Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah, yang didefinisikan sebagai hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai peraturan perundang-undangan. Dokumen ini juga menjelaskan dasar hukum, prinsip, dan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

2. Assalamualaikum.wr.wb
Kami dari kelompok 09
Akan belajar mempersentasikan tugas pkn
Nama kelompok
 Fikri fuad madani
 Budi kurniawan
 Rizki abdullah
 Mustofa aziz
 Khoirul zuhal

3. OTONOMI DAERAH

4. APA OTONOMI DAERAH ?
• OTONOMI DAERAH ADALAH HAK DAN
KEWAJIBAN DAERAH OTONOM UNTUK
MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI
URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN
MASYARAKATNYA SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN (Ps. 1
AYAT 5 DAN 6 UU No. 32 TH.2004).

5. APA ITU DAERAH OTONOM ?
• DAERAH OTONOM ADALAH KESATUAN MASYARAKAT
HUKUM YANG MEMPUNYAI BATAS – BATAS WILAYAH
YANG BERWEWENANG MENGATUR DAN MENGURUS
URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN
MASYARAKAT SETEMPAT MENURUT PRAKARSA
SENDIRI BERDASARKAN ASPIRASI MASYARAKAT
DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA.

6. MENGAPA ADA OTONOMI DAERAH ?
1. SEBAGAI WUJUD ADANYA PERUBAHAN
PARADIGMA DALAM PELAKSANAAN
PEMERINTAHAN DIINDONESIA YANG
SELAMA INI (SEBELUM ERA REFORMASI)
BERSIFAT SENTRALISTIK TELAH TIDAK SESUAI
LAGI DENGAN TUNTUTAN KEHIDUPAN
MASYARAKAT INDONESIA SAAT INI.

7. 2. SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN UUD 1945 Ps.
18
(1) NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
DIBAGI ATAS DAERAH – DAERAH PROVINSI DAN DAERAH
PROVINSI DIBAGI ATAS KABUPATEN DAN KOTA,
YANG TIAP – TIAP PROVINSI, KABUPATEN DAN
KOTA ITU MEMPUNYAI PEMERINTAH DAERAH, YANG
DIATUR DENGAN UNDANG – UNDANG.
(2) PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAERAH
KABUPATEN DAN KOTA MENGATUR DAN
MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN
MENURUT ASAS OTONOMI DAN TUGAS
PEMBANTUAN.

8. 3. PEMERINTAH DAERAH DAPAT
MENINGKATKAN PELAYANAN DAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT,
MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN
DEMOKRASI, KEADILAN DAN
PEMERATAAN, SERTA MEMELIHARA
HUBUNGAN YANG SERASI ANTARA PUSAT
DAN DAERAH DALAM MENJAGA
KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA.

9. TUJUAN PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
1. PENINGKATAN PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT YANG SEMAKIN BAIK
2. PENGEMBANGAN KEHIDUPAN DEMOKRASI, KEADILAN, DAN
PEMERATAAN
3. PEMELIHARAAN HUBUNGAN YANG SERASI ANTARA PUSAT
DENGAN DAERAH DAN ANTAR DAERAH DALAM RANGKA
MENJAGA KEUTUHAN NKRI
4. MENDORONG UNTUK MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT
5. MENUMBUHKAN PRAKARSA DAN KREATIVITAS,
MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT, DAN
MENGEMBANGKAN PERAN DAN FUNGSI DPRD

10. SASARAN YANG AKAN DICAPAI MELALUI
KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH ?
1. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK, PENGEMBANGAN
KREATIFITAS MASYARAKAT DAN APARATUR PEMERINTAH
DAERAH.
2. KESETARAAN HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT
DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEWENANGAN DAN
KEUANGAN.
3. PEMBERIAN JAMINAN UNTUK MENINGKATKAN RASA
KEBANGSAAN, DEMOKRASI, DAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI DAERAH.
4. PENCIPTAAN RUANG YANG LEBIH LUAS BAGI
KEMANDIRIAN DAERAH.

11. PEMERINTAHAN / KEKUASAAN SENTRALISTIK TIDAK
SESUAI DENGAN TUNTUTAN MASYARAKAT SAAT INI ?
1. DALAM SISTEM KEKUASAAN PEMERINTAHAN
SENTRALISTIK KEKUASAAN SEPENUHNYA DIATUR OLEH
PEMERINTAH PUSAT SEHINGGA PEMERINTAH DAERAH
MENJADI SANGAT TERGANTUNG PADA PEMERINTAH
PUSAT.
2. WILAYAH INDONESIA SANGAT LUAS DAN
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT DI TIAP –
TIAP DAERAH SANGAT HETEROGIN.
3. KEBUTUHAN MASYARAKAT TIAP DAERAH BERBEDA –
BEDA SESUAI DENGAN PERMASALAHAN MASING –
MASING.

12. BAGAIMANA OTONOMI DAERAH
DILAKSANAKAN ?
I. DASAR HUKUM:
Ps. 18 UUD 1945, UU No. 32 TH. 2004 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH, DAN UU No. 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN
KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
Ps. 18 UUD 1945
1) NEGARA KESATUAN RI DIBAGI ATAS DAERAH – DAERAH PROVINSI DAN
DAERAH PROVINSI DIBAGI ATAS KABUPATEN DAN KOTA, YANG TIAP –
TIAP PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA ITU MEMPUNYAI
PEMERINTAHAN DAERAH YANG DIATUR DENGAN UNDANG – UNDANG.
2) PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA MENGATUR
SENDIRI URUSAN PEMERINTAHANNYA MENURUT ASAS OTONOMI DAN
TUGAS PEMBANTUAN

13. 3) PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAERAH KABUPATEN
DAN KOTA MEMILIKI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH YANG ANGGOTA – ANGGOTANYA DIPILIH
MELALUI PEMILIHAN UMUM
4) GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MASING –
MASING SEBAGAI KEPALA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA DIPILIH SECARA
DEMOKRATIS
5) PEMERINTAH DAERAH MENJALANKAN OTONOMI
SELUAS – LUASNYA, KECUALI URUSAN PEMERINTAHAN
YANG OLEH UNDANG – UNDANG DITENTUKAN
SEBAGAI URUSAN PEMERINTAH PUSAT.

14. 6) PEMERINTAH DAERAH BERHAK
MENERAPKAN PERATURAN DAERAH DAN
PERATURAN – PERATURAN LAIN UNTUK
MELAKSANAKAN OTONOMI DAN TUGAS
PEMBANTUAN.
7) SUSUNAN DAN TATACARA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DIATUR DALAM UNDANG –
UNDANG.

15. II. DAERAH OTONOM:
 DAERAH OTONOM DI INDONESIA DIBAGI ATAS DAERAH
PROPINSI, DAERAH KABUPATEN DAN DAERAH KOTA (Ps.
3 AYAT 1 UU No. 32 TH 2004)
 PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM HARUS MEMENUHI
SYARAT : ADMINISTRASI, TEKNIS DAN FISIK WILAYAH
 PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM HARUS
MEMPERTIMBANGKAN FAKTOR – FAKTOR : POTENSI
DAERAH, LUAS WILAYAH, KEPENDUDUKAN, SOSIAL
POLITIK, SOSIAL BUDAYA, HANKAM DAN FAKTOR LAIN
YANG MEMUNGKINKAN TERSELENGGARANYA OTONOMI
DAERAH.

16. III. ASAS UMUM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
1. ASAS KEPASTIAN HUKUM
2. ASAS KEPENTINGAN UMUM
3. ASAS KETERBUKAAN
4. ASAS PROPORSIONALITAS
5. ASAS AKUNTABILITAS
6. ASAS EFISIENSI
7. ASAS EFEKTIVITAS

17. IV. ASAS – ASAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (PEMERINTAH
PUSAT)
1. ASAS DESENTRALISASI : YAITU PENYERAHAN
WEWENANG PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH
PUSAT KAPADA DAERAH OTONOM UNTUK
MENGURUS DAN MENGATUR URUSAN
PEMERINTAHAN DALAM SISTEM NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, SEHINGGA PADA
AKHIRNYA MENJADI URUSAN PEMERINTAH
DAERAH

18. 2. ASAS DEKONSENTRASI : YAITU PELIMPAHAN
WEWENANG PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH
PUSAT KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL
PEMERINTAHAN DAN KEPADA INSTANSI VERTIKAL
WILAYAH TERTENTU. DAN PADA HAKEKATNYA HAL ITU
TETAP MENJADI URUSAN PEMERINTAH PUSAT
3. ASAS TUGAS PEMBANTUAN (MEDE BEWIND) : YAITU
PENUGASAN DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA
PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA, ATAU
DARI PEMERINTAH PROVINSI KEPADA KABUPATEN /
KOTA / DESA, ATAU DARI PEMERINTAH KABUPATEN /
KOTA KEPADA PEMERINTAH DESA

19. V. ASAS – ASAS PELAKSANAAN OTONOMI
DAERAH (PEMERINTAH DAERAH)
1. OTONOMI LUAS : YAITU KEKUASAAN DAERAH
UNTUK MENYELENGGARAKAN
PEMERINTAHAN YANG MENCAKUP
KEWENANGAN SEMUA BIDANG, KECUALI
KEWENANGAN YANG OLEH UNDANG –
UNDANG DITETAPKAN TIDAK MENJADI
WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

20. 2. OTONOMI NYATA : YAITU KELELUASAAN DAERAH
UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN
DIBIDANG TERTENTU YANG SECARA NYATA ADA
DAN DIPERLUKAN UNTUK TUMBUH DAN
BERKEMBANG DI DAERAH
3. OTONOMI YANG BERTANGGUNG JAWAB : YAITU
PERWUJUDAN PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAI
KONSEKWENSI PEMBERIAN HAK DAN
KEWENANGAN KAPADA DAERAH SEBAGAI WUJUD
TUGAS DAN KEWAJIBAN DAERAH DALAM
MENCAPAI TUJUAN OTONOMI

21. VI. HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH
DAERAH
HAK :
1. MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAH
2. MEMILIH PIMPINAN DAERAH
3. MENGELOLA APARATUR DAERAH
4. MEMUNGUT PAJAK DAERAH
5. MENDAPATKAN BAGI HASIL DARI [ENGELOLAAN SUMBER DAYA
ALAM DAN SUMBER DAYA LAINNYA YANG ADA DI DAERAH
6. MENDAPATKAN SUMBER – SUMBER PENDAPATAN LAIN YANG SAH
7. MENDAPATKAN HAK LAINNYA YANG DIATUR DALAM PERATURAN
PERUNDANG – UNDANGAN (Ps. 21 UU No. 32 TH 2004)

22. KEWAJIBAN
1. MELINDUNGI MASYARAKAT, MENJAGA PERSATUAN,
KESATUAN DAN KERUKUNAN NASIONAL SERTA
KEUTUHAN NKRI
2. MENINGKATKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI
3. MENGEMBANGKAN KUALITAS KEHIDUPAN
MASYARAKAT
4. MEWUJUDKAN KEADILAN DAN PEMERATAAN
5. MENINGKATKAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
6. MENYEDIAKAN FASILITAS KESEHARAN
7. DAN SEBAGAINYA (Ps. 22 UU No. 32 TH 2004)

23. VII. URUSAN PEMERINTAHAN YANG
MENJADI URUSAN PEMERINTAH PUSAT:
1. POLITIK LUAR NEGERI
2. PERTAHANAN
3. KEAMANAN
4. YUSTISI
5. MONETER DAN FISKAL NASIONAL
6. AGAMA

24. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG
MENJADI WEWENANG PEMERINTAH PUSAT ?
1. PEMERINTAH MENYELENGGARAKAN SENDIRI
URUSAN PEMERINTAHAN TERSEBUT
2. MELIMPAHKAN SEBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN KEPADA GUBERNUR SELAKU
WAKIL PEMERINTAH
3. MENUGASKAN SEBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN KEPADA PEMERINTAH DESA
BERDASAR ATAS ASAS TUGAS PEMBANTUAN

25. VIII. PRINSIP – PRINSIP PELAKSANAAN OTONOMI
DAERAH
1. MEMPERHATIKAN ASPEK DEMOKRASI,
KEADILAN, PEMERATAAN, POTENSI, DAN
KERAGAMAN DAERAH
2. DIDASARKAN ATAS OTONOMI LUAS, OTONOMI
NYATA, DAN BERTANGGUNG JAWAB
3. OTONOMI LUAS DAN UTUH DILETAKKAN PADA
KABUPATEN / KOTA, SEDANGKAN OTONOMI
PROPINSI MERUPAKAN OTONOMI YANG
TERBATAS

26. 4. PELAKSANAAN OTONOMI HARUS SESUAI DENGAN KONSTITUSI
NEGARA SEHINGGA TETAP TERJALIN HUBUNGAN PUSAT,
DAERAH DAN ANTAR DAERAH
5. HARUS MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DAERAH OTONOM
SERTA DI DALAM KABUPATEN DAN KOTA TIDAK ADA LAGI
WILAYAH ADMINISTRATIF
6. HARUS MENINGKATKAN PERANAN DAN FUNGSI LEGISLATIF
DAERAH DAN FUNGSI ANGGARAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
7. ASAS DEKONSENTRASI DILETAKKAN PADA PROPINSI SEBAGAI
WILAYAH ADMINSTRASI UNTUK MELAKSANAKAN
KEWENANGAN PEMERINTAHAN TERTENTU YANG
DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR

27. IX. SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAHAN DAERAH ADALAH
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
OLEH PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD
MENURUT ASAS OTONOMI DAN TUGAS
PEMBANTUAN DENGAN PRINSIP OTONOMI
SELUAS – LUASNYA DALAM SISTEM DAN PRINSIP
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN
DAERAH ADALAH DPRD DAN PEMERINTAH
DAERAH

28. PEMERINTAH DAERAH TERDIRI ATAS KEPALA DAERAH
DAN PERANGKAT DAERAH
UNSUR PERANGKAT DAERAH:
SEKRETARIAT DAERAH YANG DIPIMPIN OLEH
SEKRETARIS DAERAH
LEMBAGA DINAS DAERAH YANG DIPIMPIN OLEH
KEPALA DINAS
LEMBAGA TEKNIS DAERAH YANG DIPIMPIN OLEH
KEPALA BADAN DAERAH
KECAMATAN YANG DIPIMPIN OLEH CAMAT
KELURAHAN YANG DIPIMPIN OLEH LURAH

29.  PEMERINTAHAN DAERAH ADA DUA TINGKATAN YAITU
PEMERINTAHAN DAERAH PROPINSI YANG DIPIMPIN
ULEH GUBERNUR DAN PEMERINTAHAN KABUPATEN /
KOTA YANG DIKEPALAI OLEH BUPATI / WALI KOTA YANG
BERKEDUDUKAN SEBAGAI KEPALA DAERAH OTONOM
DAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA DPRD
GUBERNUR MEMILIKI PERAN ATAU KEDUDUKAN
GANDA YAITU : SEBAGAI KEPALA DAERAH DAN
SEKALIGUS WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI
DAERAH

30. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN
KEBIJAKAN PUBLIK DI DAERAH ?
KEBIJAKAN PUBLIK ADALAH
PERATURAN PERUNDANGAN YANG
DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR TINDAKAN
PEMERINTAH UNTUK MENGATUR DAN
MELAYANI MASYARAKAT DALAM BERBAGAI
BIDANG KEHIDUPAN SEHARI - HARI

31. MACAM KEBIJAKAN PUBLIK ?
1. KEBIJAKAN DALAM PERATURAN – PERATURAN
(TERTULIS):
KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT / NASIONAL :
- UUD 1945
- UU / PERPU
- PERATURAN PEMERINTAH
- PERATURAN PRESIDEN
- PERATURAN MENTERI,
KEPUTUSAN MENTERI, DAN
KEPUTUSAN DIREKTORAT.

32. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH:
- PERATURAN DAERAH
- PERATURAN GUBERNUR
- PERATURAN BUPATI / WALIKOTA
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS / INSTANSI
DAERAH
2. KEBIJAKAN DALAM PERATURAN YANG TIDAK TERTULIS
(KONVENSI) CONTOHNYA :
- PERATURAN TENTANG PEMBERIAN DANA BANTUAN
KORBAN BENCANA ALAM
- PERATURAN TENTANG PENGATURAN DAN
PENERTIBAN KAWASAN KOTA
- PERATURAN TENTANG UPAYA PEMBANGUNAN
JALAN DAN SARANA UMUM DLL.

33. SEKIAN DARI KAMI
BUAH MANGGIS
BUAH PEPAYA
TERIMA KASIH
ATAS PERHATIANNYA
WASSALAMUALAIKUM.WR.WB