Dokumen tersebut membahas struktur organisasi BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari tiga tingkatan yaitu top level management, middle level management, dan low level management. Dokumen juga membahas perbedaan fungsi eksekutif dan direktur pada perusahaan skala besar dan kecil.

1. Nama Mahasiswa : Muh. Agus Priyetno
NIM : 55117110052
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali, Pre-MSc, MM, CM
FORUM
Top level management :
Direktur utama : Agus Susanto
Tugas : Mengatur direktorat yang ada dibawahnya seperti direktorat pelayanan, pengembangan
investasi, perluasan kepersetaan dan HAL, Umum dan SDM, Keuangan, serta Renstra dan TI.
Bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas.
Middle level management :

2. a. Direktur Pelayanan : Khrisna Syarif
Tugas : Mengatur Divisi Pengembangan Jaminan dan Divisi Pelayanan Pengaduan,
Bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Utama.
b. Direktur Pengembangan Investasi : Amran Nasution
Tugas : Mengatur divisi Analisa Portofolio, divisi Pasar uang pasar modal, dan divisi
investasi langsung, Bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Utama.
c. Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga : E. Ilyas Lubis
Tugas : Mengatur Divisi perluasan kepesertaan, divisi pengelolaan kepesertaan, divisi
hubungan antar lembaga dan warsik, Bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Utama.
d. Direktur Umum dan SDM : Naufal Mahfudz
Tugas : Mengatur Divisi human capital, learning office, divisi pengadaan, Divisi
Pengelolaan aset dan layanan umum, Bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Utama.
e. Direktur Keuangan : Evi Afianti
Tugas : Mengatur Divisi keuangan, divisi akuntansi, divisi manajemen risiko, Bertanggung
jawab langsung kepada Direktorat Utama.
f. Direktur Perencanaan Strategis dan TI : Sumarjono
Tugas : Mengatur Divisi Perencanaan Strategis, divisi Pengembangan TI, divisi
Operasional TI, divisi Aktuaria,Bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Utama.
Low level management :
a. Kepala Divisi Sekretaris Badan : Hidayatullah Putra
Tugas : Urusan tata kelola, Urusan sekretariat dewan pengawas, Urusan sekretariat badan,
Urusan sekretariat pimpinan badan.
b. Kepala divisi kepatuhan dan hukum : Achmad Hafiz
Tugas : Urusan hukum badan, Urusan bantuan hukum, Urusan kepatuhan internal.
c. Kepala Divisi Komunikasi : Irvansyah Utoh Banja
Tugas : Urusan tanggung jawab sosial lingkungan, Urusan komunikasi internal, Urusan
komunikasi eksternal.
d. Kepala Satuan Pengawas Internal : Salkoni
Tugas : Urusan perencanaan audit, Urusan operasional audit, Urusan tata kelola dan audit
khusus, senior auditor.
e. Chief of Change Management Office : Ahmad Sulintang
Tugas : Program inisiator ownership, program monitor controlling, program project review.
f. Kepala Divisi Pengembangan Jaminan : Filemon Alilu Yakobus
Tugas : Urusan pengembangan dan pengendalian program JHT-JP, Urusan pengembangan
dan pengendalian program JKK-KM, Analis pengembangan jaminan

3. g. Kepala Divisi Pelayanan Pengaduan : Yasarudin
Tugas : Urusan perencanaan dan pengembangan pelayanan, Urusan operasional pelayanan,
Urusan pengaduan dan pelayanan elektronik.
h. Kepala Divisi Analisa Portofolio : Purwaning Isdiani
Tugas : Urusan analisa pasar uang, Urusan analisa pasar utang dan reksadana, urusan
analisa pasar saham, urusan analisa investasi langsung.
i. Kepala Divisi Pasar Uang dan Pasar Modal : Nugroho Agung Tristanto
Tugas : Urusan pasar uang, Urusan pasar utang dan reksadana, Urusan pasar saham.
j. Kepala Divisi Investasi Langsung : Dodo Suharto
Tugas : Urusan investasi properti, Urusan penyertaan, Urusan pengelolaan aset dalam
pengawasan khusus.
k. Kepala Divisi Perluasan Kepesertaan : Cotta Sembiring
Tugas : Urusan analisa strategi dan komunikasi kepesertaan, Urusan perluasan peserta
penerima upah, Urusan perluasan peserta bukan penerima upah dan jasa kontruksi.
l. Kepala Divisi Pengelolaan Kepesertaan : Zainudin
Tugas : Urusan tatakelola kepesertaan, Urusan akun kepesertaan, Urusan pemanfaatan dan
dukungan data kepesertaan.
m. Kepala Divisi Hubungan Antar Lembaga dan Warsik : I Nyoman Maestra
Tugas : Urusan Hubungan antar lembaga, Urusan kemitraan, Urusan pengawasan dan
pemeriksaan kepesertaan.
n. Kepala Divisi Human Capital : Eko Nugrianto
Tugas : Urusan perencanaa dan karir, Urusan kinerja dan budaya organisasi, Urusan
remunerasi dan administrasi, Urusan hubungan industrial, Analis Human Capital.
o. Chief of Learning Office : Abdur Rahman Irsyadi
Tugas : Urusan asesmen dan desain learning, Urusan pelaksana operasional dan
pengukuran dampak learning, Urusan fasilitas dan teknologi learning, Urusan kemitraan dan
penelitian bisnis, Learning expert.
p. Kepala Divisi Pengadaan : Yogi Dharmawanto
Tugas : Urusan perencanaan dan pengendalian pengadaan, Urusan pelaksanaan pengadaan,
Urusan Pengelolaan kontrak dan vendor.
q. Kepala Divisi Pengelolaan Aset dan Layanan Umum : Marsaid
Tugas : Urusan perencanaan dan pengendalian aset, Urusan layanan umum.

4. r. Kepala Divisi Keuangan : M Desto Bagus Wuragil
Tugas : Urusan perpajakan, Urusan manajemen kas dan bank, Urusan settlement/custody,
Urusan anggaran dan analisa keuangan.
s. Kepala Divisi Akuntansi : Henky Rhosidien
Tugas : Urusan pengembangan dan analisa akuntansi, Urusan akuntansi program JKK &
JKM, Urusan akuntansi program JHT & JP, Urusan akuntansi BPJS.
t. Kepala Divisi Manajemen Risiko : Rizani Usman
Tugas : Urusan kebijakan manajemen risiko, Urusan analisa risiko keuangan dan investasi,
Urusan analisa risiko operasional dan penunjang non program.
u. Kepala Divisi Perencanaan Strategis : Romie Erfianto
Tugas : Urusan perencanaan badan, Urusan pengelolaan sistem manajemen, Urusan
knowledge management dan kemitraan strategis jaminan sosial, analis perencanaan strategis.
v. Kepala Divisi Pengembangan TI : Diddi Siswadi
Tugas : Urusan perencanaan dan manajemen kualitas, Urusan sistem aplikasi kepesertaan
dan pelayanan, Urusan sistem aplikasi support dan management information system.
w. Kepala Divisi Operasional TI : Nasipiyanto
Tugas : Urusan Infrastruktur dan keamana TI, Urusan operasional DC/DRC, Urusan user
services dan manajemen kualitas.
x. Kepala Divisi Aktuaria : Pramudya Iriawan Buntoro
Tugas : Urusan pengkajian aktuaria, Urusan valuasi aktuaria.
y. Kepala Kantor Wilayah , Kantor Cabang dan Kantor Cabang Perintis
Tugas : Mengatur pegawainya dan bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.
Struktur organisasi matriks digunakan untuk memudahkan pengembangan pelaksanaan
beragam program atau proyek. Setiap departemen dikepalai oleh vice precident yang
mempunyai tanggung jawab fungsional bagi seluruh proyek. Sedangkan setiap manajer proyek
mempunyai project responsibility untuk penyelesaian dan implementasi strategi.
Organisasi matrik akan menghasilkan wewenang ganda dimana wewenang horizontal
diterima manajer proyek sedangkan wewenang fungsionalnya yaitu sesuai dengan keahliannya
dan tetap akan melekat sampai proyek selesai, karena memang terlihat dalam struktur formalnya.
Akibatnya anggota organisasi matrik mempunyai dua wewenang, yang berarti dalam
melaksanakan kegiatannya para anggota harus melaporkannya kepada dua atasan. Untuk
mengatasi masalah yang timbul, biasanya manajer proyek diberi jaminan untuk melaksanakan
wewenangnya dalam memberikan perintah dimana manajer proyek tersebut akan langsung
melapor pada manajer puncak
Kebaikan organisasi ini terletak pada fleksibilitas dan kemampuannya dalam memperhatikan
masalah-masalah yang khusus maupun persoalan teknis yang unik, organisasi ini juga tidak
mengganggu struktur organisasi yang ada. Sedangkan kelemahannya yaitu apabila manajer
proyek tidak bisa mengkoordinir dari berbagai bagian yang berbeda tersebut, maka dapat

5. menghadapi kesulitan dalam mengembangkan tim yang solid. Kelebihan dan kekurangan
organisasi matriks akan diiuraikan sebagai berikut.
Kelebihan struktur organisasi matriks antara lain:
 Sesuai untuk beban kerja yang fluktuatif
 Tujuan proyek menjadi lebih jelas
 Memungkinkan untuk merespon pada beberapa sektor lingkungan secara serentak
 Banyak jalur untuk melakukan komunikasi
 Pekerjaan dapat dipahami secara lebih jelas
Adapun kekurangan struktur organisasi matriks antara lain:
 Strukturnya sangat rumit
 Biaya relatif tinggi
 Memungkinkan timbulnya dualisme kepemimpinan
 Relatif sulit karena terdapat kepentingan ganda sehingga memerlukan koordinasi kuat.
Rekomendasi
"Sejauh ini BPJS Ketenagakerjaan menggunakan struktur matrix dengan baik, adapun untuk
mencapai efisiensi dan efektivitas dalam perusahaan tersebut dilakukan dengan menjalankan
fungsi dan tanggaungjawab masing-masing jabatan sesuai dengan struktur dan tujuan
perusahaan dengan menjunjung tinggi etika dan GCG BPJS Ketenagakerjaan".
Daftar Pustaka
www.bpjsketenagakerjaan.go.id
http://mltofficial.blogspot.co.id/2017/04/struktur-organisasi-bpjs.html Senin, 24 April 2017
http://puntorini.blogspot.co.id/2012/11/struktur-organisasi-matriks.html

6. QUIZ
FUNGSI PARA EXECUTIVE DAN DIRECTOR PADA PERUSAHAAN SKALA KECIL
DAN MULTINASIONAL
Perusahaan multinasional atau PMN adalah perusahaan yang berusaha di banyak negara,
perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor, pabrik atau
kantor cabang di banyak negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka
mengkoordinasi manajemen global. Perusahaan multinasional yang sangat besar memiliki dana
yang melewati dana banyak negara. Mereka dapat memiliki pengaruh kuat dalam politik global,
karena pengaruh ekonomi mereka yang sangat besar bagai para politisi, dan juga sumber
finansial yang sangat berkecukupan untuk relasi masyarakat dan melobi politik.
Karena jangkauan internasional dan mobilitas PMN, wilayah dalam negara, dan negara
sendiri, harus berkompetisi agar perusahaan ini dapat menempatkan fasilitas mereka (dengan
begitu juga pajak pendapatan, lapangan kerja, dan aktivitas eknomi lainnya) di wilayah tersebut.
Untuk dapat berkompetisi, negara-negara dan distrik politik regional seringkali menawarkan
insentif kepada PMN, seperti potongan pajak, bantuan pemerintah atau infrastruktur yang lebih
baik atau standar pekerja dan lingkungan yang memadai.
PMN seringkali memanfaatkan subkontraktor untuk memproduksi barang tertentu yang
mereka butuhkan.Perusahaan multinasional pertama muncul pada 1602 yaitu Perusahaan Hindia
Timur Belanda yang merupakan saingan berat dari Perusahaan Hindia Timur Britania.
Fungsi dari Executive dan Director, contoh pada Perusahaan Multi Nasional Jepang, adalah
Executive merupakan manajer tingkat atas yang berpengaruh kuat pada kegiatan dan arah
organisasi. Eksekutif diyakini menekankan fungsi perencanaan, juga peran disturbance handler
dan entrepreneur. Biasanya, pada Perusahaan multi nasional menciptakan suatu Sistem yaitu
Sistem Informasi Eksekutif (executive information sistem), atau EIS, dimana suatu sistem yang
menyediakan informasi bagi eksekutif mengenai kinerja keseluruhan perusahaan.Informasi dapat
diambil dengan mudah dan dalam berbagai tingkat rincian.
Director pada Perusahaan Multinasional seseorang yang ditunjuk untuk memimpin suatu PT
(Perseroan Terbatas), di dalam Perusahaan Multinasional yang menjadi direktur biasanya
ditunjuk oleh para komisaris / investor untuk dapat menjalankan usahanya. Fungsi-fungsi pada
Direktur, antara lain :
1. Memimpin Perusahaan dengan menerbitkan kebijakan Perusahaan
2. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan Manajer yang dipercayai
3. Menyetujui anggaran tahunan Perusahaan
4. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja pada Perusahaan
Perbedaan fungsi dari executive dan director pada Perusahaan skala kecil/regional ,
Pengertian Usaha Kecil dan Menengah
Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha
kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan

7. bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99
tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil
dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi
untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”
Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut: 1. Memiliki kekayaan
bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-
(Satu Miliar Rupiah) 3. Milik Warga Negara Indonesia 4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak
perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung
maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar 5. Berbentuk usaha orang
perorangan , badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum,
termasuk koperasi.
Usaha Kecil
Beberapa Karakteristik Usaha Kecil adalah:
· Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah;
Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah;
· Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan
perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca
usaha; Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;
Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha; Sebagian
sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal; Sebagian besar belum dapat membuat
manajemen usaha dengan baik seperti business planning.
Contoh Contoh Usaha Kecil
Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja; Pedagang dipasar
grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya; Pengrajin industri makanan dan minuman,
industri meubelair, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan
industri kerajinan tangan; Peternakan ayam, itik dan perikanan; Koperasi berskala kecil.
Usaha menengah
Ciri-ciri usaha menengah
· Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur
bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan,
bagian pemasaran dan bagian produksi; Telah melakukan manajemen keuangan dengan
menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan
penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan;
· Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek,
pemeliharaan kesehatan dll; Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin
tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll; Sudah akses
kepada sumber-sumber pendanaan perbankan; Pada umumnya telah memiliki sumber daya
manusia yang terlatih dan terdidik.
Contoh usaha menengah
Jenis atau macam usaha menengah hampir menggarap komoditi dari hampir seluruh sektor
mungkin hampir secara merata, yaitu: Usaha pertanian, perternakan, perkebunan, kehutanan
skala menengah; Usaha perdagangan (grosir) termasuk expor dan impor; Usaha jasa EMKL
(Ekspedisi Muatan Kapal Laut), garment dan jasa transportasi taxi dan bus antar proponsi; Usaha

8. industri makanan dan minuman, elektronik dan logam; Usaha pertambangan batu gunung untuk
kontruksi dan marmer buatan. Peluang usaha kecil menengah selalu saja mendapat porsi besar
dalam republik ini.
Fungsi dari executive antara lain :
1. Mengelola SDM, dimana seorang pebisnis dapat menyelesaikan segala sesuatu melalui
orang lain atau bagaimana mempengaruhi orang lain ( SDM ) agar dapat melaksanakan
apa yang diperintahkan,
2. Membuat keputusan tentang sumber daya dan operasi, bagaimana mengelola sumber
daya-sumber daya ekonomi dan mengelolanya menjadi lebih baik, dan pertimbangan
dengan kebijakan eksternal seperti aturan-aturan dari Pemerintah,
3. Mengelola keuangan dan pelaporannya, dimana setiap aktifitas pemasukan atau
pengeluaran, serta harta serta hutang dan modal, dibuat pelaporannya agar semuanya
dapat termonitor dengan baik, sehingga dapat di ketahui kerugian atau keuntungan suatu
bisnis,
4. Pengelolaan penjualan dan pemasaran,dimana kita ketahui penjualan dan pemasaran
produk merupakan urat nadi dalam perusahaan atau bisnis. Tanpa kesuksesan penjualan
atau pemasaran, maka perusahaan tidak akan dapat mencapai tujuannya, yaitu laba, dan
5. Mengarahkan bisnis ke depan, melakukan perencanaan strategis yang merupakan
piranti utama untuk pengelolaan aspek-aspek jangka panjang dalam bisnis dan cara
peningkatan produktifitas, perbaikan kualitas serta pengelolaan informasi.