Dokumen tersebut membahas pengertian dan kedudukan hukum Memorandum of Understanding (MOU). Secara umum, MOU adalah nota kesepahaman antara dua pihak atau lebih yang bertujuan menjadi dasar awal kerja sama tanpa mengikat secara hukum. Terdapat berbagai pendapat mengenai kedudukan hukum MOU, antara lain sebagai perjanjian moral atau sebagai perjanjian hukum yang mengikat.

1. Contoh MOU. Dalam perbendaharaan kata-kata Indonesia, arti M. O. U ditranslate
kedalam beragam arti yang beragam, yang terlihat belum demikian baku. Sebut saja
umpamanya arti seperti “Nota Perjanjian atau Nota Kesepahaman”.
Sesungguhnya M. O. U itu sama juga dengan kesepahaman-kesepahaman yang lain.
Bidangnya juga berbagai macam, dapat tentang perdagangan, jual-beli, kesepakatan
antar negara, penanaman modal, maupun sebagian sektor yang lain. Bahkan juga
sekurang-kurangnya secara teoritis, M. O. U bisa di buat dalam bagian apa pun.
KARTU KREDIT, KARTU KREDIT CIMB, KARTU KREDIT MEGA, TIRTO.ID, asuransi mobil
murah, harga mobil terbaru, kecantikan wanita, hosting, kartu kredit bca, kartu kredit
mandiri, kartu kredit BNI, forex, SAHAM, FBS,
insurance
Terdapat banyak argumen kenapa di buat M. O. U pada satu transaksi usaha, yakni :
 Lantaran prospek bisnisnya belum terang benar, hingga belum dapat di
pastikan apakah deal kerja sama itu bakal ditindaklanjuti atau tidak.
 Lantaran dikira penandatanganan kontrak masihlah lama dengan negosiasi
yang alot. Karenanya, dari pada tak ada ikatan apa-apa sebelum di
tandatanganinya kontrak itu, dibuatlah M. O. U yang bakal berlaku untuk
sementara waktu.
 Lantaran masing-masing pihak dalam kesepakatan masihlah sangsi serta
masihlah butuh waktu untuk berfikir dalam soal menandatangani satu
kontrak, hingga untuk dasar awal dibuatlah M. O. U.
 M. O. U di buat serta di tandatangani oleh pihak eksekutif (direktur) dari satu
perusahaan tanpa ada memerhatikan hal detil terlebih dulu serta tak didesain
serta dinegoisasi spesial oleh staf-stafnya yang lebih rendah namun lebih
kuasai tehnis.
Ciri – Ciri Memorandum of Understanding

2. Mengenai yang disebut ciri-ciri dari satu M. O. U yaitu seperti berikut :
Berisi ringkas, bahkan juga kerap satu halaman saja
 Berisikan hal yang pokok saja
 Cuma berisikan pendahuluan saja, yang bakal diikuti oleh kesepakatan lain
yang lebih detil.
 Memiliki periode waktu berlakunya, umpamanya 1 bln., 6 bln. atau satu
tahun.
 Jika dalam periode waktu itu tak ditindaklanjuti dengan penandatanganan
satu kesepakatan yang lebih detil, jadi M. O. U itu bakal batal, terkecuali
diperpanjang dengan beberapa pihak.
 Umumnya di buat berbentuk dibawah tangan saja tidak ada materai.
 Umumnya tak ada keharusan yang berbentuk memaksa pada beberapa pihak
untuk bikin satu kesepakatan yang lebih detail sesudah penandatanganan M.
O. U

3. Jadi berdasar pada pengertian diatas bisa ditarik rangkuman kalau pengertian M. O. U
pada umumnya adalah satu nota di mana masing-masing pihak lakukan
penandatanganan M. O. U sebagai satu dasar awal tanda adanya satu kesepahaman di
antara mereka. M. O. U sengaja di buat serta tak resmi lantaran umumnya cuma
dikerjakan dibawah tangan saja. M. O. U berniat di buat ringkas lantaran pihak yang di
tandatangani M. O. U itu adalah pihak-pihak masih tetap dalam negosiasi awal, walau
demikian dari pada tak ada ikatan apa-apa jadi dibuatlah M. O. U.
M. O. U sesungguhnya tak di kenal dalam hukum konvensional kita, hingga banyak
yang mempertanyakan bagaimana sebenarnya kedudukan dari M. O. U tersebut,
apakah itu adalah satu kontrak atau cuma satu dokumen simpel tentang kesepahaman-
kesepahaman yang berlangsung antar pihak.
Contoh MOU
Berikut beberapa point/pasal penting yang biasanya tercantum dalam surat perjanjian
kerjasama, antara lain:
 Pernyataan penandatanganan surat perjanjian kerjasama beserta identitas
pihak yang mewakil.
 Pengertian Umum : Pada bagian ini harus tertera definisi dari surat perjanjian
kerjasama secara jelas.
 Tujuan : Paparkan tentang maksud & tujuan diadakannya perjanjian kerja
sama.
 Lingkup Pekerjaan : Karena surat perjanjian kerjasama ini hanya
mencangkup dua pihak maka jelaskanlah bahwa lingkup pekerjaan untuk
kedua pihak.
 Teknis Pelaksanaan : Adalah ulasan mengenai tanggung jawab dan jenis
pekerjaan yang harus dilakukan baik oleh pihak 1 ataupun oleh pihak 2 .
 Jelaskan dengan sejelas-jelasnya dan terperinci.
 Kewajiban, Sanksi dan Upaya Hukum : Berikan gambaran tentang kewajiban
serta sanksi dan upaya hukum apa yang dapat dikenakan apabila kedua belah
atau salah satu pihak tidak dapat melaksanakan tanggung jawab nya.
 Penutup : Tanda tangan diatas materai sebagai bukti bahwa surat perjanjian
kerjasama ini berpayung hukum.

4. UNTUK CONTOH LAINNYA, SCROLL
SAMPAI KE BAWAH YA SUPAYA KAMU
JUGA BISA BACA KEDUDUKAN MOU
DULU
Kedudukan M. O. U
Sebelum mengulas lebih detil tentang kedudukan M. O. U. bisa disebutkan sebagai
kontrak atau bukan, maka di sini bakal dikemukakan terlebih dulu tentang beberapa
azas yang berlaku dalam hukum kontrak. Asas-asas itu diantaranya :
1. Hukum kontrak berbentuk mengatur
Seperti di ketahui kalau hukum bisa dibagi jadi dua sisi yakni :
 Hukum memaksa (dwingend recht, mandatory law)
 Hukum mengatur (aanvullen recht, optional law)
Hukum mengenai kontrak pada prinsipnya termasuk pada hukum yang mengatur.
Berarti bahwa hukum itu baru berlaku selama beberapa pihak tak mengaturnya lain.
Bila beberapa pihak dalam kontrak mengaturnya dengan cara lain dari yang ditata
dalam hukum kontrak, maka yang berlaku yaitu apa yang ditata sendiri oleh beberapa
pihak itu terkecuali undang-undang memastikan lain.
2. Azas kebebasan berkontrak
Satu diantara azas dalam hukum kontrak yaitu azas kebebasan berkontrak (freedom of
contract). Ini berarti kalau beberapa pihak bebas bikin kontrak serta mengaturnya
sendiri isi kontrak itu, selama penuhi ketetapan seperti berikut :

5.  Penuhi prasyarat sebagai satu kontrak
 Tak dilarang oleh undang-undang
 Sesuai sama rutinitas yang berlaku
 Ada satu niat baik
Azas kebebasan berkontrak ini adalah refleksi dari system terbuka (open sistem) dari
hukum kontrak itu.
3. Azas pacta sun servanda
Azas pacta sun servada (janji itu mengikat) ini mengajarkan kalau satu kontrak yang di
buat dengan cara sah memiliki ikatan hukum yang penuh. KUH Perdata kita juga
berpedoman prinsip dengan menggambarkan kalau satu kontrak berlaku seperti
undang-undang untuk beberapa pihak.
Azas konsensual dari satu kontrak
Hukum kita juga berpedoman azas konsensual. Tujuannya azas konsensual ini yaitu
kalau satu kontrak telah sah serta mengikat saat terwujud perjanjian, pastinya
sepanjang ketentuan sahnya kontrak yang lain telah tercukupi. Jadi, karenanya ada
kata setuju, kontrak itu pada prinsipnya telah mengikat serta telah miliki akibat hukum,
hingga sejak saat itu juga telah muncul hak serta keharusan diantara beberapa pihak.
4. Azas obligator dari satu kontrak
Menurut hukum kontrak, suatu kontrak bersifat obligator. Tujuannya yaitu sesudah
sahnya satu kontrak, maka kontrak itu telah mengikat, namun baru hanya
menyebabkan hak serta kewajiban diantara beberapa pihak. Namun pada skala itu hak
punya belum beralih ke pihak lain. Agar bisa memindahkan hak punya, dipakai kontrak
lain yang dimaksud dengan kontrak kebendaan. Kesepakatan kebendaan berikut yang
kerap dimaksud dengan “penyerahan” (levering).
Tentang karakter kontrak yang terkait dengan waktu mengikatnya satu kontrak serta
waktu peralihan hak punya ini, tidak sama dari semasing system hukum yang ada,
yang terpadu kedalam 2 (dua) teori seperti berikut :
5. Kontrak berbentuk riil

6. Teori yang menyampaikan kalau satu kontrak berbentuk mengajarkan di mana satu
kontrak baru dikira sah bila sudah dikerjakan dengan cara riil. Berarti, kontrak itu
mengikat bila sudah dijalankan perjanjian kehendak serta sudah dikerjakan levering
sekaligus. Kata setuju saja belum mempunyai makna apa-apa menurut teori ini. Prinsip
transaksi yang berbentuk “terang” serta “tunai” dalam hukum adat Indonesia adalah
perwujudan dari prinsip kontrak riil ini.
6. Kontrak berbentuk final
Teori yang berasumsi satu kontrak berbentuk final ini mengajarkan bahwa bila satu
kata setuju sudah terbentuk, maka kontrak sudah mengikat serta milik telah beralih
tanpa butuh kontrak khusus.
Teori Kedudukan MOU
Lantaran ada berbagai macam pendapat tentang kedudukan dari M. O. U, maka di
kenal dua jenis pendapat seperti berikut :
1. Gentlemen Agreement
Pendapat ini mengajarkan kalau M. O. U sebatas merupakan satu gentlement
agreement saja. Tujuannya kemampuan mengikatnya satu M. O. U berbeda dengan
kesepakatan umum, sungguh pun M. O. U di buat berbentuk yang paling kuat seperti
dengan akta notaris meskipun (namun dalam praktik tidak sering M. O. U di buat
dengan cara notarial). Bahkan juga menurut pendapat kelompok ini menyebutkan kalau
M. O. U mengikat hanya pada pernyataan moral belaka, dalam makna tak mempunyai
daya ikat secara hukum.
2. Agreement is Agreement
Ada pula pihak yang memiliki pendapat kalausatu kesepakatan di buat, apa pun
bentuknya. Lisan atau tercatat, pendek atau panjang, komplit/detail maupun cuma
ditata pokok-pokoknya saja, tetap harus menjadi satu kesepakatan, serta karena itu
memiliki kekuatan hukum mengikat seperti satu perjanjian, hingga semua ketetapan
pasal-pasal mengenai hukum kesepakatan sudah dapat diaplikasikan padanya.

7. Serta menurut pendapat ini untuk mencari alas yuridis yang pas untuk pemakaian M.
O. U yaitu ada dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berarti apa pun yang di buat
sesuai sama perjanjian ke-2 iris pihak, adalah hukum yang berlaku baginya hingga
mengikat ke-2 iris pihak itu. Diluar itu menurut azas kebebasan berkontrak serta azas
konsensual jadi hal apa sajakah seandainya halal menurut hukum serta sudah dengan
cara bebas disetujui jadi berlaku satu kesepakatan atau bila diaplikasikan dengan cara
tercatat jadi hal itu dapat disebutkan sebagai kontrak.
Pijakan lain dari pendapat di atas yaitu dengan memakai satu teori yang dimaksud teori
promissory estopel. Teori promissory estoppel atau dimaksud juga dengan detrimental
reliance mangajarkan kalau dikira ada keselarasan kehendak diantara beberapa pihak
bila pihak lawan sudah lakukan suatu hal sebagai akibatnya karena bebrapa aksi pihak
yang lain yang dikira adalah tawaran untuk ikatan satu kontrak. Munir Fuady I, Op.
Cit., hal. 8.
Doktrin yang lain yaitu Teori kontrak quasi (quasi contract atau implied in law). Teori ini
mengajarkan kalau dalam beberapa hal spesifik, jika dipenuhi kriteria spesifik, jadi
hukum bisa berasumsi ada kontrak diantara beberapa pihak dengan beragam
konsekwensinya, meskipun dalam sebenarnya kontrak itu tak pernah ada.
Satu kesepakatan bila yang ditata cuma beberapa hal pokok saja, maka
mengikatnyajuga cuma pada beberapa hal pokok itu. Sama seperti bila satu
kesepakatan cuma berlaku untuk satu periode waktu spesifik, jadi mengikatnya juga
cuma untuk periode waktu spesifik itu. Sungguh juga beberapa pihak tidak bisa
dipaksakan untuk bikin kesepakatan yang lebih detil sebagai tindak lanjut dari M. O. U,
sekurang-kurangnya, sepanjang periode waktu kesepakatan itu masihlah berjalan,
beberapa pihak tak bisa bikin kesepakatan yang sama juga dengan pihak lain. Ini pasti
bila dengan tegas dijelaskan karenanya dalam M. O. U itu.
Berdasar pada uraian tertulis diatas, jadi bisa diambil kesimpulan kalau untuk tahu
kedudukan dari M. O. U dibutuhkan satu penilaian yang cermat pada substansi yang
ada dalam M. O. U itu, apakah materinya memiliki kandungan unsur kerugian non
moral atau kerugian dengan cara finansial jika tak dikerjakannya pemenuhan prestasi
serta apakah dalam M. O. U memiliki kandungan sanksi atau tak.

8. Jika menyebabkan satu kerugian non moral yakni material serta memiliki kandungan
satu sanksi yang pasti untuk beberapa pihak yang memungkirinya, jadi M. O. U itu
telah berkedudukan sebagai kontrak serta dikira telah satu tingkat dengan kesepakatan
berdasar pada pasal 1338 KUH Perdata tentang kebebasan berkontrak.
Meskipun M. O. U tak pernah dijelaskan dengan tegas kalau itu adalah satu kontrak,
walau demikian sebenarnya perjanjian sejenis M. O. U ini memanglah ada seperti yang
ditegaskan dalam teori kontrak de facto (implied in-fact), yaitu telah dikatakan sebagai
kontrak, meskipun tak pernah dijelaskan dengan tegas namun ada fakta, pada
prinsipnya bisa di terima sebagai kontrak yang prima. Ibid M. O. U dalam soal ini jika
dihubungkan dengan teori ini jadi bisa dikatakan sebagai satu kontrak dengan semua
jenis konsekwensinya.
Namun jika dalam M. O. U itu cuma tentang satu hal belum final serta masihlah
memerlukan kesepakatan lain sebagai pendukungnya serta dalam M. O. U itu tak ada
sanksi yang pasti pada pihak yang memungkirinya, jadi M. O. U itu cuma berkedudukan
cuma untuk “say hello” dalam soal perjanjian tentang satu proyek-proyek besar. Serta
hal semacam ini pastinya tak memiliki dampak apa pun pada kemampuan hukum
satu M. O. U.
Contoh MOU Kerjasama
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KLINIK SEJAHTERA ANTARA
DENGAN
LABORATORIUM KLINIK CEMPAKA
TENTANG
PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK

9. Nomor 014/EXT/MoU/410.445/KLINIK/IV/2015
Pada hari ini,………………….Tangggal……………………………. Bulan…………………….. tahun dua
ribu limabelas, ( …….-…….-2015 ) di Jombang, para pihak yang bertanda tangan
dibawah ini :
Nama : drg. Untung Bedjoe
Jabatan : Penanggung jawab KLINIK SEJAHTERA ANTARA
Alamat : Jln. Irian Jaya 10 Jombang
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KLINIK SEJAHTERA ANTARA selanjutnya
disebut Pihak Pertama
Nama : Fx. Santono
Jabatan : Direktur LABORATORIUM KLINIK CEMPAKA
Alamat : Jl. K. H. Wahid Hasyim 82 – Jombang
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LABORATORIUM KLINIK CEMPAKA
selanjutnya disebut Pihak Kedua
Para Pihak terlebih dahulu menerangkan :
Bahwa Pihak Pertama adalah sebuah klinik swasta yang bergerak dibidang pelayanan
kesehatan. Bahwa Pihak Kedua adalah suatu perusahaan yang melakukan kegiatan
usaha dalam bidang jasa pelayanan Laboratorium klinik.
Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal rujukan
pemeriksaan laboratorium Klinik di LABORATORIUM KLINIK CEMPAKA
Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Kedua belah pihak sepakat untuk
melaksanakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

10. Pasal 1
Maksud dan Tujuan
Pihak Pertama akan merujuk bahan pemeriksaan laboratorium kepada Pihak Kedua,
dimana Pihak Kedua akan menerima maksud tersebut dengan melaksanakan
pemeriksaan laboratorium sesuai dengan permintaan Pihak Pertama dan berdasarkan
ketentuan pemeriksaan yang telah disepakati oleh Kedua belah pihak.
Pasal 2
KARTU KREDIT, KARTU KREDIT CIMB, KARTU KREDIT MEGA, TIRTO.ID, asuransi mobil
murah, harga mobil terbaru, kecantikan wanita, hosting, kartu kredit bca, kartu kredit
mandiri, kartu kredit BNI, forex, SAHAM, FBS,
insurance
Tata Cara Pelaksanaan
1. Bahan pemeriksaan yang dirujuk oleh Pihak Pertama kepada pihak Kedua
berupa bahan yang siap diperiksa ( sampel ) dan atau bahan yang belum siap
diperiksa ( specimen ).
2. Bahan pemeriksaan yang dirujuk oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua
harus memenuhi persyaratan pengiriman specimen/sampel yang telah
ditetapkan, yaitu sesuai dengan Daftar Pemeriksaan Rujukan yang dibuat oleh
Pihak Kedua
3. Bahan pemeriksaan yang dikirim oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua
harus dilengkapi dengan data yang lengkap, antara lain:
 Identitas pasien : nama, jenis kelamin, umur
 Nama dokter yang menghendaki pemeriksaan laboratorium
 Jenis pemeriksaan
 Tanggal dan jam pengambilan bahan pemeriksaan
 Kondisi pasien saat bahan pemeriksaan diambil (misal; puasa, sedang
menjalani therapy/pengobatan tertentu, dsll )
 Kondisi bahan ( misal : volume, warna, bau, viscositas, jangka waktu
penyimpanan, suhu penyimpanan, dll )

11. 4. Apabila bahan dan atau identitas pemeriksaan yang diterima oleh Pihak
Kedua dari Pihak Pertama tidak memenuhi persyaratan atau tidak lengkap,
maka Pihak Kedua berhak melakukan hal – hal sebagai berikut :
 Melakukan konfirmasi, apabila data berupa identitas dan atau informasi
tentang bahan pemeriksaan tidak lengkap, terhadap keadaan ini. Pihak
Pertama akan melengkapi data yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua secara
tertulis.
 Menolak bahan pemeriksaan apabila kondisi bahan pemeriksaan tidak sesuai
dengan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Daftar
Pemeriksaan Rujukan, penolakan atas bahan pemeriksaan harus dilakukan
secara tertulis dengan menjelaskan sebab atau alasan penolakan tersebut.
5. Bahan pemeriksaan yang dirujuk oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua
akan diambil oleh Pihak Kedua ke lokasi KLINIK SEJAHTERA ANTARA
6. Waktu penerimaan bahan pemeriksaan oleh Pihak Kedua adalah sebagai
berikut : Hari Senin s.d Sabtu ; pukul 07.30 s.d 20.30 WIB Hari Minggu / libur
: Pukul 08.00 s.d 13.00 WIB
7. Kedua belah pihak wajib melaksanakan / mematuhi ketentuan dalam
perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab dan ketentuan lainnya yang
berlaku sebagai standar pelayanan Laboratorium ataupun standar prosedur
yang berlaku.
Pasal 3
Kerahasian Medis
Kedua belah pihak selama pelaksanan perjanjian ini maupun setelah selasainya
perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan data/identitas pasien dan hasil
pemeriksaan sebagaimana ketentuan perundang –undangan yang mengatur mengenai
kerahasian medis.
Pasal 4
Penanggung Jawab dan Alamat Korespondensi
1. Penanggung jawab harian Pihak Pertama adalah :
Nama : drg. Untung Bedjoe

12. Jabatan : Penanggungjawab KLINIK SEJAHTERA ANTARA
Alamat : Jln. Irian Jaya No 10, Jombang
No. Telepon : (0321) 87654321
2. Penanggung jawab harian yang ditetapkan oleh Pihak Kedua adalah :
Nama : Fx. Santono
Jabatan : Direktur LABORATORIUM KLINIK CEMPAKA
Alamat : Jln. K. H. Wahid Hasyim 82 – Jombang
No. Telepon : (0321) 87654321
3. Surat menyurat sehubungan dengan pelaksanan perjanjian ini ditunjukan
kepada penanggung jawab harian dan dianggap telah diterima jika disertai
dengan tanda penerimaannya.
Pasal 5
Laporan Hasil Pemeriksaan
1. Pihak Kedua akan menerbitkan hasil pemeriksaan dalam bentuk atau
tampilan dan format sesuai dengan format baku yang telah ditentukan Pihak
Kedua.
2. Hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada Pihak Pertama dengan cara
dikirim oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 3 ( tiga )
hari setelah pelaksanaan pemeriksaan atau sesuai jadwal.
Pasal 6
Pengulangan Pemeriksanan
Apabila menurut Pihak Pertama terdapat hasil pemeriksaan yang meragukan sehingga
diperlukan pemeriksaan ulang, maka Pihak Kedua bersedia untuk melakukan
pemeriksaan ulang, dengan ketentuan :

13.  Hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan prognosa dokter pemeriksa atau
terdapat alasan – alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara
medis.
 Interpretasi hasil pemeriksaan yang dianggap meragukan tersebut
disampaikan secara tertulis dari dokter pengirim.
 Pengulangan pemeriksaan dengan menggunakan bahan pemeriksan yang
sudah ada, atau bahan pemeriksaan baru ditentukan berdasarkan stabilitas
bahan pemeriksaan tersebut.
 Dalam hal harus dilakukan pemeriksaan ulang dengan bahan pemeriksaan
baru, maka kondisi pasien harus sama dengan kondisi pada saat bahan
pemeriksaan sebelumnya diambil.
Pasal 7
Tarif Pemeriksaan
1. Tarif pemeriksaan laboratorium yang diberlakukan dalam perjanjian ini sama
dengan tarif yang sedang diberlakukan secara umum oleh Pihak Kedua di
laboratorium kliniknya.
2. Dalam hal Pihak Kedua akan melakukan perubahan tarif pemeriksaan, maka
Pihak Kedua akan membuat surat pemberitahuan kepada Pihak Pertama
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif baru tersebut diberlakukan.
3. Apabila Pihak Pertama tidak menyetujui perubahan tarif pemeriksaan
(sebagaimana di atur dalam ayat 2 pasal ini) dan antara Kedua belah pihak
tidak tercapai kesepakatan mengenai hal ini, maka perjanjian ini menjadi
putus dan berakhir dengan sendirinya. Pemutusan perjanjian kerjasama hal
ini tidak serta merta menghapus segala kewajiban yang belum terselesaikan.
Pasal 8
Jasa
Pihak Kedua akan memberikan jasa sebesar ……% (……. persen) kepada Pihak Pertama
untuk setiap pemerikasaan yang di rujuk oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
Pasal 9
Tata Cara Pembayaran

14. 1. Pihak Pertama akan membayar setelah semua pemeriksaan tersebut selesai
dan hasil sudah diterima oleh Pihak Pertama.
2. Harga yang dikenakan berdasarkan jumlah dan jenis pemeriksaan
laboratorium yang telah dirujuk oleh Pihak Pertama.
Pasal 10
Jangka Waktu Perjanjian
1. Perjanijian kerjasama ini berlaku jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak
ditanda tanganinya surat perjanjian ini dan akan berakhir tanggal …….. April
2017
2. Apabila para pihak ingin mengakhiri perjanjian kerjasama ini maka para pihak
berkewajiban untuk memberitahukan satu dengan yang lainnya paling lambat
2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa perjanjian ini.
3. Berakhirnya masa berlaku perjanjian bekerjasama ini tidak serta merta
menghapuskan kewajiban masing – masing pihak terhadap pihak lainnya
yang belum teralisasikan.
Pasal 11
Force Majeure
1. Kedua belah pihak sepakat apabila didalam melakukan pemeriksaan, seperti
tersebut pada pasal 1 ( diatas ), Pihak Kedua mengalami keterlambatan yang
disebabkan oleh keadaan force majeure, maka Pihak Kedua harus
memberitahukan secara tertulis mengenai keadaan tersebut kepada Pihak
Kedua selambat – lambatnya 2 x 24 jam setelah terjadinya force majeure
tersebut.
2. Keadaan force majeure seperti tersebut pada ayat 1 ( satu ) diatas termasuk
tetapi tidak terbatas pada hal – hal sebagai berikut : peperangan, huru-hara,
unjuk rasa massa, perombakan, krisi nasional, kebakaran, sabotase,
epidemic, bencana alam seperti banjir, gempa bumi.
3. Apabila terjadi keadaan force majeure seperti diatas, sehingga tidak
memungkinkan Pihak Pertama dan Pihak Kedua melanjutkan perjanjian
kerjasama ini, maka Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan segala
sesuatunya secara musyawarah.
Pasal 12

15. Penyelesaian Perselisihan
1. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka
Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permalahan tersebut secara
musyawarah guna mencapai mufakat.
2. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka Kedua belah
pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan Pengadilan Negeri
Jombang.
Pasal 13
Pemutus / Pembatalan Perjanjian
1. Perjanjian ini menjadi batal demi hukum atau dapat di putuskan setiap saat
sebelum waktunya, dengan terlebih dahulu menyampaikan surat
pemberitahuan / peringatan, apabila terjadi hal – hal seperti berikut ini :
 Dalam hal para pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya dan atau
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan dalam perjanjian ini.
 Dalam hal terjadinya force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.
 Para pihak berhak mengakhiri perjanjian ini sebelum waktunya apabila di
dalam pelaksanaan perjanjian salah satu atau Kedua belah pihak tidak
mampu memenuhi ketentuan yang telah di atur didalam perjanjian ini atau
pada saat proses pembuatan atau selama perjanjian ini berlangsung
memberikan keterangan palsu atau dipalsukan.
2. Hal ini dilakukan secara tertulis oleh masing – masing pihak 30 (tiga puluh)
hari sebelum perjanjian ini dinyatakan diakhiri.
Pasal 15
Lain – lain
Selama berlangsungnya kerjasama ini, hal – hal yang mungkin timbul sehubungan
pelaksanaan perjanjian dan belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan di
selesaikan dan di atur atas dasar persetujuan bersama dalam sebuah addendum yang
merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
Pasal 16

16. Penutup
1. Surat perjanjian ini di buat rangkap 2 (dua) ditandatangani di atas materai
yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama kuatnya, masing –
masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua serta dapat di perbanyak
sesuai kebutuhan
2. Surat Perjanjian Kerjasama ini di buat dan ditandatangani di Jombang pada
tanggal tersebut di atas.
PIHAK PERTAMA PIHAK PERTAMA
KLINIK SEJAHTERA ANTARA LABORATORIUM KLINIK
CEMPAKA
drg. Untung Bedjoe Fx. Santono
Direktur Klinik Sejahtera Antara Direktur Laboratorium
Klinik Cempaka