1. BAB I
PENDAHULUAN
I.
Latar Belakang Masalah
Seperti yang kita ketahui,semua Negara pasti mempunyai peraturan-peraturan dan
hukum,dan begitu juga dengan Negara Indonesia.Negara Indonesia adalah Negara
hukum, yang mempunyai peraturan-peraturan hukum, yang sifatnya memaksa seluruh
masyarakat atau rakyat Indonesia harus patuh terhadap peraturan-peraturan atau
kebijakan-kebijakan hukum di Indonesia bahkan juga memaksa orang asing yang
berada di wilayah Indonesia untuk patuh terhadap hukum yang ada di Negara
indonesia.dan Negara pun membentuk badan penegak hukum guna mempermudah
dalam mewujudkan Negara yang adil dan makmur. Tetapi tidak dapat dipungkiri di
Negara kita masih banyak kesalahan dalam menegakan hukum di Negara kita. Dan
masih banyak juga ketidak adilan dalam melaksanakan hukum yang berlaku.tetapi itu
bukanlah salah dalam perumusan hukum,melainkan salah satu keteledoran badan-badan
pelaksa hukum di Indonesia.
Akibat dari keteledoran tersebut banyak sekali pelangaran-pelangaran hukum,dan
pelangar-pelangar hukum yang seharusnya di adili dan dikenakan sanksi yang
seharusnya, malah dibiarkan begitu saja dan hal ini sangat berdampak buruk bagi masa
depan negara ini.
Oleh karena itu kita akan membahas apa bagaimana penegakan hukum di Indonesia
dan bagaimana upaya-upaya penegakan hukum di negara kita ini. untuk memulihkan
atau membentuk negara yang memiliki hukum yang tegas dan sesuai dengan undangundang yang berlaku.
II. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah-masalah berikut,
1. Apa pengertian penegakan hukum ?
2. Siapa saja aparat penegak hukum di negeri ini ?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ?
4. Apa saja masalah-masalah penegakan hukum yang terjadi di Indonesia ?
III. Tujuan
Dari rumusan di atas, ada beberapa tujuan rumusan masalah sebagai berikut,
1

2. 1. Mahasiswa dapat mengetahui pengertian penegakan hukum
2. Mahasiswa dapat mengetahui aparat penegak hukum di Indonesia
3. Mahasiswa dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan
hukum di Indonesia
4. Mahasiswa dapat mengetahui masalah-masalah penegakan hukum yang
terjadi di Indonesia
2

3. BAB II
PEMBAHASAN
1. Pengertian Penegakan Hukum
“Negara Indonesia adalah Negara hukum”, dalam UUD 1945 pasal 1
ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan UUD 1945 mengenai sistem
pemerintahan Negara disebutkan bahwa ”Negara Indonesia berdasarkan
atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka
(Machtsstaat)”. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut
memberikan gambaran hokum menjadi landasan kehidupan masyarakat.
Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah
supremasi hokum bukan supremasi kekuasaan.
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya
atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman
perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.
Dalam menegakkan hukum, ada tiga hal yang harus diperhatikan,
yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Oleh karena itu
Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu
usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan
kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah
yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.
Penegakan hukum harus berguna dan bermanfaat bagi masyarakat,
karena hukum diciptakan semata-mata untuk kepetingan masyarakat.
Sehingga dengan adanya penegakan hukum diharapkan masyarakat dapat
hidup aman, damai, adil, dan sejahtera.Penegakan hukum merupakan
suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan
kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.
Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan
ide-ide.Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya
atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman
pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam
3

4. kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dibedakan
menjadi dua, yaitu:
a. Ditinjau dari sudut subyeknya:
1) Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua
subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang
menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak
melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan
hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan
aturan hukum.
2) Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai
upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan
memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana
seharusnya.
b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:
1) Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai
keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun
nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.
2) Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut
penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.
2. Aparat Penegak Hukum
Hukum dapat tercipta bila masyarakat sadar akan hukum tanpa membuat
kerugian pada orang lain. Penegakkan Hukum di Indonesia tidak terlepas dari
peran para aparat penegak hukum. Menurut Pasal 1 Bab 1 Undang-undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud aparat penehak hukum oleh
undang-undang ini adalah sebagai berikut:
a. Penyelidik ialah pejabat polisi negara Repulik Indonesia atau pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh
undang-undang untuk melakukan penyelidikkan.
b. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk
bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan
yang telah memperoleh hukum tetap.
4

5. c. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang
ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim.
d. Hakim yaitu pejabat peradilan Negara yang diberi kewenangan oleh
undang-undang untuk mengadili.
e. Penasehat hukum ialah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan
oleh undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.
Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak
hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur
penegak hukum yang teribat dalam proses tegaknya hukum, dimulai dari saksi,
polisi, penasehat hkum, jaksa, hakim dan petugas sipil pemasyarakatan.Dalam
proses bekerjanya aparatur penegak hukum, terdapat tiga elemen penting yang
mempengaruhi, yaitu:
a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana prasarana
pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya termasuk mengenai
kesejahteraan aparatnya.
c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun
yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum
materiilnya maupun hukum acaranya.
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan
hukum sebagai berikut:
a. Faktor hukumnya sendiri
Semakin
baik
suatu
peraturan
hukum
akan
semakin
baik
memungkinkan penegakannya. Sebaliknya, semakin tidak baik suatu
peraturan hukum akan semakin sukarlah menegakkannya. Secara umum,
peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara
yuridis, sosiologis dan filosofis.
1) Secara Yuridis:
Setiap peraturan hukum yang berlaku haruslah bersumber pada
peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berarti bahwa setiap
peraturan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan
peraturan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Misalnya, Undang5

6. Undang di Indonesia dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat.
2) Secara Sosiologis:
Bilamana peraturan hukum tersebut diakui atau diterima oleh
masyarakat
diberlakukan
kepada
siapa
menurut
peraturan
hukum
tersebut
“Anerkennungstheorie”,
ditujukan/
“The
recognition
Theory”). Teori ini bertolak belakang dengan “Machttheorie”, Power
Theory”) yang menyatakan, bahwa peraturan hukum mempunyai
kelakuan sosiologis, apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa,
diterima ataupun tidak oleh warga masyarkat.
3) Secara Filosofis:
Apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum
(rechtsidde) sebagai nilai positif yang tertinggi. Dalam negara Indonesia,
cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi adalah masyarakat
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
b. Faktor Penegak Hukum
Yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum..
Mentalitas penegak hukum merupakan titik sentral daripada proses
penegakan hukum. Hal ini disebabkan, oleh karena pada masyarakat
Indonesia masih terdapat kecenderungan yang kuat, untuk senantiasa
mengidentifikasikan hukum dengan penegaknya. Apabila penegaknya
bermental baik, maka dengan sendirinya hukum yang diterapkannya juga
baik. Kalau saja penegak hukum tidak disukai, maka secara serta merta
hukum yang diterapkan juga dianggap buruk.
Secara
sosiologi
setiap penegak hukum
kedudukan (status) atau peranan (role).
tersebut
mempunyai
Kedudukan sosial merupakan
posisi tertentu dalam struktur masyarakat yang isinya adalah hak dan
kewajiban.Penegakkan hukum dalam mengambil keputusan diperlukan
penilaian pribadi yang memegang peranan karena:
1) Tidak ada perundingan undang-undang yang sedemikian lengkap,
sehingga dapat mengatur perilaku manusia.
2) Adanya hambatan untuk menyelesaikan perundang-undangan dengan
perkembangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.
6

7. 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan.
4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan khusus.
c. Faktor sarana atau Fasilitas
Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang
berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai,
keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi
maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya.Misalnya, untuk
membuktikan apakah suatu tanda tangan palsu atau tidak, kepolisian di
daerah tidak dapat mengetahui secara pasti, karena tidak mempunyai alat
untuk memeriksanya, sehingga terpaksa dikirim ke Jakarta.
Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa sarana atau fasilitas
sangat menentukan dalam penegak hukum. Tanpa sarana atau fasilitas yang
memadai, penegak hukum tidak akan dapat berjalan lancar, dan penegak
hukum tidak mungkin menjalankan peranan yangg seharusnya.
d. Faktor Masyarakat
Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin
memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah
tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk
melaksanakan penegak hukum yang baik.
Kesadaran
hukum
merupakan
suatu
pandangan,
pengetahuan,
penghayatan dan ketaatan masyarakat akan adanya hukum.Pandangan itu
berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi,
politik, dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu
hukum pun selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum,
yakni:
1) Pengetahuan hukum
2) Pemahaman hukum
3) Sikap terhadap norma-norma
4) Perilaku hukum.
e. Faktor Kebudayaan
7

8. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari
hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi
yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa
yang dianggap buruk (sehinga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia
merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu
berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh
golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan
wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat
mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum
perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.
Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa azas
yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak
yang positif. Azas-azas tersebut antara lain:
1) Undang-undang tidak berlaku surut,
2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi,
3) Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi,
4) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang
yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama,
5) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undangundang yang berlaku terdahulu.
4. Masalah-Masalah Penegakan Hukum yang Terjadi di Indonesia
Penegakkan hukum di Indonesia sudah lama menjadi persoalan serius bagi
masyarakat di Indonesia. Bagaimana tidak, karena persoalan keadilan telah
lama diabaikan bahkan di fakultas-fakultas hukum hanya diajarkan bagaimana
memandang dan menafsirkan peraturan perundang-undangan. Persoalan
keadilan atau yang menyentuh rasa keadilan masyarakat diabaikan dalam
sistem pendidikan hukum di Indonesia.
Hal ini menimbulkan akibat-akibat yang serius dalam kontek penegakkan
hukum. Para hakim yang notabene merupakan produk dari sekolah-sekolah
hukum yang bertebaran di Indonesia tidak lagi mampu menangkap inti dari
semua permasalahan hukum dan hanya melihat dari sisi formalitas hukum.
Sehingga tujuan hukum yang sesungguhnya malah tidak tercapai.
8

9. Sebagai contoh, seluruh mahasiswa hukum atau ahli-ahli hukum
mempunyai pengetahuan dengan baik bahwa kebenaran materil, kebenaran
yang dicapai berdasarkan kesaksian-kesaksian, adalah hal yang ingin dicapai
dalam sistem peradilan pidana. Namun, kebanyakan dari mereka gagal
memahami bahwa tujuan diperolehnya kebenaran materil sesungguhnya hanya
dapat dicapai apabila seluruh proses pidana berjalan dengan di atas rel hukum.
Namun pada kenyataannya proses ini sering diabaikan oleh para hakim ketika
mulai mengadili suatu perkara. Penangkapan yang tidak sah, penahanan yang
sewenang-wenang, dan proses penyitaan yang dilakukan secara melawan
hukum telah menjadi urat nadi dari sistem peradilan pidana. Hal ini terutama
dialami oleh kelompok masyarakat miskin. Itulah kenapa, meski dijamin dalam
UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, prinsip persamaan di
muka hukum gagal dalam pelaksanaannya.
Kebenaran formil, kebenaran yang berdasarkan bukti-bukti surat, adalah
kebenaran yang ingin dicapai dalam proses persidangan perdata. Namun, tujuan
ini tentunya tidak hanya melihat keabsahan dari suatu perjanjian, tetapi juga
harus dilihat bagaimana keabsahan tersebut dicapai dengan kata lain proses
pembuatan perjanjian justru menjadi titik penting dalam merumuskan apa yang
dimaksud dengan kebenaran formil tersebut. Namun, pengadilan ternyata
hanya melihat apakah dari sisi hukum surat-surat tersebut mempunyai kekuatan
berlaku yang sempurna dan tidak melihat bagaimana proses tersebut terjadi.
Persoalan diatas makin kompleks, ketika aparat penegak hukum (hakim,
jaksa, polisi, advokat) juga mudah atau dimudahkan untuk melakukan berbagai
tindakan tercela dan sekaligus juga melawan hukum. Suatu tindakan yang
terkadang dilatarbelakangi salah satunya oleh alasan rendahnya kesejahteraan
dari para aparat penegak hukum tersebut (kecuali mungin advokat). Namun
memberikan gaji yang tinggi juga tidak menjadi jaminan bahwa aparat penegak
hukum tersebut tidak lagi melakukakn tindakan tercela dan melawan hukum,
karena praktek-praktek melawan hukum telah menjadi bagian hidup setidak
merupakan pemandangan yang umum dilihat sejak mereka duduk di bangku
mahasiswa sebuah fakultas hukum.
Persoalannya adalah bagaimana mengatasi ini semua, tentunya harus
dimulai dari pembenahan sistem pendidikan hukum di Indonesia yang harus
9

10. juga diikuti dengan penguatan kode etik profesi dan organisasi profesi bagi
kelompok advokat, pengaturan dan penguatan kode perilaku bagi hakim, jaksa,
dan polisi serta adanya sanksi yang tegas terhadap setiap terjadinya tindakan
tercela, adanya transparansi informasi hukum melalui putusan-putusan
pengadilan yang dapat diakses oleh masyarakat, dan adanya kesejahteraan dan
kondisi kerja yang baik bagi aparat penegak hukum.
Berbicara masalah reformasi hukum, tentu tidak terlepas dari peran
berbagai pihak termasuk aparatur dan institusi yang bergerak di bidang hukum.
Peran yang jelas tidak akan berarti apa-apa tanpa dukungan dan keterlibatan
pihak lain terutama aparatur pemerintah yang bergerak diluar bidang hukum
dan masyarakat secara umum. Peran ini tentu saja tidak hanya terletak pada
bagaimana sistem hukum yang ada bisa dibenahi, tapi juga bagaimana sistem
hukum yang diformulasikan dalam bentuk aturan-aturan hukum baik materiil
maupun formal itu ditegakkan secara konsekuen. Dalam situasi dimana institusi
formal yang bertanggung jawab melakukan reformasi di bidang hukum belum
memberikan perubahan yang berarti, kehadiran state auxiliary agencies seperti
KPK, Komnas HAM, KON dan KHN tentu diharapkan mampu memainkan
peran yang signifikan dalam upaya pembaharuan hukum.
Sistem hukum yang baik harus dimulai dari moral penegak hukum yang
baik. Ada adagium yang melekat dalam proses hukum kita, yaitu kalau
berurusan dengan hukum, ketika kehilangan kambing maka akan kehilangan
sapi. Karena baik polisi, jaksa, hakim, maupun pengacara terlibat dalam suatu
mafia peradilan. Mereka melakukan proses jual beli, berdagang hukum diantara
pelaku hukum tersebut. Itulah tantangan besar bagi masyarakat untuk
memperjuangkan hukum yang bersih, independen, dan bebas dari kepentingan
politik ataupun kepentingan lainnya. Itu agenda yang teramat penting dan
seharusnya dipelopori oleh institusi penegak hukum.
Penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan harus selaras dengan
mentalitas yang bermoral bagi aparat penegak hukum. Hukum sebagai
panglima mewujudkan keadilan menjadi barometer dalam kemajuan bidang
lainnya. Sehingga kemajuan sektor lainnya dapat berjalan dalam koridor
hukum yang baik. Penegakan hukum dalam masyarakat yang pluralis harus
memperkuat tatanan kehidupan sesuai Pancasila, UUD 1945, semangat
10

11. bhinneka tunggal ika, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam
memperkuat
keutuhan
NKRI.
Proses ini harus dikontrol oleh rakyat secara aktif dalam bentuk partisipasi
politik mereka. Martabat manusia tidak boleh dilanggar oleh siapapun termasuk
oleh negara, kepastian ini harus diatur dalam perundang-undangan yang
pembuatannya melibatkan partisipasi rakyat. Kemerdekaan pengadilan dan
hakim dari intervensi siapa pun atau apapun merupakan syarat mutlak suatu
negara yang berdasarkan hukum. Dan partisipasi rakyat dalam pembuatan
perundangan-undangan yang akan dijalankan oleh pengadilan adalah mutlak
sebagai pengejawantahan dari hak menentukan nasib sendiri.
Beberapa contoh masalah penegakan hukum yang terjadi di Indonesia
antara lain :
a. Kasus century yang menyebabkan banyaknya terseret nama-nama petinggi
Negara yang sampai saat ini belum jelas penyelesaiannya.
b. Proyek hambalang dimana kasus ini adalah dugaan tindak pidana korupsi
yang melibatkan banyak pihak terlibat, diantaranya para elite Partai
Demokrat, Anas Urbaningrum; Istri dari Anas Urbaningrum qq komisaris
PT Dutasari Citralaras; Menteri Pemuda dan Olah Raga RI, Andi
Malarangeng; Mahfud Suroso, Direktur PT Dutasari Citralaras; dan lain
sebagainya yang sampai sekarang masih belum terselesaikan.
c. Kasus gayus tambunan yang melakukan tindak pidana korupsi, pencucian
uang dan penggelapan uang saat ini sudah menghilang kasusnya dan tanpa
kabar.
d. Kasus Akil Mochtar yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap
dalam sengketa Pilkada di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah
dan Lebak, Banten sampai saat ini masih belum terselesaikan.
Selain kasus-kasus di atas, masih banyak lagi kasus-kasus yang terjadi di negeri
ini sebagai bukti bahwa penegakan hukum yang terjadi di negeri ini masih
bermasalah dan carut-marut tidak ada habisnya. Baik di kota-kota besar
maupun di wilayah lain di Indonesia.
11

12. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa :
1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya
atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman
perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.
2. Aparat penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi
penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain:
hukumnya sendiri/substansi, Penegak Hukum, Sarana atau Fasilitas,
Masyarakat, Kebudayaan/Culture.
4. Masalah penegakan hukum yang terjadi di negeri ini semakin carutmarut, untuk mewujudkan penegakan hukum yang sesungguhnya
dibutuhkan kesadaran dan perbaikan mutu dari semua pihak yang
terlibat di dalamnya.
B. Saran
Kami menyadari makalah ini masih mempunyai kekurangan dan demi
penyempurnaan makalah ini.maka kami membutuhkan kritik dan saran yang
bersifat positif/membangun dari pembaca.dan semoga makalah ini
bermanfaat untuk pembaca.
12