Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah di Indonesia secara historis mulai dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi serta membahas kekhususan daerah istimewa Yogyakarta dan Aceh."

1. APRIL
2020
1. OTONOMI DAERAH DI MASA ORDE LAMA
2. OTONOMI DAERAH DI MASA ORDE BARU
3. OTONOMI DAERAH DI ERA REFORMASI
4. KEKHUSUSAN YOGYAKARTA, ACEH DAN OTONOMI KHUSUS
PAPUA
5. KEBERADAAN SISTEM DAERAH ISTIMEWA DALAM SYSTEM
PEMDA
PEMERINTAHA
N DAERAH

2. AUFAR
2
PENDAHULUAN
DILIHAT SECARA HIERARKHIS, SISTEM
PEMERINTAHAN DI INDONESIA TERDIRI
DARI:
1. SISTEM PEMERINTAHAN NASIONAL
2. SUBSISTEM PEMERINTAHAN PROPINSI
3. SUB-SUBSISTEM PEMERINTAHAN
KABUPATEN/KOTA
4. SUB-SUB-SUBSISTEM PEMERINTAHAN
DESA.
Pasal 18 UUD 1945 ayat (1) Amandemen IV :
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas
daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu
dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap
propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai
pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-
undang.

3. OTONOMI DAERAH DAN
DAERAH OTONOM (UU 32/2004)
AUFAR
3
 Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
 Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

4. AUFAR
Pemerintah
Pusat
Daerah
Nasional
Provinsi
Kab/Kota
Kecamatan
Desa Kelurahan
SUSUNAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA MENURUT
UU 32 TAHUN 2004

5. OTONOMI DAERAH
MASA ORDE LAMA
5
DILAHIRKAN DUA UNDANG-UNDANG YANG
MENGATUR PEMERINTAHAN DAERAH, YANG
PERTAMA YAITU UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN
1945 TENTANG KEDUDUKAN PERATURAN
MENGENAI KOMITE NASIONAL DAERAH UNDANG-
UNDANG INI SANGAT SINGKAT, YANG HANYA
MEMUAT ENAM PASAL YANG DITETAPKAN ADA
TANGGAL 23 NOVEMBER 1945. UNDANG-
UNDANG NO. 1 TAHUN 1945 MENGATUR
PEMBENTUKAN KND (KOMITE NASIONAL DAERAH),
SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BAHWA PADA MASA
AWAL KEMERDEKAAN SETELAH PROKLAMASI,
BANGSA INDONESIA BELUM MEMILIKI PERANGKAT
KENEGARAAN YANG MEMADAI, SEHINGGA
DIATURLAH BAHWA PADA MASA AWAL
KEMERDEKAAN KNIP (KOMITE NASIONAL
INDONESIA PUSAT) MENYELENGGARAKAN SEMUA
TUGAS-TUGAS LEMBAGA KENEGARAAN, SAMPAI
TERBENTUKNYA LEMBAGA NEGARA SEPERTI YANG

6. 6
DENGAN DEMIKIAN PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN
OTONOMI DAERAH PADA ORDE LAMA, AGAK SUKAR UNTUK MENGADAKAN PENILAIAN SECARA UMUM,
AKAN TETAPI MELIHAT BEBERAPA MUATAN UNDANG-UNDANG YANG PERNAH BERLAKU, MAKA DAPAT
DISIMPULKAN BAHWA PADA MASA ORDE LAMA UTAMANYA PADA SAAT UNDANG-UNDANG NO. 1
TAHUN 1945, DAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1948 DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN
1957 DAERAH-DAERAH MASIH DIBERI KELELUASAAN YANG BESAR UNTUK BEROTONOMI, AKAN TETAPI
PASCA DEKRIT PRESIDEN 5 JULI TAHUN 1959 PEMERINTAHAN DAERAH TELAH BERNUANSA SANGAT
SENTRALISASI.
LANJUTAN…

7. 7
DAMPAK DARI OTONOMI DAERAH PADA MASA ORDE LAMA TERBENTUKLAH BEBERAPA
UNDANG-UNDANG SEBAGAI BERIKUT:
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1945 TENTANG OTONOMI DAERAH
MERUPAKAN UNDANG-UNDANG PERTAMA RI YANG MENGATUR SISTEM UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 1948 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MEMBAGI DAERAH DI
INDONESIA MENJADI TIGA DAERAH OTONOM , YAITU PROVINSI, KABUPATEN (KOTA BESAR)
DAN DESA (KOTA KECIL) . SEDANGKAN KARESIDENAN MESKIPUN MEMPUNYAI DPRD TIDAK
DITETAPKAN SEBAGAI DAERAH OTONOM. HAL INI BERBEDA DARI UNDANG-UNDANG
SEBELUMNYA. UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1948 JUGA LEBIH DETAIL DALAM
MENGATUR PEMERINTAHAN DAERAH. HAL INI DAPAT DILIHAT DARI KETENTUAN PASAL 2
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1948 YANG MENYATAKAN BAHWA :
A) PEMERINTAH DAERAH TERDIRI DARI DPRD DAN DPD
B) KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD DIPILIH OLEH DAN DARI ANGGOTA DPRD
C) KEPALA DAERAH MENJABAT KETUA DAN ANGGOTA DPD
DAMPAK OTDA ORDE LAMA

8. 8
OTDA ERA ORDE BARU
• PEMERINTAH ORDE BARU PADA AWALNYA HADIR
SEBAGAI KOREKSI ATAS KEGAGALAN PEMERINTAH
ORDE LAMA.16 KOREKSI TERSEBUT SEBAGAIMANA
DISAMPAIKAN OLEH JENDERAL SOEHARTO, TOKOH
SUPERSEMAR YANG KEMUDIAN MENJADI PRESIDEN
PALING LAMA INI ADALAH SEBAGAIMANA
DISAMPAIKAN PADA PEMBUKAAN KONGRES LUAR
BIASA KESATUAN DAN KEUTUHAN PARTAI
NASIONAL INDONESIA, SOEHARTO (DALAM LP3ES,
1988:134) MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT:
KETIGA PENYELEWENGAN DIMAKSUD ADALAH;
1. RADIKALISME PKI
2. TERJADINYA OPORTUNISME POLITIK YANG
DIDORONG OLEH AMBISI PRIBADI
3. TERJADINYA PENYELEWENGAN EKONOMI.
• KEHADIRAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1974 TENANG
PEMERINTAHAN DAERAH DIYAKINI AKAN MAMPU
MENCIPTAKAN STABILITAS DAERAH, DENGAN DEMIKIAN
EKSEKUTIF DIBERI KEWENANGAN YANG SANGAT BESAR
SEBAGAI PENGUASA TUNGGAL DI DAERAH. WALUPUN
DEMIKIAN UNDANG-UNDANG TERSEBUT DINYATAKAN
BAHWA PEMERINTAH DAERAH TERDIRI ATAS KEPALA DAERAH
DAN DPRD, AKAN TETAPI TIDAK ADA BALANCES SAMA
SEKALI, SEBAB SEBAGAIMANA DI PUSAT, DI DAERAH DPRD
JUGA HANYA MERUPAKAN TUKANG STEMPEL UNTUK
KEPENTINGAN EKSEKUTIF.
• PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG DILAKUKAN DPRD
ADALAH RETORIKA BELAKA, SEBAB SIAPA YANG HARUS JADI
TELAH DITETAPKAN SEBELUMNYA TERMASUK SIAPA
MENDAPATKAN BERAPA SUARA. APABILA SKENARIO TIDAK
BERHASIL, DAN CALON YANG DIUNGGULKAN TERNYATA
TIDAK TERPILIH, MAKA PEMERINTAH PUSAT AKAN DENGAN
MUDAH MEMILIH/ MENGANGKAT KEMBALI ORANG YANG
TELAH DIPRORITASKAN TERSEBUT, SEBAB HASIL PEMILIHAN
DPRD KEMUDIAN DIAJUKAN KEPADA PUSAT, DAN PUSAT

9. 9
UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1974 INI JUGA MELETAKKAN DASAR-DASAR SISTEM
HUBUNGAN PUSAT-DAERAH YANG DIRANGKUM DALAM TIGA PRINSIP:
a. DESENTRALISASI, PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAH DARI PEMERINTAH ATAU DAERAH
TINGKAT ATASNYA KEPADA DAERAH MENJADI URUSAN RUMAH TANGGANYA;
b. DEKONSENTRASI, PELIMPAHAN WEWENANG DARI PEMERINTAH ATAU KEPALA WILAYAH
ATAU KEPALA INSTANSI VERTIKAL TINGKAT ATASNYA KEPADA PEJABAT-PEJABAT DI
DAERAH; DAN
c. TUGAS PEMBANTUAN, TUGAS UNTUK TURUT SERTA DALAM MELAKSANAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN YANG DITUGASKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH OLEH PEMERINTAH
OLEH PEMERINTAH DAERAH ATAU PEMERINTAH DAERAH TINGKAT ATASNYA DENGAN
KEWAJIBAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN KEPADA YANG MENUGASKANNYA.
LANJUTAN…

10. OTDA ERA REFORMASI
10
• DAMPAK OTONOMI DAERAH PASCAH REFORMASI
SEBAGAI BERIKUT:
1. TERDAPAT KESENJANGAN DAN KETIMPANGAN YANG
CUKUP BESAR ANTARA PEMBANGUNAN YANG DI
LAKSANAKAN DI KOTA-KOTA BESAR,KHUSUSNYA
IBUKOTA JAKARTA.
2. ADANYA EKSPLOITASI BESAR-BESARAN TERHADAP
SUMBER DAYA ALAM (SDA) DI DAERAH YANG KAYA
NAMUN BERBANDING TERBALIK DENGAN
PEMBANGUNAN DI DAERAH TERSEBUT SEPERTI PAPUA.
3. ADANYA ANGGAPAN OTOTNOMI DAERAH ADALAH
KEBEBASAN TANPA BATAS UNTUK MELAKSANAKAN
PEMERINTAHAN SESUAI DENGAN HARAPAN DAN
DAMBAAN MEREKA.
Dan juga terbentuk beberapa Undang- Undang
a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
b. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004
c. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008
d. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014
e. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015

11. 11
LANJUTAN…
PADA MASA REFORMASI TUNTUTAN
UNTUK MELAKSANAKAN OTONOMI
DAERAH SANGAT GENCAR SEHINGGA
PEMERINTAH SECARA SERIUS PULA
MENYUSUN KEMBALI UNDANG-
UNDANG YANG MENGATUR OTONOM
DAERAH YAITU UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH. SETELAH 2
TAHUN MEMALUI MASA TRANSISI
DAN SOSIALISASI UNTUK
MELAKSANAKAN KEBIJAKAN
OTONOMI DAERAH TERSEBUT,MAKA
OTONOMI DAERAH SECARA RESMI
BERLAKU SEJAK TANGGAL 1 JANUARI
2001.
• SEKARANG INI DI INDONESIA PELAKSANAAN OTONOMI
DAERAH MASIH MENYISAKAN BEBERAPA MASALAH, SEPERTI
MAKIN BANYAKNYA DAERAH-DAERAH YANG MENGINGINKAN
PEMEKARAN ATAU PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU
DAN MASIH BURUKNYA KUALITAS PEJABAT DI DAERAH
SEHINGGA PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH MENJADI
RAWAN PENYELEWENGAN DARI PIHAK-PIHAK TERTENTU.
MASALAH INI TENTUNYA HARUS SEGERA DISELESAIKAN UNTUK
MEWUJUDKAN NEGARA INDONESIA YANG SESUAI DENGAN
CITA-CITA PEMBENTUKANNYA.
• BERAKHIRNYA ORDE BARU PADA TAHUN 1998, TERDAPAT
SEJUMLAH PERMASALAHAN TERKAIT DENGAN SISTEM
KETATANEGARAAN DAN TUNTUTAN DAERAH-DAERAH
TERUTAMA DAERAH YANG SELAMA INI TELAH MEMBERIKAN
KONTRIBUSI YANG BESAR DENGAN KEKAYAAN ALAM YANG
DIMILIKINYA SEPERTI ACEH AGAR DIBERIKAN OTONOMI
DAERAH. MEREKA MENGANCAM APABILA DAERAH-DAERAH
MEREKA TIDAK DIBERI OTONOMI YANG LEBIH MAKA
INDONESIA AKAN MENGHADAPI DISINTEGRASI. WACANA
OTONOMI DAERAH KEMUDIAN BERGULIR SEBAGAI ALTERNATIF
UNTUK MENJAWAB PERMASALAHAN SOSIAL DAN
KETATANEGARAAN INDONESIA YANG DIANGGAP PERLU
DIGANTI. INILAH YANG MENJADI LATAR BELAKANG OTONOMI
DAERAH DI INDONESIA

12. AUFAR
12
KERATON KESULTANAN YOGYAKARTA

13. YOGYAKARTA
Keraton Yogyakarta
13
• (1) PADA SAAT MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG INI MAKA:
A."DAERAH TINGKAT I DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA" YANG
BERHAK MENGATUR DAN MENGURUS RUMAH-TANGGANYA SENDIRI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1957 SERTA DAERAH
ISTIMEWA ACEH BERDASARKAN KEPUTUSAN PERDANA MENTERI REPUBLIK
INDONESIA NO. I/MISSI/1959 ADALAH "PROPINSI" TERMAKSUD PADA
PASAL 2 AYAT (1) SUB A UNDANG-UNDANG INI.
KARENA ITU, MAKA SEBUTAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
DENGAN SIFAT KEISTIMEWAANNYA YANG BERSUMBER PADA PASAL 18
UNDANG-UNDANG DASAR DAN SEBUTAN DAERAH ISTIMEWA ACEH
DENGAN KEISTIMEWAANNYA YANG TERLETAK DALAM SUATU
KEBIJAKSANAAN KHUSUS PEMERINTAH PUSAT TERHADAP BEBERAPA BIDANG
URUSAN PEMERINTAHAN, BERDASARKAN PASAL 88 AYAT.(2), BERLAKU
TERUS HINGGA DIHAPUSKAN ATAU DIGANTI DENGAN PERATURAN-
PERATURAN PERUNDANGAN YANG SAH.
KECUALI KEISTIMEWAAN YANG ADA PADA KETIGA DAERAH
DIMAKSUD DIATAS YAITU DAERAH KHUSUS IBU-KOTA JAKARTA, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN DAERAH ISTIMEWA ACEH, STATUS ATAU
SIFAT ISTIMEWA BAGI DAERAH-DAERAH LAIN TIDAK AKAN DIADAKAN LAGI
PADA SAATNYA DIHARAPKAN BAHWA STATUS ATAU SIFAT ISTIMEWA BAGI
YOGYAKARTA DAN ACEH AKAN HAPUS.
DAERAH SWAPRAJA ATAU DAERAH
ISTIMEWA UU NO. 18 TAHUN 1965
UU NO. 5 TAHUN 1974
UU NO. 22 TAHUN 1999

14. 14
KANTOR GUBERNUR ACEH

15. 15
KEISTIMEWAAN
ACEH
UU NO. 44 TAHUN 1999
ACEH MENERIMA STATUS ISTIMEWA PADA 1959,
TIGA TAHUN SETELAH PEMBENTUKAN KEMBALI
PADA 1956, DAN SEPULUH TAHUN SEJAK
PEMBENTUKAN PERTAMA 1949. STATUS
ISTIMEWA DIBERIKAN KEPADA ACEH DENGAN
KEPUTUSAN PERDANA MENTERI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1/MISSI/1959, YANG ISI
KEISTIMEWAANNYA MELIPUTI AGAMA,
PERADATAN, DAN PENDIDIKAN. NAMUN
PELAKSANAAN KEISTIMEWAAN TIDAK BERJALAN
DENGAN SEMESTINYA DAN HANYA SEBAGAI
FORMALITAS BELAKA
Aceh adalah daerah Provinsi yang
merupakan kesatuan masyarakat
hukum yang bersifat istimewa dan
diberi kewenangan khusus untuk
mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,
yang dipimpin oleh seorang

16. LANJUTAN…
16
Pasca penerbitan UU 44/1999 keistimewaan Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan
beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.
Keistimewaan di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan
syari’at Islam bagi pemeluknya di Aceh, dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat
beragama, meliputi: ibadah, ahwal alsyakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum
perdata), jinayah (hukum pidana), qadha’ (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan
pembelaan Islam. Keistimewaan di bidang penyelenggaraan kehidupan adat meliputi Lembaga
Wali Nanggroe dan Lembaga Adat Aceh (misal Majelis Adat Aceh, Imeum mukim, dan
Syahbanda)
Keistimewaan di bidang pendidikan meliputi penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas
serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari’at Islam serta menyelenggarakan
pendidikan madrasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah. Keistimewaan di bidang peran ulama
meliputi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dan Kabupaten/Kota yang memiliki tugas
dan wewenang untuk memberi fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan
pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi; dan memberi arahan
terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan

17. AUFAR
17
SELAMAT DATANG DI TANAH PAPUA

18. 18
• SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 MENGAKUI DAN MENGHORMATI SATUAN-SATUAN
PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIFAT KHUSUS ATAU BERSIFAT ISTIMEWA. KEPUTUSAN POLITIK
PENYATUAN PAPUA (SEMULA DISEBUT IRIAN BARAT KEMUDIAN BERGANTI MENJADI IRIAN JAYA)
MENJADI BAGIAN DARI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PADA HAKIKATNYA MENGANDUNG
CITA-CITA LUHUR. NAMUN KENYATAANNYA BERBAGAI KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN YANG SENTRALISTIK BELUM SEPENUHNYA MEMENUHI RASA
KEADILAN, BELUM SEPENUHNYA MEMUNGKINKAN TERCAPAINYA KESEJAHTERAAN RAKYAT, BELUM
SEPENUHNYA MENDUKUNG TERWUJUDNYA PENEGAKAN HUKUM, DAN BELUM SEPENUHNYA
MENAMPAKKAN PENGHORMATAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI PROVINSI PAPUA,
KHUSUSNYA MASYARAKAT PAPUA.
• MOMENTUM REFORMASI DI INDONESIA MEMBERI PELUANG BAGI TIMBULNYA PEMIKIRAN DAN
KESADARAN BARU UNTUK MENYELESAIKAN BERBAGAI PERMASALAHAN BESAR BANGSA INDONESIA
DALAM MENATA KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA YANG LEBIH BAIK. SEHUBUNGAN DENGAN
ITU, MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PADA TAHUN 1999 DAN 2000
MENETAPKAN PERLUNYA PEMBERIAN STATUS OTONOMI KHUSUS KEPADA PROVINSI IRIAN JAYA. HAL
INI MERUPAKAN SUATU LANGKAH AWAL YANG POSITIF DALAM RANGKA MEMBANGUN KEPERCAYAAN
RAKYAT KEPADA PEMERINTAH, SEKALIGUS MERUPAKAN LANGKAH STRATEGIS UNTUK MELETAKKAN
KERANGKA DASAR YANG KUKUH BAGI BERBAGAI UPAYA YANG PERLU DILAKUKAN DEMI TUNTASNYA
PENYELESAIAN MASALAH-MASALAH DI PROVINSI PAPUA.
OTONOMI KHUSUS PAPUA

19. 19
OTONOMI KHUSUS PAPUA
Undang-Undang Otsus Papua tahun 2001
Penerbitan Perpu No. 1 Tahun 2008
Dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua (dan provinsi-provinsi hasil pemekarannya)
mendapat bagi hasil dari pajak dan sumber daya alam sebagai berikut:
1.Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 90% (sembilan puluh persen)
2.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 80% (delapan puluh persen)
3.Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar 20% (dua puluh persen)
4.Kehutanan sebesar 80% (delapan puluh persen)
5.Perikanan sebesar 80% (delapan puluh persen)
6.Pertambangan umum sebesar 80% (delapan puluh persen)
7.Pertambangan minyak bumi 70% (tujuh puluh persen) selama 25 tahun terhitung dari
tahun 2001. Mulai tahun ke-26 menjadi 50% (lima puluh persen)
8.Pertambangan gas alam 70% (tujuh puluh persen) selama 25 tahun terhitung dari tahun
2001. Mulai tahun ke-26 menjadi 50% (lima puluh persen).
Sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) penerimaan Pertambangan minyak bumi dan
gas alam dialokasikan untuk biaya pendidikan, dan sekurang-kurangnya 15% (lima belas
persen) untuk kesehatan dan perbaikan gizi

20. 20
• PROVINSI PAPUA ADALAH PROVINSI IRIAN JAYA YANG KEMUDIAN MENJADI PROVINSI PAPUA DAN
PROVINSI PAPUA BARAT YANG DIBERI OTONOMI KHUSUS DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA. OTONOMI KHUSUS SENDIRI ADALAH KEWENANGAN KHUSUS YANG DIAKUI DAN
DIBERIKAN KEPADA PROVINSI PAPUA, TERMASUK PROVINSI-PROVINSI HASIL PEMEKARAN PROVINSI
PAPUA, UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT MENURUT
PRAKARSA SENDIRI BERDASARKAN ASPIRASI DAN HAK-HAK DASAR MASYARAKAT PAPUA.
• PERATURAN DAERAH KHUSUS (PERDASUS) ADALAH PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA DALAM
RANGKA PELAKSANAAN PASAL-PASAL TERTENTU DALAM UU 21/2001. PERDASUS DIBUAT DAN
DITETAPKAN OLEH DPRP BERSAMA-SAMA GUBERNUR DENGAN PERTIMBANGAN DAN PERSETUJUAN
MRP. PERATURAN DAERAH PROVINSI (PERDASI) ADALAH PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA DALAM
RANGKA PELAKSANAAN KEWENANGAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN. PERDASI DIBUAT DAN DITETAPKAN OLEH DPRP BERSAMA-SAMA GUBERNUR.
LANJUTAN…

21. 21
Daftar Pustaka
Azhari. 2009. Sistem Politik Indonesia. PT Refika Aditama. Bandung
Sagala. 2015. MODEL OTONOMI DAERAH PADA MASA ORDE LAMA ORDE BARU DAN REFORMASI DI
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA . (Jurnal)
Irwan tahir. Pemerintahan Daerah (PPT)
Wikipedia

22. TERIMA KASIH
AULIA FARIS HUMAM
EMAIL:
FARISAULIA25@GMAIL.CO
M