kurangnya informasi akan membatasi
kemampuan investor untuk memperkirakan nilai dan risiko serta pertambahan dari
perubahan modal (volatility of capital).
2. Accountability (Dapat Dipertanggungjawabkan) Akuntabilitas adalah kejelasan
fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga
pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Pengelolaan perusahaan harus
didasarkan pada pembagian kekuasaan diantara manajer perusahaan, yang
bertanggung jawab pada pengoperasian setiap harinya, dan pemegang sahamnya yang
diwakili oleh dewan direksi. Dewan direksi diharapkan untuk menetapkan kesalahan
(oversight) dan pengawasan.
3. Fairness (Kesetaraan) Secara sederhana kesetaraan didefinisikan sebagai perlakuan
yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholder. Dalam pengelolaan
perusahaan perlu ditekankan pada kesetaraan, terutama untuk pemegang saham
minoritas. Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem
dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya.
4. Sustainability (Kelangsungan) Kelangsungan adalah bagaimana perusahaan dapat
terus beroperasi dan menghasilkan keuntungan. Ketika perusahaan negara
(corporation) exist dan menghasilkan keuntungan dalam jangka mereka juga harus
menemukan cara untuk memuaskan pegawai dan komunitasnya agar tetap bisa
bertahan dan berhasil. Mereka harus tanggap terhadap lingkungan, memperhatikan
9. hukum, memperlakukan pekerja secara adil, dan menjadi karyawan yang baik.
Dengan demikian, akan menghasilkan keuntungan yang lama bagi stakeholder-nya.
Sedangkan menurut KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus
2002 pada pasal 3 yang dikutip dari Hery (2010), prinsip-prinsip Good Corporate
Governance, yaitu :
1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan
dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai
perusahaan;
2. Kemandirian, yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa
benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
3. Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi
sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
4. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang
sehat;
5. Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders
yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari good corporate governance yaitu:
1. Transparency (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses
pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil
dan relevan mengenai perusahaan.
2. Accountability (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan
pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana
secara efektif.
3. Responsibility (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam
pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan
perundangan yang berlaku.
4. Independency (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara
profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen
yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan
prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Fairness (kesetaraan da kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam
memenuhi hakhak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan
perundangan yang berlaku. Esensi dari corporate governance adalah peningkatan
kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya
akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan
kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.
10. V. TEORI KEAGENAN (AGENCY THEORY)
Teori keagenan merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang
dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan,
sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja
antara pihak yang memberi wewenang yaitu investor dengan pihak yang menerima
wewenang (agensi) yaitu manajer.
Pemisahan pemilik dan manajemen di dalam literatur akuntansi disebut dengan Agency
Theory (teori keagenan). Teori ini merupakan salah satu teori yang muncul dalam
perkembangan riset akuntansi yang merupakan modifikasi dari perkembangan model
akuntansi keuangan dengan menambahkan aspek perilaku manusia dalam model ekonomi.
Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara pemegang saham/pemilik dan
manajemen/manajer. Menurut teori ini hubungan antara pemilik dan manajer pada
hakekatnya sukar tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan.
Dalam teori keagenan (agency theory), hubungan agensi muncul ketika satu orang atau
lebih (principal) memperkerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan
kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut.
Hubungan antara principal dan agent dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan
informasi (asymmetrical information) karena agent berada pada posisi yang memiliki
informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan principal. Dengan
asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri,
maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong agent untuk
menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui principal. Dalam kondisi yang
asimetri tersebut, agent dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam
laporan keuangan dengan cara melakukan manajemen laba.
Salah satu cara yang di gunakan untuk memonitor masalah kontrak dan membatasi
perilaku opportunistic manajemen adalah corporate governance. Prinsip-prinsip pokok
corporate governance yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya praktik good corporate
governance adalah; transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), keadilan
(fairness), dan responsibilitas (responsibility). Corporate governance diarahkan untuk
mengurangi asimetri informasi antara principal dan agent yang pada akhirnya diharapkan
dapat meminimalkan tindakan manajemen laba. Kemudian, masalah keagenan juga akan
timbul jika pihak manajemen atau agen perusahaan tidak atau kurang memiliki saham biasa
perusahaan tersebut. Karena dengan keadaan ini menjadikan pihak manajemen tidak lagi
berupaya untuk memaksimumkan keuntungan perusahaan dan mereka berusaha untuk
mengambil keuntungan dari beban yang ditanggung oleh pemegang saham. Cara yang
dilakukan pihak manajemen adalah dalam bentuk peningkatan kekayaan dan juga dalam
11. bentuk kesenangan dan fasilitas perusahaan. Dijelaskan dalam Jensen dan Meckling (1976),
Jensen (1986), Weston dan Brigham (1994), bahwa masalah keagenan dapat terjadi dalam 2
bentuk hubungan, yaitu; (1)antara pemegang saham dan manajer, dan (2)antara pemegang
saham dan kreditor.
Jika suatu perusahaan berbentuk perusahaan perorangan yang dikelola sendiri oleh
pemiliknya, maka dapat diasumsikan bahwa manajer–pemilik tersebut akan mengambil
setiap tindakan yang mungkin, untuk memperbaiki kesejahteraannya, terutama diukur dalam
bentuk peningkatan kekayaan perorangan dan juga dalam bentuk kesenangan dan fasilitas
eksekutif. Tetapi, jika manajer mempunyai porsi sebagai pemilik dan mereka mengurangi
hak kepemilikannya dengan membentuk perseroan dan menjual sebagian saham perusahaan
kepada pihak luar, maka pertentangan kepentingan bisa segera timbul. Keadaan ini
menjadikan manajer mungkin saja tidak sedemikian gigih lagi untuk memaksimumkan
kekayaan pemegang saham karena jatahnya atas kekayaan tersebut telah berkurang sesuai
dengan pengurangan kepemilikan mereka. Atau mungkin saja manajer menetapkan gaji yang
besar bagi dirinya atau menambah fasilitas eksekutif, karena sebagian di antaranya akan
menjadi beban pemegang saham lainnya.
Konflik antara pemegang saham dengan kreditur Kreditur menerima uang dalam jumlah
tetap dari perusahaan (bunga hutang),sedangkan pendapatan pemegang saham bergantung
pada besaran laba perusahaan.Dalam situasi ini, kreditur lebih memperhatikan kemampuan
perusahaan untuk membayar kembali utangnya, dan pemegang saham lebih
memperhatikankemampuan perusahaan untuk memperoleh kembalian yang besar adalah
melakukaninvestasi pada proyek ± proyek yang berisiko. Apabila pelaksanaan proyek
yang berisiko itu berhasil maka kreditur tidak dapat menikmati keberhasilan tersebut,
tetapiapabila proyek mengalami kegagalan, kreditur mungkin akan menderita kerugianakibat
dari ketidakmampuan pemegang saham untuk memenuhi kewajibannya.Untuk
mengantisipasi kemungkinan rugi, maka kreditur melakukan pembatasan penggunaan hutang
oleh manajer.
Salah satu pembatasan adalah membatasi jumlah penggunaan hutang untuk investasi
dalam proyek baru.Konflik antara pemegang saham dengan pihak manajemenWalaupun telah
dilakukan kontrak kerja yang sah antara pihak principal dan agent,namun di sisi lain pihak
agent memiliki pengetahuan yang lebih banyak mengenai perusahaan( full information)
dibandingkan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh pihak principal. Pengetahuan yang
lebih banyak dimiliki oleh pihak agentdibandingkan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh
pihak principal ini membuatterbentuknya suatu asimetri information atau asymetric
information