1. RANCANGAN PERMENDAGRI
TENTANG
TAHAPAN DAN TATA CARA
PELAKSANAAN KLHS DALAM
PENYUSUNAN RPJPD DAN RPJMD
DIREKTORAT FASILITASI PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

2. 0
MATERI PAPARAN
1. KONSIDERAN
2. KETENTUAN UMUM
3. STRUKTUR RANCANGAN PERMENDAGRI TTG KLHS
4. TUJUAN, KEWAJIBAN DAN KAIDAH
5. KLHS DALAM PENYUSUNAN RPJPD
6. KLHS DALAM PENYUSUNAN RPJMD
7. PEMBIAYAAN
8. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
9. PELAPORAN, MONITORING, DAN EVALUASI
10. KETENTUAN PERALIHAN
11. KETENTUAN PENUTUP

3. I KONSIDERAN
MENIMBANG:
 bahwa Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan
pemerintah daerah membuat dan melaksanakan KLHS dalam
penyusunan dan/atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) untuk memastikan bahwa prinsip-
prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam RPJPD dan
RPJMD.
 bahwa pemerintah daerah dalam membuat dan melaksanakan
KLHS dimaksud memerlukan Pedoman Tahapan dan Tata Cara
Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD yang
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

4. II KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
 Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
 Pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk menjamin keutuhan
lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan
mutu hidup manusia, dengan cara: (a) memanfaatkan sumber daya
hayati yang tidak melebihi kemampuan regenerasinya, dan atau
memanfaatkan sumber daya non hayati yang tidak melebihi laju inovasi
substitusinya; (b) memanfaatkan sumber daya alam saat ini dengan tidak
mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang; dan (c)
memanfaatkan sumber daya yang belum diketahui dampaknya secara
hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.
 Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD adalah proses
membuat dan melaksanakan KLHS yang dilakukan pada penyusunan
dan/atau pada saat evaluasi RPJPD dan RPJMD.

5. III STRUKTUR RANCANGAN PERMENDAGRI
TENTANG KLHS
STRUKTUR RANCANGAN PERMENDAGRI TTG
KLHS MENGIKUTI STRUKTUR PERMENDAGRI
NO. 54 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 2008
TAHAPAN, TATACARA PENYUSUNAN,
PENGENDALIAN, DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH

6. III-1 PERBANDINGAN STRUKTUR (1)
PERMENDAGRI NO. 54 TAHUN 2010 RANPERMENDAGRI TTG KLHS
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN BAB II: KEWAJIBAN DAN WEWENANG, TUJUAN, PRINSIP,
PENDEKATAN PEMBANGUNAN DAERAH PENDEKATAN
BAB III: KOORDINASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH ANTAR PROVINSI N/A
BAB IV: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA BAB III: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
PANJANG DAERAH DAERAH
Bagian Pertama: Umum Bagian Pertama: Umum
Bagian Kedua: Penyusunan RPJPD Bagian Kedua: Pelaksanaan KLHS dalam RPJPD
• Paragraf 1: Persiapan Penyusunan RPJPD • Paragraf 1: KLHS dalam Persiapan Penyusunan RPJPD
• Paragraf 2: Penyusunan Rancangan Awal RPJPD • Paragraf 2: KLHS dalam Penyusunan Rancangan Awal RPJPD
• Paragraf 3: Pelaksanaan Musrenbang RPJPD • Paragraf 3: KLHS dalam Pelaksanaan Musrenbang RPJPD
• Paragraf 4: Perumusan Rancangan Akhir RPJPD • Paragraf 4: KLHS dalam Perumusan Rancangan Akhir RPJPD
• Paragraf 5: Penetapan RPJPD

7. III-2
PERBANDINGAN STRUKTUR (2)
PERMENDAGRI NO. 54 TAHUN 2010 RANPERMENDAGRI TTG KLHS
BAB V: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA BAB IV: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
MENENGAH DAERAH DAERAH
Bagian Pertama: Umum Bagian Pertama: Umum
Bagian Kedua: Penyusunan RPJMD Bagian Kedua: Pelaksanaan KLHS dalam RPJMD
• Paragraf 1: Persiapan Penyusunan RPJMD • Paragraf 1: KLHS dalam Persiapan Penyusunan RPJMD
• Paragraf 2: Penyusunan Rancangan Awal RPJMD • Paragraf 2: KLHS dalam Penyusunan Rancangan Awal RPJMD
• Paragraf 3: Pelaksanaan Musrenbang RPJMD • Paragraf 3: KLHS dalam Pelaksanaan Musrenbang RPJMD
• Paragraf 4: Perumusan Rancangan Akhir RPJMD • Paragraf 4: KLHS dalam Perumusan Rancangan Akhir RPJMD
• Paragraf 5: Penetapan RPJMD
BAB VI: RENCANA STRATEGIS SKPD N/A
BAB VII: RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH N/A
BAB VIII: RENCANA KERJA SKPD N/A
BAB IX: PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN N/A
DAERAH
BAB X: PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH N/A
BAB XI: PENYUSUNAN RKPD BAGI DAERAH YANG BELUM MEMILIKI RPJMD N/A
DAN DAERAH OTONOMI BARU
BAB XII: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB V: PEMBIAYAAN, PEMBINAAN, PELAPORAN DAN
PENJAMINAN MUTU
BAB XIII: KETENTUAN PERALIHAN BAB VI: KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIV: KETENTUAN PENUTUP BAB VII: KETENTUAN PENUTUP

8. III-3 BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJPD
Persiapan
Penyusunan PELINGKUPAN
RPJPD Rancangan
Awal
RPJPD
Penelaahan
Pengolahan RPJPN &
data dan RPJPD daerah
HASIL MUSRENBANG
lainnya
PENGINTEGRASIAN
informasi Musrenbang
Perumusan RPJPD
Analisis isu-isu visi dan
Penelaahan misi
RTRW Prov/ strategis
daerah Rancangan
Kab/Kota &
Daerah Akhir RPJPD
Lainnya Perumusan
sasaran
pokok dan
arah Konsultasi
Analisis Perumusan kebijakan rancangan
Gambaran Permasalahan akhir RPJPD
umum kondisi Pembangunan dengan
Pelaksanaan
daerah Daerah Forum MENDAGRI
Konsultasi Publik
Masukan dari Pembahasan
1. PENGKAJIANPENGARUH Penyelarasan dan
SKPD visi, misi dan
2. PERUMUSAN ALTERNATIF penetapan
3. REKOMENDASI arah kebijakan Perda RPJPD
4. PENGAMBILAN KEPUTUSAN RPJPD Prov

9. III-4 BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD
Persiapan
Penyusunan Rancangan
RPJMD PELINGKUPAN Awal
RPJMD
Penelaahan Penyusunan
RPJPD Perumusan Strategi
Rancangan
Prov/Kab/Kota dan arah kebijakan
Renstra
Pengolahan SKPD
data dan VISI, MISI Perumusan Kebijakan
informasi dan umum dan program
Program Perumusan pembangunan
Rancangan
KDH Penjelasan daerah RPJMD
visi dan misi
Perumusan
HASIL MUSRENBANG
Hasil Penelaahan Indikasi rencana
PENGINTEGRASIAN
evaluasi RTRW prov. program Musrenbang
capaian prioritas yang
RPJMD Dan RTRW disertai kebutuhan RPJMD
Prov/Kab/Ko Penelaahan RPJMN, pendanaan
ta lainnya RPJMD Provinsi dan
kab/kota lainnya
Penetapan
Perumusan Indikator Kinerja Rancangan
Tujuan dan Daerah Akhir RPJMD
Analisis Sasaran
Analisis isu-isu Pembahasan dgn
Gambaran strategis SKPD
umum kondisi Prov/Kab/Kota Konsultasi
daerah rancangan akhir
Perumusan Pelaksanaan Forum RPJMD dengan
Konsultasi Publik KEMENDAGRI/
Permasalahan
Analisis Pembangunan GUBERNUR
pengelolaan Daerah Pembahasan dengan
keuangan DPRD utk
daerah serta 1. PENGKAJIANPENGARUH memperoleh
masukan dan saran Pembahasan dan
kerangka 2. PERUMUSAN ALTERNATIF penetapan Perda
pendanaan Penyelarasan
3. REKOMENDASI program prioritas RPJMD
dan kebutuhan
4. PENGAMBILAN KEPUTUSAN pendanaan

10. III-5 BAGAN ALIR TAHAPAN PENYUSUNAN KLHS
Optimasi
Keberlanjutan
PELINGKUPAN PENGKAJIAN
PERUMUSAN
Memetakan pemangku kepentingan Telaah Konsistensi Visi MITIGASI
dan Misi dengan sasaran DAN/ATAU
pokok dan arah kebijakan
ALTERNATIF
PENGAMBILAN
Menginventarisasi isu Telaah Konsistensi
pembangunan berkelanjutan yang Merumuskan KEPUTUSAN
RPJPD dengan RPJP langkah-langkah
diperoleh dari analisis isu-isu tingkat pemerintahan di
strategis tim RPJPD dan masukan mitigasi dan/atau
atasnya alternatif untuk
dari para pemangku kepentingan; Isu-isu meminimalkan
Strategis Telaah Konsistensi potensi dampak
PB RPJPD dengan RTRW negatif yang
Menyepakati isu strategis yang bersangkutan mungkin timbul
pembangunan berkelanjutan,
lingkup wilayah kajian, dan Telaah Konsistensi PENGINTEGRASIAN
kerangka waktu; RPJPD dengan RPJP
daerah di sekitarnya
PERUMUSAN
Telaah pengaruh visi dan
REKOMENDASI
misi, sasaran pokok dan
arah kebijakan terhadap Merumuskan
Baseline Analisis rekomendasi
isu strategis
Data Kecenderungan berdasarkan
pembangunan
rumusan mitigasi
dan/atau
alternatif QA/QC
Optimasi
Keberlanjutan

11. IV
TUJUAN, KEWAJIBAN DAN KAIDAH

12. IV-1
TUJUAN
Memastikan bahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan telah dimasukkan dalam proses
penyusunan RPJPD dan RPJMD; dan
Meningkatkan kualitas RPJPD dan RPJMD sebagai
upaya meminimalkan potensi pengaruh negatif
dan/atau resiko pelaksanaannya terhadap kondisi
lingkungan hidup.

13. IV-2
KEWAJIBAN
 Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melaksanakan
KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD.
 Dalam melaksanakan KLHS, Gubernur dan
Bupati/Walikota mendelegasikan kepada SKPD yang
membidangi urusan perencanaan dan pengendalian
pembangunan.
 Dalam melaksanakan KLHS Gubernur dan
Bupati/Walikota wajib membentuk Kelompok Kerja
Pengendalian Lingkungan sebagai bagian dari Tim
Penyusun RPJPD/RPJMD

14. IV-3
KAIDAH
Pelaksanaan KLHS mengikuti kaidah:
 fokus pada tujuan
 relevan dengan keputusan
 terpadu
 transparan
 partisipatif
 akuntabel
 Iteratif, dan
 evaluasi diri.

15. IV-4
PENDEKATAN PELAKSANAAN
Pelaksanaan KLHS mengedepankan
pengambilan keputusan berdasarkan
kesepakatan berbagai pemangku
kepentingan.
Pelaksanaan KLHS disesuaikan dengan
kapasitas dan kapabilitas daerah.

16. V
KLHS DALAM PENYUSUNAN RPJPD

17. KLHS DALAM PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJPD V-1
Gubernur
Bupati/Walikota Ketua:
M
Kepala Bappeda
E
N Sekretaris:
E
T
A
Kepala BLHD
P
K
A Anggota:
N
• Pejabat /Staf SKPD terkait
• Unsur Non Pemerintah
KRITERIA
• Memiliki kemampuan dan kompetensi di
bidang perencanaan dan pembangunan
berkelanjutan
Pokja X • Dapat mencurahkan waktu dan
konsentrasinya
• Membuat KAK
• Dapat mengadakan Jasa Tenaga Ahli atau Pakar sebagai Mitra Kerja
(Narasumber, Fasilitator, Pendamping motivator dan/atau Konsultan)
• Mengidentifikasi dan menganalisis pemangku kepentingan

18. V-2
KLHS DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN AWAL RPJPD
• PELINGKUPAN
• BASELINE DATA
• PENGKAJIAN
• PERUMUSAN ALTERNATIF
• PERUMUSAN REKOMENDASI
• PENGAMBILAN KEPUTUSAN

19. PENGKAJIAN V-3
 Pokja Pengendalian Lingkungan melakukan kajian pengaruh visi, misi, sasaran
pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang.
 Kajian pengaruh bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan sudah diintegrasikan ke dalam rumusan visi dan misi daerah
serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang.
 Kajian pengaruh meliputi kajian keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan.
 Kajian keterkaitan meliputi:
• Keterkaitan antar wilayah;
• Keterkaitan antar waktu;
• Keterkaitan antar sektor;
• Keterkaitan antar pemangku kepentingan.
 Kajian keseimbangan meliputi keseimbangan antar kepentingan ekonomi,
sosial budaya, lingkungan hidup.
 Kajian keadilan meliputi:
• Keadilan antar kelompok masyarakat;
• Keadilan antar generasi.
 Pelaksanaan kajian dilakukan melalui serangkaian forum konsultasi publik.
 Forum konsultasi publik melibatkan pemangku kepentingan.

20. V-4
PERUMUSAN ALTERNATIF
• Pokja Pengendalian Lingkungan merumuskan
mitigasi dan/atau alternatif untuk
meminimalkan potensi dampak negatif yang
mungkin timbul.
• Pelaksanaan perumusan mitigasi dan/atau
alternatif dilakukan melalui serangkaian
forum konsultasi publik.
• Forum konsultasi publik melibatkan
pemangku kepentingan.

21. V-5
PERUMUSAN REKOMENDASI
• Pokja Pengendalian Lingkungan merumuskan rekomendasi
berdasarkan rumusan mitigasi dan/atau alternatif.
• Perumusan rekomendasi dilakukan melalui serangkaian
forum konsultasi publik.
• Forum konsultasi publik melibatkan pemangku kepentingan.
• Pokja Pengendalian Lingkungan bersama Tim Penyusun
RPJPD mengonsultasikan hasil rumusan rekomendasi kepada
pimpinan SKPD untuk mencapai kesepakatan substansi
rekomendasi.
• Pokja Pengendalian Lingkungan bersama Tim Penyusun
RPJPD mengintegrasikan kesepakatan substansi rekomendasi
ke dalam rancangan awal RPJPD

22. PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERDASARKAN V-6
HASIL REKOMENDASI KLHS
Pokja Pengendalian Lingkungan bertanggungjawab
mendampingi Tim Penyusun RPJPD menyampaikan
rancangan awal RPJPD kepada Gubernur dan
Bupati/Walikota dalam rangka memperoleh
persetujuan untuk dibahas dalam musrenbang
RPJPD.

23. KLHS DALAM PELAKSANAAN V-7
MUSRENBANG RPJPD
Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan
bertanggungjawab untuk memastikan bahwa
prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan
tetap menjadi arus utama dalam rancangan
awal RPJPD.

24. PENGINTEGRASIAN HASIL KLHS KE DALAM V-8
RANCANGAN AKHIR RPJPD
• Pokja Pengendalian Lingkungan meninjau
kembali rekomendasi KLHS berdasarkan
berita acara kesepakatan musrenbang RPJPD.
• Pokja Pengendalian Lingkungan bersama Tim
Penyusun RPJPD mengintegrasikan hasil
tinjauan kembali rekomendasi KLHS ke dalam
rancangan akhir RPJPD.

25. PELAKSANAAN KLHS DALAM
PENYUSUNAN RPJMD
VI

26. KLHS DALAM PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD
Gubernur
Bupati/Walikota Ketua:
M
Kepala Bappeda
E
N Sekretaris:
E
T
A
Kepala BLHD
P
K
A Anggota:
N
• Pejabat /Staf SKPD terkait
• Unsur Non Pemerintah
KRITERIA
• Memiliki kemampuan dan kompetensi di
bidang perencanaan dan pembangunan
berkelanjutan
Pokja X • Dapat mencurahkan waktu dan
konsentrasinya
• Membuat KAK
• Dapat mengadakan Jasa Tenaga Ahli atau Pakar sebagai Mitra Kerja
(Narasumber, Fasilitator, Pendamping motivator dan/atau Konsultan) VI-1
• Mengidentifikasi dan menganalisis pemangku kepentingan

27. KLHS DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN AWAL RPJMD
• PELINGKUPAN
• BASELINE DATA
• PENGKAJIAN
• PERUMUSAN ALTERNATIF
• PERUMUSAN REKOMENDASI
• PENGAMBILAN KEPUTUSAN
VI-2

28. PENGKAJIAN
 Pokja Pengendalian Lingkungan melakukan kajian pengaruh visi, misi, tujuan
dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program
pembangunan daerah jangka menengah.
 Kajian pengaruh bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan sudah diintegrasikan ke dalam rumusan visi, misi, tujuan dan
sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program
pembangunan daerah jangka menengah.
 Kajian pengaruh meliputi kajian keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan.
 Kajian keterkaitan meliputi:
• Keterkaitan antar wilayah;
• Keterkaitan antar waktu;
• Keterkaitan antar sektor;
• Keterkaitan antar pemangku kepentingan.
 Kajian keseimbangan meliputi keseimbangan antar kepentingan ekonomi,
sosial budaya, lingkungan hidup.
 Kajian keadilan meliputi:
• Keadilan antar kelompok masyarakat;
• Keadilan antar generasi.
 Pelaksanaan kajian dilakukan melalui serangkaian forum konsultasi publik.
 Forum konsultasi publik melibatkan pemangku kepentingan. VI-3

29. PERUMUSAN ALTERNATIF
Pokja Pengendalian Lingkungan merumuskan
mitigasi dan/atau alternatif untuk
meminimalkan potensi dampak negatif yang
mungkin timbul.
Pelaksanaan perumusan mitigasi dan/atau
alternatif dilakukan melalui serangkaian
forum konsultasi publik.
Forum konsultasi publik melibatkan
pemangku kepentingan.
VI-4

30. PERUMUSAN REKOMENDASI
 Pokja Pengendalian Lingkungan merumuskan rekomendasi
berdasarkan rumusan mitigasi dan/atau alternatif.
 Perumusan rekomendasi dilakukan melalui serangkaian
forum konsultasi publik.
 Forum konsultasi publik melibatkan pemangku kepentingan.
 Pokja Pengendalian Lingkungan bersama Tim Penyusun
RPJMD mengonsultasikan hasil rumusan rekomendasi
kepada pimpinan SKPD untuk mencapai kesepakatan
substansi rekomendasi.
 Pokja Pengendalian Lingkungan bersama Tim Penyusun
RPJMD mengintegrasikan kesepakatan substansi
rekomendasi ke dalam rancangan awal RPJMD
VI-5

31. PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERDASARKAN
HASIL REKOMENDASI KLHS
Pokja Pengendalian Lingkungan bertanggungjawab
mendampingi Tim Penyusun RPJMD menyampaikan
rancangan awal RPJMD kepada Gubernur dan
Bupati/Walikota dalam rangka memperoleh
persetujuan untuk dibahas dalam musrenbang
RPJMD.
VI-7

32. KLHS DALAM PELAKSANAAN MUSRENBANG
RPJMD
Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan
bertanggungjawab untuk memastikan bahwa
prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan
tetap menjadi arus utama dalam rancangan
awal RPJMD.
VI-8

33. PENGINTEGRASIAN HASIL KLHS KE DALAM
RANCANGAN AKHIR RPJMD
Pokja Pengendalian Lingkungan meninjau
kembali rekomendasi KLHS berdasarkan
berita acara kesepakatan musrenbang
RPJMD.
Pokja Pengendalian Lingkungan bersama Tim
Penyusun RPJMD mengintegrasikan hasil
tinjauan kembali rekomendasi KLHS ke dalam
rancangan akhir RPJMD.
VI-9

34. PEMBIAYAAN
Pembiayaan Pelaksanaan Tahapan dan Tata
Cara Pelaksanaan KLHS dalan Penyusunan
RPJPD dan RPJMD bersumber pada APBN,
APBD, lain-lain sumber pembiayaan yang sah
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
VII

35. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 Mendagri melalui Dirjen Bina Bangda melakukan
koordinasi, pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan KLHS dalam RPJPD dan RPJMD
Provinsi.
 Gubernur melalui pimpinan SKPD yang membidangi
urusan perencanaan dan pengendalian
pembangunan melakukan koordinasi, pembinaan
dan pengawasan pelaksanaan KLHS dalam
penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota.
VIII

36. PELAPORAN
 Gubernur menyampaikan laporan KLHS dalam
penyusunan RPJPD dan RPJMD Provinsi kepada Mendagri
sebagai bahan bagi Menteri untuk memberikan saran
penyempurnaan pengintegrasian prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan ke dalam Rancangan Akhir
RPJPD dan RPJMD.
 Bupati/Walikota menyampaikan Laporan KLHS dalam
penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota kepada
Gubernur, sebagai bahan bagi Gubernur untuk
memberikan saran penyempurnaan pengintegrasian
prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam
Rancangan Akhir RPJPD dan RPJMD, dengan tembusan
kepada Mendagri.
IX

37. MONITORING DAN EVALUASI
 Sekda Provinsi melakukan evaluasi internal atas hasil dan
proses KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD Provinsi yang
bersangkutan.
 Sekda Kabupaten/Kota melakukan evaluasi internal atas hasil
dan proses KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD
Kabupaten/kota yang bersangkutan.
 Evaluasi eksternal terhadap proses dan hasil KLHS dalam
penyusunan RPJPD dan RPJMD dilakukan berjenjang.
 Pimpinan SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan
provinsi melakukan evaluasi untuk pelaksanaan KLHS dalam
penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota.
 Mendagri melalui Dirjen Bina Bangda melakukan evaluasi untuk
pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD
Provinsi.
IX-1

38. X
KETENTUAN PERALIHAN
Daerah yang sedang menyusun RPJPD dan
RPJMD dapat mempedomani tahapan dan
tata cara pelaksanaan KLHS sesuai dengan
Permendagri ini.
Untuk RPJPD dan RPJMD yang telah ditetapkan
dan belum melaksanakan KLHS, Gubernur dan
Bupati/Walikota melaksanakan KLHS pada
saat evaluasi RPJPD dan RPJMD.

39. XI
KETENTUAN PENUTUP
Tahapan dan tata cara pelaksanaan KLHS
dalam RPJPD dan RPJMD tercantum dalam
Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Tata cara penjaminan mutu KLHS dalam RPJPD
dan RPJMD diatur dalam pedoman teknis
tersendiri.