Kelompok 7 terdiri dari 4 anggota yang membahas tentang pengertian negara hukum, penegakan hukum, dan implementasi penegakan hukum di Indonesia. Dokumen menjelaskan bahwa penegakan hukum di Indonesia cenderung mengutamakan aspek kepastian hukum meskipun idealnya harus mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dokumen juga menyarankan perlunya melibatkan masy

1. Kelompok 7
1. Agustina Andriani
2. Deny Setyawan
3. Muhammad Agus Sasmita
4. Septiani Dwi Wulandari

2. 1. LATAR BELAKANG
Negara indonesia adalah negara hukum yang
menegakkan kebenaran dan keadilan. Hukum adalah
peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan
tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang
dibuat oleh badan – badan resmi yang berwajib. Hukum
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara memiliki kedudukan yang penting.
Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang damai,
aman dan tentram, diperlukan adanya aturan untuk
mengatur kehidupan sosial masyarakat agar sesama
manusia dapat berperilaku dengan baik dan rukun.
Namun, gesekan dan perselisihan antar sesama manusia
tidaklah dapat dihilangkan. Maka, hukum diberlakukan
terhadap siapapun yang melakukan perbuatan melanggar
hukum.

3. Menurut Lawrence M. Friedman menyatakan
bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung
pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata
Hukum dan Budaya Hukum.
 Substansi Hukum adalah bagian substansial yang menentukan
bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga
mencakup hukum yang hidup ,bukan hanya aturan yang ada dalam
kitab undang-undang.
 Struktur Hukum/Pranata Hukum disebut sebagai sistem struktural
yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan
dengan baik.
 Budaya/Kultur Hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan
sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.
Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial
yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau
disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran
hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat
maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah
pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara
sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum
merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

4. Hukum dapat dilihat dari sudut subjek dan objeknya :
 Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat
dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai
upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang luas atau sempit.
Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua
subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang
menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak
melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan
hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan
aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan
hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum
tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum
berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya
hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu
diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.
 Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal
ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam
arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan
yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai
keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit,
penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang
formal dan tertulis saja.

5.  Apa pengertian negara hukum ?
 Bagaimanakah penegakan hukum ditinjau dari
aspek kepastian hukum,keadilan dan kemanfaatan ?
 Bagaimanakah kecenderungan penegakan hukum di
Indonesia dilihat dari tiga aspek tersebut ?
 Apa yang dimaksud Keadilan dalam penegakkan hukum?
 Bagaimana implementasi penegakan hukum di Indonesia?

6. •Untuk mengetahui lebih jelas tentang pengertian
negara hukum.
•Untuk mengetahui lebih jelas tentang penegakkan
hukum dari aspek kepastian hukum,keadilan dan
kemanfaatan.
•Untuk mengetahui lebih jelas tentang kecenderungan
penegakkan hukum di indonesia dilihat dari tiga
aspek tersebut.
•Untuk mengetahui lebih jelas tentang keadilan dalam
penegakkan hukum.
•Untuk mengetahui lebih jelas tentang implementasi
penegakan hukum di Indonesia

7.  Apa pengertian negara hukum ?
Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum
yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan
merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk
warga Negara dan sebagai daripada keadilan itu perlu diajarkan
rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warganegara
yang baik. Maka yang memerintah Negara bukanlah manusia
melainkan “pikiran yang adil”. Penguasa hanyalah pemegang
hukum dan keseimbangan saja.

8. Bagaimanakah penegakan hukum ditinjau dari aspek kepastian
hukum,keadilan dan kemanfaatan ?
Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam
kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu
sistem, dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika
instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-
kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Pelaksanaan hukum itu
dapat berlangsung secara normal, tetapi juga dapat terjadi karena
pelanggaran hukum, oleh karena itu hukum yang sudah dilanggar itu
harus ditegakkan. Menurut Gustav Radbruch terdapat tiga (3) unsur
utama/tujuan dalam penegakan hukum, yaitu
keadilan (Gerechtigkeit), kepastian hukum (Rechtssicherheit) dan
kemanfaatan (Zweckmaβigkeit).

9.  Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya
hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya
tidak dibolehkan menyimpang, Kepastian hukum merupakan perlindungan
yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa
seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan
tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan
adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas
menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.
Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau
penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum
atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi
masyarakat.
 kedudukan keadilan merupakan unsur yang sangat penting dalam penegakan
hukum di Indonesia. Indonesia memiliki kultur masyarakat yang beragam dan
memiliki nilai yang luhur, tentunya sangat mengharapkan keadilan dan
kemanfaatan yang dikedepankan dibandingkan unsur kepastian hukum.
Keadilan merupakan hakekat dari hukum, sehingga penegakan hukum pun
harus mewujudkan hal demikian.

10.  Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak
bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di
Indonesia. Menurut aliran Utilitarianisme, penegakan hukum
mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau
teori tujuan), dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat
pidana, bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau
pengimbalan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi
mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Kemanfaatan
disini diartikan sebagai kebahagiaan (happiness). Hukum yang baik
adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang.

11.  Bagaimanakah kecenderungan penegakan hukum di Indonesia
dilihat dari tiga aspek tersebut ?
Maka, apabila melihat hal yang ideal berdasarkan 3 (tiga)
unsur/tujuan penegakan hukum yang telah dikemukakan di atas,
penegakan hukum di Indonesia terlihat cenderung mengutamakan
kepastian hukum. Harmonisasi antar unsur yang diharapkan dapat
saling mengisi, ternyata sangat sulit diterapkan di Indonesia. Aparat
penegak hukum cenderung berpandangan, hukum adalah
perundang-undangan dan mengutamakan legal formil dalam setiap
menyikapi fenomenal kemasyarakatan.

12.  Apa yang dimaksud Keadilan dalam penegakkan hukum?
Keadilan adalah salah satu nilai kemanusiaan yang asasi.
Memperoleh keadilan adalah hak asasi bagi setiap manusia. Adil
ialah tidak berat sebelah, jujur, tidak berpihak dan sama rata.
Keadilan mengandung unsur kejujuran, kelurusan, keikhlasan yang
tidak berat sebelah.

13.  Bagaimana implementasi penegakan hukum di Indonesia ?
Indonesia adalah Negara hukum,tidak berdasar atas
kekuasaan belaka”.Sekian puluh tahun kemudian konsep itu
diperjelas mealui amandemen keempat dan dimasukan ke dalam
tubuh konstitusi,yaitu tentang”Bentuk dan Kedaulatan”.Dalam pasal
1 ayat 3ditulis “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.
Dari amandamen-amandemen dapat dibuktikan secara
jelas bahwa,UUD Negara Indonesia tidak statis,melainkan memiliki
dinamika.Negara hukum di Indonesia berjalan bersamaan dengan
prinsip demokrasi.ini terbukti dalam UUD ’45 pasal 1 ayat
2bahwa,”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
sepanuhnya menurut Undang-Undang Dasar”.Hal ini
membuktikan,selain Negara hukum,Indonesia juga sebagai Negara
Demokrasi.Kedua konsep tersebut berjalan bersama sebagai
system pemerintahan yang ideal.Dimana masyarakat yang
mengatur hokum dan masyarakat pulalah yang harus mentaatinya.

14. supremasi hukum baru dapat ditegakan apabila para
enyelenggara Negara berperilaku democrat,egaliter,dan
manusiawi yang dijiwai ole nilai-niai pancasila,artinya letak
persoalan belum tegaknya supremasi hukum,bukan konsepsi
dasr ideology Negara pancasila yang tidak bisa memenuhi
tantangan zaman,tetapi terletak pada praktek
penyelenggaraan negara di semua bidang yang telah
meninggalkan unsur-unsur UUD ’45.
Belakangan ini semakin banyak saja muncul ketidak
adilan akibat supremasi hukum,akibat penafsiran secara
positifisme prosionalisasi hukum yang identik tekstualisasi
atifisial tersebut mendorong timbulnya cara berhukum yang
didasarkan pada teks.Tekstualisasi telah membawa substansi
hukum yang natural menjadi sebuah skema rasional yang
membuat hukum itu mati.
Hendaknya hukum perlu diluruskan kembali,bahwa
penegakan hukum bukan sekedar penegakan Undang-
Undang.Hukum lahir di dalam suatu masyarakat yang beretika
untuk menuju sebuah keadilan sehingga dibuatlah suatu
konfigurasi aturan yang seimbang dan terukur untuk menuju
kesejahteraan dan ketrentaman.

15. Hukum harus ada sehingga tujuan masyarakat yang
mendambakan kesejahteraan dan ktentraman dapat tercapai.Undang-
Undang diciptaka sabagai perahu hukum untuk menuju dermaga
keadailan.Dan penegak hukum diberikan amanah untuk menjadai
nahkoda perahu hukum yang membawa
penumpang(masyarakat)pemuja keadilan tersebut.Sebaik apapun
gagasan yang diskemakan dalam Undang-Undang tersebut akan
selalu ada kemungkinan predeposisi kebocoran.Ketika diterapkan
dalam masyarakat penegakan hukum seolah kaku,akibat dari
pemahaman yang dangkal tersebut.Drama penegakan hukum seperti
itulah yang selama ini dominan terjadi di republic ini.

16. Contohnya penegak hukum,POLRI juga mengemban fungsi sebagai
pelindung,pelayan dan pengayom masyarakat.Bercermin dari pengalaman
di atas,tentu tidak hanya ada satu peristiwa yang terjadi akibat bocornya skema
artificial tersebut.Sehingga pemikiran progresif seperti yang digagas oleh
Prof.Satjipto Rahardjo telah menjadi skoci- skoci kecil penyelamat bangsa
menuju dermaga keadilan.Menindak lanjuti konsep peristiwa serupa maka
POLRI membentuk Forum Kemitraan Poisi Masyarakat(FKPM) yang
beranggotakan masyarakat sebagai wadah untuk sarana akomodasi menuju
mediasi pidana tingkat desa.Program yang direncanakan POLRI ini sebenarnya
sudah berjalan cukup optimal di sebagian kecil wilayah Indonesia.Tapi di
beberapa daerah lain masih tidur ayam atau bahkan mati tanpa aktifitas.Kiranya
tekad dari POLRI untuk menegakan hukum berbasis keadilan tidak akan bisa
terwujud tanpa adanya peran aktif dari masyarakat.Untuk mewujudkan
keadilan dan kesejahteraan,kita harus meninggalkan sifat apatis sekecil apapun
peristiwa yang terjadi di sekitar kita,itu adalah tanggung jawab untuk peduli dan
turut andil dalam menjaga keamanan,ketertiban,dan ketentraman.Jangan
biarkan hukum kita berjalan sesat atau disesatkan karena penafsiran yang
dangkal terhadap peraturan normative.Mari kita jaga dan turut mengontrol
kinerja dari para penegak hukum,serta melakukan gerakan sadar hukum,mulai
dari diri sendiri,keluarga,dan lingkungan kita.Semoga PANCASILA sila ke
5”Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”bisa terwujud.

17. 1. KESIMPULAN
Bahwa dari pembahasan di atas, kami dapat mengetahui
pengertian negara hukum dan kami dapat menyimpulkan bahwa
terdapat kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam penegakan
hukum di Indonesia. Sejak lama para pencari keadilan/masyarakat
mendambakan penegakan hukum yang adil. Namun, dalam praktik
penegakan hukum yang sedang berlangsung saat ini, pengutamaan
nilai kepastian hukum lebih menonjol dibandingkan dengan rasa
keadilan masyarakat. Berbagai putusan pengadilan, misalnya dalam
kasus nenek Minah dan Aal pencuri sandal, sepertinya
menggambarkan penegakan hukum cenderung perpandangan
bahwa hukum adalah undang-undang, dan menimbulkan
kekecewaan masyarakat terhadap penegakan hukum di
Indonesia.Dan semoga PANCASILA sila ke 5”Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia”bisa terwujud di tanah air tercinta ini.

18. 2. SARAN
Maka, kami memberi masukan dan jalan keluar, bahwa dalam hal
substance/perundang-undangan, misalnya dengan melakukan upaya-upaya
perbaikan/pembaruan terhadap perundang-undangan yang sudah tidak
sesuai dengan nilai-nilai yg ada dalam masyarakat (contohnya: pengesahan
RUU KUHP),meng-amandemen UUD oleh lembaga legislative, uji materiil
UU dengan UUD NRI 1945 di MK, ataupun uji materiil peraturan yang ada di
bawah UU dengan UU di MA. Perbaikan dalam hal stuktur/aparatur penegak
hukum, diperlukan adanya pendekatan dalam pembentukan character
building (pembinaan ESQ) dan keagamaan serta peningkatan SDM,
sehingga aparatur penegak hukum di Indonesia memiliki mental yang kuat
dan mampu mengemban amanat sesuai rasa keadilan dalam masyarakat.
Dalam perbaikan legal culture dalam masyarakat, apabila secara substance
dan struktur sudah berjalan dengan baik, maka legal culture pun akan
mengikuti dengan sendirinya.Dengan tidak lupa,mari kita melakukan gerkan
sadar hukum dimulai dari diri sendiri,keuarga,dan lingkungan kita.Mari kita
juga ikut serta mengontrol kinerja para penegak hukum. Demikianlah
pemaparan dalam makalah ini, mudah-mudahan dapat menambah wawasan
dan menjadi bacaan yang bermanfaat.