Berikut ini merupakan powerpoint tentang ketentuan pernikahan dalam perundang-undangan di indonesia kelas XI

1. KETENTUAN PERNIKAHAN DALAM
PERUNDANG-UNDANGAN DI
INDONESIA
Oleh kelompok 6 :
1. Abdul Rasyid
2. Emir Syarif Machfudz
3. Fiha Mawaddah
4. M. Yoga Widiaztama
5. Sri rahmayanti

2. A. PERKAWINAN DALAM PERUNDANG-
UNDANGAN DI INDONESIA

3. 1) Batas Umur Perkawinan
Menurut UU perkawinan republic Indonesia
Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 7 dijelaskan bahwa :
Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai
umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16
tahun.
Adapun pada UU nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6
dijelaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan,
seorang yang belum berusia 21 tahun harus mendapat
izin kedua orang tuanya ,maka PPN (pegawai pencatat
nikah ) akan memberikan surat penolakan untuk
melangsungkan perkawinan.

4. 2) Tujuan Perkawinan
Menurut Kompilmasi Hukum Islam Pasal 3,Perkawinan
bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah, dan warrahmah. Terdapat dalam firman Allah swt,sebagai
berikut:
ُ‫ن‬ُ‫ك‬ْ‫س‬َ‫ت‬ِ‫ل‬ ‫ا‬ً‫ج‬‫ا‬ َ‫و‬ ْ‫ز‬َ‫أ‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫س‬ُ‫ف‬ْ‫ن‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ل‬ َ‫ق‬َ‫ل‬َ‫خ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ِ‫ه‬ِ‫ت‬‫ا‬َ‫ي‬‫آ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫و‬ً‫ة‬َ‫م‬ْ‫ح‬ َ‫ر‬ َ‫و‬ ً‫ة‬َّ‫د‬ َ‫و‬َ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬ َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ‫وا‬َۚ‫ك‬ِ‫ل‬ََٰ‫ذ‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬
ٍ‫م‬ ْ‫و‬َ‫ق‬ِ‫ل‬ ٍ‫ت‬‫ا‬َ‫ي‬ َ‫َل‬‫ون‬ُ‫ر‬َّ‫ك‬َ‫ف‬َ‫ت‬َ‫ي‬
Terjemah Arti:” Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya
diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian
itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(Q.S Ar-
Rum:21).

5. 3) Sahnya Perkawinan
Hal ini sesuai dengan UU Nomor 1Tahun 1974
Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi :
“ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan
menurut agama kepercayaan masing – masing.”

6. Sesuai Q.S Al-Baqarah:221
•َ‫َل‬ َ‫و‬ْ‫ي‬َ‫خ‬ ٌ‫َة‬‫ن‬ِ‫م‬ْ‫ؤ‬ُّ‫م‬ ٌ‫ة‬َ‫م‬َ َ‫َل‬ َ‫و‬ ۗ َّ‫ن‬ِ‫م‬ْ‫ؤ‬ُ‫ي‬ ‫ى‬ّٰ‫ت‬َ‫ح‬ ِ‫ت‬َٰ‫ك‬ ِ‫ر‬ْ‫ش‬ُ‫م‬ْ‫ال‬ ‫وا‬ُ‫ح‬ِ‫ك‬ْ‫ن‬َ‫ت‬َ‫َل‬ َ‫و‬ ۚ ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ت‬َ‫ب‬َ‫ج‬ْ‫ع‬َ‫ا‬ ْ‫و‬َ‫ل‬ َّ‫و‬ ٍ‫ة‬َ‫ك‬ ِ‫ر‬ْ‫ش‬ُّ‫م‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ٌ‫ر‬ِ‫ك‬ْ‫ن‬ُ‫ت‬‫ى‬ّٰ‫ت‬َ‫ح‬ َ‫ْن‬‫ي‬ِ‫ك‬ ِ‫ر‬ْ‫ش‬ُ‫م‬ْ‫ال‬ ‫وا‬ُ‫ح‬
ۗ ‫ا‬ ْ‫و‬ُ‫ن‬ِ‫م‬ْ‫ؤ‬ُ‫ي‬ُ‫ك‬َ‫ب‬َ‫ج‬ْ‫ع‬َ‫ا‬ ْ‫و‬َ‫ل‬ َّ‫و‬ ٍ‫ك‬ ِ‫ر‬ْ‫ش‬ُّ‫م‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ٌ‫ْر‬‫ي‬َ‫خ‬ ٌ‫ن‬ِ‫م‬ْ‫ؤ‬ُّ‫م‬ ٌ‫د‬ْ‫ب‬َ‫ع‬َ‫ل‬ َ‫و‬َ‫ي‬ ُ ّٰ‫اّٰلل‬ َ‫و‬ ۖ ِ‫ار‬َّ‫ن‬‫ال‬ ‫ى‬َ‫ل‬ِ‫ا‬ َ‫ن‬ ْ‫و‬ُ‫ع‬ْ‫د‬َ‫ي‬ َ‫ك‬ِٕ‫ى‬
َٰٰۤ‫ول‬ُ‫ا‬ ۗ ْ‫م‬ْ‫و‬ُ‫ع‬ْ‫د‬ِ‫ة‬ َ‫ر‬ِ‫ف‬ْ‫غ‬َ‫م‬ْ‫ال‬ َ‫و‬ ِ‫ة‬َّ‫ن‬َ‫ج‬ْ‫ال‬ ‫ى‬َ‫ل‬ِ‫ا‬ ‫ا‬
َ‫ن‬ ْ‫و‬ُ‫ر‬َّ‫ك‬َ‫ذ‬َ‫ت‬َ‫ي‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ل‬ ِ‫اس‬َّ‫ن‬‫ل‬ِ‫ل‬ ٖ‫ه‬ِ‫ت‬َٰ‫ي‬َٰ‫ا‬ ُ‫ن‬ِ‫ي‬َ‫ب‬ُ‫ي‬ َ‫و‬ ٖۚ‫ه‬ِ‫ن‬ْ‫ذ‬ِ‫ا‬ِ‫ب‬ࣖ-٢٢١
Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba
sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik
hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang
beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik
daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan
Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya
kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

7. 4) Prosedur Pencatatan Perkawinan
• Melapor kepada PPN dan yang bertugas mencatat
laporan tersebut dari calon mempelai.
• Melengakapi surat surat untuk nikah yang sudah
dipersiapkan.
• PPN mengumumkan minimal 10 hari sebelum
perkawinan dilangsungkan guna memberi kesempatan
bai yang akan melakukan pencegahan.
• Apabila tidak ada yang melakukan pencegahan, barulah
perkawinan dapat dilangsungkan dan kedua mempelai
dan dibuatkan ketipan akta nikah.

8. 5) Poligami dalam Perundang-
undangan
Poligami dalam perkawinan diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4,
yaitu sebagai berikut.
Dalam hal seorang suami akan beristi lebih dari satu,ia wajib mengajukan
permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
Pengadilan yang dimaksud pada UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ini hanya
memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari
satu,apabila :
– Istri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai istri.
– Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan.
– Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

9. Poligami ada dalam Quran Surah An – Nisa ayat 3
•َ‫ط‬ ‫ا‬َ‫م‬ ‫ا‬ ْ‫و‬ُ‫ح‬ِ‫ك‬ْ‫ن‬‫ا‬َ‫ف‬ ‫ى‬ َٰ‫م‬َٰ‫ت‬َ‫ي‬ْ‫ال‬ ‫ى‬ِ‫ف‬ ‫ا‬ ْ‫و‬ُ‫ط‬ِ‫س‬ْ‫ق‬ُ‫ت‬ َّ‫َل‬َ‫ا‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ف‬ ِ‫خ‬ ْ‫ِن‬‫ا‬ َ‫و‬َ‫و‬ َ‫ث‬َٰ‫ل‬ُ‫ث‬ َ‫و‬ ‫ى‬َٰ‫ن‬ْ‫ث‬َ‫م‬ ِ‫ء‬ٰۤ‫ا‬َ‫س‬ِ‫الن‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ل‬ َ‫اب‬َ‫ف‬ ۚ َ‫ع‬َٰ‫ب‬ُ‫ر‬َّ‫َل‬َ‫ا‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ف‬ ِ‫خ‬ ْ‫ِن‬‫ا‬
َٰ‫ن‬ْ‫د‬َ‫ا‬ َ‫ك‬ِ‫ل‬َٰ‫ذ‬ ۗ ْ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ن‬‫ا‬َ‫م‬ْ‫ي‬َ‫ا‬ ْ‫ت‬َ‫ك‬َ‫ل‬َ‫م‬ ‫ا‬َ‫م‬ ْ‫و‬َ‫ا‬ ً‫ة‬َ‫د‬ ِ‫اح‬ َ‫و‬َ‫ف‬ ‫ا‬ ْ‫و‬ُ‫ل‬ِ‫د‬ْ‫ع‬َ‫ت‬ۗ‫ا‬ ْ‫و‬ُ‫ل‬ ْ‫و‬ُ‫ع‬َ‫ت‬ َّ‫َل‬َ‫ا‬ ‫ى‬-٣
• Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah
perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika
kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang
saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu
lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

10. 6) Perceraian dalam Perundang-
Undangan
Perceraian atau talak ialah hak laki laki, tetapi ia tidak
diperbolehkan menggunakan haknya itu secara semena-
mena. Pada UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 menyebutkan
sebagai berikut:
• Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang
pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan telah
berusaha dan tidak berhasil mendamikan kedua belah
pihak.
• Untuk melakukan perseraian harus ada cukup alasan bahwa
suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
• Tata cara perceraian di depan siding pengadilan diatur
dalam peraturan perundang undangan tersendiri.

11. Perceraian ada dalam Surah al Baqarah ayat 227
•َ‫س‬ َ ّٰ‫اّٰلل‬ َّ‫ِن‬‫ا‬َ‫ف‬ َ‫ق‬ َ‫َل‬َّ‫الط‬ ‫وا‬ُ‫م‬َ‫ز‬َ‫ع‬ ْ‫ن‬ِ‫ا‬ َ‫و‬ٌ‫م‬ْ‫ي‬ِ‫ل‬َ‫ع‬ ٌ‫ع‬ْ‫ي‬ِ‫م‬-٢٢٧
Dan jika mereka berketetapan hati hendak
menceraikan, maka sungguh, Allah Maha
Mendengar, Maha Mengetahui.

12. Adapun alasan percerain diatur dalam komplimasi hukum silam bab 16 tentang
putusnya perkawinan Pasal 116,yaitu sebagai berikut :
• Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk,penjudi,dan sebagainya yang
sulit disembuhkan.
• Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut turut tanpa izin
dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauanya.
• Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau lebih berat
setelah perkawinan berlangsung
• Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahaykan pihak lain.
• Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibanya menjadi
seorang istri.
• Antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi.
• Suami melanggar taklik talak.
• Adanya peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam
rumah tangga.

13. 7) Perkawinan yang Dilarang Menurut
Perundang-Undangan di Indonesia
Perkawinan yang dilarang menurut perundang undangan di Indonesia
terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8,yaitu sebagai berikut :
• Perkawinan berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke
bawah atau ke atas
• Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu
antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua
dan antara seorang dengan saudara neneknya
• Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan
ibu/bapak tiri; berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan
bibi/paman susuan;
• Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau
kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari
seorang;
• Yang mempunyai hubungan yang sah oleh agamanya atau peraturan
lain yang berlaku dilarang kawin.

14. B. DASAR HUKUM DAN KEDUDUKAN
SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA

15. Hukum Dan Kedudukan Suami Istri Dalam Keluarga
Rumah Tangga Tertuang Dalam Bab XII Tentang Hak
Dan Kewajiban Suami Pada Istri Pada Pasal 79
• Suami Adalah Kepala Kepala Keluarga Dan Istri
Adalah Ibu Rumah Tangga.
• Hak Dan Kedudukan Istri Adalah Seimbang
Dengan Hak Dan Kedudukan Suami Dalam
Kehidupan Rumah Tangga Dan Pergaulan Hidup
Bersama Dalam Masyarakat.

16. C. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN
DI INDONESIA

17. 1) Ketentuan Umum Hak dan
Kewajiban Suami Istri
Ketentuan Umum Hak Dan Kewajiban Suami Istri Terdapat Dalam
Hukum Islam Bab XII Pasal 77 Dan 78 :
• Suami Istri Memikul Kewajiban Yang Luhur Untuk Menegakkan
Rumah Tangga Yang Sakinah,Mawaddah,Dan Rahmah Yang
Menjadi Sendi Dasar Dari Susuan
• Masyarakat.
• Suami Istri Wajib Saling Mencintai, Menghormati,Setia,Dan
Memberi Bantuan Lahir Batin Yang Satu Kepada Yang Lain.
• Suami Istri Memikul Kewajiban Untuk Mengasuh Dan Memelihara
Anak Anak Mereka,Baik Mengenai Pertumbuhan
Jasmani,Rohani,Maupun Kecerdasan Dan Pendidikannya
• Suami Istri Wajib Memelihara Kehormatannya.

18. 2) Kewajiban Suami
Ketentuan Suami Sudah Di Jelaskan Dalam
Komplikasi Hukum Islam
Pasal 80
• Nafkah,Kiswah,Dan Tempat Kediaman Bagi
Istri
• Biaya Rumah Tangga,Biaya Perawatan,Dan
Biaya Pengobatan Bagi Istri Dan Anak
• Biaya Pendidikan Bagi Anak

19. 3) Kewajiban Istri
Menurut Pasal 83 Yaitu
• Berbakti Lahir Dan Batin Kepada Suami Dalam Batas Batas Yang Di Benarkan
Oleh Hukum Islam
• Menyelenggarakan Dan Mengatur Keperluan Rumah Tangga Sehari-Hari
Dengan Sebaik-Baiknya
Apabila Istri Tidak Dapat Melaksanakan Kewajiban Seperti Tersebut
Pada Pasal 83(a) Maka Istri Dianggap Nusyuz,Kecuali Dengan Alasan Yang Sah
Apabila Istri Nuyuz (Membangkang) Kepada Suami,Maka Tidak Ada
Kewajiban Bagi Suami Untuk Memenuhi Kewajiban Dan Menanggung Tiga Hal
Pokok Dalam Ketentuan Umum,Yaitu Memberi Nafkah,Kiswah,Serta Tempat
Kediaman Bagi Istri,Biaya Rumah Tangga, Biaya Perawatan,Dan Biaya
Pengobatan Bagi Istri Dan Anak,Namun,Dalam Hal Mendidik Anak,Tetap
Menjadi Kewajiban Suami Meskipun Istri Nuyuz (Membangkang).

20. Terima dan Kasih

21. Pertanyaan!
Nanda 27: apakah ada konsekuensi bagi yang melanggar uu yang berlaku
?
Gerhan 18 : apa yang dimaksud dengan kiswah,dan jelaskan kenapa
itu wajib
Sofa 33 : albaqarah ayat 227 jika suami berniat menceraikan
berdosa atau tidak
pasal 79 dikatakan bahwa laki-laki adalah kepala keluarga,
bagaiman jika istri yang mencari nafkah? Apakah ia dapat
menggugat si pria
Hidayat 16 :Adakah peraturan perundang-undangan tentang
pernikahan beda agama?
Apakah itu taklik?
Syahira :Apakah ada di peraturan perundang undangan tentang
talak?Apakah ada syarat-syarat rujuk di peraturan
perundang-undangan?