Laporan reses mp2 fpks 2016

1. 0
Laporan Reses MP. II 2016 - FPKS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
Jl. Jendral Sudirman No.159 Gd. 9 – Hp. 081 911 444 918 – Indramayu
LAPORAN KEGIATAN RESES
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD KABUPATEN INDRAMAYU
MASA PERSIDANGAN KE II TAHUN ANGGARAN 2016

2. 1
Laporan Reses MP. II 2016 - FPKS
LAPORAN KEGIATAN RESES FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD KABUPATEN INDRAMAYU
MASA PERSIDANGAN KE II TAHUN ANGGARAN 2016
BISMILAHIRRAHMAANIRRAHIIM
ASSALAMUALAIKUM WAROHMATULLAHI WABAROKATUH
YTH. PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATAN INDRAMAYU
YTH. BUPATI KABUPATEN INDRAMAYU
YTH. FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
YTH. KETUA PENGADILAN NEGERI DAN KETUA PENGADILAN AGAMA
YTH. SEKERTARIS DAERAH DAN SEGENAP JAJARAN PIMPINAN
ORGANISASI SOSIAL POLITIK, ORGANISASI KEMASYARAKATAN,
ORGANISASI PROFESI, ORGANISASI WANITA, LEMBAGA SWADAYA
MASYARAKAT, INSAN PERS, DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA
SEGALA PUJI BAGI ALLAH SWT, YANG TELAH MENETAPKAN
KEBENARAN DAN KEADILAN BERADA DALAM SINGGASANA KEMULIAAN
DAN KEKUASAAN-NYA. YANG DENGAN ITU SEMUA KEBENARAN MEMILIKI
JALANNYA TERSENDIRI DALAM TEGAKNYA HUKUM-HUKUM ALLAH SWT
DI MUKA BUMI. SHALAWAT SERTA SALAM SENANTIASA TERCURAH BAGI
MANUSIA PENUTUP PARA NABI, MANUSIA BERAKHLAK MULIA
RASULALLAH MUHAMMAD SAW, IMAM PARA NABI PEMBAWA RISALAH
ISLAM YANG SEMPURNA DIATAS RISALAH SEBELUMNYA YANG DIBAWA
OLEH PARA NABI DAN ROSUL.
RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG KAMI HORMATI…..
SEBELUM KAMI MENYAMPAIKAN HASIL KEGIATAN RESES FRAKSI
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA MASA PERSIDANGAN II TAHUN 2016,
IZINKANLAH KAMI MENYAMPAIKAN BEBERAPA HAL SEBAGAI BERIKUT ;
1. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA MENGAPRESIASI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU ATAS
DITERIMANYA PENGHARGAAN PEMBINA KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA (K3) YANG KE 4, SEMOGA
PENGHARGAAN TERSEBUT MENJADI MOTIVASI SERIUS
PEMERINTAH DAERAH DALAM MONITORING BUDAYA K3 DI
KABUPATEN INDRAMAYU.
2. MENYAMBUT DENGAN PENUH SUKA CITA DATANGNYA
BULAN SUCI RAMADHAN, FRAKSI PKS MENGUCAPKAN
SELAMAT SERAYA MEMANJATKAN DOA :

3. 2
Laporan Reses MP. II 2016 - FPKS
“MARHABAN YAA RAMADHAN… MARHABAN YAA
SYAHRUSSHIYAM..”
(Alloohumma baarik lanaa fii Rojab wa Sya'ban, wabaarik
lanaa fii Romadhon)
ARTINYA : “YA ALLAH BERKAHILAH KAMI DI BULAN RAJAB
DAN SYA'BAN, SERTA BERKAHILAH KAMI DALAM BULAN
RAMADHAN”
SEBAGAIMANA AMANAT PERATURAN UNDANG UNDANG NO.17
TAHUN 2014 TENTANG M D 3 PARAGRAF 2 PASAL 81, UNDANG-UNDANG
NO.15 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, UNDANG-
UNDANG 32 TAHUN 2004 SEBAGAIMANA TELAH DIRUBAH BEBERAP KALI
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN DALAM TATIB DPRD
KABUPATEN INDRAMAYU. MENYATAKAN BAHWA KEWAJIBAN ANGGOTA
DPRD ADALAH :
i. MENYERAP DAN MENGHIMPUN ASPIRASI KONSTITUEN MELALUI
KUNJUNGAN KERJA SECARA BERKALA.
ii. MENAMPUNG DAN MENINDAKLANJUTI ASPIRASI DAN
PENGADUAN MASYARAKAT
iii. MEMBERIKAN PERTANGGUNGJAWABAN MORAL DAN POLITIS
KEPADA KONSTITUEN DI DAERAH PEMILIHANNYA.
BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN
INDRAMAYU NOMOR 170/02/KP/DPRD/2016 TANGGAL 04 MEI 2016
TENTANG PELAKSANAAN RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN 2016.
RESES DILAKSANAKAN TANGGAL 11 – 18 MEI 2016 DAN DIDALAM
MELAKSANAKAN KEGIATAN RESES TERSEBUT ANGGOTA DEWAN
WAJIB MENGUNJUNGI DAN MELAKSANAKAN JARING ASPIRASI
MASYARAKAT DARI DAERAH/WILAYAH ASAL DAERAH PEMILIHANYA
SERTA MEMBUAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN RESES
TERSEBUT SECARA PERORANGAN MAUPUN KELOMPOK YANG
DIHIMPUN OLEH FRAKSI DAN DILAPORKAN DALAM RAPAT
PARIPURNA DPRD KABUPATEN INDRAMAYU. MAKA SELURUH
ANGGOTA FPKS TELAH MELAKSANAKAN RESES MASA PERSIDANGAN
II TAHUN 2016 DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, YAITU:
1. SDR.RUSWA ,M.Pd.I MELAKSANAKAN RESES DI DAPIL 1
2. SDR.MISLAM MELAKSANAKAN RESES DI DAPIL 3
3. SDR.IR.H.DIDI MUJAHIRI MELAKSANAKAN RESES DI DAPIL 5
4. SDR.BHISMA PANJI DEWANTARA,S.SI,Apt. MELAKSANAKAN RESES
DI DAPIL 6

4. 3
Laporan Reses MP. II 2016 - FPKS
RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG KAMI HORMATI,
PASCA REFORMASI DIBERLAKUKAN UNDANG-UNDANG NO. 32
TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, DIMANA UNDANG-
UNDANG TERSEBUT KEMUDIAN DIREFORMULASIKAN TERKAIT
KEWENANGAN OTONOMI DI DAERAH. DIKATAKAN DALAM UNDANG-
UNDANG TERSEBUT BAHWA DPRD (DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH)
MERUPAKAN LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN
BERKEDUDUKAN SEBAGAI UNSUR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH. SEDANGKAN KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD DIANTARANYA YAITU
MENYERAP, MENGHIMPUN, MENAMPUNG DAN MENINDAKLANJUTI
ASPIRASI MASYARAKAT (PASAL 45). KEWAJIBAN INI SECARA SPESIFIK
JUGA DIATUR DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR
17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DPRD, BAHWA ANGGOTA DPRD
KABUPATEN DIANTARANYA MEMPUNYAI KEWAJIBAN MENYERAP DAN
MENGHIMPUN ASPIRASI KONSTITUEN MELALUI KUNJUNGAN KERJA
SECARA BERKALA, MENAMPUNG DAN MENINDAKLANJUTI ASPIRASI DAN
PENGADUAN MASYARAKAT, DANMEMBERIKAN PERTANGGUNGJAWABAN
SECARA MORAL DAN POLITIS KEPADA KONSTITUEN DI DAERAH
PEMILIHANNYA. LEMBAGA LEGISLATIF TIDAK SEHARUSNYA HANYA
DIARTIKAN SEBAGAI BADAN YANG BERTUGAS UNTUK MEMBUAT
UNDANG-UNDANG (LAW-MAKING BODY) SEMATAMATA, TETAPI JUGA
SEBAGAI PERANTARA RAKYAT KEPADA PEMERINTAH. MAKA SALAH SATU
FUNGSI DPRD UNTUK MENGARTIKULASIKAN DAN AGREGASI
KEPENTINGAN RAKYAT, JUGA MENEMPATKAN KONSTITUEN SEBAGAI
UNSUR YANG PERLU DIPERHATIKAN DAN MERUPAKAN PROSES POLITIK
YANG PALING MENDASAR SEBAGAI TUNTUTAN RELASI ANTARA YANG
DIWAKILI DAN MEWAKILI. SELAIN ITU, ARTIKULASI DAPAT DIJADIKAN
JEMBATAN ANTARA WARGA/KONSTITUEN DENGAN SISTEM KERJA-KERJA
DPRD DAN PEMERINTAH, SEBAGAI PEMBUAT KEBIJAKAN PUBLIK.
DIKAITKAN DENGAN KERJA-KERJA
DPRD, ARTIKULASI SEBAIKNYA TERLEMBAGAKAN UNTUK DAPAT
MEMELIHARA SISTEM DEMOKRASI YANG STABIL, MEMBANGUN PROSES
LEGITIMASI KEBIJAKAN YANG SEHAT,
MENGEMBANGKAN POTENSI KONSTITUEN, SERTA MEMBANGUN
KEPERCAYAAN KONSTITUEN PADA SISTEM POLITIK DI PARLEMEN.
(BAMBANG CIPTO,DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM ERA
PEMERINTAHAN MODERN INDUSTRIAL,(JAKARTA. RAJAWALI
PRESS, 1995), HAL 10.)
DALAM MENJALANKAN TUGASNYA, SEORANG WAKIL RAKYAT HARUS
TAHU DENGAN APA YANG DIINGINKAN OLEH KONSTITUEN YANG
DIWAKILINYA. BANYAK CARA YANG HARUS DILAKUKAN OLEH WAKIL
RAKYAT UNTUK MENGETAHUI APA YANG DIINGINKAN OLEH
MASYRAKAT. SALAH SATUNYA DENGAN MELAKUKAN KOMUNIKASI
ANTAR KEDUANYA. MELAKUKAN KOMUNIKASI DENGAN KONSTITUEN

5. 4
Laporan Reses MP. II 2016 - FPKS
ADALAH HAL WAJIB YANG TIDAK BISA DIELAKKAN OLEH WAKIL
RAKYAT.RAKYAT BERHAK MENYAMPAIKAN APA YANG DIINGINKANNYA
KEPADA WAKIL RAKYAT UNTUK DIPERJUANGKAN DALAM SEBUAH
KEBIJAKAN. DI SAMPING ITU, RAKYATPUN BERKESEMPATAN UNTUK
MENGAWASI JALANNYA KEKUASAAN PEMERINTAHAN MELALUI WAKIL-
WAKIL MEREKA YANG DUDUK DALAM LEMBAGA PERWAKILAN DAN
LEMBAGA LEGISLATIF. PERANAN PERWAKILAN BADAN LEGISLATIF PADA
HAKIKATNYA BERKENAAN DENGAN MASALAH ANTAR HUBUNGAN
BADAN TERSEBUT, TERDAPAT ANGGOTA BADAN LEGISLATIF, DENGAN
ANGGOTA MASYARAKAT YANG DIWAKILI MEREKA SECARA INDIVIDU,
BERDASARKAN KELOMPOK MAUPUN SECARA KESELURUHAN. SALAH
SATU BENTUK KOMUNIKASI ANTARA WAKIL RAKYAT DAN TERWAKIL
ADALAH MELALUI KEGIATAN RESES DPRD.MASA RESES MERUPAKAN
BAGIAN DARI MASA PERSIDANGAN DAN DILAKSANAKAN PALING LAMA
ENAM HARI KERJA DALAM SATU KALI RESES.
PELAKSANAAN RESES ANGGOTA DPRD KABUPATEN INDRAMAYU
MERUPAKAN KEWAJIBAN YANG HARUS DILAKSANAKAN OLEH SETIAP
ANGGOTA DPRD DAN KEWAJIBAN BAGI PEMKAB INDRAMAYU UNTUK
MEMFORMULASIKAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM RKPD TAHUNAN
UNTUK DIANGGARKAN DAN DIREALISASIKAN. PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU PUNYA KEWAJIBAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NO.17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA BAHWA
SEKEMA PEMBANGUNAN TERDIRI DARI MUSREMBANG YANG MENJADI
DOMAIN EKSEKUTIF DAN RESES YANG MENJADI DOMAIN LEGISLATIF.
HASIL RESES YANG MERUPAKAN KOMPONEN POKOK-POKOK
PIKIRAN DPRD INI HARUS DIIMPLEMENTASIKAN OLEH PEMERINTAH
DAERAH PADA SAAT PENYUSUNAN RKPD SEBAGAIAMANA AMANAT
PERMENDAGRI 54 TAHUN 2010. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
MENGUSULKAN AGAR RESES MASA PERSIDANGAN KE II TAHUN 2016 INI
DIFORMULASIKAN KE DALAM KUA PPAS PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN
2016 KARENA SEBELUM PEMBAHASAN KUA DAN PPAS PERUBAHAN.
RAPAT PARI PURNA DEWAN YANG KAMI HORMATI,
KUNCI PENTING KEBERHASILAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DITENTUKAN ANTARA LAIN OLEH KEMAMPUAN PEMERINTAH
DAERAH DAN DPRD DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN
KEWENANGANNYA, HUBUNGAN YANG SINERGIS DI ANTARA KEDUANYA,
HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH, SERTA HUBUNGAN ANTAR DAERAH
YANG KONSTRUKTIF. KEMAMPUAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
MENJALANKAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA MEMILIKI MAKNA YANG
ANTARA LAIN DITANDAI DENGAN KEMAMPUANNYA MELAKUKAN
PENGELOLAAN PEMERINTAH DAERAH SECARA PROFESIONAL DAN
HANDAL, SERTA MEMILIKI DAYA INOVASI DAN KREASI YANG TINGGI DI
DALAM MENINGKATKAN KUALITAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN.

6. 5
Laporan Reses MP. II 2016 - FPKS
KEMAMPUAN DPRD DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP
PELAKSANAAN PERDA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
LAINNYA, PERATURAN KEPALA DAERAH, APBD, KEBIJAKAN PEMERINTAH
DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH,
AKAN SANGAT MENENTUKAN KEBERHASILAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM MENJALANKAN TUGAS-TUGAS PEMBANGUNANNYA SESUAI
ATURAN HUKUM DAN KORIDOR KEBIJAKAN YANG TELAH DISEPAKATI
BERSAMA.
UNTUK ITULAH PENTINGNYA PELAKSANAAN RESES YANG MERUPAKAN
KEWAJIBAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM RANGKA
MENJARING ASPIRASI MASYARAKAT SECARA BERKALA UNTUK BERTEMU
KONSTITUEN PADA DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) MASING-MASING GUNA
MENINGKATKAN KUALITAS, PRODUKTIVITAS, DAN KINERJA DPRD DALAM
MEWUJUDKAN KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, SERTA GUNA
MEWUJUDKAN PERAN DPRD DALAM MENGEMBANGKAN CHECK AND
BALANCES ANTARA DPRD DAN PEMERINTAH DAERAH.
RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG KAMI HORMATI,
ADAPUN HASIL RESES FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
TERANGKUM SEBAGAI BERIKUT :
A. BIDANG INFRASTUKTUR
DIMASA KAMI RESES PERSIDANGAN II, BANYAK MASYARAKAT YANG
MENGELUHKAN TENTANG RUSAKNYA INFRASTRUKTUR JALAN
KABUPATEN YANG MENGHUBUNGKAN ANTAR DESA DAN
KECAMATAN. MASYARAKATPUN MENGINGINKAN AGAR IRIGASI-
IRIGASI SEGERA DI NORMALISASI UNTUK ANTISIPASI BANJIR, DAN
BEBERAPA DESA AGAR JEMBATAN DIPERBAIKI OLEH KARENA ITU
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA MEMINTA AGAR
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU SEGERA
MELAKUKAN PERBAIKAN INFRASTRUKTUR JALAN, IRIGASI,DAN
JEMBATAN KABUPATEN SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM
LAMPIRAN HASIL JARING ASPIRASI MASYARAKAT FRAKSI PARTAI
KEADILAN SEJAHTERA PADA SAAT RESES MASSA PERSIDANGAN II.
B. BIDANG ADMINDUK
DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, MASYARAKAT MASIH
MENGELUHKAN TENTANG OKNUM DESA DAN KECAMATAN YANG
SERING MELAKUKAN PUNGUTAN TERHADAP PEMBUATAN KTP
ATAUPUN KK. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA MEMINTA
AGAR PEMERINTAH DAERAH BERSIKAP TEGAS DAN MEMBERIKAN
SANKSI KEPADA OKNUM TERSEBUT. RINCIAN ADA DALAM
LAMPIRAN
C. BIDANG KESEHATAN DAN LINGKUNGAN
MASYARAKAT MEMINTA AGAR PEMERINTAH DAERAH
MEMBUATKAN : TPS-TPS TERUTAMA MEREKA YANG BERDEKATAN

7. 6
Laporan Reses MP. II 2016 - FPKS
DENGAN DAERAH ALIRAN SUNGAI SEHINGGA TIDAK MEMBUANG
SAMPAH DI SUNGAI.
D. PEMERINTAHAN DAN DESA
MASYARAKAT MEMINTA PEMERINTAH DAERAH AGAR
MENDORONG DESA TENTANG PEMANFAATAN DANA DESA LEBIH
TRANSPARAN DAN AKUNTANTABEL.
DEMIKIANLAH LAPORAN KEGIATAN RESES FRAKSI PARTAI
KEADILAN SEJAHTERA MASA PERSIDANGAN II TAHUN 2016 KAMI
SAMPAIKAN. DAN AGAR ASPIRASI MASYARAKAT YANG TERHIMPUN
MELALUI RESES DITINDAKLANJUTI DALAM BENTUK PROGRAM DAN
KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN
ANGGARAN BERJALAN ATAUPUN DALAM PERUBAHAN ANGGARAN.
SECARA DETAIL HASIL KEGIATAN RESES FRAKSI PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA KAMI LAMPIRKAN DAN MENJADI BAGIAN YANG TIDAK
TERPISAHKAN DALAM LAPORAN INI. SEMOGA ALLAH SWT
MEMUDAHKAN KITA DALAM MEMBANGUN INDRAMAYU YANG LEBIH
BAIK. WAALLAHUL MUWAFIQ ILLA AQWAMUTHARIQ,
WASSALAMUALAIKUM WAROHMATULLAHI WABAROKATUH.
INDRAMAYU, 31 MEI 2016
KETUA FRAKSI PKS
H. RUSWA M.Pd.I
SEKRETARIS
BHISMA PANJI D., Apt