Dokumen tersebut membahas tentang aspek hukum dalam ekonomi, termasuk subjek dan objek hukum, manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum, jenis benda sebagai objek hukum, serta jenis pelunasan hutang melalui jaminan umum dan khusus.

1. DISUSUN OLEH:
ANISA MAHASTUTI (20216907)
2EB15
ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

3. Orang (Person) adalah pembawa hak dan kewajiban atau
semua makhluk yang berwenang untuk
memiliki,memperoleh,dan menggunakan hak dan kewajiban
dalam lalu lintas hukum disebut sebagai subjek hukum.
segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan
dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum disebut
sebagai objek hukum.

4. MANUSIA BIASA BADAN HUKUM

5. Manusia sebagai Subjek hukum telah mempunyai hak dan
mampu menjalankan haknya dan dijamin oleh hukum yang
berlaku.
prinsipnya orang sebagai subjek hukum dimulai sejak
lahir hingga meninggal dunia. Selain itu juga ada manusia yang
tidak dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Seperti :
Anak yang masih dibawah umur, belum dewasa, dan belum
menikah.
Orang yang berada dalam pengampunan yaitu orang yang
sakit ingatan, pemabuk, pemboros.

6. Badan hukum Publik
(Publiek recht person)
Badan hukum Privat
(Privat recht pesoon)
Badan hukum sebagai pembawa hak dan tidak berjiwa
dapat melakukan persetujuan-persetujuan dan memiliki
kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-
anggotanya.Oleh karena itu,badan hukum dapat bertindak
dengan perantaraan pengurus-pengurusnya.suatu badan
hukum harus resmi disahkan dengan cara: didirikan akta
notaris,didaftarkan dikantor penitera pengadilan negeri
setempat,dll.
Badan Hukum (Rechts Persoon)

7. Badan hukum ini merupakan badan
swasta yang didirikan orang untuk
tujuan tertentu,yakni mencari
keuntungan,sosial,pendidikan,ilmu
pengetahuan,dll menurut hukum
yang berlaku secara sah,misalnya
Perseroan Terbatas
(PT),Koperasi,yayasan,dan badan
amal.
Badan hukum privat
(privat recht person)
Badan hukum ini merupakan
badan-badan negara yang dibentuk
oleh yang berkuasa berdasarkan
perundang-undangan yang
dijalankan secara fungsional oleh
pemerintah atau badan pengurus
yang diberikan tugas untuk
itu,seperti negara Republik
Indonesia,pemerintah tingkat
daerah tinggak II dan II,Bank
Indonesia,dan perusahaan-
perusahaan negara.
Badan hukum public (publiek
recht person)

8. Objek hukum menurut Pasal 499 KUH Perdata,yakni
benda.Benda adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek
hukum atau sehala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan
dan kepentingan bagi para subjek hukum.
Pasal 503-504 KUH
Benda Bergerak
Benda Tidak Bergerak

9. Benda bergerak dibedakan menjadi sebagai berikut:
a. Benda bergerak karena sifatnya yang bisa bergerak sendiri,
contohnya hewan ternak.
b. Benda bergerak karena mudah dipindah-pindahkan.
Contohnya adalah laptop dan motor.Hal ini diatur pada
Pasal 509 KUH perdata.
c. Benda bergerak karena ditentukan oleh undang-undang.
Contohnya adalah hak pakai hasil, hak katas bunga yang
dijanjikan, bukti saham, saham dalam utang negara
Indonesia, dan sero atau kupon obligasi. Hal ini diatur pada
Pasal 511 KUH Perdata.

10. Benda tidak bergerak dapat dibedakan menjadi,sebagai berikut:
a. Benda dianggap tidak bergerak karena sifatnya yang tidak bisa bergerak,
contohnya adalah tanah, bangunan, pohon, segala sesuatu yang ada di atas
tanah, hingga pipa dan saluran air yang menyatu dengan bangunan. (Pasal
506 KUH Perdata)
b. Benda dianggap tidak bergerak karena tujuannya, contohnya adalah mesin-
mesin pabrik. (Pasal 507 KUHPerdata)
c. Benda dianggap tidak bergerak karena ditetapkan oleh undang-undang
sebagai benda tidak bergerak. Contohnya adalah hak pengabdian tanah,
hak guna usaha, bunga tanah , dan lain-lain yang diatur dalam Pasal 508
KUHPerdata. Kapal dengan ukuran 20 meter kubik juga digolongkan
sebagai benda tak bergerak. (Pasal 314 Ayat 1 dan 3 KUHD)

11. Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang (hak
jaminan) adalah hak jaminan yang melekat pada kreditor yang memberikan
kewenangan untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan
jaminan jika debitur melakukan wansprestasi terhadap suatu prestasi
(perjanjian).
Dengan demikian hak jaminan tidak dapat berdiri karena hak jaminan
merupakan perjanjian yang bersifat tambahan (accessoir) dari perjanjian
pokoknya, yakni perjanjian hutang piutang (perjanjian kredit).
Perjanjian hutang piutang dalam KUH Perdata tidak diatur secara
terperinci, namun bersirat dalam pasal 1754 KUH Perdata tentang perjanjian
pinjaman pengganti yakni dikatakan bahwa bagi mereka yang meminjam
harus mengembalikan dengan bentuk dan kualitas yang sama.

12. Macam-Macam
Pelunasan Hutang
Jaminan Umum
Jaminan Khusus

13. Pelunasan hutang dengan jaminan umum didasarkan pada pasal
1131KUH Perdata dan pasal1132 KUH Perdata.Dalam pasal 1131 KUH
Perdata dinyatakan bahwa segala kebendaan debitur baik yang
adamaupun yang akan ada baik bergerak maupun yang tidak bergerak
merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang yang dibuatnya.
Sedangkan pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan harta kekayaan debitur
menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditur yang
memberikan hutang kepadanya.Pendapatan penjualan benda-benda itu
dibagi-bagi menurut keseimbangan yakni besar kecilnya piutang masing-
masing kecuali diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah
untuk didahulukan.Dalam hal ini benda yang dapat dijadikan pelunasan
jaminan umum apabila telah memenuhi persyaratan antara lain:
 Benda tersebut bersifat ekonomis (dapat dinilai dengan uang).
 Benda tersebut dapat dipindah tangankan haknya kepada pihak lain.

14. Pelunasan hutang dengan jaminan khusus merupakan
hak khusus pada jaminan tertentu bagi pemegang gadai,
hipotik,dll.

16. Elsi Kartika Sari,S.H.,2005,Hukum dalam Ekonomi Edisi
Revisi, Grasindo,Jakarta.