Lomba Karya Tulis Ilmiah untuk SMA/MA sederajat se-Priangan Timur Jurusan Ekonomi Pembangunan FE Universitas Siliwangi di Gedung Mandala Unsil-Tasikmalaya, 31 Maret 2014

2. dadang-solihin.blogspot.com 2

3. dadang-solihin.blogspot.com 3 3

4. Materi
• Green Economic
• Tantangan Pembangunan ke Depan
• Pengembangan Green Economic
dalam Kerangka Pembangunan
Berkelanjutan
• Rencana Penerapan Pembangunan
Berkelanjutan
• Perubahan Perilaku yang
Diharapkan
• Menciptakan Indonesia Bersih
melalui Good Governance
4dadang-solihin.blogspot.com

5. Green Economic
• Green Economic adalah sistem
ekonomi yang berkaitan dengan
distribusi, produksi dan konsumsi
barang dan jasa yang menghasilkan
peningkatan kesejahteraan
masyarakat dalam jangka panjang,
sekaligus tidak menyebabkan
generasi mendatang menghadapi
risiko lingkungan yang signifikan
atau kelangkaan ekologis (UNEP,
2009).
dadang-solihin.blogspot.com 5

6. Pertumbuhan Ekonomi yang
berbasis SDA (Kontribusi: 26,6%
dari PDB Nasional)
Pertambahan Penduduk yang
terus meningkat (Diperkirakan
pada tahun 2019  268 juta jiwa)
Pemanfaatan SDA-LH dan
Keanekaragaman Hayati
(Ekstraktif)
Pola Konsumsi yang berlebihan/
boros (Rata-rata pertumbuhan
konsumsi BBM: 7%/tahun dari tahun
2001-2010)
Krisis
Pangan
Krisis Energi
Krisis Air
Kerusakan
Lingkungan
Tantangan Pembangunan ke Depan
dadang-solihin.blogspot.com 6

7. Pengembangan Green Economic dalam
Kerangka Pembangunan Berkelanjutan
Aspek Sosial
1. Pemerataan
2. Kesehatan
3. Pendidikan
4. Keamanan
5. Perumahan
6. Kependudukan
Aspek Ekonomi
1. Struktur Ekonomi
2. Pola Konsumsi dan
Produksi
Aspek Lingkungan
1. Atmosfir
2. Tanah
3. Pesisir dan Laut
4. Sumber Daya Air
5. Keaneka-ragaman
Hayati
Aspek Kelembagaan
1. Kerangka
Kelembagaan
2. Kapasitas
Framework for Construction of Sustainable Development Indicators, September, 2001
MDG Tata KelolaEkonomi Hijau
Lingkungan dan
Keanekaragaman Hayati
Pembangunan Berkelanjutan
Kelemahan 1: aspek lingkungan
belum berkembang seperti pilar
sosial dan ekonomi ukuran dan
indikator
Kelemahan 2: valuasi aspek
lingkungan dan internalisasi ke
dalam pilar ekonomi dan sosial
dadang-solihin.blogspot.com 7

8. Rencana Penerapan Pembangunan Berkelanjutan
Penurunan emisi
GRK (pembangunan
rendah karbon) dan
Pembangunan yang
berketahanan
(resilience)
Pola Konsumsi dan
Produksi Berkelanjutan
(Sustainable
Consumption and
Production/SCP)
Green
Economic
----- Pembangunan
berkelanjutan
+ Penurunan polusi
air dan lahan
• Resource efficient
• Sustainable production
• Sustainable consumption
Green procurement
Green standard
• Sustainable
Consumption and
Production (SCP)
• Struktur ekonomi
Green financing
Green banking
Green jobs
PENTAHAPAN
1. Perpres 61/2011
tentang RAN GRK
2. Perpres 71/2011
tentang Inventarisasi
Penurunan Emisi
GRK
3. Peluncuran RAN-API
tahun 2014 dan Pilot
1. KLH meluncurkan 10Y
Framework of SCP
2. Kerangka akan diisi
dengan berbagai inisiatif
K/L yg menjadi
komponennya.
• Instrumen Fiskal
untuk Ekonomi Hijau
• Pricing issue
Adaptasi
Perubahan Iklim
RPJMN 2015 - 2019
dadang-solihin.blogspot.com 8

9. Perubahan Perilaku yang Diharapkan
1. Pertanian
2. Gedung
3. Kota
4. Energi
5. Perikanan
6. Kehutanan
7. Manufaktur
8. Pariwisata
9. Transportasi
10. Limbah
11. Air
1. Mengkonfigurasi ulang aktivitas bisnis
dan infrastruktur yang memberikan
dampak positif terhadap alam, manusia
dan investasi ekonomi.
2. Mereduksi emisi GRK  energi
terbarukan, transportasi rendah karbon,
pengelolaan hutan, dll
3. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
4. Mengurangi timbulan limbah dan
peningkatan pengelolaan limbah
5. Mengurangi kesenjangan sosial ; dan
6. Memelihara atau mengembalikan kualitas
lingkungan  efisiensi energi, teknologi
bersih, penyediaan air bersih, pertanian
berkelanjutan, perikanan berkelanjutan,
etc
Proses Transisi
Green
Jobs
dadang-solihin.blogspot.com 9

10. dadang-solihin.blogspot.com 10

11. Indonesia: Rich with Natural Resources
gas
petroleum
precious metals
coal
tropical forest
biodiversity
marine wealth
geothermal
dadang-solihin.blogspot.com 11

12. dadang-solihin.blogspot.com 12
Good Governance
• Mengandung makna tata kepemerintahan yang baik, pengelolaan
pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik,
penyelenggaraan negara yang baik ataupun administrasi negara
yang baik.
• Penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas diakui
sebagai landasan awal bagi terwujudnya tata kepemerintahan yang
baik secara umum.
• Suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara
pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.

13. Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance
Government Governance
 Memberikan hak ekslusif bagi
negara untuk mengatur hal-hal
publik,
 Aktor di luarnya hanya dapat
disertakan sejauh negara
mengijinkannya.
 Persoalan-persoalan publik
adalah urusan bersama
pemerintah, civil society dan
dunia usaha sebagai tiga aktor
utama.
13dadang-solihin.blogspot.com

14. Pelaku Pembangunan:
Paradigma Governance
 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
Dunia Usaha
Swasta
Pemerintah Masyarakat
Nilai
Pertumbuhan
Redistibusi
Melalui Pelayanan
Pasar
Kontrol Kontrol
Tenaga Kerja
14dadang-solihin.blogspot.com

15. dadang-solihin.blogspot.com 15
Keterbukaan & Transparansi
(Openness & Transparency)
Indikator Minimal
Perangkat Pendukung
Indikator
 Tersedianya informasi yang
memadai pada setiap proses
penyusunan dan implementasi
kebijakan publik;
 Adanya akses pada informasi
yang siap, mudah dijangkau,
bebas diperoleh, dan tepat
waktu.
 Peraturan yang menjamin hak
untuk mendapatkan informasi;
 Pusat/balai informasi;
 Website (e-government, e-
procurement, dsb);
 Iklan layanan masyarakat;
 Media cetak dan elektronik;
 Papan pengumuman;
 Pameran pembangunan.

16. dadang-solihin.blogspot.com 16
Efisiensi & Efektivitas
(Effeciency & Effectiveness)
Indikator Minimal
Perangkat Pendukung
Indikator
 Terlaksananya administrasi
penyelenggaraan negara yang
berkualitas dan tepat sasaran
dengan penggunaan
sumberdaya yang optimal;
 Melakukan monitoring dan
evaluasi untuk perbaikan;
 Berkurangnya tumpang tindih
penyelenggaraan fungsi
organisasi/unit kerja.
 Standar dan indikator kinerja
untuk menilai efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan;
 Survei-survei kepuasan
stakeholders;
 Peraturan organisasi dan tata
laksana penyelenggaraan negara
yang efektif dan efisien;
 Program kerja yang tidak
tumpang tindih.

17. dadang-solihin.blogspot.com 17
Partisipasi Masyarakat (Participation)
Indikator Minimal
Perangkat Pendukung
Indikator
 Adanya pemahaman
penyelenggara negara tentang
proses/metode partisipatif;
 Adanya pengambilan
keputusan yang didasarkan
konsensus bersama.
 Pedoman pelaksanaan proses
partisipatif;
 Mekanisme/peraturan untuk
mengakomodasi kepentingan
yang beragam
 Forum konsultasi dan temu
publik, termasuk forum
stakeholders;
 Media massa nasional maupun
media lokal sebagai sarana
penyaluran aspirasi masyarakat.

18. Pelaku Pembangunan: Stakeholders
Executive
Judiciary
Legislature
Public service
Military
Police
organized into:
Community-based organizations
Non-governmental organizations
Professional Associations
Religious groups
Women’s groups
Media
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange
BUSINESS
STATE CITIZENS
18dadang-solihin.blogspot.com

19. Troika
19dadang-solihin.blogspot.com

20. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
VISI
Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara
Pemerintah
Masyarakat
Dunia UsahaGood Governance
20dadang-solihin.blogspot.com

21. 21dadang-solihin.blogspot.com