Pengertian otonomi daerah menurut beberapa pendapat yakni hak daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tujuan utama otonomi daerah adalah membebaskan pemerintah pusat dari beban urusan daerah dan meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat daerah. Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan terkait serta berdasarkan prinsip

1. Menurut F. Sugeng Istianto
Otonomi daerah adalah hak dan wewenang untuk mengatur
dan mengurus rumah tangga daerah.
Menurut Syarif Saleh
Otonomi daerah adalah hak mengatur dan memerintah daerah sendiri
dimana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah
pusat.
Menurut Benyamin Hoesein
Otonomi daerah adalah pemerintahan oleh dan untuk rakyat di
bagian wilayah nasional suatu Negara secara informal berada di
luar pemerintah pusat.

2. Pengertian otonomi daerah.
Otonomi Daerah adalah hak dan kewajiban Daerah Otonomi, untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya
sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi
tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan
yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur,
memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

3. DASAR HUKUM YANG MENGATUR OTONOMI DAERAH
1.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah,
Pengaturan, pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yg Berkeadilan, serta
perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI.
3. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam
Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
4. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.

4. Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah yaitu membebaskan
pemerintah pusat dari berbagai beban dan menangani urusan suatu daerah yang bisa
diserahkan kepada pemerintah daerah.

5. TUJUAN OTONOMI DAERAH
1. Meningkatkan Pelayanan Umum Dengan otonomi daerah diharapkan pelayanan umum
lembaga pemerintah di masing-masing daerah dapat ditekankan pelayanan yang maksimal.
Dengan pelayanan yang maksimal diharapkan masyarakat merasakan secara langsung
manfaat otonomi daerah.
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan pelayanan yang memadai diharapkan
kesejahteraan masyarakat pada daerah otonom bisa dipercepat. Tingkat kesejahteraan
masyarakat menunjukkan bagaimana daerah otonom bisa menggunakan hak dan
wewenangnya secara bijak dan tepat sasaran.
3. Meningkatkan daya saing daerah
Dengan menerapkan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah
dan harus memperhatikan bentuk keanekaragaman suatu daerah serta kekhususan atau
keistimewaan daerah tertentu serta tetap mengacu pada semboyan negara kita "Bineka
Tunggal Ika" walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua.

6. PRINSIP OTONOMI DAERAH BERDASARKAN Undang-Undang No. 32 tahun
2004
1.Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan aspek keadilan, demokrasi,
pemerataan serta potensi & keaneka ragaman daerah.
2.Pelaksanaan otonomi daerah dilandasi pada otonomi luas, nyata & bertanggung jawab.
3.Pelaksanaan otonomi daerah yang luas & utuh diletakkan pada daerah & daerah kota,
sedangkan otonomi provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4.Pelaksanaan otonomi harus selaras konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan
yang serasi antara pusat & daerah.
5.Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah kabupaten &
derah kota tidak lagi wilayah administrasi. Begitu juga di kawasan-kawasan khusus yang
dibina oleh pemerintah.

7. 6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan & fungsi badan
legislatif daerah baik sebagai fungsi pengawasan, fungsi legislatif, mempunyai
fungsi anggaran atas penyelenggaraan otonomi daerah
7. Pelaksanaan dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukan
sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah
tertentu dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.
8. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya di pemerintah
daerah dan daerah kepada desa yang disertai pembiayaan, sarana dan pra sarana
serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan
mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

8. CIRI-CIRI OTONOMI DAERAH.
1.Tidak ada perjanjian antar daerah jika SDM/SDA dilibatkan
2.Setiap daerah tidak diakui sebagai negara berdaulat
3.Setiap daerah memiliki perda (dibawah UU)
4.Semi sentralisasi
5.Bisa intervensi dari kebijakan pusat
6.APBN dan APBD tergabung
7.Daerah mandiri
8.Keputusan pemda diatur pemerintahan pusat
9.Hanya bahasa nasional diakui
10.Tidak ada perjanjian antar daerah jika SDM/SDA DIBATALKAN

9. DAMPAK POSITIF OTONOMI DAERAH
1.Setiap daerah bisa memaksimalkan potensi masing masing
2.Pembangunan untuk daerah yang punya pendapatan tinggi akan lebih cepat
berkembang
3.Daerah punya kewenangan untuk mengatur dan memberikan kebijakan tertentu.
4.Adanya desentralisasi kekuasaan
5.Daerah yang lebih tau apa yang lebih dibutuhkan daerah itu, maka diharapkan
dengan otonomi daerah akan menjadi lebih maju.
DAMPAK NEGATIV
1.Daerah yg miskin akan lambat berkembang.
2.Tidak adannya koordinasi dengan daerah tingkat 1 karena merasa yg punya
otonomi adalah daerah kabupaten/kota.
3.Kadang-kadang terjadi kesenjangan sosial karena kewenangan yg diberikan
pemerintah pusat kadang2 bukan pada tempatny.
4.Karena melaksanakan kegiatan sendiri, sehingga, para pemimpin sering lupa
tanggung jawabnya.
DAMPAK POSITIF OTONOMI DAERAH
1.Setiap daerah bisa memaksimalkan potensi masing masing
2.Pembangunan untuk daerah yang punya pendapatan tinggi akan lebih cepat
berkembang
3.Daerah punya kewenangan untuk mengatur dan memberikan kebijakan tertentu.
4.Adanya desentralisasi kekuasaan
5.Daerah yang lebih tau apa yang lebih dibutuhkan daerah itu, maka diharapkan
dengan otonomi daerah akan menjadi lebih maju.
DAMPAK NEGATIV
1.Daerah yg miskin akan lambat berkembang.
2.Tidak adannya koordinasi dengan daerah tingkat 1 karena merasa yg punya
otonomi adalah daerah kabupaten/kota.
3.Kadang-kadang terjadi kesenjangan sosial karena kewenangan yg diberikan
pemerintah pusat kadang2 bukan pada tempatny.
4.Karena melaksanakan kegiatan sendiri, sehingga, para pemimpin sering lupa
tanggung jawabnya.

10. DAMPAK POSITIF OTONOMI DAERAH
1.Setiap daerah bisa memaksimalkan potensi masing masing
2.Pembangunan untuk daerah yang punya pendapatan tinggi akan lebih cepat
berkembang
3.Daerah punya kewenangan untuk mengatur dan memberikan kebijakan tertentu.
4.Adanya desentralisasi kekuasaan
5.Daerah yang lebih tau apa yang lebih dibutuhkan daerah itu, maka diharapkan
dengan otonomi daerah akan menjadi lebih maju.
DAMPAK NEGATIV
1.Daerah yg miskin akan lambat berkembang.
2.Tidak adannya koordinasi dengan daerah tingkat 1 karena merasa yg punya
otonomi adalah daerah kabupaten/kota.
3.Kadang-kadang terjadi kesenjangan sosial karena kewenangan yg diberikan
pemerintah pusat kadang2 bukan pada tempatny.
4.Karena melaksanakan kegiatan sendiri, sehingga, para pemimpin sering lupa
tanggung jawabnya.
DAMPAK POSITIF OTONOMI DAERAH
1.Setiap daerah bisa memaksimalkan potensi masing masing
2.Pembangunan untuk daerah yang punya pendapatan tinggi akan lebih cepat
berkembang
3.Daerah punya kewenangan untuk mengatur dan memberikan kebijakan tertentu.
4.Adanya desentralisasi kekuasaan
5.Daerah yang lebih tau apa yang lebih dibutuhkan daerah itu, maka diharapkan
dengan otonomi daerah akan menjadi lebih maju.
DAMPAK NEGATIV
1.Daerah yg miskin akan lambat berkembang.
2.Tidak adannya koordinasi dengan daerah tingkat 1 karena merasa yg punya
otonomi adalah daerah kabupaten/kota.
3.Kadang-kadang terjadi kesenjangan sosial karena kewenangan yg diberikan
pemerintah pusat kadang2 bukan pada tempatny.
4.Karena melaksanakan kegiatan sendiri, sehingga, para pemimpin sering lupa
tanggung jawabnya.