TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

1. HUKUM BISNIS DAN
LINGKUNGAN
Tindak Pidana Pencucian Uang
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi dan Bisnis AKUNTANSI
06
1A2323EL MEI IKA D SIHOMBING
(432170101880
Abstract Kompetensi
Tindak Pidana Pencucian Uang Mahasiswa harus dapat menjelaskan
tentang tindak pidana pencucian
uang

2. ‘18
2 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
DAFTAR ISI
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Tindak Pidana Pencucian uang (Money Laundry) sebagai suatu kejahatan
mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal
tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai
kejahatan yang bersifat follow up crime atau kejahatan lanjutan, sedangkan
kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai predicate
offense atau core crime atau ada negara yang merumuskannya sebagai unlawful
actifity yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan
proses pencucian.
Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) UU No. 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa
pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana
sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini,
unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum
serta unsur merupakan hasil tindak pidana.
Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan dalam
pasal (3), (4), dan (5) UU No. 8 Tahun 2010. Intinya dalah bahwa tindak pidana
pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh
seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan,
mentransfer,mengalihkan,membelanjakan,membayarkan, menghibahkan,
menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata
uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga
yang menerima dan mengusainya. Para pakar telah menggolongkan proses
pencucian uang (money laundering) ke dalam tiga tahap, yakni:
Tahap Placement: tahap dimana menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu
aktivitas kriminal, misalnya dengan mendepositkan uang kotor tersebut ke dalam
sistem keuangan. Sejumlah uang yang ditempatkan dalam suatu bank, akan
kemudian uang tersebut akan masuk ke dalam sistem keuangan negara yang
bersangkutan. Jadi misalnaya melalui penyelundupan, ada penempatan dari uang
tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang
bersifat ilegal itu dengan uang diperoleh secara legal. Variasi lain dengan
menempatkan uang giral ke dalam deposito bank, ke dalam saham, mengkonversi
dan mentransfer ke dalam valuta asing.
Tahap Layering: yang dimaksud dengan tahap layering ialah tahap dengan cara
pelapisan. Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap ini yang tujuannya
menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya ataupun asal-usul dari uang tersebut.
Misalnya melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari

3. ‘18
3 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
satu negara ke negara lain dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah-mecah
jumlah dananya di bank dengan maksud mengaburkan asal usulnya, mentransfer
dalam bentuk valuta asing, membeli saham, melakukan transaksi derivatif, dan lain-
lain. Seringkali kali pula terjadi bahwa si penyimpan dana itu sudah merupakan
lapis-lapis yang jauh, karena sudah diupayakan berkali-kali simpan menyimpan
sebelumnya. Bisa juga cara ini dilakukan misalnya si pemilik uang kotor meminta
kredit di bank dan dengan uang kotornya dipakai untuk membiayai suatu kegiatan
usaha secara legal. Dengan melakukan cara seperti ini, maka kelihatan bahwa
kegiatan usahanya yang secara legal tersebut tidak merupakan hasil dari uang kotor
itu melainkan dari perolehan kredit bank tadi.
Tahap Integration: merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut
setelah melalui tahap-tahap placement atau layering di atas, yang untuk selanjutnya
uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal. Dengan cara
ini akan tampak bahwa aktivitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan
kegiatan-kegiatan ilegal sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor
itu telah tercuci. (sumber,http://72legalogic.wordpress.com)
Dari penjelasan di atas, dapt disimpulkan bahwa tujuan pelaku melakukan
pencucian uang adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil
dari predicate offence agar tidak terlacak untuk selanjutnya dapat digunakan. Jadi
bukan untuk tujuan menyembunyikan saja tapi mengubah performance atau asal
usulnya hasil kejahatan untuk tujuan selanjutnya dan menghilangkan hubungan
langsung dengan kejahatan asalnya. Dengan demikian jelas bahwa dalam berbagai
kejahatan di bidang keuangan (interprise crimes) hampir pasti akan dilakukan
pencucian uang untuk menyembunyikan hasil kejahatan itu agar terhindar dari
tuntutan hukum.
Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang
Dari defenisi tindak pidana pencucian uang sebagaimana di jelaskan diatas, maka
tindak pidana pencucian uang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
1. pelaku
2. perbuatan (transaksi keuangan atau financial) dengan maksud untuk
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari bentuknya yang
tidak sah (ilegal) seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (legal).
3. merupakan hasil tindak pidana
Secara garis besar unsur pencucian uang terdiri dari: unsur objektif (actus reus)dan
unsur subjektif (mens rea). Unsur objektif (actus reus) dapat dilihat dengan adanya
kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan,
menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negari,
menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut
diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subjektif (mens rea) dilihat dari
perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa
harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk
menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut.
Ketentuan yang ada dalam UU No. 8 Tahun 2010 terkait perumusan tindak pidana
pencucian uang menggunakan kata “setiap orang” dimana dalam pasal 1 angka (9)

4. ‘18
4 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
ditegaskan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau
korporasi. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam pasal 1 angka (10).
Dalam pasal ini disebutkan bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau
kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan
hukum. Sementara itu, yang dimaksud dengan transaksi menurut ketentuan dalam
Undang-undang ini adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban
atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
Adapun transaksi keuangan diartikan sebagai transaksi untuk melakukan atau
menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindah bukuan, pentransferan,
pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan atau kegiatan lain yang
berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang menjadi unsur tindak pidana
pencucian uang adalah transaksi keuangan yang mencurikan atau patut dicurigai
baik transaksi dalam bentuk tunai maupun melalui proses
pentransferan/memindahbukukan.
Transaksi Keuangan Mencurigakan menurut ketentuan yang tertuang pada pasal 1
angka (5) UU No. 8 Tahun 2010 adalah: transaksi keuangan yang menyimpang dari
profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
1. transaksi keuangan oleh pengguna jasa keuangan yang patut diduga dilakukan
dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang
wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang ini;
2. transaksi keuangan yang dilakukan maupun yang batal dilakukan dengan
menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
3. transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak
Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak
pidana.
Menyebutkan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur
adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU No. 8
Tahun 2010, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku
melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak
pidana. Pengertian hasil tindak pidana diuraikan pada Pasal 2 UU UU No. 8 Tahun
2010. Pada pasal ini Harta kekayaan yang dikualifikasikan sebagai harta kekayaan
hasil tindak pidana adalah harta yang berasal dari kejahatan seperti: korupsi,
penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan
migrant, bidang perbankan, bidang pasar modal, bidang asuransi, kepabeanan,
cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan,
pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang
perpajakan, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang kelautan dan
perikanan serta tindak pidana lain yang diancam hukuman 4 tahun penjara.
Perlu dijadikan catatan, bahwa dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang
nantinya hasil tindakan pidana merupakan unsur delik yang harus dibuktikan.
Pembuktian apakah benar atau tidaknya harta kekayaan tersebut merupakan hasil
tindak pidana adalah dengan membuktikan adanya tindak pidana yang
menghasilkan harta kekayaan tersebut. Bukan untuk membuktikan apakah benar
telah terjadi tindak pidana asal (predicate crime) yang menghasilkan harta kekayaan.

5. ‘18
5 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
Dalam ketentuan sebagaimana yang sebutkan pada pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010,
teridentifikasi beberapa tindakan yang dapat dikualifikasi kedalam bentuk tindak
pidana pencucian uang, yakni tindakan atau perbuatan yang dengan sengaja:
1. Menempatkan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas
nama sendiri atau atas nama orang lain, padahal diketahui atau patut diduga bahwa
harta tersebut diperoleh melalui tindak pidana.
2. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan
hasil dari tindak pidana pencucian uang, dari suatu penyedia jasa keuangan ke
penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama orang
lain.
3. Membelanjakan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut
diduga merupakan harta yang diperoleh dari tindak pidana. Baik atas nama dirinya
sendiri atau atas nama pihak lain.
4. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahui atau patut
diduga merupakan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana, baik atas namanya
sendiri ataupun atas nama pihak lain.
5. Menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta
yang diperoleh berdasarkan tindak pidana, baik atas namanaya sendiri atau atas
nama pihak lain.
6. Membawa ke luar negeri harta yang diketahui atau patut diduga merupakan
harta yang diproleh dari tindak pidana.
7. Menukarkan atau perbuatan lainnya terhadap harta kekayaan yang diketahui
atau patut diduga merupakan harta hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat
berharga lainnya, dengan tujuan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal usul
harta kekayaan tersebut.

6. ‘18
6 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
Djoko Susilo Terbukti Korupsi dan Cuci Uang
JAKARTA : Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta
menyatakan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri, Irjen Pol Djoko Susilo,
terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang
(TPPU). Tetapi, majelis hakim yang diketuai Suhartoyo hanya menjatuhkan
hukuman 10 tahun penjara terhadap Djoko Susilo kemarin.
Djoko dinyatakan terbukti merugikan keuangan negara senilai Rp 121 miliar dari
proyek pengadaan alat simulator mengemudi kendaraan bermotor untuk ujian surat
izin mengemudi (SIM) di Korlantas Polri tahun 2011. Selain pidana penjara, majelis
hakim juga menghukum terdakwa membayar denda Rp 500 juta yang bisa diganti
dengan kurungan selama enam bulan.
Menurut majelis hakim, Djoko terbukti telah mengarahkan Teddy Rusmawan selaku
ketua panitia pengadaan simulator mengemudi agar menunjuk Budi Susanto selaku
Dirut PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) sebagai pelaksana pengadaan.
Djoko juga dinyatakan terbukti memberikan persetujuan atau verifikasi atas
pengajuan kredit modal kerja (KMK) oleh Budi Susanto ke Bank BNI sebesar Rp 101
miliar. Padahal, surat perintah kerja (SPK) proyek pengadaan simulator roda dua
belum dikeluarkan oleh Korlantas Polri.
Djoko dianggap mengetahui mark-up (penggelembungan) harga yang dilakukan
dalam proyek itu, sehingga negara rugi hingga Rp 121 miliar. Djoko juga dinyatakan
menerima uang sebesar Rp 30 miliar plus Rp 2 miliar dalam kesempatan lain dari
Dirut PT CMMA Budi Susanto. Itu diduga terkait dengan penunjukan PT CMMA
sebagai pemenang lelang pengadaan simulator tahun 2011. Djoko tidak dibebani
kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara dengan pertimbangan, harta
ataupun asetnya telah dinyatakan dirampas untuk negara. Jika Djoko dibebani
kewajiban membayar uang pengganti, itu akan dianggap tidak adil.

7. ‘18
7 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
Majelis hakim menolak tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta majelis hakim menghilangkan hak
Djoko untuk memilih dan dipilih serta hak politik. Majelis hakim menilai tuntutan itu
berlebihan. Alasannya, pidana penjara selama 10 tahun terhadap Djoko dinilai cukup
lama.
Selain tindak pidana korupsi, majelis hakim juga menyatakan Djoko terbukti bersalah
telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Dia dinyatakan melakukan tindak
pidana pencucian uang selama tahun 2010 sampai tahun 2012. Praktik itu berkaitan
dengan tindak pidana korupsi proyek pengadaan simulator, terutama berkaitan
dengan pemberian uang Rp 32 miliar dari Budi Susanto selaku rekanan.
Djoko juga dianggap terbukti melakukan pencucian uang terkait dengan harta yang
dibeli atau diperoleh selama tahun 2003 sampai 2010 sebesar Rp 54,6 miliar dan 60
ribu dolar AS. Uang sebesar itu tidak sesuai dengan penghasilan terdakwa sebagai
anggota Polri. "Setelah majelis lihat bukti, ternyata tidak cukup untuk
dipertimbangkan karena terdakwa tidak dapat membuktikan kekayaan tersebut. Oleh
karena itu, majelis berpendapat, harta kekayaan tersebut patut diduga dari tindak
pidana korupsi," kata hakim anggota, Anwar, saat membacakan amar putusan.
Vonis untuk Djoko jauh lebih ringan dari tuntutan JPU berupa pidana penjara selama
18 tahun dan denda Rp 1 miliar yang bisa diganti dengan kurungan selama satu
tahun. Jaksa juga menuntut Djoko membayar uang pengganti kerugian negara Rp
32 miliar dengan ketentuan dibayarkan satu bulan setelah putusan berkekuatan
hukum tetap. Jika tidak, hartanya disita dan jika tidak mencukupi, juga diganti
dengan pidana penjara selama lima tahun.
Jika ditilik dari unsur aparat penegak hukum, vonis Djoko jauh lebih rendah
dibanding tuntutan dan vonis terhadap jaksa Urip Tri Gunawan tahun 2008. JPU
KPK menuntut majelis hakim yang diketuai Teguh Hariyanto menjatuhkan pidana
penjara selama 15 tahun kepada Urip. Tetapi, Teguh yang memimpin majelis hakim
menjatuhkan vonis pidana penjara selama 20 tahun kepada Urip yang hanya
menerima suap dari Arthalyta Suryani untuk pengurusan kasus korupsi Bantuan
Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Sementara itu, saat menjatuhkan vonis terhadap Djoko, majelis hakim
mengungkapkan, aliran uang korupsi proyek simulator mengemudi ke Inspektorat
Pengawasan Umum (Itwasum) Polri. Hakim anggota Mathius Samiadji yang
membacakan amar putusan mengungkapkan, Dirut PT CMMA Budi Susanto pernah
meminta Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo Bambang memberikan
uang Rp 1 miliar kepada Itwasum Polri.
Namun, saat itu Sukotjo mengaku tidak punya uang tunai, sehingga meminta Budi
menalanginya. Budi menyetujui dan uangnya diambil dari potongan harga barang.
Hakim Samiadji juga membeberkan bahwa Budi meminta lagi Rp 1,5 miliar kepada
Sukotjo--juga untuk Itwasum Polri.
"Uang itu untuk diberikan ke Itwasum dalam rangka memenangkan PT CMMA
sebagai pelaksana proyek pengadaan simulator mengemudi roda empat tahun
2011," kata Samiadji. KPK menilai vonis untuk Djoko Susilo itu belum menjadi
putusan monumental. "Kalau konstruksi hukumnya, oke. Tapi sanksinya belum

8. ‘18
8 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
mengakomodasi tuntutan jaksa penuntut umum," kata Wakil Ketua KPK Bambang
Widjojanto.
Bambang menyebutkan, konstruksi hukum yang dibangun majelis hakim
mengakomodasi konstruksi hukum KPK dan berdasarkan fakta di persidangan.
"Putusan ini menarik karena rumusan dakwaan mengintegrasikan tindak pidana
korupsi dan tindak pidana pencucian uang," ujarnya. Dia juga mengatakan, undang-
undang yang dipakai sebagai konstruksi hukum bukan hanya UU No 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,
melainkan UU No 15 Tahun 2002 juncto UU No 25 Tahun 2003 tentang TPPU. "Ini
yang paling menarik. Ini bisa menjadi model putusan karena mengintegrasikan dua
undang-undang, undang-undang yang sekarang dan undang-undang sebelumnya,"
kata Bambang.
Dia juga menghargai keputusan majelis hakim mengabulkan penyitaan seluruh
kekayaan Djoko Susilo, kecuali rumah yang didapatkan Djoko sebelum UU No 15
Tahun 2002 berlaku dan dua mobil Toyota Avanza yang kepemilikannya jelas.

9. ‘18
9 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
Daftar Pustaka
Sumber: Suara Karya, 4 September 2013
https://www.kpk.go.id/id/berita/79-berita/berita-media/1334-djoko-susilo-
terbukti-korupsi-dan-cuci-uang
:http://72legalogic.wordpress.com
http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html