2. 2
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN
PEMERINTAHAN DAERAH
Hukum administrasi negara menjadi dasar
pijakan utama dan legitimasi kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan daerah,
sehingga format hukum sangat menentukan
nuansa dan dialektika otonomi daerah yang
ditetapkan pemerintah pusat.
Hukum tidak dapat dilepaskan dari kebijakan
pemerintahan daerah karena melalui hukum
dapat diperoleh arah tujuan negara dalam
membagi kewenangan antar-tingkatan
pemerintahan.
3. KEDUDUKAN HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
DALAM HUKUM ADMINSTRASI NEGARA
HAN
HUKUM
PEMERINTAHAN
DAERAH
DAERAH
OTONOM
KEUANGAN
DAERAH
PEMBINAAN
PENGAWASAN
SISTEM
PROSEDUR
KEBIJAKAN
DAU
DAK
PAD
4. 4
Definisi
Definisi Pemerintahan Daerah
(Pasal 1 angka 2 UU Nomor 32 Tahun 2004)
“Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.”
Definisi Pemerintah Daerah
(Pasal 1 angka 3 UU Nomor 32 Tahun 2004):
“Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.”
5. 5
Legaligrafi pemerintahan daerah
1. UU NOMOR 1 TAHUN 1945
2. UU NOMOR 22 TAHUN 1948
3. UU NOMOR 44 TAHUN 1950
4. UU NOMOR 1 TAHUN 1957
5. UU NOMOR 6 TAHUN 1959
6. UU NOMOR 5 TAHUN 1960
7. UU NOMOR 18 TAHUN 1965
8. UU NOMOR 5 TAHUN 1974
9. UU NOMOR 22 TAHUN 1999
10. UU NOMOR 32 TAHUN 2004
6. 6
KERANGKA DASAR HUKUM
PEMERINTAHAN DAERAH
”Pembagian Daerah Indonesia atas daerah
besar dan kecil dengan bentuk susunan
pemerintahannya ditetapkan dengan undang-
undang dengan memandang dan mengingati
dasar permusyawaratan dalam sistim
Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal usul
dalam daerah yang bersifat istimewa.”
Pasal 18 UUD 1945 Pra-Perubahan
7. 7
HAKIKAT PEMBAGIAN DAERAH
MENURUT PASAL 18 UUD 1945
PRA-PERUBAHAN
1. PEMBENTUKAN DAERAH DI INDONESIA
DIMUNGKINKAN SEBAGAI WUJUD
PRULARISTIS BANGSA INDONESIA YANG
EKA DALAM KESATUAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA.
2.SEBAGAI KONSEKUENSI YURIDIS
BENTUK NEGARA KESATUAN, HUBUNGAN
FORMALISTIS ANTAR-DAERAH DAN
PEMBENTUKAN DAERAH DILAKUKAN OLEH
PEMERINTAH PUSAT MELALUI UNDANG-
UNDANG YANG HARUS MENDAPAT
PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT (DPR).
9. 9
ALASAN YURIDIS PEMBENTUKAN DAERAH
MELALUI UNDANG-UNDANG
(1) pembentukan daerah harus merupakan wujud
kemauan pemerintah dan rakyat melalui wakil-wakilnya
di DPR;
(2) konstruksi pembagian daerah harus diselaraskan
dengan kepentingan dan kebutuhan rakyat yang
dilegitimasi oleh hukum;
(3) pembentukan daerah merupakan perjanjian publik
yang mengakui suatu wilayah sebagai daerah otonom
yang akan memiliki hak dan kewajiban sebagai subyek
hukum;
(4) jaminan penyerahan hak otonomi akan disertai dengan
jaminan pengakuan hak mengatur rumah tangganya
sendiri yang diserahkan dari pemerintah pusat.
11. 12
KONSEPSI HUKUM
Desentralisasi adalah PENYERAHAN wewenang
pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dalam sistem NKRI
Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI
12. 13
HAK DAERAH OTONOM
1. Mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan
2. Menjalankan otonomi yang seluas-
luasnya untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat,
pelayanan umum, dan daya saing
daerah
3. Urusan pemerintahan daerah
dikecualikan atas urusan politik luar
negeri, pertahanan, keamanan,
yustisi, moneter dan fiskal nasional,
serta agama
13. DAERAH
OTONOM
DEKOSENTRASI
PELIMPAHAN wewenang
pemerintahan oleh
pemerintah kepada
gubernur sebagai wakil
pemerintah dan/atau kepada
instansi vertikal di wilayah
tertentu
TUGAS PEMBANTUAN
PENUGASAN dari
pemerintah kepada daerah
dan/atau desa dari
pemerintah provinsi kepada
kabupaten/kota dan atau
desa serta dari pemerintah
kabupaten/kota kepada desa
untuk melaksanakan tugas
tertentu
14. TITIK BERAT OTONOMI DAERAH
OTONOMI
DAERAH
DITITIKBERA
TKAN
PADA
KABUPATEN/
KOTA
LUAS, keleluasaan daerah untuk
menyelenggarakan pemerintahan yang
mencakup semua bidang pemerintahan, kecuali
untuk urusan tertentu yang dikecualikan
NYATA, keleluasaan daerah untuk
menyelenggarakan kewenangan pemerintahan
di bidang tertentu yang secara nyata ada dan
diperlukan
BERTANGGUNG JAWAB,
perwujudan pertanggungjawaban sebagai
konsekuensi pemberian hak dan kewenangan
kepada daerah dalam wujud tugas dan
kewajiban
15. 16
KEWENANGAN DAERAH PROVINSI
Kewenangan lintas kabupaten/kota
Kewenangan yang tidak/belum
dilaksanakan oleh daerah
kabupaten/kota
Kewenangan bidang pemerintahan
tertentu lainnya
16. 17
POSISI GUBERNUR SEBAGAI
WAKIL PEMERINTAH PUSAT
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah kabupaten/kota
Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah
di daerah provinsi dan kabupaten/kota
Koordinasi pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah
provinsi dan kabupaten/kota
17. 18
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM
Pembentukan daerah dapat dilakukan dengan
PENGGABUNGAN beberapa daerah atau
bagian daerah yang bersandingan atau
PEMEKARAN dari satu daerah menjadi dua
daerah atau lebih
Batas minimal PEMEKARAN daerah
dilakukan setelah mencapai usia
penyelenggaraan pemerintahan mencapai 10
tahun (provinsi), 7 tahun (kabupaten/kota),
dan 5 tahun (kecamatan)
18. 19
SYARAT PEMBENTUKAN
DAERAH OTONOM
SYARAT ADMINISTRATIF
PERSETUJUAN DPRD, KEPALA DAERAH YANG MENJADI CAKUPAN
WILAYAH, PERSETUJUAN DPRD INDUK, DAN GUBERNUR SERTA
REKOMENDASI MENTERI DALAM NEGERI
SYARAT TEKNIS
FAKTOR KEMAMPUAN EKONOMI, POTENSI DAERAH, SOSIAL
BUDAYA, SOSIAL POLITIK, KEPENDUDUKAN, LUAS DAERAH,
PERTAHANAN, KEAMANAN, DAN FAKTOR LAINNYAYANG
MEMUNGKINKAN TERSELENGGARANYA OTONOMI DAERAH
SYARAT FISIK KEWLAYAHAN
PALING SEDIKIT 5 KABUPATEN/KOTA UNTUK PEMBENTUKAN
PROVINSI DAN 4 KECAMATAN UNTUK PEMBENTUKAN
KABUPATEN/KOTA, LOKASI CALON IBUKOTA, SARANA, DAN
PRASARANA PEMERINTAHAN
19. 20
PENGHAPUSAN & PENGGABUNGAN
DAERAH OTONOM
DAPAT DIHAPUS DAN DIGABUNGKAN
DENGAN DAERAH LAIN APABILA TIDAK
MAMPU MENYELENGGARAKAN OTONOMI
DAERAH
DILAKUKAN MELALUI PROSES EVALUASI
YANG KEMUDIAN DITETAPKAN MELALUI
UNDANG-UNDANG
20. 21
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DIBAGI
ATAS URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN.
URUSAN PEMERINTAHAN YANG
DISERAHKAN DISERTAI DENGAN SUMBER
PENDANAAN, PENGALIHAN SARANA DAN
PRASARANA, SERTA KEPEGAWAIAN.
URUSAN PEMERINTAHAN YANG
DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR
DISERTAI DENGAN PENDANAAN SESUAI
DENGAN URUSAN YANG
DIDEKONSENTRASIKAN
21. 22
PENDANAAN DAN
HUBUNGAN KEUANGAN
Pemberian sumber keuangan untuk
menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang menjadi
kewenangan pemerintahan daerah;
Pengalokasian dana perimbangan
kepada pemerintahan daerah;
Pemberian pinjaman dan/atau hibah
kepada pemerintah daerah.
22. 23
PEMBIAYAAN DAERAH YANG
DIBERIKAN
Bagi hasil pajak dan non-pajak antara
pemerintahan daerah provinsi dan
pemerintahan daerah kabupaten/kota
Pendanaan urusan pemerintahan yang
menjadi tanggung jawab bersama
Pembiayaan bersama atas kerja sama antar-
daerah
Pinjaman dan/atau hibah antar-pemerintahan
daerah
23. 24
KEWENANGAN MENGELOLA
SUMBER DAYA LAUT
Daerah memperoleh bagi hasil atas pengelolaan
sumber daya alam di bawah dasar dan/atau di dasar
laut.
Kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya
laut adalah:
1. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengelolaan
kekayaan laut;
2. pengaturan administratif;
3. pengaturan tata ruang;
4. penegakan hukum;
5. pemeliharaan keamanan
6. pertahanan kedaulatan negara
Luas wilayah pengelolaan sumber daya laut adalah 12
mil dan 1/3 nya untuk kabupaten/kota
24. 25
ORGAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Perangkat Daerah, yang meliputi
(1) Sekretariat Daerah
(2) Sekretariat DPRD
(3) Dinas Daerah
(4) lembaga teknis Daerah
25. 26
KEPALA DAERAH & WAKIL
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih
melalui pemilihan kepala daerah langsung.
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat
diberhentikan karena meninggal dunia, permintaan
sendiri, atau diberhentikan.
Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah dapat
diberhentikan Presiden tanpa melalui usulan DPRD
apabila dinyatakan melakukan tindakan pidana
kejahatan dengan pidana minimal 5 tahun atas
tuduhan korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak
pidana terhadap keamanan negara.
26. 27
KRISIS KEPERCAYAAN TERHADAP
PEMERINTAH DAERAH
DPRD menggunakan HAK ANGKET jika kepala daerah
dan atau wakilnya menghadapi krisis kepercayaan
karena tindak pidana yang dilakukannya.
Jika kepala daerah dan atau wakilnya terbukti bersalah
karena tindak pidana yang dilakukannya berdasarkan
PUTUSAN PENGADILAN YANG BELUM MEMILIKI
KEKUATAN HUKUM TETAP, DPRD mengusulkan
pemberhentian sementara dengan keputusan DPRD.
Jika sudah diputuskan dalam PUTUSAN PENGADILAN
YANG MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP, DPRD
mengusulkan pemberhentian yang disampaikan kepada
Presiden
27. 28
POSISI YURIDIS DPRD
Pasal 41 UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah:
“DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.”
Pasal 42 huruf c UU Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah:
“DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan
perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD,
kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program
pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.”
29. 30
PENGAWASAN DPRD
Tugas dan kedudukan DPRD sangat penting
untuk mencegah secara dini (early warning
system) penyimpangan pengelolaan APBD dan
kebijakan dalam penyelenggaraan kinerja
pemerintah daerah
30. 31
HAK DPRD
INTERPELASI
Hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah
mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan
strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat,
daerah, dan negara.
ANGKET
Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan
penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala
daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada
kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
MENYATAKAN PENDAPAT
Hak DPRD menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala
daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di
daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau
sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak
angket
31. 32
KEPEGAWAIAN DAERAH
Gaji dan tunjangan PNS Daerah dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) yang bersumber dari alokasi
dasar dalam DANA ALOKASI UMUM (DAU)
Pembinaan dan pengawasan PNS Daerah
dikoordinasikan pada tingkat nasional oleh
Menteri Dalam Negeri dan pada tingkat daerah
oleh Gubernur.
33. PERATURAN DAERAH
PERDA
DPRD
MATERI MUATAN PERDA
MENGANDUNG ASAS
1. Pengayoman;
2. Kemanusiaan;
3. Kebangsaan;
4. Kekeluargaan;
5. Kenusantaraan;
6. Bhineka tunggal ika;
7. Keadilan;
8. Kesamaan dalam hukum dan
pemerintahan;
9. Ketertiban dan kepastuian
hukum
10. Keseimbangan, keserasiaan,
dan keselarasan
KEPALA DAERAH
34. KEUANGAN DAERAH
KEUANGAN
DAERAH
APBD
DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEUANGAN DAERAH TIDAK PERNAH DIDEFINISIKAN
SUMBER PENDAPATAN
DAERAH
(1) PENDAPATAN ASLI
DAERAH
a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
c. BUMD
d. lain-lain yang sah
(1) DANA PERIMBANGAN
(2) LAIN-LAIN PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH
BUMD
PAJAK
DAERAH
36. ALUR HUKUM PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA
MENURUT UU NO. 17 TAHUN 2003
PASAL 4 AYAT (1)
UUD 1945
PRESIDEN
MEMEGANG
KEKUASAAN
PEMERINTAHAN
MENURUT
UUD
PASAL 6 AYAT (1) UU NO. 17
TAHUN 2003
PRESIDEN SELAKU KEPALA
PEMERINTAHAN MEMEGANG
KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA
SEBAGAI BAGIAN DARI
KEKUASAAN PEMERINTAHAN
DIKUASAKAN KEPADA MENTERI
KEUANGAN UNTUK FISKAL DAN
KEKAYAAN NEGARA YANG
DIPISAHKAN
PRESIDEN SEBAGAI PEMEGANG KEKUASAAN PEMERINTAHAN:
ANTARA LAIN MENGELOLA KEUANGAN NEGARA MEMILIKI REPRESENTASI
SEBAGAI CHIEF FINANCIAL OFFICER YANG SECARA YURIDIS
MENJADI REGULATOR UTAMA DALAM MENENTUKAN
STATUS HUKUM PENGELOLAAN UANG NEGARA
DIKUASAKAN KEPADA
MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA
UNTUK PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG
DISERAHKAN KEPADA
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
UNTUK KEUANGAN DAERAH
DAN KEKAYAAN DAERAH YANG
DIPISAHKAN
TIDAK TERMASUK
KEWENANGAN MONETER
37. MEKANISME PENGAWASAN/PEMERIKSAAN
KEUANGAN DAERAH
EKSTERNAL DAN INTERNAL PEMERINTAH YANG IDEAL
LANDASAN
FILOSOFI
PEMERIKSAAN,
PENGAWASAN
PASAL 23 UUD
1945
Pemeriksaan
tanggung
jawab
keuangan
negara
BPK
Pengawasan
pengelolaan
APBD
Provinsi
DPRD &
Bawasda
Provinsi
Pengawasan
Pengelolaan
APBD Kab/kota
DPRD &
Bawasda
Kabupaten/
Kota
Pemeriksaan
Pengelolaan
Keuangan
Negara
BPKP
39. 40
HUBUNGAN BPK DAN DPRD (1)
Pasal 23E ayat (2) dan (3)
UUD 1945
“Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan
kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan
kewenangannya.”
“Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh
lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai
dengan undang-undang.”
40. 41
HUBUNGAN BPK DAN DPRD (2)
Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara
“Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan
rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
kepada DPRD berupa laporan keuangan yang
telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya
enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.”
41. 42
HUBUNGAN BPK DAN DPRD (3)
Pasal 17 ayat (2), (4), dan (5) UU Nomor 15 Tahun 2004
Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara
“Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan
pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD
selambat-lambatnya 2 bulan seteleh menerima lapioran
keuangan dari pemerintah daerah.”
“Laporan hasil pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan
dengan tujuan tertentu disampaikan kepada DPRD.”
42. TINDAK LANJUT DPRD TERHADAP HASIL
PEMERIKSAAN BPK YANG ADA UNSUR PIDANA
BPK
DPRD
DPRD DAPAT MEMINTA BPK MELAKUKAN PEMERIKSAAN LANJUTAN
ATAS KEMUNGKINAN ADANYA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM HASIL PEMERIKSAAN BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN DAERAH
HAK ANGKET
HAK
INTERPELASI
PENYELIDIKAN/
PENYIDIKAN/
PENUNTUTAN
KEPOLISIAN/
KEJAKSAAN/
KPK
43. TINDAK LANJUT DPRD TERHADAP HASIL
PEMERIKSAAN BPK YANG ADA UNSUR PIDANA
DPRD BPK
KERUGIAN DAERAH ADALAH KEKURANGAN UANG, SURAT BERHARGA,
DAN BARANG YANG NYATA DAN PASTI JUMLAHNYA SEBAGAI
AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM, BAIK SENGAJA MAUPUN LALAI
PEMERIKSAAN
LANJUTAN
MENILAI/MENETAPK
AN ADANYA
KERUGIAN DAERAH