1. BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Telah dikemukakan bahwa, kejahatan mendapatkan sumber energi atau darah
dari pasokan dana yang dimiliki oleh kelompok kejahatan yang dikelola melalui system
keuangan. Dana hasil kejahatan diyakini berjumlah sangat besar tersimpan di lembagalembaga keuangan di dunia. PBB mencatat tidak kurang dari US$1,000,000,000,00
perhari uang hasil kejahatan dicuci dalam system keuangan di dunia, terutama di
Amerika Serikat dan Eropa. Tidak ada data mengenai jumlah pasti uang hasil kejahatan
yang dimasukkan ke dalam system keuangan didunia. Bahkan data PBB mengenai
jumlah uang hasil kejahatan yang di cuci itu di anggap masih kecil.
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan
BAB II
PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)
Money laundrering adalah proses penyembunyian atau menyamarkan asal-usul
hasil kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga
memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa
mengungkapkan sumber perolehan.1
1
M. Arief Amrullah, Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering, (Malang: Bayumedia Publishing,
2004) hal. 9
1
2. Menurut Departemen Perpajakan Amerika Serikat (1960) “Pencucin uang adalah
sebuah kegiatan memproses uang, yang secara akal sehat dipercayai berasal dari
tindakan pidana, yang dialihkan, ditukarkan, diganti, atau disatukan dengan dana yang
sah, dengan tujuan untuk menutupi ataupun mengaburkan asal, sumber, disposisi,
kepemilikan, pergerakan, ataupun kepemilikan dari proses tersebut. Tujuan dari proses
pencucian uang adalah membuat dana yang berasal dari, atau diasosiasikan dengan,
kegiatan yang tidak jelas menjadi sah.2
Secara umum, definisi dari money laundering adalah proses menghapus jejak
asal usul uang hasil kegiatan illegal atau kejahatan melalui serangkaian kegiatan
investasi atau transfer yang dilakukan berkali-kali dengan tujuan untuk mendapatkan
status legal untuk uang yang diinvestasikan atau dimasukkan ke dalam system
keuangan.3 Money laundering secara harfiah disebut juga dengan pemutihan uang,
pendulangan uang atau disebut pula dengan pembersihan uang dari hasil transksi gelap.
Tindak pidana pencucian uang adalah tindakan memproses sejumlah besar uang
illegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut
hukum, dengan menggunaka metode yang canggih, kreatif, dan kompleks. Atau, tindak
pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh
dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang yang
seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.4
B. TAHAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
1. Placement
Placement adalah tahap awal pencucian uang. Placement adalah tahap yang
paling lemah dan paling mudah untuk dilakukan pendeteksian terhadap upanya
pencucian uang. Placement adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari
2
Aziz Syamsuddin, Tidak Pidana Khusus, (Jakarta: Sinar Gragika, 2011) hal. 18
Ivan Yustiavandana, Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal, (Bogor: Galia Indonesia, 2010) hal.
10
4
Aziz Syamsuddin,Tidak Pidana Khusus, (Jakarta: Sinar Gragika, 2011) hal. 19
3
2
3. tindak pidana kedala system keuangan atau upaya menempatkan giral (cek, wesel
bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali kepada sistem keuangan, terutama
perbangkan, baik didalam negeri maupun diluar negeri.5
Proses pencucian uang tersebut secara lebih teknis diatur dalam keputusan
Kepala PPATK No. 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang pedoman umum pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang bagi penyedia jasa keuangan, tanggal 9
Mei 2003, yaitu:
Menempatkan dana pada bank, terkadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan
kredit atau pembiayaan.
Menyetorkan uang kepada penyedia jasa keuangan sebagai pembayaran kredit
untuk mengaburkan audit trail.
Menyelundupkan uang tunai dari suatu Negara kenegara lain
Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah
berupa kredit atau pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit atau
pembiayaan
Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi,
membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan atau hadiah
kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa
keuangan.6
2. Layering
Layering adalah upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari
tindaak pidana (dirty money) yang te;ah berhasil ditempatkan pada proyek jasa
keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (placement) ke penyedia
5
Ivan Yustiavandana. Arman Nefi. Adiwarman, Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal, (Bogor:
Galia Indonesia, 2010) hal. 58
6
M. Arief Amrullah, Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering, (Malang: Bayumedia Publishing,
2004) hal. 89
3
4. jasa keuangan lain. Transfer harta kekayaan hasil kejahatan ini dilakukan berkalikali, melintas Negara, memanfaatkan semua wahana investasi. Pada tahap ini, pelaku
pencucian uang bermaksud memperpanjang rangkaian dan memperumit transaksi,
sehingga asal usul uang menjad sukaruntuk ditemukan pangkalnya.7
Proses pencucian uang tersebut secara lebih teknis diatur dalam keputusan
Kepala PPATK No. 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang pedoman umum pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang bagi penyedia jasa keuangan, tanggal 9
Mei 2003, yaitu:
Bentuk kegiatan antara lain:
Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau wilayah/Negara.
Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang
sah
Memindahkan uang tunai lintas batas Negara melalui jaringan kegiatan usaha
yang sah maupun shell company.8
3. Integration
Tahap akhir dalam tindak pidana pencucian uang yaitu integration. Integration
adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang
telah masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer, sehingga
menjadi harta kekayaan halal untuk kegitan bisnis yang halal atau untuk membiayai
kembali kegiatan kejahatan.
Integrasi merupakan upaya menetapkan landasan sebagai suatu legitimate
explanation bagi hasil kejahatan. Di sini, uang yang dicuci melalui placement
maupun layering di alihkan kedalam kegiatan-kegiatan resmi, sehingga tampak tidak
7
Ivan Yustiavandana. Arman Nefi. Adiwarman, Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal, (Bogor:
Galia Indonesia, 2010) hal. 61
8
M. Arief Amrullah, Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering, (Malang: Bayumedia Publishing,
2004) hal. 89
4
5. berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi
sumber dari uang tersebut. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan
kembali kedalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum. Proses
intregasi ini terjadi apabila proses layering berhasil dengan baik. Proses layering
hanya dapat dilakukan apabila placement berhasil dilakukan.9
Proses pencucian uang tersebut secara lebih teknis diatur dalam keputusan
Kepala PPATK No. 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang pedoman umum pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang bagi penyedia jasa keuangan, tanggal 9
Mei 2003, yaitu:
Menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, untuk dinikmati
langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material
maupun keuangan.
Di pergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun,
Untuk membiaya krmbali kegiatan tindak pidana.10
Metode yang umum dipergunakan dalam tahap intregasi, antara lain adalah:
a. Perantara Pedagang Efek (PPE) mentrasfer hasil perdagangan efek
Investor memerintahkan PPE untuk mentrasfer dana sebagai hasil perdagang
efek ke rekening tertentu. Dengan berbekal transfer dana
b. Memperalat Bank (bank complicity)
c. Transaksi Properti (property dealing)
d. False Impor /export invoice
9
Ivan Yustiavandana. Arman Nefi. Adiwarman, Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal, (Bogor:
Galia Indonesia, 2010) hal. 63
10
M. Arief Amrullah, Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering, (Malang: Bayumedia Publishing,
2004) hal. 89
5
6. C. SARANA DAN TEKNIK PENCUCIAN UANG
Tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan menggunakan sejumlah teknik
dan sarana, seperti front companies, misinvoicing, shell companies, wire transfer,
mirror-image trading, parallel system.
1. Front Companies
Front Companies dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan pencucian
uang. Front companies dipergunakan untuk melakukan penipuan dalam perdagangan
internasional dan untuk menghimpun kembali dana hasil kegiatan ilegal. Ada
beberapa alasan penggunaan front companies untuk melakukan pencucian. Pertama,
untuk beroperasi, perusahaan yang tidak membutuhkan institusi keuangan. Kedua,
deteksi lebih sulit jika perusahaan yang juga melakukan bisnis yang sah, khususnya
yang memperoleh pengecualian untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan,
seperti took penjual jus, atau restaurant. Mudah untuk mendirikan front companies
yang merlakukan bisnis legal untuk menutupi pencucian uang yang dilakukan
kelompok kejahatan.
2. Misinvoicing
Misinvoicing adalah teknik yang biasa dipergunakan dalam pencucian uang.
Misinvoicing adalah transaksi perdagangan hasil kegiatan illegal litas batas Negara
dengan memalsukan L/C dan surat pernyataan pajak. Bonnie Buchanan menjelaskan
bahwa:
“Nilai penipuan barang oleh perdagangan internasional dapat mencapai jumlah
yang sangat besar. Sebagai contoh, dalam Operation Polar Cap, The Cali Cartel
menggunaka pedagang baja yang berbasis di Amerika Serikat sebagai front
companies. Pada tahun 1990, para dealer ini membuat invoice yang menunjukkan
pembelian lebih dari 214.000 troy ons dari emas Bolivia. Ketika kasus ini dibawa
6
7. kepengadilan, disampaikan bahwa jumlah 130% dari keseluruhan produk emas
Bolivia selama setahun.
3. Shell Companies
Shell companies menjadi sarana pencucian uang. Menurut FATF Shell
companies adalah sebagai suatu perusahaan atau institusi yang tidak melakukan
bisnis komersial atau pun manufaktur atau bentuk lain dari operasi komersial di
Negara di mana kantor meraka terdaftar. Bila front companies melakukan kegiatan
bisnis legal seperti yang disebukan dalam anggaran dasarnya, shell companies tidak
melakukan kegiatan bisnis apa-apa di Negara mana ia terdaftar. FATF menengarai
banyak shell companies ini didirikan untuk dipergunakan sebagai sarana pencucian
uang.
Penggunaan shell companies, biasanya dilakukan oleh pelaku pencucian uang
dalam melakukan transaksi ataupun berinvestasi untuk menyamarkan pencucian
uang.
4. Wire Transfer
Wire transfer atau Electronik Founds Transfer (EFT) menjadi sarana pencucian
uang. EFT beroperasi secara domestik dan internasional. Untuk di tingkat
internasional, EFT di fasilitasi oleh system yang disebut dengan The Society for
Worlwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT).
EFT dapa dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang dengan melakukan
transaksi. Berbagai jenis layanan transaksi yang disediakan oleh sistem EFT antara
lain sebagai berikut:
a. Untuk transaksi pembelian
Pembalian kartu EFT membayar barang dan jasa dengan menggunakan kartu
ATM atau kartu kredit.
b. Refund
7
8. Di mana pedagang mengembalikan kelebihan uang (refund) atas pembayaran
yang telah dilaksanakan terlebih dahulu oleh pemegang katru.
c. Penarikan dana
Pemegang kartu ATM dapat menarik dana dari rekening mereka dari sebuah
ATM. Pemegang kartu dapat membayar tagihan barang segaligus menarik
dana tunai di tiko yang menggunaakan fasilitas EFT tanpa harus melalui
ATM. Nasabah dapat menyetorkan uang melalui ATM ke rekeningnya
sendiri.
d. Cashback
Di mana pemegang kartu menarik dana tunai dari rekening mereka pada saat
yang sama melakukan pembalian.
e. Nasabah dapat mentrasfer dana antarrekening-rekening terkait milik
pemegang kartu yang sama.
f. Pembayaran kepada pihak ketiga dapat dilakukan melalui ATM.
g. Melakukan pengecekan seperti mengecek saldo , rekening yang terkait,
permintaan data transaksi rekening.
h. Nasabah dapat menambah dana untuk polis asuransi atau pembayaran kartu
prabayar ponsel melalui ATM.
i. Nasabah dapat memperoleh rincian transaksi pada rekening merek.
j. Nasabah dapat melakukan transaksi non keuangan, transfer mengganti PIN
(personal identification number)
5. Mirror-Image Trading
Mirror-image trading merupakan teknik yang dipergunakan oleh pelaku
pemcucian uang. Mirror-image trading adalah skema yang melibatkan kontrak
8
9. pembelian untuk satu rekening, sementara penjualan adalah sejumlah kontrak yang
sepadan dari pihak lain. Kedua rekening dikontrol oleh orang yang sama, dengan
demikian segala keuntungan atau kerugian secara efisien dapat di selesaikan.
Mirror-image trading adalah perdagangan atau transaksi yang terlihat begitu
wajar, padahal ia merupakan transaksi semu karena penjualan dan pembeliannya
merupakan pihak yang sama.
Pelaku pencucian uang menggunakan teknik demikian dalam transaksi di pasar
derivatif. Pelaku pemcucian uang dapat mentransaksikan uang-uang hasil kejahatan
dan kegiatan illegal dalam pesar derivatif. Akibat dari pencucian uang, pasar
derivatif menjadi sangat sensitive. Tingkat volatilitasnya sangat tinggi, tetapi tampak
wajar semua transaksinya. Bila uang-uang tersebut berhasil dipergunakan untuk
bertransaksi di pasar derivatif, dapa dipastikan uang-uang tersebut menjadi uang
yang sah.
6. Parallel System
Parallel System adalah sarana yang umum dipergunakan dalam pencucia uang.
Terdapat banyak system keuangan sudstitusi yang berjalan secara berbeda dengan
system keuangan modern. System keuangan substitusi telah ada secar turun-temurun
selama berabat-abat, berjalan secara tradisional dan pergunakan oleh komunitas
setempat. System parallel ini beroperasi secara tepisah dari system keuangan
konvensional. System substitusi ini terdapat di India, Pakistan dan Cina.
System transaksi yang demikian, tidak terjangkau oleh ketentuan hukum modern.
Oleh karena itu system ini dipergunakan oleh penjahat dalam melakukan pencucian
uang.11
D. PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
11
Ivan Yustiavandana. Arman Nefi. Adiwarman, Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal, (Bogor:
Galia Indonesia, 2010) hal. 68-76
9
10. Tindak pidana penncucian uang di Indonesia di atur dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang (selanjutnya ditulis UU No. 8 Tahun 2010).
UU No. 8 Tahun 2010 diundangkan pada 22 Oktober 2010 menggantikan
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,
yang sebelumnya juga telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003
tentangTindak Pidana Pencucian Uang, yang dinilai tidak sesuai lagi dengan
perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional.
Berdasarkan UU No.8 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan
tindak pidana pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsure-unsur
tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
Adapun yang dimaksud dengan hasil tindak pidana pencucian uang adalah
harta kekayaan yang diperoleh dari berbagai tindak pidana asal (predicate offence)
a. Tindak pidana korupsi;
b. Tindak pidana penyuapan;
c. Tindak pidana narkotika;
d. Tindak pidana psikotropika;
e. Tindak pidana penyelundupan tenaga kerja;
f. Tindak pidana penyelundupan migran;
g. Tindak pidana di bidang perbankan;
h. Tindak pidana di bidang pasar modal;
i. Tindak pidana di bidang perasuransian;
j. Tindak pidana kepabeaan;
k. Tindak pidana cukai;
l. Tindak pidana perdagangan orang;
m. Tindak pidana perdagangan senjata gelap;
n. Tindak pidana terorisme;
o. Tindak pidana penculikan;
10
11. p. Tindak pidana pencurian;
q. Tindak pidana penggelapan;
r. Tindak pidana penipuan;
s. Tindak pidana pemalsuan uang;
t. Tindak pidana perjudian;
u. Tindak pidana prostitusi;
v. Tindak pidana di bidang perpajakan;
w. Tindak pidana di bidang kehutanan;
x. Tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
y. Tindak pidana kelautan dan perikanan; atau
z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih12
12
Aziz Syamsuddin,Tidak Pidana Khusus, (Jakarta: Sinar Gragika, 2011) hal.21-22
11
