HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. HUKUM BISNIS DAN
LINGKUNGAN
Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Merk,
Rahasia Dagang, dan Pelanggaran Hak
Merk dan Rahasia Dagang serta Hak
Patent.
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi dan Bisnis AKUNTANSI
13
1A2323EL MEI IKA D SIHOMBING (43217010188)
Abstract Kompetensi
Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Merk,
Rahasia Dagang, dan Pelanggaran Hak
Merk dan Rahasia Dagang serta Hak Patent.
harus dapat menjelaskan definisi dan
peran Hak Kekayaan Intelektual sesuai
dengan peraturan yang berlaku
.

2. ‘18
2 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
DAFTAR ISI
HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)
Di Zaman ini semakin banyak orang yang memiliki Kreativitas yang tinggi, sehingga menciptakan
banyak Produk baru yang bermunculan dengan Kreativitasnya. Yang terkadang baru kita pikirkan
saja “coba Ojeg bisa kita pesan via HP, Coba ada pengantar barang yang dengan menggunakan
HP”, lalu muncul lah Ojeg Online yang masih Trend hingga saat ini dan masih menjadi alternatif orang
lain dalam menjalankan aktivitasnya. Lalu pernah ada yang berpikir “Coba motor bisa di pakai
ngecharge Handphone”, muncul Motor yang bisa ngeCharge. Banyak lagi Kreatifitas lainnya, seperti
penyedot debu yang kecil yang bisa di bawa kemana-mana tapi daya hisapnya kuat untuk
membersihkan kotoran, Alat Pel yang bisa memeras sendiri tanpa menggunakan kekuatan tangan
kita, Kompor listrik tanpa menggunakan gas, sampai Mobil Listrik pun di buat, Hebatnya di buat oleh
Anak Indonesia.
Banyaknya Produk bermunculan seperti itu kalau tidak di Hak Paten kan bisa di ambil oleh orang lain,
maka dari itu ada yang namanya HAKI. Sekarang kita akan memberikan sedikit Penjelasan tentang
HAKI. HAKI atau kepanjangan dari Hak Atas Kekayaan Intelektual ini adalah sebuah Pengakuan atau
Penghargaan pada seseorang atas Penemuan atau Penciptaan karya Intelektual belum pernah ada
sebelumnya dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka yang dilindungi atas dasar Hukum.
Kekayaan Intelektual sendiri merupakan kekayaan atas segala hasil Kecerdasan daya pikir
seseorang dalam menciptakan sesuatu dari berbagai bidang, seperti teknologi, pengetahuan, sastra,
seni, pengarang lagu, karya tulis, karikatur dan lainnya.
Obyek utama dari HAKI adalah Karya, ciptaan, hasil buat pikiran atau intelektualita manusia. Kata
“intelektual” itu sendiri bisa kita artikan dengan kecerdasan, daya pikir, atau Produk hasil Pemikiran
manusia. Setiap manusia memiliki hak untuk melindungi atas karya cipta, rasa, dan karsa setiap
individu maupun kelompok. Seseorang bebas mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya
Intelektualnya atau tidak. Seperti Ojeg Online yang tadi kita ceritakan juga itu sebuah karya
Intelektual dari seorang anak muda, lalu juga ada mobil listrik, Alat pel yang bisa memeras sendiri,
penyedot debu yang mudah di bawa kemana-mana, dan lainnya.
Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada seseorang pelaku HAKI (Inventor, Pencipta,
Pendesain, dan lain sebagainya) tiada lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya
(Kreativitas) nya agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi,
sehingga dengan sistem HAKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme
pasar.
Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan
kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Menurut UU yang telah disahkan oleh
DPR-RI pada tanggal 21 Maret 1997, HaKI adalah hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan
permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan
dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial (commercial reputation) dan
tindakan / jasa dalam bidang komersial (goodwill).
Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia
Dalam penetapan HAKI tentu berdasarkan hukum-hukum yang sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Dasar-dasar hukum tersebut antara lain adalah :
 Undang-undang Nomor 7/1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade
Organization (WTO)

3. ‘18
3 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
 Undang-undang Nomor 10/1995 tentang Kepabeanan
 Undang-undang Nomor 12/1997 tentang Hak Cipta
 Undang-undang Nomor 14/1997 tentang Merek
 Undang-undang Nomor 13/1997 tentang Hak Paten
 Keputusan Presiden RI No. 15/1997 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of
Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization
 Keputusan Presiden RI No. 17/1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty
 Keputusan Presiden RI No. 18/1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of
Literary and Artistic Works
 Keputusan Presiden RI No. 19/1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty
Secara umum Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) terbagi dalam dua kategori, yaitu :
1. Hak Cipta
2. Hak Kekayaan Industri, yang meliputi :
- Hak Paten
- Hak Merk
- Hak Desain Industri
- Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- Hak Rahasia Dagang
- Hak Indikasi
Berdasarkan pengalaman empiriknya: Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Merk, Rahasia Dagang,
dan Pelanggaran Hak Merk dan Rahasia Dagang serta Hak Patent :
1. Hak Merk Berdasarkan Undang-undang Nomor 15/2001 pasal 1 ayat 1, hak merek adalah tanda
yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari
unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan
barang atau jasa.
Contoh : Kasus sengketa sepeda motor Tossa Krisma dengan Honda Karisma
Kasus ini berawal dari kesalahan penemu merek. Dilihat dengan seksama antara Krisma dan
Karisma memiliki penyebutan kata yang sama. Tossa Krisma diproduksi oleh PT.Tossa Sakti,
sedangkan Honda Karisma diproduksi oleh PT.Astra Honda Motor. PT.Tossa Sakti tidak dapat
dibandingkan dengan PT.Astra Honda Motor (AHM), karena PT.AHM perusahaan yang mampu
memproduksi 1.000.000 unit sepeda motor per tahun. Sedangkan PT.Tossa Sakti pada motor Tossa
Krisma tidak banyak konsumen yang mengetahuinya, tetapi perusahaan tersebut berproduksi di kota-
kota Jawa Tengah, dan hanya beberapa unit di Jakarta.
Permasalahan kasus ini tidak ada hubungan dengan pemroduksian, tetapi masalah penggunaan
nama Karisma oleh PT.AHM. Sang pemilik merek dagang Krisma (Gunawan Chandra), mengajukan
gugatan kepada PT.AHM atas merek tersebut ke jalur hukum. Menurut beliau, PT.AHM telah
menggunakan merek tersebut dan tidak sesuai dengan yang terdaftar di Direktorat Merek Dirjen Hak
Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM. Bahkan PT.AHM diduga telah menggunakan
merek tidak sesuai prosedur, karena aslinya huru Karisma di desain dengan huruf balok dan
berwarna hitam putih, sedangkan PT.AHM memproduksi motor tersebut dengan tulisan huruf
sambung dengan desain huruf berwana.
Akhirnya permohonan Gunawan Chandra dikabulkan oleh hakim Pengadilan Niaga Negeri. Namun,
PT.AHM tidak menerima keputusan dari hakim pengadilan, bahkan mengajukan keberatan melalui
kasasi ke Mahkamah Agung. PT.AHM menuturkan bahwa sebelumnya Gunawan Chandra
merupakan pihak ketiga atas merek tersebut. Bahkan, beliau menjiplak nama Krisma dari PT.AHM
(Karisma) untuk sepeda motornya.

4. ‘18
4 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
Setelah mendapat teguran, beliau membuat surat pernyataan yang berisikan permintaan maaf dan
pencabutan merek Krisma untuk tidak digunakan kembali, namun kenyataannya sampai saat ini
beliau menggunakan merek tersebut. Hasil dari persidangan tersebut, pihak PT.Tossa Sakti
(Gunawan Chandra) memenangkan kasus ini, sedangkan pihak PT.AHM merasa kecewa karena
pihak pengadilan tidak mempertimbangkan atas tuturan yang disampaikan. Ternyata dibalik kasus ini
terdapat ketidakadilan bagi PT.AHM, yaitu masalah desain huruf pada Honda Karisma bahwa
pencipta dari desain dan seni lukis huruf tersebut tidak dilindungi hukum.
Dari kasus tersebut, PT.AHM dikenakan pasal 61 dan 63 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang
merek sebagai sarana penyelundupan hukum. Sengketa terhadap merek ini terjadi dari tahun 2005
dan berakhir pada tahun 2011, hal ini menyebabkan penurunan penjualan Honda Karisma dan
pengaruh psikologis terhadap konsumen. Kini, PT.AHM telah mencabut merek Karisma tersebut dan
menggantikan dengan desain baru yaitu Honda Supra X dengan bentuk hampir serupa dengan
Honda Karisma.
2. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ atau
bisnis dimana mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga
kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.
Contoh : Hitachi Digugat Soal Rahasia Dagang Bisnis Indonesia, Suwantin Oemar, 21 Oktober 2008.
JAKARTA: PT Basuki Pratama Engineering mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan
Negeri Bekasi terhadap PT Hitachi Constructuin Machinery Indonesia sekitar Rp127 miliar, karena
diduga melanggar rahasia dagang.
Selain PT Hitachi Construction Machinery Indonesia HCMI, pihak lain yang dijadikan sebagai tergugat
dalam kasus itu adalah Shuji Sohma, dalam kapasitas sebagai mantan Dirut PT HCMI. Tergugat
lainnya adalah Gunawan Setiadi Martono tergugat III, Calvin Jonathan Barus tergugat IV, Faozan
tergugat V,Yoshapat Widiastanto tergugat VI, Agus Riyanto tergugat VII, Aries Sasangka Adi tergugat
VIII, Muhammad Syukri tergugat IX, dan Roland Pakpahan tergugat X.
Insan Budi Maulana, kuasa hukum PT Basuki Pratama Engineering BPE, mengatakan sidang
lanjutan dijadwalkan pada 28 November dengan agenda penetapan hakim mediasi. Menurut Insan,
gugatan itu dilakukan sehubungan dengan pelanggaran rahasia dagang penggunaan metode
produksi dan atau metode penjualan mesin boiler secara tanpa hak.
PT BPE bergerak dalam bidang produksi mesin-mesin industri, dengan produksi awal mesin
pengering kayu.
Penggugat, katanya, adalah pemilik dan pemegang hak atas rahasia dagang metode produksi dan
metode penjualan mesin boiler di Indonesia "Metode proses produksi itu sifatnya rahasia
perusahaan," katanya.
Dia menjelaskan bahwa tergugat IV sampai dengan tergugat X adalah bekas karyawan PT BPE,
tetapi ternyata sejak para tergugat tidak bekerja lagi di perusahaan, mereka telah bekerja di
perusahaan tergugat PT HCMI.
Tergugat, katanya, sekitar tiga sampai dengan lima tahun lalu mulai memproduksi mesin boiler dan
menggunakan metode produksi dan metode penjualan milik penggugat yang selama ini menjadi
rahasia dagang PT BPE.
PT BPE, menurutnya, sangat keberatan dengan tindakan tergugat I baik secara sendiri-sendiri
maupun secara bersama-sama memproduksi mesin boiler dengan menggunakan metode produksi
dan metode penjualan mesin boiler penggugat secara tanpa izin dan tanpa hak.
Bayar ganti rugi
"Para tergugat wajib membayar ganti rugi immateriil dan materiil sekitar Rp127 miliar atas
pelanggaran rahasia dagang mesin boiler".
Sebelumnya, PT BPE juga menggugat PT HCMI melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam
kasus pelanggaran desain industri mesin boiler. Gugatan PT BPE itu dikabulkan oleh majelis hakim

5. ‘18
5 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
Namun, PT HCMI diketahui mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat.
Sementara itu, kuasa hukum PT HCMI, Otto Hasibuan, mengatakan pengajuan gugatan pelanggaran
rahasia dagang oleh PT BPE terhadap mantan-mantan karyawannya dan PT HCMI pada prinsipnya
sama dengan pengaduan ataupun gugatan BPE sebelumnya.
Gugatan itu, menurut Otto Hasibuan, dalam pernyataannya yang diterima Bisnis, dilandasi oleh
tuduhan BPE terhadap mantan karyawannya bahwa mereka telah mencuri rahasia dagang berupa
metode produksi dan metode penjualan mesin boiler.
Padahal, ujarnya, mantan karyawan BPE yang memilih untuk pindah kerja hanya bermaksud untuk
mencari dan mendapatkan penghidupan yang layak dan ketenteraman dalam bekerja, dan sama
sekali tidak melakukan pelanggaran rahasia dagang ataupun peraturan perusahaan BPE. Bahkan,
menurutnya, karyawan itu telah banyak memberikan kontribusi terhadap BPE dalam mendesain
mesin boiler.
Dia menjelaskan konstitusi dan hukum Indonesia, khususnya UU No 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, telah memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi pekerja,
termasuk hak untuk pindah kerja.HCMI optimistis gugatan BPE tersebut tidak berdasar "HCMI
percaya majelis hakim akan bersikap objektif, sehingg gugatan BPE tersebut akan ditolak," ujarnya
3. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau
memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-
pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Contoh : Perkara gugatan pelanggaran hak cipta logo cap jempol pada kemasan produk mesin cuci
merek TCL bakal berlanjut ke Mahkamah Agung setelah pengusaha Junaide Sasongko melalui kuasa
hukumnya mengajukan kasasi. “Kita akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), rencana
besok (hari ini) akan kami daftarkan,” kata Angga Brata Rosihan, kuasa hukum Junaide. Meskipun
kasasi ke MA, Angga enggan berkomentar lebih lanjut terkait pertimbangan majelis hakim yang tidak
menerima gugatan kliennya itu. “Kami akan menyiapkan bukti-bukti yang nanti akan kami tunjukan
dalam kasasi,” ujarnya. Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengatakan
tidak dapat menerima gugatan Junaide terhadap Nurtjahja Tanudi-sastro, pemilik PT Ansa Mandiri
Pratama, distributor dan perakit produk mesin cuci merek TCL di Indonesia.
Pertimbangan majelis hakim menolak gugatan tersebut antara lain gugatan itu salah pihak (error in
persona). Kuasa hukum tergugat, Andi Simangunsong, menyambut gembira putusan Pengadilan
Niaga tersebut. Menurut dia, adanya putusan itu membuktikan tidak terdapat pelanggaran hak cipta
atas peng-gunaan logo cap jempol pada produk TCL di Indonesia. Sebelumnya, Junaide menggugat
Nurtjahja karena menilai pemilik dari perusahaan distributor dan perakit produk TCL di Indonesia itu
telah menggunakan logo cap jempol pada kemasan mesin cuci merek TCL tanpa izin. Dalam
gugatanya itu. penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp 144 miliar.
Penggugat mengklaim pihaknya sebagai pemilik hak eksklusif atas logo cap jempol. Pasalnya dia
mengklaim pemegang sertifikat hak cipta atas gambar jempol dengan judul garansi di bawah No.-
C00200708581 yang dicatat dan diumumkan untuk pertama kalinya pada 18 Juni 2007. Junaide
diketahui pernah bekerja di TCL China yang memproduksi AC merek TCL sekitar pada 2000-2007.
Pada 2005. Junaide mempunya ide untuk menaikkan kepercayaan masyarakat terhadap produk TCL
dengan membuat gambar jempol yang di bawahnya ditulis garansi. Menurut dia, Nurtjahja telah
melanggar Pasal 56 dan Pasal 57 UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Untuk itu Junaide
menuntut ganti rugi materiel sebesar Rpl2 miliar dan imateriel sebesar Rp 120 miliar.

6. ‘18
6 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
Daftar Pustaka
“Hak Atas Kekayaan Intelektual dan sumber Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia
”https://dhiasitsme.wordpress.com/2012/03/31/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki
“Kasus sengketa sepeda motor Tossa Krisma dengan Honda Karism” .” http://andri-
wawan.blogspot.com/2017/01/contoh-kasus-hak-cipta-paten-merk.html
“Hitachi Digugat Soal Rahasia Dagang Bisnis Indonesia, Suwantin Oemar, 21 Oktober 2008.”
http://andri-wawan.blogspot.com/2017/01/contoh-kasus-hak-cipta-paten-merk.html
"17 perusahaan Gugat Hak Paten" https://news.detik.com/berita/d-3668855/17-perusahaan-gugat-
hak-paten-pengawetan-kayu-ke-pn-jakpus