Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD

6,789 views

Published on

18 Januari 2013 Capacity Building DPRD Kabupaten Bireuen di Golden Boutique Hotel-Jakarta

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,789
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
314
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD

  1. 1. dadang-solihin.blogspot.com 2
  2. 2. dadang-solihin.blogspot.com 3
  3. 3. Materi• Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)• Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD• Muatan LKPJ• Penilaian LKPJ• Penyampaian LKPJ• Sistematika, Substansi dan Rekomendasi LKPJ dadang-solihin.blogspot.com 4
  4. 4. dadang-solihin.blogspot.com 5
  5. 5. Status Hukum Dokumen Perencanaan NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen PenetapanRencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan PerdaJangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2)(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDHJangka Menengah Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3)(RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah)Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja PeraturanLembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH(RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan PeraturanKementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) (Renja SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3) dadang-solihin.blogspot.com 6
  6. 6. Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. dadang-solihin.blogspot.com 7
  7. 7. Persyaratan Dokumen Perencanaan: SMART SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets managed”) ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method) RELEVANT (information needs of the people who will use the data) TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision) dadang-solihin.blogspot.com 8
  8. 8. Syarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:1. Tujuan akhir yang dikehendaki.2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.4. Masalah-masalah yang dihadapi.5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. dadang-solihin.blogspot.com 9
  9. 9. Perencanaan yang Ideal• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). dadang-solihin.blogspot.com 10
  10. 10. Fungsi/Manfaat Perencanaan• Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensi sumberdaya• Penetapan standar dan pengawasan kualitas dadang-solihin.blogspot.com 11
  11. 11. 1/2 Apa itu RPJMD• RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada: 1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan 2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya. dadang-solihin.blogspot.com 12
  12. 12. 2/2 Apa itu RPJMDRPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar:1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;2. Bagaimana mencapainya, dan;3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. dadang-solihin.blogspot.com 13
  13. 13. Substansi RPJMD• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH• kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan• yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta• kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan. dadang-solihin.blogspot.com 14
  14. 14. Step by Step Penyusunan RPJMD 3 5 1 Tahap Penyusunan Penyusunan Rancangan Awal RancanganPersiapan Akhir RPJMD Renstra SKPD Tahap Penyusunan Penetapan Penyusunan Rancangan Akhir Rancangan RPJMD Daerah / Perda/Perkada Awal RPJMD Renstra SKPD tentang RPJMD 2 4 6 dadang-solihin.blogspot.com 15
  15. 15. 1 Tahap Persiapan1. Orientasi Perencanaan Daerah2. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih5. Orientasi Renstra SKPD6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD7. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD8. Identifikasi Stakeholder9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen RPJMD11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD12. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJMD13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD14. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJMD dadang-solihin.blogspot.com 16
  16. 16. 2 Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJMD1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 5 tahunan2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan3. Kajian terhadap RPJMD4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih5. Analisis keuangan daerah6. Kajian RTRW-D7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD10. FGDs untuk setiap Topik11. Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD dadang-solihin.blogspot.com 17
  17. 17. 3 Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD2. Penyusunan profil pelayanan RPJMD& prediksi jangka menengah3. Tupoksi SKPD4. Perumusan Visi dan Misi RPJMD5. Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu6. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi7. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan8. Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)9. Pembahasan Forum SKPD10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD11. Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD12. Musrenbang RPJMD13. Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD dadang-solihin.blogspot.com 18
  18. 18. 4 Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Daerah / Renstra SKPD1. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah2. Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD3. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD4. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD dadang-solihin.blogspot.com 19
  19. 19. 5 Tahap Penetapan Perda/Perkada tentang RPJMD1. Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada kepada Bupati cq Bappeda Kabupaten2. Konsultasi dengan Bupati cq Bappeda Kabupaten3. Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD4. Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD5. Penetapan Ranperda menjadi Perda6. Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan7. Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan dadang-solihin.blogspot.com 20
  20. 20. Langkah Penyusunan RPJMD (1) Visi, Misi, ProgramIndikator Kepala Daerah Terpilih Bappeda menyusun (2) Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD RPJMD (3) Program SKPD a) Visi,Misi Kepala Daerah b) Strategi Pembangunan Daerah c) Kebijakan Umum d) Kerangka Ekonomi Daerah (4) Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD e) Program SKPD (5) Bappeda menyusun Penetapan RPJMD Rancangan Akhir RPJMD a) Visi, Misi Kepala Daerah (7) b) Strategi Pembangunan Daerah (6) c) Kebijakan Umum Digunakan sebagai d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan e) Program SKPD Rancangan RKPD dadang-solihin.blogspot.com 21
  21. 21. Contoh Janji Kampanye HADE 2008 1/2 http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/1. Mengakomodasi pembentukan Propinsi 4. Pengembangan seni dan budaya di Jawa Cirebon Barat melalui pembangunan gedung-gedung2. Kontrak politik yang diajukan BEM se-Jabar kesenian bertaraf internasional, mematenkan  Jaminan cagub-cawagub untuk kesenian khas Jabar. merealisasikan wajib belajar pendidikan 5. Pengembangan dan penataan kembali dasar 9 tahun secara gratis selambat- kawasan Jatinangor. lambatnya 2 tahun masa jabatan. 6. Membuat kawasan olah raga dan sarana  Transparansi penyaluran dana bantuan pendukung untuk meningkatkan prestasi olah pendidikan. raga Jabar.  Membuka ruang publik untuk komunikasi 7. Pertahankan eksistensi pasar tradisional dengan masyarakat. melalui penataan berdaya saing.  Kebijakan berorientasi pemberdayaan 8. Mengubah pola pertanian dengan pupuk usaha kecil menengah. organik untuk meningkatkan hasil produksi.  Pemerintahan bersih korupsi, kolusi, dan 9. Mendukung aspirasi pembentukan Kab. Bogor nepotisme. Barat.  Membuat peraturan daerah yang 10. Menghentikan alih fungsi lahan pertanian transparan. untuk menyelamatkan lingkungan.  Menghapus dan menindak tegas pungutan 11. Membuka akses pemasaran bunga hias untuk liar. pengembangan sentra tanaman hias  Membasmi mafia peradilan. Cihideung, Kec. Parongpong KBB.3. Pemekaran Kab. Sukabumi. 12. Perluas kesempatan kerja bagi putra daerah. 13. Perjuangkan nasib buruh Jabar. 14. Perkembangan skema perekonomian yang baik. dadang-solihin.blogspot.com 22
  22. 22. Contoh Janji Kampanye HADE 2008 2/2 http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/15. Pendidikan yang murah dengan anggaran  Pembebasan SPP dan bantuan buku, pendidikan 20%. perbaikan gedung sekolah, tambahan gaji16. Percepatan perbaikan jalan rusak propinsi guru negeri dan swasta, dengan anggaran Jawa Barat. Rp 200 miliar/tahun.17. Penyediaan satu juta lapangan kerja.  Meningkatkan kesejahteraan petani melalui18. Membangkitkan industri genting Kab. dana talangan untuk menjamin stabilitas Majalaya. harga pupuk dan gabah sebesar Rp 20019. Prioritas pembangunan pada daerah yang miliar/tahun. belum tersentuh. Prioritaskan perbaikan  Pembangunan jalan dan irigasi dengan masalah kesehatan. anggaran Rp 200 miliar.20. Permudah regulasi perpanjangan Hak Guna  Anggarkan dana khusus Rp 50 miliar/tahun Usaha (HGU) bagi masyarakat perkebunan. untuk operasi pasar ketika harga sembako21. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga naik. sukarela.  Pengembangan dan revitalisasi posyandu22. Peningkatan perlindungan hukum untuk TKI untuk kesehatan ibu, anak, dan lansia Rp asal Jabar. Program KTP berasuransi 50 miliar/tahun. kesehatan.  Mendukung eksistensi praktisi perkebunan23. Tawarkan komitmen moral dengan batas untuk mendapat hak guna usaha. waktu pelaksanaan 3 tahun masa 25. Perbaikan infrastruktur jalan menuju akses kepemimpinan. Meliputi: Sentra Rajut Binong Jato Kel. Binong Kec.  Menyerap satu juta lapangan kerja melalui Batununggal Kota Bandung. pengadaan dan peningkatan UKM dengan anggaran Rp 200 miliar/tahun. dadang-solihin.blogspot.com 23
  23. 23. Sistematika Penulisan RPJMD 1/3 Bab I Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD Rencana Pembangunan 1.2. Landasan HukumJangka Menengah Daerah 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup 1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya 1.5. Sistematika Penulisan Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan Permasalahan Pembangunan Daerah Menggambarkan profil daerah, status, kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian, serta rumusan isu dan permasalahan strategis dalam penyelenggaraan fungsi- fungsi pemerintahan daerah secara menyeluruh 2.1 Kondisi Geografis Daerah 2.2 Pelayanan Umum 2.3 Ketertiban dan Ketentraman 2.4 Ekonomi 2.5 Lingkungan Hidup 2.6 Perumahan dan Fasilitas UmumProvinsi/Kabupaten/Kota 2.7 Kesehatan 2.8 Pendidikan dadang-solihin.blogspot.com 24
  24. 24. Sistematika Penulisan RPJMD 2/32.9 Pariwisata dan Budaya Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan2.10 Pendidikan Pembangunan Daerah2.11 Perlindungan sosial Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala2.12 Keuangan Daerah Daerah Terpilih dirumuskan tujuan2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan Daerah kebijakan yang akan ditempuh untuk masing-masing strategi pembangunanBab III Tinjauan Terhadap Dokumen daerah. Perencanaan Terkait 5.1 Tujuan3.1 RPJM Nasional 5.2 Strategi3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi RPJM Provinsi) pemerintahan daerah)3.3 RPJM Provinsi 5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan3.4 RTRW Provinsi dan RTRW Kerangka Pendanaan Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/ Kota) Bab VI Program Pembangunan Daerah Untuk masing-masing program perluBab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan dicantumkan nama program, tolok ukur dan Daerah target kinerja capaian program dan pagu4.1 Visi indikatif4.2 Misi 6.1 Program Pembangunan4.3 Agenda (apabila ada) 6.1.1 Program SKPD 6.1.2 Program Lintas SKPD 6.1.3 Program Lintas Kewilayahan dadang-solihin.blogspot.com 25
  25. 25. Sistematika Penulisan RPJMD 3/36.2 Program Pengembangan Kelembagaan Lampiran dan Legislasi Daerah Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang- kurangnya mencakup:Bab VII Kaidah Pelaksanaan Mengemukakan tentang program dan 1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan, kegiatan pendukung yang diperlukan Issue dan Permasalahan masing-masing untuk dapat mengimplementasikan fungsi pemerintahan daerah RPJMD secara efektif 2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, dan Musrenbang RPJMD RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD 3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut pencapaian program RPJMD fungsi-fungsi pemerintahan daerah7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk memantau dan mengevaluasi 4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun RPJMD lalu (Penerimaan dan Belanja)7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas 5. Proyeksi Fiskal Daerah Non Government Stakeholders untuk 6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah memantau dan mengevaluasi implementasi RPJMD dadang-solihin.blogspot.com 26
  26. 26. 1/3 Evaluasi Kualitas RPJMD1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian . pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi pemerintahan daerah2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan . daerah3. Visi, misi, dan agenda KDH terpilih sesuai dengan: .  Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi kelemahan (weaknesses)  Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi ancaman (threats) dadang-solihin.blogspot.com 27
  27. 27. Evaluasi Kualitas RPJMD 2/34. Rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan . pembangunan daerah sesuai dengan:  Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi kelemahan (weaknesses)  Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi ancaman (threats)5. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, . dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan daerah.6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tentang tujuan, . strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program pembangunan daerah. dadang-solihin.blogspot.com 28
  28. 28. Evaluasi Kualitas RPJMD 3/37. Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah . sesuai dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan daerah8. Rumusan program pembangunan daerah sesuai dengan . kendala fiskal daerah9. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program . pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis nasional10. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif . dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan RPJMD11. Kualitas RPJMD sudah SMART . dadang-solihin.blogspot.com 29
  29. 29. dadang-solihin.blogspot.com 30
  30. 30. Pendahuluan• Dengan dilaksanakannya Pilkada sebagaimana diatur dalam UU 32/2004 maka hubungan kerja Kepala Daerah dengan DPRD mengalami perubahan yang cukup mendasar dibandingkan ketika Kepala Daerah dipilih DPRD dan bertanggungjawab kepada DPRD.• Pilkada telah menyebabkan adanya kesetaraan dan kemitraan hubungan antara kepala daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dengan DPRD yang menjalankan fungsi legislatif dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.• Kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya hubungan checks and balances yang lebih seimbang antara kepala daerah dengan DPRD.• Dalam kaitan hubungan tersebut maka kepala daerah berkewajiban menyampaikan LKPJ kepada DPRD. dadang-solihin.blogspot.com 31
  31. 31. Apa itu LKPJ?  Laporan Keterangan Pertanggung- jawaban Kepala Daerah kepada DPRD (LKPJ) adalah: • Laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan • Yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. dadang-solihin.blogspot.com 32
  32. 32. Ruang Lingkup LKPJ1. Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi;2. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan; dan3. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan. LKPJ disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan RPJMD dengan berpedoman pada RPJPD. dadang-solihin.blogspot.com 33
  33. 33. Jenis LKPJ1. LKPJ Akhir Tahun Anggaran. Disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.2. LKPJ Akhir Masa Jabatan. Disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan kepala daerah.Apabila LKPJ Akhir Masa Jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ Akhir Tahun Anggaran atau berjarak satu bulan,penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ Akhir Masa Jabatan. dadang-solihin.blogspot.com 34
  34. 34. dadang-solihin.blogspot.com 35
  35. 35. Muatan LKPJ1. Arah Kebijakan Umum Pemerintahan Daerah;2. Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Makro, termasuk Pendapatan dan Belanja Daerah;3. Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi;4. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan; dan5. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan. dadang-solihin.blogspot.com 36
  36. 36. 1. Arah Kebijakan Umum Pemerintahan Daerah – Visi, – Misi, – Strategi, – Kebijakan, dan – Prioritas Daerah2. Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Makro – Pengelolaan Pendapatan Daerah meliputi: • Intensifikasi dan Ekstensifikasi, • Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, • Permasalahan dan Solusi; – Pengelolaan Belanja Daerah Meliputi • Kebijakan Umum Anggaran, • Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, • Permasalahan dan Solusi.3. Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi – Penyelenggaraan urusan desentralisasi memuat penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan yang meliputi: • Program dan Kegiatan • Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan; serta • Permasalahan dan solusi. dadang-solihin.blogspot.com 37
  37. 37. 4. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan1. Tugas Pembantuan yang Diterima dari Pemerintah; a. Dasar Hukum; b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan; c. Program, Kegiatan dan Pelaksanaannya; d. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan; dan e. Permasalahan dan Solusi.2. Tugas Pembantuan yang Diterima dari Pemerintah Provinsi; a. Dasar Hukum; b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan; c. Program, Kegiatan dan Pelaksanaannya; d. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan; dan e. Permasalahan dan Solusi.3. Tugas Pembantuan kepada Desa. a. Dasar Hukum; b. Urusan Pemerintahan yang Ditugaspembantuankan; dan c. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan. dadang-solihin.blogspot.com 38
  38. 38. 5. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan1. Kebijakan dan Kegiatan serta Realisasi Pelaksanaan Kegiatan;2. Permasalahan dan Solusi. Yang Menyangkut: a. Kerjasama antar Daerah; b. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga; c. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah; d. Pembinaan Batas Wilayah; e. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana; f. Pengelolaan Kawasan Khusus yang menjadi Kewenangan Daerah; g. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;dan h. Tugas-tugas Umum Pemerintahan Lainnya yang Dilaksanakan oleh Daerah. dadang-solihin.blogspot.com 39
  39. 39. dadang-solihin.blogspot.com 40
  40. 40. Penilaian LKPJ• Pelaksanaan penggunaan hak-hak DPRD diakhiri dengan Keputusan DPRD untuk menerima atau menolak usul pernyataan pendapat DPRD.• Bila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, maka penerimaan ditetapkan dengan Keputusan DPRD berikut saran penyelesaiannya.• Apabila ada indikasi pidana, saran penyelesaian dapat diproses secara hukum.• Sambil menunggu keputusan hukum yang berkekuatan tetap, KDH tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.• KDH yang telah menyampaikan LKPJ Akhir Masa Jabatan dapat dicalonkan kembali, sepanjang ada parpol atau gabungan parpol yang mencalonkannya. dadang-solihin.blogspot.com 41
  41. 41. Tolok Ukur Penilaian LKPJ• RPJPD• RPJMD• RKPD• KUA dan PPAS• RKA dan DPA SKPD• Indikator Kinerja Program dan Kegiatan• Perda APBD dan Perda Perubahan dadang-solihin.blogspot.com 42
  42. 42. Langkah Pengukuran Kinerja1. Penetapan Indikator Kinerja: Identifikasi/uraikan ukuran kineja pada setiap indikator kinerja2. Penetapan Target Kinerja: Identifikasi Target kinerja pada setiap indikator kinerja3. Penetapan Capaian/Realisasi Kinerja: Identifikasi realisasi pencapaian kinerja4. Evaluasi Kinerja: Membandingkan antara Target dengan Pencapain/ Realisasi Kinerja pada setiap indikator kinerja; dan Hitung % Capaian Indikator Kinerja. dadang-solihin.blogspot.com 43
  43. 43. 1/2 Evaluasi Kinerja LKPJ1. Evaluasi kinerja keuangan daerah ditujukan kepada pencapaian kinerja perolehan pendapatan, pencapaian kinerja, pengalokasian belanja dan kinerja pembiayaan. – Dengan menggunakan laporan pengawasan internal DPRD dan hasil audit BPK, DPRD melihat dan mencermati berbagai kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan pengelolaan keuangan daerah.2. Evaluasi aspek politik lebih ditujukan kepada peningkatan pengelolaan kepemerintahan yang baik, seperti indikator-indikator partisipasi, transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum dan lain- lainnya. dadang-solihin.blogspot.com 44
  44. 44. 2/2 Evaluasi Kinerja LKPJ3. Evaluasi kinerja pelayanan publik melihat sejauh mana penyelenggaraan program dan kegiatan secara efektif mampu memenuhi sasaran dan tujuan yang telah digariskan dalam perencanaan stratejik daerah yang bersifat tahunan. – Penilaian kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. dadang-solihin.blogspot.com 45
  45. 45. Kesimpulan dan Rekomendasi• Rekomendasi ditujukan kepada upaya perbaikan penyelanggaraan pemerintahan daerah dalam tataran kebijakan maupun teknis operasional• Meliputi bidang penyelenggaraan administrasi publik, manajemen keuangan daerah, aspek tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik• Rekomendasi diakomodir dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun berikutnya. dadang-solihin.blogspot.com 46
  46. 46. dadang-solihin.blogspot.com 47
  47. 47. 1/3 Penyampaian LKPJ1. LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD.2. LKPJ dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD.3. Berdasarkan hasil pembahasan DPRD menetapkan Keputusan DPRD.4. Keputusan DPRD disampaikan paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima.5. Keputusan DPRD disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. dadang-solihin.blogspot.com 48
  48. 48. 2/3 Penyampaian LKPJ6. Rekomendasi yang disampaikan DPRD kepada kepala daerah, berupa catatancatatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan.7. Apabila LKPJ tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.8. LKPJ Akhir Masa Jabatan kepala daerah merupakan ringkasan laporan tahuntahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan. dadang-solihin.blogspot.com 49
  49. 49. 3/3 Penyampaian LKPJ8. Sisa waktu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang belum dilaporkan dalam LKPJ oleh kepala daerah yang berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh kepala daerah terpilih atau penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan.9. Apabila kepala daerah berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas kepala daerah. dadang-solihin.blogspot.com 50
  50. 50. dadang-solihin.blogspot.com 51
  51. 51. Bab 1: PendahuluanA. Dasar Hukum Menjelaskan undang–undang tentang pembentukan daerah yang bersangkutan dan perundang-undangan lainnya yang diperlukan.B. Gambaran Umum Daerah1. Kondisi Geografis Daerah; batas administrasi daerah, luas wilayah, topografis dan hal lain yang dianggap perlu2. Gambaran Umum Demografis; jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia, jenis pekerjaan, dan pendidikan3. Kondisi Ekonomi;a. Potensi Unggulan Daerahb. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB dadang-solihin.blogspot.com 52
  52. 52. Bab 2: Kebijakan Pemerintahan DaerahA. Visi dan MisiB. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah (sesuai RPJMD)C. Prioritas DaerahBab 3: Kebijakan Umum PengelolaanKeuangan DaerahA. Pengelolaan Pendapatan Daerah 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah 2. Target dan Realisasi Pendapatan 3. Permasalahan dan SolusiB. Pengelolaan Belanja Daerah 1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah 2. Target dan Realisasi Belanja 3. Permasalahan dan Solusi dadang-solihin.blogspot.com 53
  53. 53. Bab 4: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan DaerahA. Urusan Wajib yang Dilaksanakan 1. Program dan Kegiatan 2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 3. Permasalahan dan SolusiB. Urusan Pilihan yang Dilaksanakan 1. Program dan Kegiatan 2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 3. Permasalahan dan Solusi dadang-solihin.blogspot.com 54
  54. 54. Bab 5: Penyelenggaraan Tugas 1/2 PembantuanA. Tugas Pembantuan yang Diterima 1. Dasar Hukum 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan 4. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya 5. Sumber dan Jumlah Anggaran 6. Permasalahan dan Solusi dadang-solihin.blogspot.com 55
  55. 55. Bab 5: Penyelenggaraan Tugas 2/2 PembantuanB. Tugas Pembantuan Yang Diberikan 1. Dasar Hukum 2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugaspembantuankan Kepada Kabupaten/Kota Dan Desa Untuk Provinsi Atau Kepada Desa Untuk Kabupaten/Kota 3. Sumber dan Jumlah Anggaran 4. Sarana dan Prasarana dadang-solihin.blogspot.com 56
  56. 56. Bab 6: Penyelenggaraan Tugas 1/4 Umum PemerintahanA. Kerjasama antar Daerah 1. Kebijakan dan Kegiatan 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 3. Permasalahan dan SolusiB. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga 1. Kebijakan dan Kegiatan 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 3. Permasalahan dan Solusi dadang-solihin.blogspot.com 57
  57. 57. Bab 6: Penyelenggaraan Tugas 2/4 Umum PemerintahanC. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah 1. Kebijakan dan Kegiatan 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 3. Permasalahan dan SolusiD. Pembinaan Batas Wilayah 1. Kebijakan dan Kegiatan 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 3. Permasalahan dan Solusi dadang-solihin.blogspot.com 58
  58. 58. Bab 6: Penyelenggaraan Tugas 3/4 Umum PemerintahanE. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya 2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/Kota) 3. Sumber dan Jumlah Anggaran 4. Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana 5. Potensi Bencana yang Diperkirakan TerjadiF. Pengelolaan Kawasan Khusus 1. Jenis Kawasan Khusus Yang Menjadi Kewenangan Daerah 2. Sumber Anggaran 3. Permasalahan yang Dihadapi dan Solusi dadang-solihin.blogspot.com 59
  59. 59. Bab 6: Penyelenggaraan Tugas 4/4 Umum PemerintahanG.Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1. Gangguan yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya) 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan 4. Sumber dan Jumlah Anggaran 5. Penanggulangan dan Kendalanya 6. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan dadang-solihin.blogspot.com 60
  60. 60. dadang-solihin.blogspot.com 61

×