Recommended
More Related Content
Similar to Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptx
Similar to Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptx (20)
Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptx
- 1. 17-Oktober-2023 JASA KONSULTASI PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KISARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN EKSPOSE LAPORAN PENDAHULUAN
- 2. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ASAHAN O U T L I N E L A P O R A N P E N D A H U L U A N PENDAHULUAN 1 TINJAUAN KEBIJAKAN 2 GAMBARAN UMUM 3 METODOLOGI 4 RENCANA KERJA 5 KEBUTUHAN DATA 6
- 3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ASAHAN PENDAHULUAN
- 4. LATAR BELAKANG Pada rencana struktur ruang RTRW Kabupaten Asahan, Kota Kisaran ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Diperlukan penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Kisaran sebagai alat atau nilai kualitas terukur yang akan dicapai sesuai dengan arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW provinsi dan kabupaten Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, setiap RTRW kabupaten atau kota harus menetapkan bagian dari wilayah kabupaten atau kota yang perlu disusun RDTR-nya Diperlukan Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Kisaran sebagai landasan spasial pembangunan dasar pemberian izin dan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. Disusun sesuai Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 11 Tahun 2021
- 5. MAKSUD, TUJUAN & SASARAN MAKSUD RDTR Kawasan Perkotaan Kisaran Menyiapkan bahan untuk menjadi landasan spasial pembangunan melalui penyusunan RDTR sebagai dasar pemberian izin dan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang TUJUAN 1. Menyiapkan perwujudan ruang dan menjaga keserasian perkembangan kota; 2. Menciptakan keterkaitan antar kegiatan yang selaras, serasi, dan efisien dalam penggunaan ruang; 3. Menjaga konsistensi perwujudan ruang kawasan melalui pengendalian program-program pembangunan kawasan; 4. Mengarahkan pembangunan kota yang lebih tegas dalam rangka upaya pengendalian pemanfaatan ruang; 5. Menetapkan pedoman bagi tertib bangunan dan tertib pengaturan ruang SASARAN 1. Tersajinya data dan informasi ruang kawasan yang akurat dan aktual; 2. Tersusunnya arahan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan 3. Tersusunnya pedoman bagi pemerintah kota dalam penyusunan peraturan zonasi, pemberian advice planning, pengaturan bangunan setempat dan lingkungannya (RTBL) serta pemberian perizinan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang; 4. Terwujudnya kawasan perencanaan yang berkualitas, serasi dan optimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lingkungan serta kondisi social masyarakat.
- 6. FUNGSI RDTR Kawasan Perkotaan Kisaran Kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah Kawasan Perkotaan Kisaran berdasarkan RTRW Kabupaten Asahan KENDALI MUTU 1 2 Acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW Kabupaten Asahan ACUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG 3 Acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Kisaran ACUAN PENGENDALIAN 4 Acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang kaitan dengan IMB di Kawasan Perkotaan Kisaran ACUAN IZIN 5 Acuan dalam penyusunan RTBL di Kawasan Perkotaan Kisaran ACUAN RTBL
- 7. Musrenbang Penetapan Perumusan Konsepsi Tahap 4 Tahap 2 Pengumpulan Data Tahap 3 Pengolahan dan Analisis Persiapan Tahap 1 Penyusunan Ranperkada Tahap 5 • Alternatif konsep rencana; • Pemilihan konsep rencana; dan • Perumusan rencana terpilih menjadi muatan RDTR 1. Penyusunan kerangka acuan kerja • Penyusunan KAK • Penyusunan Kerangka kerja Data Primer • aspirasi masyarakat • kondisi fisik dan jenis guna lahan/bangunan, intensitas ruang, serta konflik pemanfaatan ruang Data Sekunder • RTRW Kabupaten • RDTR (sebelumnya) • RPJP dan RPJMD • Ketentuan Sektoral terkait pemanfaatan ruang • Dll Terdiri dari 20 analisis data + dengan analisis 6 muatan dampak lingkungan • potensi dan masalah pengembangan di WP; • peluang dan tantangan pengembangan; • tema pengembangan WP; • kecenderungan perkembangan; • dll Dilakukan wajib melibatkan DRPR, perguruan tinggi, pemerintah Provinsi, swasta, dan masyarakat, melalui Konsultasi Publik serta dituangkan dalam bentuk berita acara. • penyusunan kajian kebijakan raperkada tentang RDTR; dan • penyusunan raperkada tentang RDTR yang merupakan proses penuangan materi teknis RDTR ke dalam pasal-pasal dengan mengikuti kaidah penyusunan peraturan perundang- undangan. • gambaran umum WP; • kesesuaian dengan RTRW, RDTR yang sudah disusun; • metodologi pendekatan yang akan digunakan; • rencana kerja pelaksanaan • perangkat survei data primer dan data sekunder yang akan digunakan 2. Penetapan Metodologi • kajian awal data sekunder • Penetapan delineasi WP (akan ditetapkan oleh kepala daerah) • Persiapan teknis pelaksana • Pemberitaan publik Penyusunan Ranperkada melibatkan masyarakat melalui pengajuan usul, keberatan, sanggahan terhadap naskah Ranperkada BERDASARKAN PERMEN ATR/BPN NO 11 TAHUN 2021 RUANG LINGKUP KEGIATAN
- 8. Hirarki Rencana Tata Ruang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 9. Kedudukan RDTR Dalam Sistem Penataan Ruang
- 10. Rencana secara terperinci dilengkapi dengan peraturan zonasi “Ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan r dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona dalam tata ruang”
- 11. Rencana Tata Ruang Dalam Kerangka Peraturan A. Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2021 : • Memperhatikan : RPJP/RPJMD Wilayah Kabupaten/Kota; Perkembangan permasalahan regional dan global serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang; Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan stabilitas ekonomi; Keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan daerah; Daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup; Kondisi dan potensi sosial masyarakat Neraca penatagunaan tanah dan sumber daya air; Penataan ruang darat, laut, udara, termasuk yang di dalam bumi Kebijakan pembangunan nasional yang bersifat strategis; B. Permen ATR-BPN No.11 Tahun 2021 : • Tata Cara Penyusunan RDTR : Tahap Persiapan : Penyusunan KAK; Penyusunan Tim Penyusun; Kondisi Awal Daerah Kajian; Tahap Pengumpulan Data dan Informasi (sekurang-kurangnya): Data Wilayah Administrasi; Data dan Informasi Kependudukan; Data dan Informasi Bidang Pertanahan; Data dan Informasi Bidang Kebencanaan; Peta Dasar dan Tematikyang Dibutuhkan Analisa data, harus terintegrasi dengan KLHS Struktur Internal BWP Penggunaan Lahan Kedudukan dan Peran daerah kajian dalam kerangka lebih luas SDA dan Fisik lingkungan daerah kajian Kependudukan dan sosial budaya Ekonomi dan sektor unggulan Transportasi Kelembagaan dan pembiayaan pembangunan Jenis dan Karakteristik Kegiatan Kesesuaian kegiatan terhadap dan dengan jeins zona/subzona
- 13. Alur Proses Penetapan Perkada RDTR
- 14. TINJAUAN KEBIJAKAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ASAHAN W I L A Y A H P E R E N C A N A A N K I S A R A N
- 16. Struktur Ruang
- 17. 17 K I S A R A N B A R A T D A N K I S A R A N T I M U R D A L A M K E R A N G K A R T R W K A B U P A T E N A S A H A N
- 20. 20 K I S A R A N B A R A T D A N K I S A R A N T I M U R D A L A M K E R A N G K A R T R W K A B U P A T E N A S A H A N Pariwisata Permukiman
- 21. 21 KKPR = Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR
- 22. PENETAPAN DELINEASI Kriteria & Indikator Delineasi Kawasan KRITERIA DELINEASI RDTR 1 Progres dan Status RDTR 2 Ketersediaan Peta CSRT 3 Wilayah Perkotaan 4 Lokasi Investasi/ Kegiatan Strategis Lainnya 5 Mengakomodasi Arahan RTRW Kab/Kota 6 Luasan ≥2000 Ha dan ≤3000 Ha 7 Batas Delineasi Berupa Administrasi/Fisik 8 Memperhatikan Arahan Kebijakan Pusat Sumber: Kementerian ATR/BPN, 2020
- 23. Kawasan Perkotaan Kisaran (5.563,25 Ha)
- 24. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ASAHAN METODOLOGI
- 25. Peraturan dan Per Undang- undangan Potensi dan Permasalahan Isu Strategis Peluang dan Tantangan Tema dan Prinsip Penataan Ruang Struktur Ruang Pola Ruang Tema/Prinsip Penataan Ruang Potensi/peluang/hambatan/tantangan Kependudukan/Ekonomi Daya Dukung/Tampung Sistem Kelembagaan dan Pembiayaan Kebutuhan Infrastruktur Intensitas dan Tata Bangunan Daya Dukung/Tampung Lingkungan Hidup (DDTLH) Kecenderungan kegiatan masyarakat Kecenderungan investasi Ketentuan Pemanfaatan Ruang Konsepsi Perencanaan Kerangka Pikir Rumusan Awal Penilaian Peraturan Zonasi
- 26. Metodologi RDTR dan Zoning Regulation Kecamatan Kisaran Timur dan Kisaran Barat Zoning Map (Pola Pemanfaatan Ruang) dan Rencana Struktur Ruang Zoning Regulation (Pengendalian Pemanfaatan Ruang) Pendekatan dan Tahapan serta Cara Kerja Pendekatan Perencanaan : 1. Normatif 2. Teknis Akademis 3. Eksternalitas dan internalitas 4. Eksploratif 5. Komprehensif 6. Partisipatif Tahapan dan Cara: 1. Persiapan (Pelaksanaan seluruh kegiatan persiapan kerja) 2. Inventirisir data (observasi, wawancara, kunjungan instansi/lembaga terkait) 3. Kompilasi dan Analisa Data (tabulasi dan penilaian data menggunakan metode matematis, standard dan deskriftif) 4. Rumusan (konsep) Rencana (interpretasi data dan hasil analisa) 5. Rencana (Hasil analisa dan diskusi) Tema Penataan Ruang (Amanat RTRW) + DDTLH + Isu Strategis
- 27. Zoning Map (Pola dan Struktur Ruang) Zoning Map (Blok, Zona dan Sub Zona) Jaringan Prasarana ( Metode : Pengukuran Pencatatan, Dokumentasi, dan Perhitungan) RTRW (Rencana Pola Ruang) Survey Primer dan Sekunder : 1. Guna Lahan (budidaya dan lindung) 2. Fungsi Bangunan 3. Daerah Rawan Bencana 4. Aktifitas Masyarakat 5. Infrastruktur 6. Fisik Alamiah 7. Sosial dan Ekonomi Rumusan Rencana Pola Ruang RTRW (Rencana Struktur Ruang) Survey Primer dan Sekunder : 1. Jaringan Jalan dan Sistem Transportasi 2. Jaringan Drainase dan Irigasi 3. Jaringan Air Limbah 4. Jaringan Air Bersih dan Minum 5. Jaringan Energi dan Telekomunikasi 6. Sistem Persampahan Rumusan Rencana Struktur Ruang Blok Survey
- 28. Zoning Regulation (Pengendalian Pemanfaatan Ruang) 1. Ketentuan Kegiatan (KBLI) dan Pemanfaatan lahan 2. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang (KDB, KLB, KDH) 3. Ketentuan Tata Bangunan (GSB, Tinggi Bangunan, Jarak Bebas antar Bangunan, Tampilan Bangunan) 4. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 5. Ketentuan Pelaksanaan Survey Primer dan Sekunder : 1. Kegiatan masyarakat menggunakan metode observasi (perdagangan, permukiman, Industri, pariwisata, jasa, pertanian, perkantoran, dll. 2. Dampak negatif dan positif kegiatan masyarakat dan penyebabnya, menggunakan metode observasi dan wawancara 3. Kearifan lokal menggunakan metode wawancana (pemerintah, tokoh masyarakat/masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, pengusaha) Hasil Analisa Menentukan : 1. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 2. Tata Bangunan 3. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal KBLI = pengklasifikasian aktifitas ekonomi berdasarkanlap usaha
- 29. KBLI
- 30. Metode Pengumpulan Data Diskusi Isu Strategis, Peluang/Tantangan/Potensi Permasalahan Data Statistik Pengamatan Lapangan Wawancara Pemetaan dan Pencatatan 1) Guna Lahan dan pertanahan 2) Kependudukan dan Sosial Budaya 3) Fisik Alamiah 4) Infrastruktur 5) Potensi Ekonomi 6) Kelembagaan dan sumber Pembiayaan serta Pendanaan Pembangunan 7) Data Persil dan zona harga lahan 8) Data investasi 9) Data terkait lainnya Kelompok Masyarakat dan Perorangan 1) Guna Lahan 2) Infrastruktur Kota 3) Kondisi Ekonomi Kawasan 4) Fungsi bangunan dan kegiatan masyarakat 5) Jalur evakuasi dan tempat berkumpul 6) Daerah rawan bencana 7) Potensi parkir dan tundaan 8) Kecenderungan Perkembangan ruang dan aktifitas masyarakat 9) Kondisi tata bangunan dan intensitas pemanfaatan ruang 10) Kondisi ruang terbuka hijau 11) Kondisi transportasi dan aksesibilitas 12) Kondisi pusat perdagangan dan jasa serta permukiman 13) Kondisi daerah lindung dan sumber air Interpretasi Konsepsi Rencana Studio/ Olah Data Penyempurnaan Data
- 31. Analisa Daya Tampung Lahan Analisa Pertumbuhan Penduduk Analisa Distribusi dan Kepadatan Pendk Analisa Kebutuhan Sarpras
- 32. Analisis Intansitas Pemanfaatan Ruang
- 33. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ASAHAN RENCANA KERJA
- 34. PELAKSANAAN PEKERJAAN KP 2 Perumusan Konsep RDTR dan Muatan PZ KP 1 Pengolahan data dan analisis LEGALISASI DAN LEAGAL DRAFTING • Materi Teknis, • Album Peta, • Dokumen KLHS, • Dokumen Ranperkada dan Kajian Kebijakan PERSIAPAN Persiapan sumber daya pembuatan dan pelaksanaan KLHS KP 1 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis dan Prioritas KP 2 Kajian Pengaruh KRP RDTR Terhadap LH Perumusan Alternatif Penyusunan Rekomendasi Perbaikan PERSIAPAN KICK-OFF MEETING Koordinasi awal kegiatan dengan Supervisi Pengumpulan data dan informasi Penyusunan KAK; Penetapan metodologi Penetapan Delineasi Wilayah Perencanan, Penyampaian Metodologi dan Rencana Kerja FGD1 Pelaksanaan Kegiatan KLHS Pelaksanaan Kegiatan RDTR Integrasi KLHS
- 35. JADWAL P EL AKS ANAAN P EKER JAAN No Tahapan Pekerjaan Bulan -1 Bulan-2 Bulan-3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Persiapan 2 Penentuan Delineasi Kawasan Perkotaan 3 Penyusunan Laporan Pendahuluan 4 Diskusi Laporan Pendahuluan 5 Survey Lapangan 6 Kompilasi Data 7 Penyusunan Fakta dan Analisa 8 Konsultasi Publik -1 9 Penyusunan Buku Rencana 10 Konsultasi Publik -2 11 Penyempurnaan Buku Rencana Ranperkada dan Album Peta 12 Penyusunan Ranperkada dan Kajian Kebijakan, Album Peta 13 Penyusunan Album Peta 14 Pengumpulan Produk
- 36. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Asahan TERIMA KASIH