Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Makalah rule of law

17,034 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Makalah rule of law

  1. 1. PENDIDIKAN KEWARNEGARAANSEMESTER II“RULE OF LAWNAMA : MUHAMMAD ABDUL LATIFNOMOR BP : 1201033041KELAS : 1B MANDIRIJURUSAN : ELEKTROPRODI : TEKNIK LISTRIKPOLITEKNIK NEGERI PADANGTAHUN AJARAN 2012/2013
  2. 2. BAB IPENDAHULUAN1.1 Latar BelakangDalam kehidupan kita tidak terlepas dari norma dan hukum yang belaku di masyarakat baiktertulis ataupun tidak tertulis. Tapi pada kenyataannya hukum di Indonesia masih belum di laksanakansebaik – baiknya dan penegakan hokum di masyarakat sendiri juga masih kurang.Oleh karena itu kita sebagai generasi muda harus bisa membenahi penegakan hukum di Negarakita ini. Dalam bahasan ini dibahas supaya keadilan dapat ditegakan, maka akan terkait semuaaspek yang ada didalamnya yang mempengaruhi dan menjadi penentu apakah keadilan dapatditegakan.1.2 Rumusan MasalahAdapun permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah:1. Apa pengertian rule of law?2. Bagaimana terbentuknya rule?3. Apa fungsi dari rule of law?4. Bagaimana Dinamika pelaksanaan Rule of law?5. Apakah Negara Indonesia termasuk Negara yang adil dalam penegakan hukumnya?1.3 TujuanSetelah mempelajari makalah ini diharapkan dapat mengetahui dan menjelaskan :1. Pengertian rule of law.2. Mengetahui asal mula terbentuk nya rule of law.3. fungsi rule or law.4. Mengetahui Dinamika pelaksanaan rule of law di Indonesia.5. Negara Indonesia adalah Negara yang baik atau buruk dalam peradilannya.
  3. 3. 1.4 Metode PenulisanAda beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah hasil telaahpustaka yaitu:a. Inventarisasi ide atau gagasan.b. Memilih ide atau gagasanc. Ubah ide menjadi topik dan judul tulisan.d. Buat rancangan tulisan.e. Berdasarkan kerangka tulisan, himpun sumber bacaan yang sesuai.f. Buat intisari-intisari sumber bacaan yang dapat berupa fakta, data atau informasi..g. Susun intisari-intisari ke dalam sub judul yang sesuai pada kerangka tulisan.h. Pengolahan data, fakta atau informasi.i. Metode analisis dan sintesis.j. Hasil analisis dan sintesis tersebut disimpulkan yang dapat berupa fakta, data atau informasi,konsep, temuan, ide, gagasan, hipotesis dll., yang berbeda dengan intisari-intisari yang ada disumber bacaan.
  4. 4. BAB IIPEMBAHASAN2. 1 Pengertian Rule Of lawFriedman (1959) membedakan rule of law menjadi dua yaitu:Pertama, pengertian secara formal (in the formal sence) diartikan sebagai kekuasaan umum yangterorganisasi (organized public power), misalnya nrgara. Kedua, secara hakiki/materiil(ideological sense), lebih menekankan pada cara penegakannya karena menyangkut ukuranhukum yang baik dan buruk (just and unjust law). Rule of law terkait erat dengan keadilansehingga harus menjamin keadilan yang dirasakan oleh masyarakat.Rule of law mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan systemperaturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom.2.2 Sejarah berdirinya rule of lawLatar belakang kelahiran rule of law:a. Diawali oleh adanya gagasan untuk melakukan pembatasan kekuasaan pemerintahanNegara.b. Sarana yang dipilih untuk maksud tersebut yaitu Demokrasi Konstitusional.c. Perumusan yuridis dari Demokrasi Konstitusional adalah konsepsi negara hukum.Rule of law adalah doktrin hukum yang muncul pada abad ke 19, seiring degan negara konstitusidan demokrasi. Rule of law adalah konsep tentang common law
  5. 5. Unsur-unsur rule of law menurut A.V. Dicey terdiri dari:- Supremasi aturan-aturan hukum.- Kedudukan yang sama didalam menghadapi hukum.- Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusanpengadilan.Paham rule of law di Inggris diletakan pada hubungan antara hukum dan keadilan, di Amerika diletakan pada hak-hak asasi manusia, dan di Belanda paham rule of law lahir dari pahamkedaulatan Negara, melalui paham kedaulatan hokum untuk mengawasi pelaksanaan tugaskekuatan pemerintah. Di Indonesia, inti dari rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagiseluruh masyarakatnya, khususnya keadilan social.Syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokrasi menurut rule of lawadalah:1. Adanya perlindungan konstitusional2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.3. Pemilihan umum yang bebas.4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat.5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi.6. Pendidikan kewarganegaraan.1) berdiri sendiri; dengan pemerintahan sendiri: daerah2) Ajaran dari suatu rezim yang dianggap benar sehingga harus dipatuhi3) (1) segala ketentuan dan aturan tt ketatanegaraan (undang-undang dasar dsb);(2) undang-undang dasar suatu negara4) Penegakan hokum5) seluruh aspek negara menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun diatas prinsipkeadilan dan egalitarian.6) kekuasaan tertinggi (teratas).7) bersangkutan dng, sesuai dengan, atau diatur oleh konstitusi suatu Negara.
  6. 6. 2.3 Fungsi Rule Of LawFungsi Rule Of Law pada hakikat nya adalah jaminan adanya keadilan social bagimasyarakat, terutama keadilan social.Penjabaran prinsip-prinsip Rule Of Law secara formal termuat dalam pasal-pasal UUD 1945yaitu:· Pasal 1 ayat 3· Pasal 24 ayat 1· Pasa 27 ayat 1· Pasal 28D ayat 1 dan 22.4 Pelaksanaan Rule of LawAgar pelaksanaan rule of law bisa berjalan dengan yang diharapkan, maka:a. Keberhasilan “the enforcement of the rules of law” harus didasarkan pada corak masyarakathukum yang bersangkutan dan kepribadian masing-masing setiap bangsa.b. Rule of law yang merupakan intitusi sosial harus didasarkan pada budaya yang tumbuh danberkembang pada bangsa.c. Rule of law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan social, gagasan tentanghubungan antar manusia, masyarakat dan negara, harus ditegakan secara adil juga memihak padakeadilan.Untuk mewujudkannya perlu hukum progresif (Setjipto Raharjo: 2004), yang memihak hanyapada keadilan itu sendiri, bukan sebagai alat politik atau keperluan lain. Asumsi dasar hokumprogresif bahwa ”hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya. Hukum progresif memuatkandungan moral yang kuat.Arah dan watak hukum yang dibangun harus dalam hubungan yang sinergis dengan kekayaanyang dimiliki bangsa yang bersangkutan atau “back to law and order”, kembali pada hukum danketaatan hukum negara yang bersangkutan itu.Adapun negara yang merupakan negara hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:1. Ada pengakuan dan perlindungan hak asasi.
  7. 7. 2. Ada peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak terpengaruh oleh kekuasaan ataukekuatan apapun.3. Legalitas terwujud dalam segala bentuk.Contoh: Indonesia adalah salah satu Negara terkorup di dunia (Masyarakat TransparansiInternasional: 2005).Beberapa kasus dan ilustrasi dalam penegakan rule of law antara lain:o Kasus korupsi KPU dan KPUD;o Kasus illegal logging;o Kasus dan reboisasi hutan yang melibatkan pejabat Mahkamah Agung (MA);o Kasus-kasus perdagangan narkoba dan psikotripika ;o Kasus perdagangan wanita dan anak.2.5 Dinamika Pelaksanaan Rule Of Law di IndonesiaDalam Proses Penegakan hokum di Indonesia di lakukan oleh lembaga penegak hukum yangterdiri dari:asas (kebenaran yg menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dsb); dasar· 1. Kepolisianfungsinya memelihara keamanan dalam negeri. Yang memiliki tugas pokok yaitu:- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.- Menegakan Hukum.- Memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.wewenang kepolisian adalah sebagai berikut:- Mengawasi aliran yang menimbulkan perpecahan dan mengancam persatuan dan kesatuanbangsa.- Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.- Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangkapencegahan.-Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiataninstansi lain, serta kegiatan masyarakat.- Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.- Memberikan izin melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
  8. 8. · 2. Kejaksaanwewenang dan tugas kejaksaan-Melakukan penuntutan- Melaksanakan penetapan hakim dan putusa pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap.- melakukan pengawasan tehadap pelaksanaan putusan pidana masyarakat, putusan pidanapengawasan, dan keputusa lepas bersyarat.- Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.-Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahansebelum dilimpahkan ke pengadilan dan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan denganpenyidik.·3. KPK( komisi Pemberantasn Korupsi)KPK di tetapkan dengan UU no 20 tahun 2002 dengan tujuan meningkatkan daya gunadan hasil guna terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.a. Tugas KPK- berkoordinasi dengan instansi lain yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi- Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.- Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.- Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.- Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.wewenang KPK-Melakukan pengawasan, penelitian, penelaahan, terhadap instansi yang menjalankan tugas danwewenang dengan pemberantasan tindak korupsi.- Mengambil alih penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak korupsi yang sedang dilakukanoleh kepolisian dan kejaksaan.- Menetapkan system pelaporan dalam kegiatan pemberantasan korupsi.- Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.-hanya menangani perkara korupsi yang terjadi setelah 27 Desember 2002.-peradilan tindak pidana korupsi tidak bisa berjalan dengan landasan hukum UU KPK.·
  9. 9. 4. Badan peradilan1) Mahkamah Agung (MA)merupakan puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia. MA mempunyai kewenangan:- Mengadili pada tingkat kasai terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir olehperadilan.- Menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-undang- Kewanangan lain yang ditentukan undang-undang.2) Mahkamah Konstitusi (MK)merupakan lembaga peradilan pada tignkat pertama dan terakhir:- Menguji undang-undang terhadap UUD 1945- Memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD1945- Memutuskan pembubaran parpol- Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum3) Peradilan Tinggi dan Negerimerupakan peradilan umum di tingkat provinsi dan kabupaten. Fungsi kedua peradilantersebut adalah menyelenggarakan peradilan baik pidana dan perdata di tingkat kabupaten, dantingkat banding di peradilan tinggi. Pasal 57 UU No. 8 tahun 2004 menetapkan agar peradilanmemberikan prioritas peradilan terhadap tindak korupsi, terorisme, narkotika atau psikotropikapencucian uang, dan selanjutnya, tindak pidana.
  10. 10. BAB IIIPENUTUP3.1 KesimpulanJadi, agar terciptanya kedamaian dalam suatu Negara. perlu adanya suatu konsekuensidalam menjalani sebuah peraturan hukum yang ada dalam suatu Negara, yang berdasarkan padaprinsip Rule Of Law. sehingga system hukum kita bisa mencapai suatu tujuan yaitu keadilansocial bagi masyarakatnya.3.2 SaranKita sebagai warga Negara yang baik kita seharusnya, perlu menegakan hukum sesuaidengan kaidah- kaidah hukum yang berlaku. agar terciptanya keamanan, ketertiban dankeselarasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
  11. 11. Daftar PustakaWidodo, SRI., dkk. 2011.pendidikan pancasila dan kewarganegaraan.UMC presshttp://aristhaserenade.blogspot.com/2011/01/hak-asasi-manusia-dan-rule-of-law.htmlhttp://emperordeva.wordpress.com/about/sejarah-hak-asasi-manusia/http://gurupkn.wordpress.com/2008/02/22/pengertian-pengertian-hak-asasi-manusia/

×