Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah yang mencakup pengertian, prinsip, dasar hukum, tujuan, penyelenggara, hak dan kewajiban daerah, serta tugas kepala daerah dan DPRD dalam pelaksanaan otonomi daerah. Secara ringkas, otonomi daerah memberikan hak kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

2. BAB 2
Otonomi Daerah
Disusun oleh : Kelompok 2
Intan Kusuma Ratnasari (18)
Nurani Mutiara Hafizhah (24)
Raditya Ari Prakoso (25)
Sukma Putri Pertiwi (29)

3. A. Pengertian Otonomi Daerah
1. Arti Otonomi Daerah
2. Istilah-istilah Penting di dalam
Pelaksanaan Otonomi Daerah
3. Hakikat dan Arti Penting
Otonomi Daerah
4. Prinsip-prinsip Otonomi
Daerah
5. Dasar Hukum Pelaksanaan
Otonomi Daerah
7. Tujuan Otonomi Daerah
9. Penyelenggara Pemerintahan
dalam Pelaksanaan Otonomi
Daerah
10. Hak dan Kewajiban Daerah
11. Tugas, Hak danWewenang
Kepala Daerah dn DPRD
12. Dampak dari Pelaksanaan
Otonomi Daerah
13. Faktor yang Mempengaruhi
Pelaksanaan Otonomi Daerah
14. Faktor Penghambat
Pelaksanaan Otonomi Daerah
15. Langkah-langkah di dalam
mengatasi masalah-masalah yang
berkaitan dengan Otonomi daerah
6. Makna Otonomi Daerah
8. Asas-asas yang Dipakai Otonomi
Daerah

4. 1. Arti Otonomi Daerah
Secara etimologi kata “Otonomi” berasal dari bahasa Yunani
“autos” yang berarti sendiri dan “nomos” yang berarti
aturan. Jadi, Otonomi daerah dapat diartikan mengatur
sendiri
Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
pada Pasal 1 ayat (5), Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan
kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Secara resmi Otonomi daerah dilaksanakan sejak 1 Januari 2001

5. 2. Istilah-istilah Penting di dalam
Pelaksanaan Otonomi Daerah
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada
Gubernur sebagaiWakil Pemerintahan dan atau perangkat pusat di daerah
Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa
serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai
pembiayaan, sarana, prasarana serta SDM dengan kewajiban melaporkan
pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan
Wilayah Administrasi adalah wilayah kerja Gubernur selaku wakil pemerintah

6. Instansi Vertikal adalah perangkat departemen dan atau lembaga
pemerintah non departemen di daerah
Pejabat yang berwenang adalah pejabat pemerintah di tingkat pusat dan
atau pejabat pemerintah di daerah propinsi yang berwenang membina dan
mengawasi penyalenggaran Pemerintah Daerah
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
Pemerintah (Pusat) kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Negara
Indonesia

7. 1. Mendorong untuk memberdayakan
masyarakat
2. Menumbuhkan prakarsa dan
kreativitas masyarakat
3. Meningkatkan peran serta
masyarakat
4. Mengembangkan peran dan fungsi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Hakikat dan Arti Penting
Otonomi Daerah
Kemandirian rakyat di
daerah untuk mengatur
penyelelenggaraan
pemerintahan dan
melaksanakan
pembangunan di daerah
Hakikat Otonomi
Daerah
Makna dan Arti
penting dari
Otonomi Daerah

8. 4. Prinsip-prinsip Otonomi
Daerah
Pelaksanaan Otonomi Daerah harus :
1. Dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta
potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Didasarkan pada Otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab.
3. Sesuai dengan konstitusi.
4. Lebih meningkatkan kemandirian daerah.
5. Lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif di daerah.

9. 5. Dasar Hukum Pelaksanaan
Otonomi Daerah
Pasal 18 ini mengandung 4 (empat) pengertian pokok, yaitu :
1. Negara Kesatuan RI menganut sistem desentrialisasi di samping sistem
Landasan hukum melaksanakan Otonomi daerah adalah Pasal 18
UUD 1945
dekonsentrasi.
2. Menghendaki adanya Undang-Undang organik tentang pemerintah
daerah.
3. Menghendaki adanya DPRD sebagai cerminan daripada pemerintahan
Sebagai implementasi Otonomi daerah, dibentuk Undang-undang No. 22
Tahun 1999 yang direvisi dengan keluarnya Undang-Undang No. 18 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
demokratis yang dilaksanakan dengan permusyawaratan/perwakilan.
4. Dihormati dan diakuinya hak asal-usul dan kedudukan daerah-daerah
yang bersifat istimewa.

10. 6. Makna Otonomi Daerah
1. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan
pemerintahan dalam hubungan domestik kepada
daerah kecuali untuk bidang keuangan dan moneter,
politik 2. Penguatan luar negeri, peran peradilan, DPRD dalam pertahanan, pemilihan keagaman,
dan
3. Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai
dengan kultur (budaya) setempat demi menjamin
tampilnya kepemimpinan pemerintahan yang
berkualifikasi tinggi dengan tingkat kepercayaan
penetapan kepala daerah : menilai keberhasilan atau
serta kebijakan pemerintah pusat yang bersifat
kegagalan kepemimpinan kepala daerah.
strategis nasional.
4. Peningkatan efektifitas fungsi-fungsi pelayanan
eksekutif melalui organisasi institusi yang dimiliki agra
lebih sesuai dengan ruang yang tinggi.
lingkup kewenangan yang
5. Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah
serta pengaturan telah yang didesentralisasikan.
lebih jelas atas sumber-sumber
6. Perwujudpanenddeaspeanttaranlinseagsiafrias.kal melalui
pembesaran alokasi subsidi pusat yang bersifat block
7. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga
grant.
dan nilai-nilai lokal yang bersifat kondusif terhadap
upaya memelihara harmoni sosial.

11. 7. Tujuan Otonomi Daerah
Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan Otonomi daerah antara lain
adalah membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak
perlu dalam menangani urusan daerah
Tujuan pemberian Otonomi daerah kepada daerah antara lain :
1. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik
2. Pengembangan kehidupan demokrasi
3. Keadilan
4. Pemerataan
5. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar
daerah dalam rangka keutuhan NKRI
6. Mendorong untuk memberdayakan masyarakat
7. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas
8. Meningkatkan peran serta masyarakat
9. Mengembangkan peran dan fungsi DPRD

12. 8. Asas-asas yang Dipakai
Otonomi Daerah
Desentralisasi : adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dekonsentrasi : adalah pelimpahan wewenang pemerintahan
oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagi wakil pemerintah dan
atau instansi vertikal di wilayah tertentu.
Asas Tugas Perbantuan : adalah penugasan dari pemerintah
kepada daerah tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu

13. 9. Penyelenggara Pemerintahan
dalam Pelaksanaan Otonomi
Daerah
Penyelenggara
Pemerintahan
Pusat : Presiden yang dibantuWakil
Presiden dan para Menteri yang
tergabung dalam kabinet
Propinsi : Gubernur (kepala daerah), wakil
Gubernur, dan perangkat pemerintahan
propinsi
Kabupaten / Kota : Bupati / Walikota,
Wakil Bupati / WakilWalikota, dan
perangkat kabupaten / kota

14. 10. Hak dan Kewajiban
Daerah
Pasal 21 UU No. 32 tahun 2004 menjelaskan sebagai berikut :
Dalam menyelenggarakan Otonomi, daerah memiliki hak :
a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
b. Memilih pemimpin daerahnya
c. Mengatur aparatur daerah
d. Mengelola kekayaan daerah
e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan SDA dan sumber daya
lainnya yang ada di daerah
g. Mendapat hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

15. Dalam penyelenggaraan Otonomi daerah, daerah memiliki kewajiban :
a. Melindungi masyarakat , menjaga persatuan
kesatuan dan kerukunan nasional, serta
keutuhan NKRI
f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum
b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
c. Mengembangkan kehidupan demokratis
d. Mewujudkan yang keadilan layak
dan pemerataan
e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
h. Mengembangkan sitem jaminan sosial
i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
k. Melestarikan lingkungan hidup
l. Mengelola administrasi kependudukan
m.Melestarikan nilai-nilai sosial budaya
n. Membentuk dan menerapkan peratura
Perundang-Undangan
sesuai dengan kewenangannya
o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan
Perundang-Undangan

16. 11. Tugas, Hak danWewenang
Kepala Daerah dan DPRD
1. Kepala Daerah
Kepala Daerah Kabupaten disebut Bupati, Kepala Daerah Kota disebut
Walikota.
Kepala Daerah mempunyai masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih
kembali haynya untuk satu kali masa jabatan.
Kepala Daerah mempimpin penyelenggaraan Pemerintah Daerah
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan yang ditetapkan bersama DPRD.
UU No. 32 Tahun 2004, pasal 25 ; Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang :
Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan bersama DPRD.
Mengajukan rancangan Perda.
Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan DPRD.
Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk
dibahas dan ditetapkan.
Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
Mewakili daerahnya di dalam dan di lua pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa
hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuia dengan peraturan perundang -
undangan

17. UU No. 32 Tahun 2004, pasal 25 dan 26 ; Kepala Daerah dan wakil kepala daerah
mempunyai kewajiban :
Menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
Meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat
Mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI
Memegang teguh Pancasila dan UUD 1945
Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah
Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah semua
perangkat daerah
Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah
Memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD
Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada
masyarakat

18. 2. DPRD
Anggota DPRD dipilih oleh rakyat di daerah melalui pemilihan umum.
Masa jabatan anggota DPRD adalah lima tahun. DPRD merupakan
lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memnpunyai fungsi
legislasi, anggaran, dan pengawasan.
DPRD mempunyai tugas dan wewenang :
Bersama kepala daerah membentuk Perda
Bersama kepala daerah menetapkan APBD
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan semua peraturan perundangan
yang berlaku di daerah serta pelaksanaan APBD
Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah terhadap
perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah
Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala
daerah
Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah
Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah
Melaksanakan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan
pemilihan kepala daerah
Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/ wakil kepala
daerah kepada presiden melalui menteri dalam negeri bagi DPRD Propinsi dan
kepada menteri dalam negeri melalui gubernur bagi DPRD kabupaten/kota

19. Anggota DPRD mempunyai hak
Mengajukan rancangan perda
Mengajukan pertanyaan
Menyampaikan usul dan
pendapat
memilih dan dipilih
Membela diri
Imunitas (kekebalan hukum)
Protokoler
Keuangan dan administratif
DPRD sebagai badan legislatif daerah mempunyai kewajiban :
¤ Mentaati peraturan tata tertib, kode etik, dan sumpah /janji DPRD
¤ Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga
¤ Mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI
¤ Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945, serta mentaati segala peraturan
perundang-undangan
¤ Melaksanakan kehidupn demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
¤ Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah
¤ Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
¤ Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi/golongan
¤ Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggta DPRD
sebagai wujud tanggungjawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya
Suasana sidang DPRD

20. 12. Dampak dari Pelaksanaan
Otonomi Daerah
Dampak Positif
Masyarakat di daerah akan lebih mengembangkan potensinya
karena ada semangat bersaing dengan masyarakat daerah lain
Pelayanan aparat pemerintahan menjadi lebih mudah dan cepat
Perkembangan pembangunan ekonomi daerah terutama daerah
luar pulau jawa lebih baik sebelum dari sebelum pelaksanaan
Otonomi daerah
Pembangunan fasilitas umum semakin meningkat
Iklim berusaha dan usaha masyarakat lebih kondusif dan
berkembang
Aspirasi masyarakat akan lebih diperhatikan oleh pemerintah
daerah karena mempunyai wewenang yang lebih besar daripada
sistem terpusat
Kesejahteraan warga daerah dirasakan semakin meningkat

21. Para pejabat daerah yang mempunyai kewenangan yang besar &
kurang kontrol apabila tidak memiliki keimanan yang kuat akan
cenderung menyalahgunakan kekuasaan
Munculnya sifat egosentrisme di daerah
Menimbulkan kesenjangan antara daerah yang miskin dengan
kaya
Daerah yang merasa kuat apabila tidak ada pembinaan yang baik
dari pusat mendorong untuk hidup mandiri , tidak membantu
masyarakat daerah lain bahkan dapat mengarah kepada
separatisme
Dampak Negatif
Merebaknya Korupsi , Kolusi , & Nepotisme di daerah
Meningkatnya kriminalitas di daerah

22. 13. Faktor yang Mempengaruhi
Pelaksanaan Otonomi Daerah
Sumber Daya Manusia
SDM memiliki peranan sangat menentukan dalam pelaksanaan Otonomi daerah
karena manusia merupakan penyusun program , pelaksana sekaligus pengawas
jalannya suatu kegiatan . SDM meliputi sikap mental (Budi Pekerti) , Kecerdasan ,
Keterampilan dan nilai–nilai potensial yang dimiliki manusia
Kesediaan Dana
Dengan adanya Otonomi daerah, daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar
untuk menggali sumbe–sumber dana yang ada di daerah .Sumber dana tersebut
dapat diperoleh dari retribusi daerah, keuntungan perusahaan daerah, hasil bagi
pengelolaan SDA di daerah dan pendapatan lain sesuai kewenangan daerah.
Pemerintah daerah hendaknya pandai–pandai menggali sumber keuangan di
daerah tidak lagi menggantungkan bantuan dari pusat
Sumber Daya Alam
Suatu yang memiliki SDA yang berupa kekayaan alam , Keindahan alam , Kesuburan
tanah, dan potensi alam lainnya akan sangat mendorong keberhasilan pelaksanaan
Otonomi daerah

23. Sarana dan Prasarana yang tersedia
Suatu daerah yang memiliki sarana dan prasarana yang cukup akan memperlancar
pelaksanaan Otonomi daerah. Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Otonomi
daerah adalah setiap benda atau alat yang dapat digunakan untuk memperlancar
pekerjaan atau kegiatan Pemerintahan Daerah, seperti alat–alat kantor, alat
komunikasi dan transportasi
Pengawasan dan pembinaan
Pembinaan lebih ditekankan pada memfasilitasi dalam upaya pemberdayaan
daerah otonom, sedangkan pengawasan lebih ditekankan pada pengawasan
represif untuk lebih memberikan kebebasan kepada daerah
Manajemen pengelolaan
Agar pelaksanaan Otonomi daerah berjalan dengan lancar dan dapat meningkatkan
kesejahteraan rakyat di daerah perlu adanya pengorganisasian yang baik pada para
pelaku Otonomi daerah khususnya pemerintah daerah dan lembaga-lembaga
pemerintahan di daerah.

24. 14. Faktor Penghambat
Pelaksanaan Otonomi Daerah
a. Tidak semua daerah otonom di Indonesia memiliki sumber daya
manusia yang tinggi sehingga masih memerlukan bantuan dari pusat
atau daerah lain.
b. Tidak semua daerah otonom di Indonesia memiliki sumber daya alam
yang memadai sehingga sulit untuk menggali dana dari potensi alam.
c. Masih adanya daya tarik menarik antara pemerintah pusat dan daerah
tentang kewenangan masalah tertentu misalnya pembagian
pendapatan pengelolaan sumber daya alam, pengangkatan pegawai
negeri, dan lain-lain.
d. Adanya pembiasaan sentralisasi/terpusat sehingga kreatifitas daerah
sulit berkembang.
e. Sebagian besar daerah otonom masih membiasakan diri dan tergantung
kepada pusat terutama masalah dana/keuangan sehingga sulit untuk
mandiri.
f. Timbulnya kesulitan dalam mengatur sumber daya alam yang dimiliki
beberapa daerah yang berbatasan misalnya sumber air minum/mata
air/sungai dan lain-lain.

25. 15. Langkah-langkah di dalam
mengatasi masalah-masalah yang
berkaitan dengan Otonomi daerah
a. Meningkatkan sistem pengamanan di daerah dengan melibatkan partisipasi warga
masyarakat.
b. Meningkatkan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam.
c. Meningkatkan penggalian dana, sarana/prasarana dan manajemen.
d. Meningkatkan pengawasan di berbagai penyelewengan seperti korupsi, kolusi,
dan nepotisme.
e. Mengembangkan kreativitas daerah untuk bersaing dengan daerah lain yang lebih
maju.
f. Menciptakan peraturan perundang-undangan yang lebih jelas tentang pengaturan
sumber daya alam, perpajakan dan lain-lain sehingga tidak terjadi tarik-menarik
antar kepentingan daerah dengan pusat dan daerah dengan daerah lain.
g. Mengembangkan iklim usaha dan investasi di daerah agar pembangunan daerah
cepat maju tidak hanya memusat di ibukota negara saja.

26. B. Pentingnya Partisipasi Masyarakat
dalam Perumusan Kebijakan Publik
Pengertian Partisipasi
dalam Pelaksanaaan
Otonomi Daerah
Wujud Partisipasi dalam
Pelaksanaaan Otonomi
Daerah
Pengertian Kebijakan
Publik
Proses Pembuatan
Kebijakan Publik
Macam, Jenis, dan
Bentuk Kebijakan Publik
Pembuat Kebijakan
Publik
Makna dan Pentingnya
Aspirasi
Manfaat Partisipasi
Masyarakat dalam
Kebijakan Publik
Penghambat Partisipasi
Masyarakat Terhadap
Kebijakan Publik
Konsekuensi Tidak Aktifnya
Masyarakat dalam
Perumusan dan Pelaksanaan
Kebijakan Publik

27. Partisipasi warga negara tidak hanya mendukung dan mendorong agar daerah semakin
maju dan mandiri, tetapi juga membantu negara/pemerintah agar mampu mengatasi
permasalahan-permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan Otonomi daerah,
menghilangkan dampak negatif Otonomi daerah, mengembangkan dampak positif
Otonomi daerah
Pengertian Partisipasi
dalam Pelaksanaaan
Otonomi Daerah
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘partisipasi ‘ berarti berperan serta (di suatu
kegiatan), ikut serta : seluruh masyarakat harus menyukseskan pembangunan bangsa
dan negara.
Partisipasi dalam pelaksanaan Otonomi daerah dapat diartikan sebagi
kegiatan/peran serta warga negara demi suksenya pelaksanaan Otonomi
daerah

28. 3. Partisipasi harta benda dan uang/modal
Partisipasi harta benda dan uang/modal dapat dilakukan dengan cara
memberikan sumbangan kepaa pemerintah atau badan/lembaga tertentu,
ataun menabung uang di bank-bank pemerintah, untuk menunjang dan
mendorong agar otonomi daerah berjalan lancar dan pembangunan
berjalan sesuai program pemerintah
4. Partisipasi keterampilan
Partisipasi keterampilan dapat dilakukan dengan menyumbangkan
keterampilan/keahliannya kepada pemerintah demi kelancaran otonomi
daerah / pembangunan nasional
Wujud Partisipasi dalam
Pelaksanaaan Otonomi
Daerah
1. Partisipasi tenaga
partisipasi tenaga dapat dilakukan dengan cara menyumbangkan tenaganya,
misalnya aktif dalam kegiatan gotong royong untuk memperlancar
pembangunan di daerah-daerah
2. Partisipasi buah pikiran
Partisipasi buah pikiran dapat dilakukan dengan cara memberikan saran,
gagasan, pendapat baik secara lisan ataupun tertulis kepada pihak-pihak
yang berwenang agar Otonomi daerah dapat berjalan dengan lancar,
sesuai harapan

29. Pengertian Kebijakan
Publik
Kebijakan publik pada dasarnya adalah kebijakan yang dinyatakan, dikeluarkan, dilakukan
ataupun yang tidak dilakukan oleh pemerinah yang memuat program dan kegiatan atau
program pembangunan yang dijalankan
Secara etimologi istilah kebijakan publik terdiri dari dua kata yaitu kebijakan dan
publik.
Kebijakan merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil seserang/badan/lembaga
yang pada umumnya memegang kekuasaan untuk mengatasi masalah atau tujuan
tertentu terutama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Publik artinya hal yang berkenaan dengan masyarakat luas atau umum.

30. Definisi kebijakan publik menurut beberapa ahli:
dye Kebijakan Publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk
melakukan atau tidak melakukan
Edward III
Kebijakan Publik adalah apa yang pemerintah katakan dan
lakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serngkaian
tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah
Anderson
Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan yang mempunyai
tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau
sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu
Kartasasmita
Kebijakan Publik merupakan upaya untuk memahami dan
mengartikan (1) apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh
pemerintah mengenai suatu wilayah (2) apa yang
menyebabkannya (3) apa pengaruhnya

31. Proses Pembuatan
Kebijakan Publik
1. Isu/Masalah Publik
2. Perumusan
Kebijakan Publik
3. Penerapan Kebijakan
Publik
4. Evaluasi Kebijakan
Publik
Keterangan :
1. Sebuah isu (masalah publik) yang menyangkut masalah orang banyak dan tidak
dapat diselesaikan menuntut penyelesian dari pemerintah.
2. Pemerintah merumuskan kebijakan publik untuk menyelesaikan masalah tersebut.
3. Kebijakan publik diimplementasikan atau dilaksanakan oleh pemerintah dan
warga negara/warga masyarakat secara bersama-sama
4. Setelah kebijakan publik dibuat, dilakukan evaluasi, apakah dapat menyelesaikan
masalah atau justru sebaliknya. Apabila kebijakan publik itu tidak menyelesaikan
masalah, kebijakan itu dapat menjadi isu baru dan dapat kembali dikeluarkan
kebijakan publik yang baru

32. Macam, Jenis, dan
Bentuk Kebijakan Publik
Kebijakan Publik Ditinjau
dari Pembuatnya
Pusat
Dibuat oleh pemerintah
atau lembaga negara di
pusat yang mengatur
seluruh warga negara dan
seluruh wilayah Indonesia
Kebijakan Publik Dalam
Daerah
Dibuat oleh pemerintah/
pejabat atau lembaga di
daerah untuk mengatur
daerahnya masing-masing
Arti Luas
Peraturan perundang-undangan
yang bersifat
tertulis: berbentuk
peraturan perundang-undangan
seperti Undang-
Undang, Peratuuan Daerah,
SK Presiden, Gubernur atau
Bupati
Peraturan-Peraturan yang
tidak tertulis namun
disepakati dan dipatuhi
yang disebut dengan
konvensi

33. Kebijakan Publik
menurut Sifat
Bersifat ekstratif
Kebijakan publik yang berupa penyerapan sumber-sumber
materialdari masyarakat luas. Contoh : kebijakan bea cukai
tembakau
Bersifat distributif
Kebijakan publik yang bermaksud membagi dan
mengalokasikan sumber-sumber material yang telah
didapatkan tersebut kepada masyarakat luas. Contoh :
kebijakan pemerintah membagikan kartu sehat bagi warga
miskin
Bersifat regulatif
Adalah kebijakan yang isinya sejumlah peaturan dan kewajiban
yang harus ditaati warga negara maupun oleh penyelenggara
negara bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kelancaran
pembangunan, jaminan hak asasi warga negara dan untuk
mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kebijakan ini berguna
agar kebijakan baik ekstratif dan distributif dapat berjalan
efektif. Contoh : kebijakan UMR

34. Norma dalam
masyarakat
Agama
Ketentuan yang
mengatur cara hidup
kita sebagai makhluk
Tuhan Yang Maha Esa
Hukum
Ketentuan yang mengatur
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara yang
ditetapkan oleh lembaga yang
berwenang
Kesusilaan
Ketentuan dan pedoman hidup
yang tumbuh dari hati sanubari
manusia dan diakui universal.
Kepada pelanggarnya merasa
menyesal, takut kepada diri
sendiri, bertentangan dengan hati
sanubari
Kesopanan
ketentuan-ketentuan dai
sekelompok masyarakat pada
daerah tertentu yang dipatuhi oleh
warga masyarakat kepada
pelanggarnya dianggap kurang
sopan, tidak tahu tata krama
sehingga menjadi bahan
pergunjingan masyarakat
Bentuk-bentuk kebijakan publik :
Gerakan; contoh gerakan orang tua asuh (GNOTA), gerakan kembali ke desa, gerakan
penghijauan.
peraturan perundangan ; contoh Undang-Undang tentang Lalu Lintas.
Pidato atau pernyataan pejabat ; contoh pidato presiden tanggal 16 Agustus.
Program ; contoh : program Keluarga Berencana, Program imunisasi.
Proyek ; contoh proyek padat karya.
Tindakan pejabat atau penyelenggara pemerintahan; contoh pembukan hubungan
diplomatik, perluasan ekspor.

35. Pembuat Kebijakan
Publik
Kebijakan Publik
Disusun oleh mereka yang
memegang kekuasaan atau
para penyelenggara
pemerintahan
Kebijakan publik dari pusat dibuat oleh
pemerintah pusat misalnya kebijakan
nasional yaitu prgram transmigrasi dan
keluarga berencana
Kebijakan publik yang bersifat lokal atau
daerah dibuat oleh pemerintah daerah yang
berlaku untuk daerah masing-masing

37. Manfaat Partisipasi
Masyarakat dalam
Kebijakan Publik
Ada banyak manfaat seserang ikut serta dalam kebijakan publik
antara lain :
Dapat membentuk perilaku atau budaya demokrasi
Dapat membentuk masyarakat hukum
Dapat membentuk masyarakat yang bermral dan berakhlak mulia
Dapat membentuk masyarakat madani. Yaitu masyarakat yang
memiliki kesukarelaan, tidak menggantungkan pada orang lain
(keswasembadaan), tidak menggantunkan diri pada negara
(kemandirian), keterkaitan pada nilai-nilai yang disepakati

38. Penghambat Partisipasi
Masyarakat Terhadap
Kebijakan Publik
Faktor internal :
1) Masyarakat masihterbiasa pada pola lama yaitu
peraturan-peraturan tanpa partisipasi warga, warga
tinggal menerima dan melaksanakannya.
2) Masyarakat tidak tahu adanya kesempatan untuk
berpartisipasi.
3) Masyarakt tidak tahu prosedur partisipasi.
4) Rendahnya kesadaran hukum di kalangan
masyarakat.
5) Rendahnya sanksi hukum kepada pelanggar
kebijakan publik.
Faktor eksternal :
1) Kadang-kadang tidak dibuka kesempata kepada
masyarakat untuk berpartisipasi.
2) Masih adanya anggapan sentralistik yang tidak
sesuai dengan Otonomi Daerah.
3) Adanya anggapan bawa partisipasi masyarakat akan
memperlambat pembuatan kebijakan publik.
4) Kebijakan publik yang dibuat kadang-kadang belum
menyentuh kepentingan masyarakat secara
langsung.
5) Kadang kala kebijakan publik tidak memihak
kepada kepentingan rakyat.

39. Konsekuensi Tidak Aktifnya
Masyarakat dalam
Perumusan dan Pelaksanaan
Kebijakan Publik
Apabila masyarakat tidak aktif dalam perumusan kebijakan publik akan
Berakibat sebagai berikut :
a. Kebijakan publik yang dibuat badan yang berwenang tidak dapat diterapkan Dengan
baik sebab tidak ada dukungan dari masyarakat.
b. Akan menimbulkan kekerasan, kekecewaan masyarakat bahkan dapat menimbulkan
perselisihan dan kekacauan.
c. Akan timbul berbagai penolakan terhada kebijakan publik misalnya
demonstrasi/unjuk rasa secara besar-besaran.
d. Kebijakan publik yang telah dibuat oleh badan yang berwenang tidak sesuai dengan
aspirasi masyarakat.
e. Kebijakan publik yang dibuat oleh badan yang berwenang tidak mneyelesaikan
permasalahan yang justru menimbulkan masalal baru.