Penyusunan kerangka acuan kerja pekerjaan perencanaan pengkajian risiko bencana di sidoarjo.

1. ANALISIS UPAYA PENGURANGAN
RESIKO BENCANA DALAM
PENGEMBANGAN WILAYAH
Bappeda Kabupaten Sidoarjo

2. LATAR BELAKANG
• Pengurangan risiko bencana adalah konsep dan praktek mengurangi risiko bencana
melalui upaya sistematis untuk menganalisa dan mengurangi faktor-faktor penyebab
bencana. Mengurangi paparan terhadap bahaya, mengurangi kerentanan manusia dan
properti, manajemen yang tepat terhadap pengelolaan lahan dan lingkungan, dan
meningkatkan kesiapan terhadap dampak bencana merupakan contoh pengurangan
risiko bencana.
• Pengurangan risiko bencana meliputi disiplin seperti manajemen bencana, mitigasi
bencana dan kesiapsiagaan bencana, tetapi pengurangan resiko bencana juga
merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan. Agar kegiatan pembangunan dapat
berkelanjutan maka harus mengurangi risiko bencana. Rencana tata ruang adalah suatu
bentuk kebijakan public yang dapat mempengaruhi keberlangsungan proses
pembangunan berkelanjutan. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
mengamanatkan bahwa penataan ruang memiliki peran dalam pengurangan resiko
bencana melalui upaya penataan ruang berbasis mitigasi.
• Disisi lain, Pengembangan wilayah secara konseptual dapat diartikan sebagai rangkaian
upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya,
merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan wilayah
nasional, meningkatkan keserasian antarkawasan, keterpaduan antarsektor
pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka pencapaian tujuan
pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian diperlukan kajian teknis analisis
pengurangan resiko bencana yang menghasilkan arahan-arahan spasial sebagai acuan
dalam pengembangan wilayah khususnya di Kabupaten Sidoarjo.

3. MAKSUD, TUJUAN DAN
SASARAN
• MAKSUD :
• Menilai kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata
ruang di Kabupaten Sidoarjo.
• TUJUAN :
• Mengidentifikasi tingkat kesesuaian program / kegiatan
pembangunan terhadap indikasi program dalam dokumen rencana
tata ruang Kabupaten Sidoarjo.
• SASARAN :
• Menghitung nilai kesesuaian program / kegiatan pembangunan
terhadap rencana pola ruang.
• Menghitung nilai kesesuaian program / kegiatan pembangunan
terhadap rencana struktur ruang.
• Menghitung nilai kesesuaian program / kegiatan pembangunan
terhadap rencana pola dan struktur ruang.

4. REFERENSI HUKUM
• UNDANG-UNDANG :
• UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
• UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah;
• UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
• PERATURAN PEMERINTAH :
• PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana
Pembangunan;
• PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
• PERMENDAGRI :
• Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;
• Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5. RUANG LINGKUP MATERI
DAN KEGIATAN
• MATERI :
• Kebijakan strategis operasionalisasi dalam BAB IX - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
KABUPATEN SIDOARJO pada Materi Teknis RTRW Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 :
• Indikasi program sektoral
• Prioritas dan tahapan pembangunan sektoral
• Daftar program / kegiatan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo tahun 2020.
• KEGIATAN :
• Menginventarisir data program / kegiatan OPD tahun 2020;
• Mengidentifikasi data program / kegiatan OPD tahun 2020 sebagai program / kegiatan
pola ruang dan/atau struktur ruang;
• Melakukan analisis perbandingan data pelaksanaan program / kegiatan OPD tahun 2020
dengan tahapan pelaksanaan dan indikasi program pembangunan Kabupaten Sidoarjo
tahun 2009-2029;
• Melakukan analisis tingkat capaian program / kegiatan dan analisis sinkronisasi
pelaksanaan program / kegiatan OPD tahun 2020 terhadap tahapan pelaksanaan dan
indikasi program pembangunan Kabupaten Sidoarjo tahun 2009-2029.
• Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi serta rekomendasi.

6. INFORMASI PROGRAM,
ORGANISASI PENGADAAN, DAN
LOKASI KEGIATAN
• INFORMASI PROGRAM KEGIATAN
• Nama Program : Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
• Nama Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan
• Nama Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
• Judul Paket / Kajian :Penyusunan Monitoring Dan Evaluasi Kesesuaian Kegiatan
Pembangunan Terhadap Aspek Kewilayahan
• ORGANISASI PENGADAAN
• Nama PPK : Henry Purwaning Pasuluh, SE. MT.
• Kode rekening : 3.01.02.3.01.02.01.34.007.5.2.2.2.1.04
• Sumber dana : APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021
• Pagu anggaran : Rp. 95.000.000
• Kode RUP : 28101492
• LOKASI KEGIATAN
• Kabupaten Sidoarjo

7. DATA DASAR DAN OUTPUT
• DATA DASAR :
• Data realisasi program / kegiatan organisasi perangkat daerah tahun 2020.
• Data rencana tahapan pelaksanaan dan indikasi program pembangunan
Kabupaten Sidoarjo tahun 2009-2029.
• OUTPUT :
• Data capaian dan kesesuaian program / kegiatan pembangunan terhadap
rencana pola ruang.
• Data capaian dan kesesuaian program / kegiatan pembangunan terhadap
rencana struktur ruang.
• Data capaian dan kesesuaian program / kegiatan pembangunan terhadap
rencana pola dan struktur ruang.
• Justifikasi tingkat capaian, kesesuaian, evaluasi, dan rekomendasi untuk
monitoring evaluasi berikutnya.
• OPERASIONALISASI PELAKSANAAN PENYUSUNAN :
• Penyusun / konsultan melaksanakan kegiatan penyusunan dengan dukungan
peralatan (computer/laptop/printer dan sejenisnya), material
(tinta/kertas/kendaraan dan sejenisnya), dan personil (tenaga ahli, asisten,
administrasi) sesuai kebutuhan dan PPK dapat melaksanakan pengawasan
serta memberi fasilitas tempat dan alat pelaksanaan pembahasan/diskusi.

8. PENYELESAIAN, PERSONIL
DAN KLASIFIKASI TEKNIS
No. Jabatan Pendidikan
Pengalaman
Minimal
Keahlian Jumlah
A. Tenaga Ahli :
1 Team Leader/Tenaga Ahli
Perencanaan Wilayah Dan Kota
S1-Teknik
Perencanaan
Wilayah Dan Kota
1 Tahun SKA Ahli Muda 1 Orang
2 Tenaga Ahli Ekonomi
Pembangunan
S1-Ekonomi 1 Tahun 1 Orang
A. Tenaga Pendukung :
1 Tenaga Administrasi SMK/SMA/
sederajat
1 Tahun 1 Orang
2 Surveyor SMK/SMA/
sederajat
1 Tahun 2 Orang
• SIUJK/SBU Perencanaan yang masih berlaku.
• SBU Jasa Perencana Konstruksi Klasifikasi Bidang Usaha Perencanaan Penataan Ruang Sub Klasifikasi
Jasa Perencanaan Wilayah (PR102) dan Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang (PR104) yang masih
berlaku.

9. JADWAL DAN PELAPORAN
No. UraianKegiatan
Minggu ke-
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Persiapan
2 Koordinasi
3 Pelaksanaan
PELAPORAN :
• Laporan pendahuluan, sebanyak 3 (tiga) buku laporan.
• Laporan akhir, sebanyak 3 (tiga) buku laporan
• Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir disimpan dalam bentuk soft file dalam
Flasdisk 128 GB sebanyak 2 (dua) buah.

10. • UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan adanya
peran penataan ruang dalam pengurangan resiko bencana, yaitu penataan
ruang berbasis mitigasi.
• UU Nomor 26 Tahun 2007 pada Pasal 6 menyebutkan bahwa Penataan ruang
diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
• Pengembangan wilayah secara konseptual dapat diartikan sebagai rangkaian
upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber
daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan
wilayah nasional, meningkatkan keserasian antarkawasan, keterpaduan
antarsektor pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka
pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dalam wadah NKRI.