SlideShare a Scribd company logo
1 of 70
Download to read offline
dadang-solihin.blogspot.com 2
33
dadang-solihin.blogspot.com 4
Selamat
Hari Kartini
Lahir di Jepara, 21 April 1879
Materi
• Apa itu Sismennas
• Alur Pikir dan Pola Pikir
• KSU
• Perkembangan Nasional: Asta Gatra
• Implementasi Sismennas Saat Ini
• Kualitas Demokrasi Meningkat  IDI
• Perekonomian Nasional Unggul dan
Kompetitif
• Analisis SWOT untuk Perumusan:
– Permasalahan yang Ditemukan
– Konsepsi Sismennas
– Sismennas yang Diharapkan
5dadang-solihin.blogspot.com
Apa itu Sismennas
Sismennas adalah
 Perpaduan tata nilai, struktur, fungsi, dan
proses yang merupakan himpunan
usaha untuk mencapai kehematan, daya
guna dan hasil guna sebesar mungkin
dalam menggunakan sumber daya dan
dana nasional dalam rangka
mewujudkan tujuan nasional.
 Proses penyelenggaraannya secara
serasi dan terpadu meliputi berbagai
siklus kegiatan berupa perumusan
kebijakan (policy formulation),
pelaksanaan kebijakan (policy
implementation), dan penilaian hasil-hasil
pelaksanaan kebijakan nasional.
Sumber: Lemhannas, 2013
6dadang-solihin.blogspot.com
A
L
U
R
P
I
K
I
R
dadang-solihin.blogspot.com
PERATURAN
PERUNDANGAN
TERKAIT
LANDASAN
TEORI
TINJAUAN
PUSTAKA
PARADIGMA
NASIONAL
INSTRUMENTAL INPUT
IMPLEMENTASI
SISMENNAS
SAAT INI
PERMASA-
LAHAN YANG
DITEMUKAN
KONSEPSI
SISMENNAS
SISMENNAS
YANG
DIHARAPKAN
KUALITAS
DEMOKRASI
MENINGKAT
PEREKONOMIAN
NASIONAL
UNGGUL DAN
KOMPETITIF
PERKEMBANGAN
LINGKUNGAN STRATEGIS
ENVIRONMENTAL INPUT
1. Kurang Koordinasi, Kualitas SDM,
Tumpang Tindih Aturan
2. Dokumen Perencanaan Belum Siap
dan Belum Tersosialisasi dgn Baik
3. Kurangnya Sarpras, Anggaran
Terbatas
4. Lemahnya Penegakan Aturan dan
Pengawasan
5. Partisipasi Masyarakat Kurang
6. Ketergantungan Teknologi Asing
7. Sistem Politik 5 Tahunan yg Tidak
Menjamin Keberlanjutan
8. Adanya Krisis Global
9. Adanya Kepentingan Asing, Golongan
10. Kurangnya Keunggulan Kompetitif
1. Peraturan Perundang-
Undangan, Otda
2. SDM yang Berkualitas
3. Anggaran yang Cukup
4. Sistem Politik Nasional
5. Sistem Informasi (IT)
6. Penguasaann Teknologi Asing
7. Sistem Politik
8. Manfaat Krisis Global
9. Waspada Kepentingan Asing,
Golongan
10.Peningkatan Keunggulan
Kompetitif
WEAKNESSES
(KELEMAHAN)
OPPORTUNITIES
(PELUANG)
THREATHS
(ANCAMAN)
STRENGTHS
(KEKUATAN)
ANALISA SWOT
KONDISI
W - T
STRATEGI
S - T
Wasantara sbg
Landasan Visional
Tannas sbg Landasan
Konsepsional
RPJMN sbg Landasan
Operasional
SKORING
7
P
O
L
A
P
I
K
I
R
dadang-solihin.blogspot.com
PERATURAN
PERUNDANGAN
TERKAIT
LANDASAN
TEORI
TINJAUAN
PUSTAKA
PARADIGMA
NASIONAL
INSTRUMENTAL INPUT
IMPLEMENTASI
SISMENNAS
SAAT INI
SISMENNAS
YANG
DIHARAPKAN
KUALITAS
DEMOKRASI
MENINGKAT
PEREKONOMIAN
NASIONAL
UNGGUL DAN
KOMPETITIF
PERKEMBANGAN
LINGKUNGAN STRATEGIS
ENVIRONMENTAL INPUT
• SUPRA
STRUKTUR
• SUB
STRUKTUR
• INFRA
STRUKTUR
OBYEK METODESUBYEK
• PEMERINTAH
• MASYARAKAT/ LSM
• DUNIA USAHA
• PERUNDANG-UNDANGAN
YG BERLAKU
• SRAPRAS
• DIKLAT
• SOSIALISASI
PER-UU-AN
• BIMBINGAN
TEKNIS
• REGULASI
FEEDBACK
8
dadang-solihin.blogspot.com 9
STRATEGI
Sinergi
Perencanaan,
Penganggaran,
dan Pelaksanaan
Pembangunan
KEBIJAKAN UPAYA
1.a
1.b, dst
2.a
2.b, dst
3.a
3.b, dst
4.a
4.b, dst
1. xxx
2. xxx
3. xxx
4. xxx
dadang-solihin.blogspot.com 10
Perkembangan Nasional
Asta Gatra
? Kurang Koordinasi
Kualitas Dokumen
Perencanaan
Sarpras
Partisipasi
Masyarakat
Ketergantungan
Teknologi Asing
Sistem Politik
Krisis Global
?
?
?
?
?
?
Kualitas SDM
Keunggulan
Kompetitif
Kepentingan
Golongan
Kepentingan
Asing
?
?
?
?
Politik
Ekonomi
Sosbud
Tri Gatra
Hankam
Ideologi
PancaGatra
Geografi Demografi SKA
11dadang-solihin.blogspot.com
IMPLEMENTASI
SISMENNAS
SAAT INI
PERMASA-
LAHAN YANG
DITEMUKAN
Kualitas Demokrasi Meningkat
dadang-solihin.blogspot.com 12
KUALITAS
DEMOKRASI
MENINGKAT
Aspek Variabel
1. Kebebasan
Sipil
• Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
• Kebebasan Berpendapat
• Kebebasan Berkeyakinan
• Kebebasan dari Diskriminasi
2. Hak-hak
Politik
• Hak Memilih dan Dipilih
• Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan
Pengawasan
3. Lembaga
Demokrasi
• Pemilu yang Bebas dan Adil
• Peran MPR, DPR, DPD, dan DPRD *)
• Peran Partai Politik
• Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
• Peran Peradilan yang Independen
Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia (Bappenas, 2014)
Indikator Demokrasi Indonesia
Aspek 1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties)
dadang-solihin.blogspot.com 13
1. Kebebasan
berkumpul
dan
berserikat
• Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan
kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat
kebebasan berkumpul dan berserikat.
• Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan
kekerasan oleh masyarakat yang menghambat
kebebasan berkumpul dan berserikat.
2. Kebebasan
berpendapat
• Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan
kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat
kebebasan berpendapat.
• Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan
kekerasan oleh masyarakat yang menghambat
kebebasan berpendapat.
Indikator Demokrasi Indonesia
Aspek 1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties)
dadang-solihin.blogspot.com 14
3. Kebebasan
berkeyakinan
• Jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau
mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya.
• Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang
membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat
untuk menjalankan ajaran agamanya.
• Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan
dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok
masyarakat lain terkait dengan ajaran agama.
4. Kebebasan
dari
diskriminasi
• Jumlah aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender,
etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya.
• Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah
daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau
terhadap kelompok rentan lainnya.
• Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan
oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap
kelompok rentan lainnya.
Indikator Demokrasi Indonesia
Aspek 2. Hak-hak Politik (Political Rights)
dadang-solihin.blogspot.com 15
1. Hak memilih
dan dipilih
• Jumlah kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat
terhambat.
• Jumlah kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas
sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan
hak memilih.
• Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT).
• Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan
dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters
turnout).
• Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD
provinsi.
2. Partisipasi
Politik dalam
Pengambilan
Keputusan dan
Pengawasan
• Persentase demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan terhadap
total demonstrasi/mogok.
• Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan
pemerintahan.
Indikator Demokrasi Indonesia
Aspek 3. Lembaga2 Demokrasi (Democracy Institutions)
dadang-solihin.blogspot.com 16
1. Pemilu yang
Bebas dan
Adil
• Jumlah kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD
dalam penyelenggaraan pemilu.
• Jumlah kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam
penghitungan suara.
2. Peran DPRD • Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan per
kapita.
• Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif
DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan.
• Jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif.
3. Peran Partai
Politik
• Jumlah kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta
pemilu.
• Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat
provinsi.
Indikator Demokrasi Indonesia
Aspek 3. Lembaga2 Demokrasi (Democracy Institutions)
dadang-solihin.blogspot.com 17
4. Peran
Birokrasi
Pemerintah
Daerah
• Jumlah laporan dan berita penggunaan fasilitas
pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu
dalam pemilu legislatif.
• Jumlah laporan dan berita keterlibatan PNS dalam
kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif.
5. Peran
Peradilan
yang
Independen
• Jumlah keputusan hakim yang kontroversial.
• Jumlah penghentian penyidikan yang kontroversial
oleh jaksa atau polisi.
KERANGKA TEKNOKRATIK RPJMN 2015 – 2019 
MENGUATKAN LANDASAN UNTUK KELUAR DARI 
MIDDLE INCOME TRAP (MIT) 
Keluar dari
MIT
RT-RPJMN 2015 – 2019
Amanat RPJP :SDA, SDM, Iptek
Kerangka
Regulasi
Polhukam
Bonus Demografi, AEC, Post 2015, Climate Change
Ekonomi Kesra Lingkungan
-RB
-Tertib hukum
-Anti korupsi
-Demokrasi
-Stabilitas DN
- Tranfromasi
Struktur
- Resiliensi
- Infrastruktur
- Inovasi
Daerah
- Mutu SDM
- Kemiskinan
- Pemerataan
- Employment
- BPJS
- Pengelolaan
SDA dan
biodiv
- Kelautan
- Mitigasi
adaptasi PI
- Pemerataan
- SPM terpenuhi
- Urbanisasi
- Pelaksanaan
Desentralisasi
Kerangka
Pendanaan:
APBN dan Non
Kerangka
Kelembagaan
• Membutuhkan
Comprehensif reform
• Not BAU (out the box)
• Prinsip berkelanjutan
• Terpadu tidak sendiri-
sendiri
Delivery Mechanism
Jangka Panjang:
Tercapai tahun 2030 apabila
Ekonomi tumbuh 6-8%/tahun
• Sangat penting untuk menguatkan
fondasi keluar MIT
• Tidak boleh meleset masa 5 tahun
ke depan.
18
PEREKONOMIAN
NASIONAL
UNGGUL DAN
KOMPETITIF
RPJM 2 RPJM 3 RPJM 4
PDB per kapita
2014:
Sktr USD 4.000
2019:
Sktr USD 7.000
2025:
> USD 12.000
2015 2020 2025 20302010
Threshold Middle Income Trap
USD 12.000
BONUS DEMOGRAPHIC2010 2030
Keunggulan Kompetitif Perekonomian NasionalKeunggulan Kompetitif Perekonomian Nasional
dadang-solihin.blogspot.com 19
Faktor Penentu Investasi
• Likuiditas global
• Trend ekonomi global:
“emerging market as
engine of global growth”
• Kebijakan negara lain yang
lebih ketat terhadap
investasi asing
• Rating investasi seperti:
JBIC,WEF, WIPS,WIR
Pull Factors Push Factors
Stabilitas ekonomi makro
(pertumbuhan, suku bunga, nilai tukar,inflasi)
Endowment
• Ketersediaan SDA dan SDM yang banyak
• Market size + Future Market Potential
• Perilaku konsumtif masyarakat
• Pertumbuhan masyarakat berpendapatan
menengah ke atas
Iklim Investasi dan Iklim Usaha
• Transparansi Prosedur Perijinan: waktu dan
biaya
• Iklim ketenagakerjaan: regulasi dan peraturan
• Peraturan Pertanahan
• Infrastruktur
• Ketersediaan Energi
• Efisiensi Sistem Logistik
Sistem Insentif Fiskal
Bagian yang harus didorong
ke depan
Keterangan:
Dari sisi faktor penentu investasi, iklim
investasi dan iklim usaha serta sistem
insentif fiskal merupakan hal yang
perlu menjadi perhatian pemerintah ke
depan untuk segera dibenahi.
dadang-solihin.blogspot.com 20
Isu 1:
Perkembangan Kesepakatan
Kerjasama Ekonomi Antar
Negara Yang Semakin
Meningkat
1
2
3
4
5
8
12
17
22
32
40
44
46
50
55
58
70
94
132
169
192
204
211
227
241
251
257
0
50
100
150
200
250
300
BILATERAL PLURILATERAL TOTAL
Sumber: ARIC Database (diolah Dit PIKEI)
Isu 2:
ASEAN ECONOMIC
COMMUNITY 2015, yang
pelaksanaannya akan dimulai
akhir tahun 2015
Isu Strategis Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional
Isu 3:
Beberapa hasil kesepakatan belum
dimanfaatkan secara optimal, dan beberapa
proses perundingan mengalami hambatan
(seperti: IKCEPA dan IEFTA)
Kawasan ASEAN akan
menjadi pasar terbuka dan
kesatuan yang berbasis
produksi, dimana mobilitas
arus barang, jasa, investasi,
modal, dan tenaga kerja
akan bergerak bebas
dadang-solihin.blogspot.com 21
dadang-solihin.blogspot.com 22
UU25/2004: Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN)
SPPN adalah
 Satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan
 Untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka menengah,
dan tahunan
 Yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat pusat dan
daerah.
23dadang-solihin.blogspot.com
Tujuan SPPN
1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
24dadang-solihin.blogspot.com
Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara
lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
25dadang-solihin.blogspot.com
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional
(RPJP-Nasional)
UU
(Ps. 13 Ayat 1)
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah
(RPJP-Daerah)
Perda
(Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional
(RPJM-Nasional)
Per Pres
(Ps. 19 Ayat 1)
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
(RPJM-Daerah)
Peraturan KDH
(Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian /
Lembaga (Renstra KL)
Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 19 Ayat 2)
Renstra Satuan Kerja
Perangkat Daerah
(Renstra SKPD)
Peraturan
Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah
(RKP)
Per Pres
(Ps. 26 Ayat 1)
Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)
Peraturan KDH
(Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja
Kementerian / Lembaga
(Renja KL)
Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 21 Ayat 1)
Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah
(Renja SKPD)
Peraturan
Pimpinan SKPD
( Ps. 21 Ayat 3)
26dadang-solihin.blogspot.com
Status Hukum Dokumen Perencanaan
RPJPN 2005-2025
dadang-solihin.blogspot.com 27
Visi Pembangunan 2005‐2025
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
(UU 17 TAHUN 2007)
Mempercepat Keunggulan
Kompetitif Perekonomian
Nasional
Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai alat koordinasi
seluruh stakeholders
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas
28dadang-solihin.blogspot.com
dadang-solihin.blogspot.com 29
30www.dadang-solihin.blogspot.com
Legislasi
Anggaran
Pengawasan
Fungsi DPR/D
menurut UU 27/2009
Fungsi DPR/D
menurut UU 27/2009
1.
2.
3.
UU 17/2003
Reformasi Sistem Penganggaran
PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
Visi:
 Melaksanakan rencana
pembangunan lima tahunan
berdasarkan GBHN
Visi:
 Melaksanakan program kerja
Presiden/KDH terpilih
Misi:
 Penyelenggaraan pemerintahan
umum dan pembangunan
 Penganggaran berdasarkan
pendekatan menurut pengeluaran
rutin dan pengeluaran
pembangunan
Misi:
 Pelaksanaan kerangka regulasi,
kerangka investasi, dan
pelayanan publik yang di
tuangkan dalam RKP/D
 Anggaran disusun berdasarkan
RKP/D dengan mempertimbang-
kan kemampuan keuangan
negara
31dadang-solihin.blogspot.com
1/2
UU 17/2003
Reformasi Sistem Penganggaran
dadang-solihin.blogspot.com 32
Penganggaran Berbasis:
1. Pengeluaran Rutin
2. Pengeluaran
Pembangunan
Paradigma Lama
Penganggaran dengan
Pendekatan:
1. Penganggaran Berbasis
Kinerja
2. Kerangka Penganggaran
Jangka Menengah
3. Anggaran Terpadu
Paradigma Baru
2/2
Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)
dadang-solihin.blogspot.com 33
Tujuan 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan
prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages
between performance and budget);
2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam
penganggaran (operational efficiency);
3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja
dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran
(more flexibility and accountability).
Landasan
Konseptual
1. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output
and outcome oriented);
2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap
menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager
manages);
3. Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada
tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur
organisasi (Money follow function).
Tujuan
Landasan
Konseptual
Syarat Penerapan PBK
• Indikator yang mencerminkan tolok ukur untuk mencapai
sasaran program (outcome);
• Pendekatan yang digunakan dapat berfokus thd efek-
tivitas, efisiensi, outcome atau kepuasan pelanggan;
• Sebagai instrumen evaluasi kinerja.
Indikator
Kinerja
Standar
Biaya
Evaluasi
Kinerja
• Mencerminkan kebutuhan dana untuk menghasilkan
sebuah output atas pelaksanaan sebuah kegiatan;
• Menunjukan seluruh komponen/item yang harus dibiayai;
• Penetapan unit cost untuk setiap komponen/item,
menggunakan harga yang paling ekonomis namun tetap
memperhatikan kualitas produk.
• Membandingkan antara rencana kinerja dan realisasinya
berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;
• Menganalisis perbedaan (gap) yang terjadi dan
merumuskan alternatif solusinya;
• Menyempurnakan indikator kinerja untuk tahap
selanjutnya;
• Rekomendasi kelangsungan kebijakan.
34dadang-solihin.blogspot.com
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)
dadang-solihin.blogspot.com 35
Tujuan 1. Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih
efisien (allocative efficiency)
2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to
improve quality of planning)
3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best
policy option)
4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline)
5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal
sustainability)
Landasan
Konseptual
1. Penerapan sistem rolling budget
2. Mempunyai baseline (angka dasar)
3. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar
4. Penetapan Parameter
5. Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi
kebijakan baru (additional budget for new initiatives)
Tujuan
Landasan
Konseptual
(R)APBN Prakiraan
Maju
Implikasi anggaran
KPJM
Prakiraan
Maju
Kebijakan ditetapkan
sbg baseline
2012 2013 2014
2011
APBN
2011
T0
RAPBN
2012
T+1
Prakiraan
Maju
2013
T+2
Prakiraan
Maju
2014
T+3
REALISASI
2011
T-1
APBN
2012
T0
RAPBN
2013
T+1
Prakiraan
Maju
2014
T+2
Prakiraan
Maju
2015
T+3
TA 2011 dan
KPJM 2012 - 2014
TA 2012 dan
KPJM 2013 - 2015
Rolling
Budget
36
KPJM : Ilustrasi dan Cara Kerja
dadang-solihin.blogspot.com
Penganggaran Secara Terpadu
• Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu,
termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran
belanja pembangunan.
• Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang
untuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan, dan
memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang
berorientasi kinerja.
• Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja
program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan
biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun
biaya yang bersifat operasional.
37dadang-solihin.blogspot.com
Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah
dadang-solihin.blogspot.com 38
dadang-solihin.blogspot.com 39
Syarat Utama Keberhasilan Proses Implementasi
(Teori Implementasi Edward III)
1. Komunikasi
– Keberhasilan kebijakan mensyaratkan agar implementor
mengetahui apa yang harus dilakukan.
– Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau
bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran,
maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok
sasaran.
dadang-solihin.blogspot.com 40
2. Sumber Daya
– Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan
konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya
untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif.
– Sumber daya tersebut dapat berwujud SDM, yakni kompetensi
implementor dan sumber daya finansial.
– Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi
dokumen saja.
dadang-solihin.blogspot.com 41
2. Disposisi
– Disposisi adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki
oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.
– Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan
dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang
diinginkan oleh pembuat kebijakan.
– Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda
dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi
kebijakan juga menjadi tidak efektif.
dadang-solihin.blogspot.com 42
2. Struktur Birokrasi
– Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan
kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
implementasi kebijakan.
– Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap
organisasi adalah adanya standard operating procedures (SOP).
– SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam
bertindak.
– Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung
melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yakni
prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.
– Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak
fleksibel.
dadang-solihin.blogspot.com 43
dadang-solihin.blogspot.com 44
Korupsi sebagai Kejahatan
Persepsi
• Korupsi sbg kebiasaan (ini yg
selama ini terjadi, sehingga
merusak moral bangsa)
• Korupsi sbg mismanagement
(ini yg di masa lalu dianuti,
sehingga negara dirugikan)
• Korupsi sbg kejahatan (ini yg
harus kita kembangkan)
Kapan Kejahatan (Crime)
Korupsi Terjadi ?
Manakala bertemunya unsur-
unsur:
• Niat untuk melakukan (desire
to act)
• Kemampuan untuk melakukan
(ability to act)
• Peluang / kesempatan
(opportunity)
• Target yang cocok (suitable
target)
dadang-solihin.blogspot.com 45
catatan :
penjahat yg profesional akan melakukan kejahatannya apabila pay off > cost.
Kendala Pengungkapan TPK
• Kejahatan yang terorganisir, dalam
beberapa kasus melibatkan
pejabat/aparat.
• Pelaku intelektual seringkali tidak terlibat
langsung dalam aksi kejahatan.
• Rantai kejahatan yang panjang dapat
mengakibatkan putusnya rantai alat bukti.
• Locus delicti bersifat lintas batas negara.
• Alat/sarana kejahatan semakin canggih.
• Hukum seringkali tertinggal dari
kejahatan.
dadang-solihin.blogspot.com 46
Proses Pencucian Uang
1. Placement
– Penempatan hasil kejahatan ke
dalam sistem keuangan
2. Layering
– Memindahkan atau mengubah
bentuk dana melalui transaksi
keuangan yang kompleks dalam
rangka mempersulit pelacakan
(audit trail) asal usul dana
3. Integration
– Mengembalikan dana yang telah
tampak sah kepada pemiliknya
sehingga dapat digunakan
dengan aman
dadang-solihin.blogspot.com 47
Modus Pencucian Uang
1. Smurfing
– Memecah-mecah transaksi dari
sejumlah besar uang menjadi
kecil-kecil
2. Structuring
– Melakukan transaksi dari yang
semula berjumlah kecil makin
lama semakin besar di bawah
batas minimum pelaporan.
3. U-turn
– Memutar balikkan transaksi untuk
kemudian dikembalikan ke
rekening asalnya.
dadang-solihin.blogspot.com 48
A
90
A
200
A
500
A
1000
A
5000
A
1000
80
70 40
85
99
95
9585
65
90
100
B
1000
A
570
80
90
90
80
80
50
95
5
Paradigma Baru Memberantas Kejahatan
• Diketahuinya “Proceeds of Crimes (Hasil Kejahatan)” adalah “LIVE
BLOOD” kejahatan.
• “Proceeds of Crimes” adalah titik terlemah dari rantai kejahatan.
• Menghalangi pelaku menikmati hasil kejahatan dapat
menghilangkan motivasi untuk berbuat jahat.
• Pelaku selalu berusaha agar harta kekayaan hasil kejahatannya
terlihat sebagai hasil kegiatan yang sah agar aman untuk
digunakan.
• Kesulitan mendeteksi kejahatan dan pertanggungjawaban pidana
pelaku intelektual dapat diatasi dengan menelusuri harta kekayaan
hasil kejahatan (“FOLLOW THE MONEY”).
• Metode alternatif mengungkap kejahatan pelaku dan merampas
harta kekayaan hasil kejahatan adalah mengungkap perkara Tindak
Pidana Pencucian Uang (TPPU).
dadang-solihin.blogspot.com 49
dadang-solihin.blogspot.com 50
Monev?
+ 30 Laws
and Regulations
regarding M&E
Picture from John Mancini, ECM in State and Local Government
dadang-solihin.blogspot.com 51
Definisi Monitoring
• Monitoring secara umum dapat diartikan
sebagai fungsi manajemen yang dilakukan
pada saat kegiatan sedang berlangsung
mencakup aspek-aspek antara lain:
– Penelusuran pelaksanaan kegiatan dan
keluarannya (fokus pada input, proses
dan output)
– Pelaporan tentang kemajuan
– Indentifikasi masalah-masalah
pengelolaan dan pelaksanaan.
52dadang-solihin.blogspot.com
Definisi Evaluasi
• Proses menentukan nilai atau pentingnya
suatu kegiatan, kebijakan, atau program.
• Sebuah penilaian yang obyektif dan sistematik
terhadap sebuah intervensi yang
direncanakan, sedang berlangsung ataupun
yang telah diselesaikan.
(OECD, 2010)
53dadang-solihin.blogspot.com
54
Jenis Evaluasi
menurut waktu pelaksanaan
Tahap Perencanaan (ex-ante):
 dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan
 untuk memilih dan menentukan:
1. skala prioritas dari berbagai alternatif dan
2. kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya
Tahap Pelaksanaan (on-going)
 Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai
 Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program
 Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program
Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post)
 dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir
 untuk melihat apakah pencapaian (output/ outcome/ impact) program
mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan
 untuk menilai:
1. efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan),
2. efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun
3. manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.
dadang-solihin.blogspot.com
Pelaporan hasil Monev
Terlalu Banyak
Regulasi
Inefisiensi
Biaya Pelaporan Penerima Laporan
• 7 UU
• 11 PP
• 1 Perpres
• 1 Inpres
• 2 Kepmen
• 4 Permendagri
• 20 Laporan K/L
• 58 Laporan
(Pemda)
• 74 K/L
• 653 Eselon I
• 11.240 Eselon II
• 33 Provinsi  990 SKPD
• 441 Kab/Kota  13.230
SKPD
• Diperkirakan kebutuhan
kertas mencapai 112.757
rim/tahun (225 ton)
• Biaya antar ......? Berapa
total biaya??
• Bappenas = 8 Laporan
• Depkeu = 11 Laporan
• Depdagri = 20 Laporan
• Kemenpan = 4
Laporan
• BPK = 8 Laporan
• Presiden = 20 Laporan
• LAN = 1 Laporan
• K/L = 5 Laporan
dadang-solihin.blogspot.com 55
Gambaran Sistem M&E
www.dadangsolihin.com 56
Sekarang Akan Datang
 Adanya berbagai macam peraturan yang
mengamanatkan agar sektor (K/L) dan
daerah menyusun laporan evaluasi kinerja
pembangunan
 Kemdagri
 LAN
 Menpan
 Kemkeu
 Bappenas
 Setneg
 K/L terkait
 Tidak adanya implikasi/dampak dari
pelaksanaan kegiatan evaluasi
 Sangat Mahal (Biaya dan Waktu)
 Evaluasi top-down
 Evaluasi fragmentasi 1 waktu
 Evaluasi pasif
 Kurangnya penghargaan terhadap hasil
evaluasi
 Satu laporan dapat diakses oleh seluruh
institusi (K/L) dan daerah
 Evaluasi dapat dilakukan secara
komprehensif
 Sistem evaluasi yang baru diharapkan
mewujudkan integrasi dan saling
keterkaitan yang bersinergi dan
mempengaruhi antara hasil evaluasi yang
satu dengan yang lainnya
 Lebih efisien dan biaya rendah
 Memperkenalkan evaluasi yang
terintegrasi, sistem top-down dan bottom-
up
 Evaluasi yang kontinu untuk proses
pembelajaran institusi
 Evaluasi aktif (melibatkan pihak eksternal)
 Menciptakan sistem insentif-disinsentif dari
hasil evaluasi
 Adanya komunitas evaluator
dadang-solihin.blogspot.com 57
PERMASALAHAN
YANG DITEMUKAN
KONSEPSI
SISMENNAS
SISMENNAS
YANG
DIHARAPKAN
dadang-solihin.blogspot.com 58
Threats
(Ancaman)
Threats
(Ancaman)
Weaknesses
(Kelemahan)
Weaknesses
(Kelemahan)
Strengths
(Kekuatan)
Strengths
(Kekuatan)
Strategi ST
Gunakan kekuatan
untuk menghindari atau
mengatasi ancaman
Strategi ST
Gunakan kekuatan
untuk menghindari atau
mengatasi ancaman
Strategi WT
Minimalkan kelemahan
dan hindari ancaman
Strategi WT
Minimalkan kelemahan
dan hindari ancaman
Strategi WO
Atasi kelemahan dengan
memanfaatkan peluang
Strategi WO
Atasi kelemahan dengan
memanfaatkan peluang
Strategi SO
Gunakan kekuatan
untuk memanfaatkan
peluang
Strategi SO
Gunakan kekuatan
untuk memanfaatkan
peluang
Opportunities
(Peluang)
Opportunities
(Peluang)
INTERNALINTERNAL
EKSTERNAL
dadang-solihin.blogspot.com 59
Weaknesses
(Kelemahan)
Weaknesses
(Kelemahan)
Strengths
(Kekuatan)
Strengths
(Kekuatan)
Implementasi Sismennas dalam
Peningkatan Kualitas Demokrasi
guna Mempercepat Keunggulan
Kompetitif Perekonomian Nasional
Implementasi Sismennas dalam
Peningkatan Kualitas Demokrasi
guna Mempercepat Keunggulan
Kompetitif Perekonomian Nasional
Faktor di dalam
Sismennas
yang
mendukung
Faktor di dalam
Sismennas
yang
mendukung
Faktor di dalam
Sismennas
yang tidak
mendukung
Faktor di dalam
Sismennas
yang tidak
mendukung
dadang-solihin.blogspot.com 60
No Strength (Kekuatan) NU BF NUxBF
1 Peraturan Perundang-Undangan, Otda 2 10 20
2 SDM yang Berkualitas 5 40 200
3 Anggaran yang Cukup 3 20 60
4 Sistem Politik Nasional 4 25 100
5 Sistem Informasi (IT) 1 5 5
Jumlah 100 385
dadang-solihin.blogspot.com 61
No Weaknesses (Kelemahan) NU BF NUxBF
1 Kurang Koordinasi, Kualitas SDM,
Tumpang Tindih Aturan
4 30 120
2 Dokumen Perencanaan Belum Siap
dan Belum Tersosialisasi dgn Baik
5 35 175
3 Kurangnya Sarpras, Anggaran
Terbatas
3 20 60
4 Lemahnya Penegakan Aturan dan
Pengawasan
2 10 20
5 Partisipasi Masyarakat Kurang 1 5 5
Jumlah 100 380
dadang-solihin.blogspot.com 62
Implementasi Sismennas dalam
Peningkatan Kualitas Demokrasi
guna Mempercepat Keunggulan
Kompetitif Perekonomian Nasional
Implementasi Sismennas dalam
Peningkatan Kualitas Demokrasi
guna Mempercepat Keunggulan
Kompetitif Perekonomian Nasional
Faktor di luar
Sismennas
yang
memberikan
manfaat dalam
Faktor di luar
Sismennas
yang
memberikan
manfaat dalam
Faktor di luar
Sismennas
yang
menghalangi
Faktor di luar
Sismennas
yang
menghalangi
Threats
(Ancaman)
Threats
(Ancaman)
Opportunities
(Peluang)
Opportunities
(Peluang)
dadang-solihin.blogspot.com 63
No Opportunities (Peluang) NU BF NUxBF
1 Kebutuhan Pasar Global yang Tinggi,
AEC
5 35 175
2 Adanya Kerjasama Ekonomi Antar
Negara
2 25 50
3 Adanya ICT 4 25 100
4 Regulasi yg Menguntungkan 3 10 30
5 SKA yang Berlimpah 1 5 5
Jumlah 100 360
dadang-solihin.blogspot.com 64
No Threats (Ancaman) NU BF NUxBF
1 Ketergantungan Teknologi Asing 4 25 100
2 Sistem Politik 5 Tahunan yg Tidak
Menjamin Keberlanjutan
5 35 175
3 Adanya Krisis Global 3 20 60
4 Adanya Kepentingan Asing,
Golongan
2 15 30
5 Kurangnya Keunggulan Kompetitif 1 5 5
Jumlah 100 370
Weaknesses
1.Kurang Koordinasi, Kualitas
SDM, Tumpang Tindih Aturan
2.Dokumen Perencanaan Belum
Siap dan Belum Tersosialisasi
dgn Baik
3.Kurangnya Sarpras, Anggaran
Terbatas
4.Lemahnya Penegakan Aturan
dan Pengawasan
5.Partisipasi Masyarakat Kurang
dadang-solihin.blogspot.com 65
Threats
1. Ketergantungan Teknologi
Asing
2. Sistem Politik 5 Tahunan yg
Tidak Menjamin
Keberlanjutan
3. Adanya Krisis Global
4. Adanya Kepentingan Asing,
Golongan
5. Kurangnya Keunggulan
Kompetitif
PERMASA-
LAHAN YANG
DITEMUKAN
dadang-solihin.blogspot.com 66
1. Strategi SO  S + O = 385+ 360 = 745
2. Strategi WO  W + O = 380+ 360 = 740
3. Strategi ST  S + T =385+ 370 = 755
4. Strategi WT  W + T = 380+ 370= 750
KONSEPSI
SISMENNAS
dadang-solihin.blogspot.com 67
1. Strategi SO Gunakan Kekuatan untuk
memanfaatkan Peluang
2. Strategi WO Atasi Kelemahan dengan
memanfaatkan Peluang
3. Strategi ST Gunakan Kekuatan untuk menghindari
atau mengatasi Ancaman
4. Strategi WT Minimalkan Kelemahan dan hindari
Ancaman
1. Peraturan Perundang-
Undangan, Otda
2. SDM yang Berkualitas
3. Anggaran yang Cukup
4. Sistem Politik Nasional
5. Sistem Informasi (IT)
dadang-solihin.blogspot.com 68
1. Ketergantungan Teknologi
Asing
2. Sistem Politik 5 Tahunan yg
Tidak Menjamin Keberlanjutan
3. Adanya Krisis Global
4. Adanya Kepentingan Asing,
Golongan
5. Kurangnya Keunggulan
Kompetitif
1. Peraturan Perundang-Undangan, Otda
2. SDM yang Berkualitas
3. Anggaran yang Cukup
4. Sistem Politik Nasional
5. Sistem Informasi (IT)
6. Penguasaann Teknologi Asing
7. Sistem Politik
8. Manfaat Krisis Global
9. Waspada Kepentingan Asing, Golongan
10. Peningkatan Keunggulan Kompetitif
dadang-solihin.blogspot.com 69
SISMENNAS
YANG
DIHARAPKAN
70dadang-solihin.blogspot.com

More Related Content

What's hot

Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia
Dinamika Sistem Pemerintahan IndonesiaDinamika Sistem Pemerintahan Indonesia
Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia
rusdiman1
 
Masalah masalah struktural dalam perekonomian indonesia 4
Masalah masalah struktural dalam perekonomian indonesia 4Masalah masalah struktural dalam perekonomian indonesia 4
Masalah masalah struktural dalam perekonomian indonesia 4
niningharnani
 
Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia (Perekonomian Indonesia BAB 4)
Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia (Perekonomian Indonesia BAB 4)Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia (Perekonomian Indonesia BAB 4)
Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia (Perekonomian Indonesia BAB 4)
Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama
 
Hubungan diplomatik indonesia arab saudi (2)
Hubungan diplomatik indonesia arab saudi (2)Hubungan diplomatik indonesia arab saudi (2)
Hubungan diplomatik indonesia arab saudi (2)
Manuel Marbun
 
Bentuk Negara
Bentuk NegaraBentuk Negara
Bentuk Negara
Tata
 
Power point nasionalisme
Power point nasionalismePower point nasionalisme
Power point nasionalisme
Rizal Komarudin
 

What's hot (20)

Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia
Dinamika Sistem Pemerintahan IndonesiaDinamika Sistem Pemerintahan Indonesia
Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia
 
Landasan filosofi sistem ekonomi indonesia
Landasan filosofi sistem ekonomi indonesiaLandasan filosofi sistem ekonomi indonesia
Landasan filosofi sistem ekonomi indonesia
 
Makalah Pemilihan Umum (PEMILU)
Makalah Pemilihan Umum (PEMILU)Makalah Pemilihan Umum (PEMILU)
Makalah Pemilihan Umum (PEMILU)
 
Hambatan non tarif dalam perdagangan internasional
Hambatan non tarif dalam perdagangan internasionalHambatan non tarif dalam perdagangan internasional
Hambatan non tarif dalam perdagangan internasional
 
Sistem pemerintahan china
Sistem pemerintahan chinaSistem pemerintahan china
Sistem pemerintahan china
 
sosiologi pembangunan
sosiologi pembangunansosiologi pembangunan
sosiologi pembangunan
 
Ketahanan Nasional
Ketahanan NasionalKetahanan Nasional
Ketahanan Nasional
 
Masalah masalah struktural dalam perekonomian indonesia 4
Masalah masalah struktural dalam perekonomian indonesia 4Masalah masalah struktural dalam perekonomian indonesia 4
Masalah masalah struktural dalam perekonomian indonesia 4
 
Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia (Perekonomian Indonesia BAB 4)
Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia (Perekonomian Indonesia BAB 4)Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia (Perekonomian Indonesia BAB 4)
Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia (Perekonomian Indonesia BAB 4)
 
Hubungan diplomatik indonesia arab saudi (2)
Hubungan diplomatik indonesia arab saudi (2)Hubungan diplomatik indonesia arab saudi (2)
Hubungan diplomatik indonesia arab saudi (2)
 
Geopolitik dan Wawasan Nusantara
Geopolitik dan Wawasan NusantaraGeopolitik dan Wawasan Nusantara
Geopolitik dan Wawasan Nusantara
 
Teori-teori Pembangunan: Sebuah Analisis Komparatif
Teori-teori Pembangunan: Sebuah Analisis KomparatifTeori-teori Pembangunan: Sebuah Analisis Komparatif
Teori-teori Pembangunan: Sebuah Analisis Komparatif
 
(5) PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI
(5) PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI(5) PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI
(5) PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI
 
Partai politik
Partai politikPartai politik
Partai politik
 
Ppt. integrasi nasional dari kelompok 2 prodi pend. BK UNSRI
Ppt. integrasi nasional dari kelompok 2 prodi pend. BK UNSRIPpt. integrasi nasional dari kelompok 2 prodi pend. BK UNSRI
Ppt. integrasi nasional dari kelompok 2 prodi pend. BK UNSRI
 
Tugas 5 .perubahan struktur ekonomi
Tugas 5 .perubahan struktur ekonomiTugas 5 .perubahan struktur ekonomi
Tugas 5 .perubahan struktur ekonomi
 
Indonesia .Negara maju dan berkembang
Indonesia .Negara maju dan berkembangIndonesia .Negara maju dan berkembang
Indonesia .Negara maju dan berkembang
 
Isu kriminalitas perkotaan
Isu kriminalitas perkotaanIsu kriminalitas perkotaan
Isu kriminalitas perkotaan
 
Bentuk Negara
Bentuk NegaraBentuk Negara
Bentuk Negara
 
Power point nasionalisme
Power point nasionalismePower point nasionalisme
Power point nasionalisme
 

Viewers also liked (7)

SISTEM MANAJEMEN NASIONAL Dalam Tinjauan Administrasi Publik
SISTEM MANAJEMEN NASIONAL Dalam Tinjauan Administrasi PublikSISTEM MANAJEMEN NASIONAL Dalam Tinjauan Administrasi Publik
SISTEM MANAJEMEN NASIONAL Dalam Tinjauan Administrasi Publik
 
Perspektif Sismennas dalam konteks Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Pemban...
Perspektif Sismennas dalam konteks Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Pemban...Perspektif Sismennas dalam konteks Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Pemban...
Perspektif Sismennas dalam konteks Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Pemban...
 
Optimalisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan serta Monev Kinerja Akuntabilit...
Optimalisasi Kinerja  Perencanaan Pembangunan serta Monev Kinerja Akuntabilit...Optimalisasi Kinerja  Perencanaan Pembangunan serta Monev Kinerja Akuntabilit...
Optimalisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan serta Monev Kinerja Akuntabilit...
 
Anti-Money Laundering Seminar
Anti-Money Laundering SeminarAnti-Money Laundering Seminar
Anti-Money Laundering Seminar
 
Fungsi dan Peran DPRD sebagai Kekuatan Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan
Fungsi dan Peran DPRD sebagai Kekuatan Legislasi, Anggaran, dan PengawasanFungsi dan Peran DPRD sebagai Kekuatan Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan
Fungsi dan Peran DPRD sebagai Kekuatan Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan
 
Money laundering
Money launderingMoney laundering
Money laundering
 
Anti money laundering
Anti money launderingAnti money laundering
Anti money laundering
 

Similar to Implementasi Sismennas dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Mempercepat Keunggulan Kompetitif Perekonomian Nasional

Pengembangan Skema Audit Sosial Berbasis Masyarakat Dalam PNPM - MP di Provin...
Pengembangan Skema Audit Sosial Berbasis Masyarakat Dalam PNPM - MP di Provin...Pengembangan Skema Audit Sosial Berbasis Masyarakat Dalam PNPM - MP di Provin...
Pengembangan Skema Audit Sosial Berbasis Masyarakat Dalam PNPM - MP di Provin...
konsepsintb
 

Similar to Implementasi Sismennas dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Mempercepat Keunggulan Kompetitif Perekonomian Nasional (20)

Perencanaan Pembangunan
Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan
Perencanaan Pembangunan
 
Pembangunan Perekonomian Daerah dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi
Pembangunan Perekonomian Daerah dalam Peningkatan Kualitas DemokrasiPembangunan Perekonomian Daerah dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi
Pembangunan Perekonomian Daerah dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi
 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Peraturan Presiden No 2/2015
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Peraturan Presiden No 2/2015Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Peraturan Presiden No 2/2015
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Peraturan Presiden No 2/2015
 
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi BirokrasiKonsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
 
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi BirokrasiKonsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
 
Administrasi Pembangunan di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Penganggaran, Pe...
Administrasi Pembangunan  di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Penganggaran, Pe...Administrasi Pembangunan  di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Penganggaran, Pe...
Administrasi Pembangunan di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Penganggaran, Pe...
 
Pengembangan Investasi bagi Pembangunan Daerah
Pengembangan Investasi bagi Pembangunan DaerahPengembangan Investasi bagi Pembangunan Daerah
Pengembangan Investasi bagi Pembangunan Daerah
 
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan DaerahPenyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
 
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publikAkuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik
 
Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Konstruksi Nawacita
Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Konstruksi NawacitaKebijakan Pembangunan Daerah dalam Konstruksi Nawacita
Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Konstruksi Nawacita
 
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
 
Pendidikan budaya anti korupsi
Pendidikan budaya anti korupsiPendidikan budaya anti korupsi
Pendidikan budaya anti korupsi
 
Pengembangan Skema Audit Sosial Berbasis Masyarakat Dalam PNPM - MP di Provin...
Pengembangan Skema Audit Sosial Berbasis Masyarakat Dalam PNPM - MP di Provin...Pengembangan Skema Audit Sosial Berbasis Masyarakat Dalam PNPM - MP di Provin...
Pengembangan Skema Audit Sosial Berbasis Masyarakat Dalam PNPM - MP di Provin...
 
Perencanaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan
Perencanaan Pembangunan Berwawasan LingkunganPerencanaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan
Perencanaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan
 
Pengembangan Investasi Daerah.pptx
Pengembangan Investasi Daerah.pptxPengembangan Investasi Daerah.pptx
Pengembangan Investasi Daerah.pptx
 
Strategi Percepatan Pembangunan berbasis Sistem
Strategi Percepatan Pembangunan berbasis SistemStrategi Percepatan Pembangunan berbasis Sistem
Strategi Percepatan Pembangunan berbasis Sistem
 
Meknisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
Meknisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan NasionalMeknisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
Meknisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
 
Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Pasca Amandemen Keempat UUD 1945
Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Pasca Amandemen Keempat UUD 1945Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Pasca Amandemen Keempat UUD 1945
Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Pasca Amandemen Keempat UUD 1945
 
Administrasi Pembangunan di Indonesia Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan
Administrasi Pembangunan  di Indonesia Perencanaan, Penganggaran, dan PengawasanAdministrasi Pembangunan  di Indonesia Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan
Administrasi Pembangunan di Indonesia Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan
 
Kebijakan Pemerintah dan Tantangan Revolusi Mental
Kebijakan Pemerintah  dan Tantangan Revolusi MentalKebijakan Pemerintah  dan Tantangan Revolusi Mental
Kebijakan Pemerintah dan Tantangan Revolusi Mental
 

More from Dadang Solihin

More from Dadang Solihin (20)

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfPermohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
 
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
 
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
 
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
 
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
 
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
 
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
 
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurStatus Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
 
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
 
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWThe President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
 
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di IndonesiaLaporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
 
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDEvaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
 
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
 
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRAROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
 

Recently uploaded

Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwuPenjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Khiyaroh1
 
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptxMateri Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
AvivThea
 
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptxAksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
AgusSuarno2
 
Power point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsurPower point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsur
DoddiKELAS7A
 

Recently uploaded (20)

MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 2.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 2.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 2.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 2.pdf
 
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanMateri Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
 
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwuPenjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
 
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptxMateri Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerakAksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptxAksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
 
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
 
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptxSlide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
 
Power point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsurPower point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsur
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan GaramMateri Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
 
PWS KIA (Pemantauan Wilayah Setempat) Kesehatan Ibu dan Anak
PWS KIA (Pemantauan Wilayah Setempat) Kesehatan Ibu dan AnakPWS KIA (Pemantauan Wilayah Setempat) Kesehatan Ibu dan Anak
PWS KIA (Pemantauan Wilayah Setempat) Kesehatan Ibu dan Anak
 
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.ppt
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.pptAnalisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.ppt
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.ppt
 

Implementasi Sismennas dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Mempercepat Keunggulan Kompetitif Perekonomian Nasional

  • 1.
  • 3. 33
  • 5. Materi • Apa itu Sismennas • Alur Pikir dan Pola Pikir • KSU • Perkembangan Nasional: Asta Gatra • Implementasi Sismennas Saat Ini • Kualitas Demokrasi Meningkat  IDI • Perekonomian Nasional Unggul dan Kompetitif • Analisis SWOT untuk Perumusan: – Permasalahan yang Ditemukan – Konsepsi Sismennas – Sismennas yang Diharapkan 5dadang-solihin.blogspot.com
  • 6. Apa itu Sismennas Sismennas adalah  Perpaduan tata nilai, struktur, fungsi, dan proses yang merupakan himpunan usaha untuk mencapai kehematan, daya guna dan hasil guna sebesar mungkin dalam menggunakan sumber daya dan dana nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.  Proses penyelenggaraannya secara serasi dan terpadu meliputi berbagai siklus kegiatan berupa perumusan kebijakan (policy formulation), pelaksanaan kebijakan (policy implementation), dan penilaian hasil-hasil pelaksanaan kebijakan nasional. Sumber: Lemhannas, 2013 6dadang-solihin.blogspot.com
  • 7. A L U R P I K I R dadang-solihin.blogspot.com PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT LANDASAN TEORI TINJAUAN PUSTAKA PARADIGMA NASIONAL INSTRUMENTAL INPUT IMPLEMENTASI SISMENNAS SAAT INI PERMASA- LAHAN YANG DITEMUKAN KONSEPSI SISMENNAS SISMENNAS YANG DIHARAPKAN KUALITAS DEMOKRASI MENINGKAT PEREKONOMIAN NASIONAL UNGGUL DAN KOMPETITIF PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS ENVIRONMENTAL INPUT 1. Kurang Koordinasi, Kualitas SDM, Tumpang Tindih Aturan 2. Dokumen Perencanaan Belum Siap dan Belum Tersosialisasi dgn Baik 3. Kurangnya Sarpras, Anggaran Terbatas 4. Lemahnya Penegakan Aturan dan Pengawasan 5. Partisipasi Masyarakat Kurang 6. Ketergantungan Teknologi Asing 7. Sistem Politik 5 Tahunan yg Tidak Menjamin Keberlanjutan 8. Adanya Krisis Global 9. Adanya Kepentingan Asing, Golongan 10. Kurangnya Keunggulan Kompetitif 1. Peraturan Perundang- Undangan, Otda 2. SDM yang Berkualitas 3. Anggaran yang Cukup 4. Sistem Politik Nasional 5. Sistem Informasi (IT) 6. Penguasaann Teknologi Asing 7. Sistem Politik 8. Manfaat Krisis Global 9. Waspada Kepentingan Asing, Golongan 10.Peningkatan Keunggulan Kompetitif WEAKNESSES (KELEMAHAN) OPPORTUNITIES (PELUANG) THREATHS (ANCAMAN) STRENGTHS (KEKUATAN) ANALISA SWOT KONDISI W - T STRATEGI S - T Wasantara sbg Landasan Visional Tannas sbg Landasan Konsepsional RPJMN sbg Landasan Operasional SKORING 7
  • 8. P O L A P I K I R dadang-solihin.blogspot.com PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT LANDASAN TEORI TINJAUAN PUSTAKA PARADIGMA NASIONAL INSTRUMENTAL INPUT IMPLEMENTASI SISMENNAS SAAT INI SISMENNAS YANG DIHARAPKAN KUALITAS DEMOKRASI MENINGKAT PEREKONOMIAN NASIONAL UNGGUL DAN KOMPETITIF PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS ENVIRONMENTAL INPUT • SUPRA STRUKTUR • SUB STRUKTUR • INFRA STRUKTUR OBYEK METODESUBYEK • PEMERINTAH • MASYARAKAT/ LSM • DUNIA USAHA • PERUNDANG-UNDANGAN YG BERLAKU • SRAPRAS • DIKLAT • SOSIALISASI PER-UU-AN • BIMBINGAN TEKNIS • REGULASI FEEDBACK 8
  • 9. dadang-solihin.blogspot.com 9 STRATEGI Sinergi Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Pembangunan KEBIJAKAN UPAYA 1.a 1.b, dst 2.a 2.b, dst 3.a 3.b, dst 4.a 4.b, dst 1. xxx 2. xxx 3. xxx 4. xxx
  • 10. dadang-solihin.blogspot.com 10 Perkembangan Nasional Asta Gatra ? Kurang Koordinasi Kualitas Dokumen Perencanaan Sarpras Partisipasi Masyarakat Ketergantungan Teknologi Asing Sistem Politik Krisis Global ? ? ? ? ? ? Kualitas SDM Keunggulan Kompetitif Kepentingan Golongan Kepentingan Asing ? ? ? ? Politik Ekonomi Sosbud Tri Gatra Hankam Ideologi PancaGatra Geografi Demografi SKA
  • 12. Kualitas Demokrasi Meningkat dadang-solihin.blogspot.com 12 KUALITAS DEMOKRASI MENINGKAT Aspek Variabel 1. Kebebasan Sipil • Kebebasan Berkumpul dan Berserikat • Kebebasan Berpendapat • Kebebasan Berkeyakinan • Kebebasan dari Diskriminasi 2. Hak-hak Politik • Hak Memilih dan Dipilih • Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan 3. Lembaga Demokrasi • Pemilu yang Bebas dan Adil • Peran MPR, DPR, DPD, dan DPRD *) • Peran Partai Politik • Peran Birokrasi Pemerintah Daerah • Peran Peradilan yang Independen Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia (Bappenas, 2014)
  • 13. Indikator Demokrasi Indonesia Aspek 1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties) dadang-solihin.blogspot.com 13 1. Kebebasan berkumpul dan berserikat • Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. • Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. 2. Kebebasan berpendapat • Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat. • Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat.
  • 14. Indikator Demokrasi Indonesia Aspek 1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties) dadang-solihin.blogspot.com 14 3. Kebebasan berkeyakinan • Jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya. • Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya. • Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama. 4. Kebebasan dari diskriminasi • Jumlah aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya. • Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya. • Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya.
  • 15. Indikator Demokrasi Indonesia Aspek 2. Hak-hak Politik (Political Rights) dadang-solihin.blogspot.com 15 1. Hak memilih dan dipilih • Jumlah kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat. • Jumlah kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih. • Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT). • Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout). • Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD provinsi. 2. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan • Persentase demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan terhadap total demonstrasi/mogok. • Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan.
  • 16. Indikator Demokrasi Indonesia Aspek 3. Lembaga2 Demokrasi (Democracy Institutions) dadang-solihin.blogspot.com 16 1. Pemilu yang Bebas dan Adil • Jumlah kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu. • Jumlah kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara. 2. Peran DPRD • Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan per kapita. • Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan. • Jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif. 3. Peran Partai Politik • Jumlah kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu. • Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi.
  • 17. Indikator Demokrasi Indonesia Aspek 3. Lembaga2 Demokrasi (Democracy Institutions) dadang-solihin.blogspot.com 17 4. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah • Jumlah laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif. • Jumlah laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif. 5. Peran Peradilan yang Independen • Jumlah keputusan hakim yang kontroversial. • Jumlah penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi.
  • 18. KERANGKA TEKNOKRATIK RPJMN 2015 – 2019  MENGUATKAN LANDASAN UNTUK KELUAR DARI  MIDDLE INCOME TRAP (MIT)  Keluar dari MIT RT-RPJMN 2015 – 2019 Amanat RPJP :SDA, SDM, Iptek Kerangka Regulasi Polhukam Bonus Demografi, AEC, Post 2015, Climate Change Ekonomi Kesra Lingkungan -RB -Tertib hukum -Anti korupsi -Demokrasi -Stabilitas DN - Tranfromasi Struktur - Resiliensi - Infrastruktur - Inovasi Daerah - Mutu SDM - Kemiskinan - Pemerataan - Employment - BPJS - Pengelolaan SDA dan biodiv - Kelautan - Mitigasi adaptasi PI - Pemerataan - SPM terpenuhi - Urbanisasi - Pelaksanaan Desentralisasi Kerangka Pendanaan: APBN dan Non Kerangka Kelembagaan • Membutuhkan Comprehensif reform • Not BAU (out the box) • Prinsip berkelanjutan • Terpadu tidak sendiri- sendiri Delivery Mechanism Jangka Panjang: Tercapai tahun 2030 apabila Ekonomi tumbuh 6-8%/tahun • Sangat penting untuk menguatkan fondasi keluar MIT • Tidak boleh meleset masa 5 tahun ke depan. 18 PEREKONOMIAN NASIONAL UNGGUL DAN KOMPETITIF
  • 19. RPJM 2 RPJM 3 RPJM 4 PDB per kapita 2014: Sktr USD 4.000 2019: Sktr USD 7.000 2025: > USD 12.000 2015 2020 2025 20302010 Threshold Middle Income Trap USD 12.000 BONUS DEMOGRAPHIC2010 2030 Keunggulan Kompetitif Perekonomian NasionalKeunggulan Kompetitif Perekonomian Nasional dadang-solihin.blogspot.com 19
  • 20. Faktor Penentu Investasi • Likuiditas global • Trend ekonomi global: “emerging market as engine of global growth” • Kebijakan negara lain yang lebih ketat terhadap investasi asing • Rating investasi seperti: JBIC,WEF, WIPS,WIR Pull Factors Push Factors Stabilitas ekonomi makro (pertumbuhan, suku bunga, nilai tukar,inflasi) Endowment • Ketersediaan SDA dan SDM yang banyak • Market size + Future Market Potential • Perilaku konsumtif masyarakat • Pertumbuhan masyarakat berpendapatan menengah ke atas Iklim Investasi dan Iklim Usaha • Transparansi Prosedur Perijinan: waktu dan biaya • Iklim ketenagakerjaan: regulasi dan peraturan • Peraturan Pertanahan • Infrastruktur • Ketersediaan Energi • Efisiensi Sistem Logistik Sistem Insentif Fiskal Bagian yang harus didorong ke depan Keterangan: Dari sisi faktor penentu investasi, iklim investasi dan iklim usaha serta sistem insentif fiskal merupakan hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah ke depan untuk segera dibenahi. dadang-solihin.blogspot.com 20
  • 21. Isu 1: Perkembangan Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Antar Negara Yang Semakin Meningkat 1 2 3 4 5 8 12 17 22 32 40 44 46 50 55 58 70 94 132 169 192 204 211 227 241 251 257 0 50 100 150 200 250 300 BILATERAL PLURILATERAL TOTAL Sumber: ARIC Database (diolah Dit PIKEI) Isu 2: ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015, yang pelaksanaannya akan dimulai akhir tahun 2015 Isu Strategis Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional Isu 3: Beberapa hasil kesepakatan belum dimanfaatkan secara optimal, dan beberapa proses perundingan mengalami hambatan (seperti: IKCEPA dan IEFTA) Kawasan ASEAN akan menjadi pasar terbuka dan kesatuan yang berbasis produksi, dimana mobilitas arus barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja akan bergerak bebas dadang-solihin.blogspot.com 21
  • 23. UU25/2004: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) SPPN adalah  Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan  Untuk menghasilkan rencana- rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan  Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. 23dadang-solihin.blogspot.com
  • 24. Tujuan SPPN 1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan. 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 24dadang-solihin.blogspot.com
  • 25. Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. 25dadang-solihin.blogspot.com
  • 26. NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) UU (Ps. 13 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3) 26dadang-solihin.blogspot.com Status Hukum Dokumen Perencanaan
  • 28. Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan • Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders • Sebagai penuntun arah • Minimalisasi ketidakpastian • Minimalisasi inefisiensi sumberdaya • Penetapan standar dan pengawasan kualitas 28dadang-solihin.blogspot.com
  • 31. UU 17/2003 Reformasi Sistem Penganggaran PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU Visi:  Melaksanakan rencana pembangunan lima tahunan berdasarkan GBHN Visi:  Melaksanakan program kerja Presiden/KDH terpilih Misi:  Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan  Penganggaran berdasarkan pendekatan menurut pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan Misi:  Pelaksanaan kerangka regulasi, kerangka investasi, dan pelayanan publik yang di tuangkan dalam RKP/D  Anggaran disusun berdasarkan RKP/D dengan mempertimbang- kan kemampuan keuangan negara 31dadang-solihin.blogspot.com 1/2
  • 32. UU 17/2003 Reformasi Sistem Penganggaran dadang-solihin.blogspot.com 32 Penganggaran Berbasis: 1. Pengeluaran Rutin 2. Pengeluaran Pembangunan Paradigma Lama Penganggaran dengan Pendekatan: 1. Penganggaran Berbasis Kinerja 2. Kerangka Penganggaran Jangka Menengah 3. Anggaran Terpadu Paradigma Baru 2/2
  • 33. Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dadang-solihin.blogspot.com 33 Tujuan 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages between performance and budget); 2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (operational efficiency); 3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability). Landasan Konseptual 1. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output and outcome oriented); 2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages); 3. Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur organisasi (Money follow function). Tujuan Landasan Konseptual
  • 34. Syarat Penerapan PBK • Indikator yang mencerminkan tolok ukur untuk mencapai sasaran program (outcome); • Pendekatan yang digunakan dapat berfokus thd efek- tivitas, efisiensi, outcome atau kepuasan pelanggan; • Sebagai instrumen evaluasi kinerja. Indikator Kinerja Standar Biaya Evaluasi Kinerja • Mencerminkan kebutuhan dana untuk menghasilkan sebuah output atas pelaksanaan sebuah kegiatan; • Menunjukan seluruh komponen/item yang harus dibiayai; • Penetapan unit cost untuk setiap komponen/item, menggunakan harga yang paling ekonomis namun tetap memperhatikan kualitas produk. • Membandingkan antara rencana kinerja dan realisasinya berdasarkan indikator yang telah ditetapkan; • Menganalisis perbedaan (gap) yang terjadi dan merumuskan alternatif solusinya; • Menyempurnakan indikator kinerja untuk tahap selanjutnya; • Rekomendasi kelangsungan kebijakan. 34dadang-solihin.blogspot.com
  • 35. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dadang-solihin.blogspot.com 35 Tujuan 1. Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih efisien (allocative efficiency) 2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to improve quality of planning) 3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best policy option) 4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline) 5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) Landasan Konseptual 1. Penerapan sistem rolling budget 2. Mempunyai baseline (angka dasar) 3. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar 4. Penetapan Parameter 5. Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi kebijakan baru (additional budget for new initiatives) Tujuan Landasan Konseptual
  • 36. (R)APBN Prakiraan Maju Implikasi anggaran KPJM Prakiraan Maju Kebijakan ditetapkan sbg baseline 2012 2013 2014 2011 APBN 2011 T0 RAPBN 2012 T+1 Prakiraan Maju 2013 T+2 Prakiraan Maju 2014 T+3 REALISASI 2011 T-1 APBN 2012 T0 RAPBN 2013 T+1 Prakiraan Maju 2014 T+2 Prakiraan Maju 2015 T+3 TA 2011 dan KPJM 2012 - 2014 TA 2012 dan KPJM 2013 - 2015 Rolling Budget 36 KPJM : Ilustrasi dan Cara Kerja dadang-solihin.blogspot.com
  • 37. Penganggaran Secara Terpadu • Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu, termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. • Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang untuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan, dan memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja. • Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun biaya yang bersifat operasional. 37dadang-solihin.blogspot.com
  • 40. Syarat Utama Keberhasilan Proses Implementasi (Teori Implementasi Edward III) 1. Komunikasi – Keberhasilan kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. – Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. dadang-solihin.blogspot.com 40
  • 41. 2. Sumber Daya – Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. – Sumber daya tersebut dapat berwujud SDM, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. – Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. dadang-solihin.blogspot.com 41
  • 42. 2. Disposisi – Disposisi adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. – Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. – Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. dadang-solihin.blogspot.com 42
  • 43. 2. Struktur Birokrasi – Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. – Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya standard operating procedures (SOP). – SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. – Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. – Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. dadang-solihin.blogspot.com 43
  • 45. Korupsi sebagai Kejahatan Persepsi • Korupsi sbg kebiasaan (ini yg selama ini terjadi, sehingga merusak moral bangsa) • Korupsi sbg mismanagement (ini yg di masa lalu dianuti, sehingga negara dirugikan) • Korupsi sbg kejahatan (ini yg harus kita kembangkan) Kapan Kejahatan (Crime) Korupsi Terjadi ? Manakala bertemunya unsur- unsur: • Niat untuk melakukan (desire to act) • Kemampuan untuk melakukan (ability to act) • Peluang / kesempatan (opportunity) • Target yang cocok (suitable target) dadang-solihin.blogspot.com 45 catatan : penjahat yg profesional akan melakukan kejahatannya apabila pay off > cost.
  • 46. Kendala Pengungkapan TPK • Kejahatan yang terorganisir, dalam beberapa kasus melibatkan pejabat/aparat. • Pelaku intelektual seringkali tidak terlibat langsung dalam aksi kejahatan. • Rantai kejahatan yang panjang dapat mengakibatkan putusnya rantai alat bukti. • Locus delicti bersifat lintas batas negara. • Alat/sarana kejahatan semakin canggih. • Hukum seringkali tertinggal dari kejahatan. dadang-solihin.blogspot.com 46
  • 47. Proses Pencucian Uang 1. Placement – Penempatan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan 2. Layering – Memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan (audit trail) asal usul dana 3. Integration – Mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada pemiliknya sehingga dapat digunakan dengan aman dadang-solihin.blogspot.com 47
  • 48. Modus Pencucian Uang 1. Smurfing – Memecah-mecah transaksi dari sejumlah besar uang menjadi kecil-kecil 2. Structuring – Melakukan transaksi dari yang semula berjumlah kecil makin lama semakin besar di bawah batas minimum pelaporan. 3. U-turn – Memutar balikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya. dadang-solihin.blogspot.com 48 A 90 A 200 A 500 A 1000 A 5000 A 1000 80 70 40 85 99 95 9585 65 90 100 B 1000 A 570 80 90 90 80 80 50 95 5
  • 49. Paradigma Baru Memberantas Kejahatan • Diketahuinya “Proceeds of Crimes (Hasil Kejahatan)” adalah “LIVE BLOOD” kejahatan. • “Proceeds of Crimes” adalah titik terlemah dari rantai kejahatan. • Menghalangi pelaku menikmati hasil kejahatan dapat menghilangkan motivasi untuk berbuat jahat. • Pelaku selalu berusaha agar harta kekayaan hasil kejahatannya terlihat sebagai hasil kegiatan yang sah agar aman untuk digunakan. • Kesulitan mendeteksi kejahatan dan pertanggungjawaban pidana pelaku intelektual dapat diatasi dengan menelusuri harta kekayaan hasil kejahatan (“FOLLOW THE MONEY”). • Metode alternatif mengungkap kejahatan pelaku dan merampas harta kekayaan hasil kejahatan adalah mengungkap perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). dadang-solihin.blogspot.com 49
  • 51. Monev? + 30 Laws and Regulations regarding M&E Picture from John Mancini, ECM in State and Local Government dadang-solihin.blogspot.com 51
  • 52. Definisi Monitoring • Monitoring secara umum dapat diartikan sebagai fungsi manajemen yang dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung mencakup aspek-aspek antara lain: – Penelusuran pelaksanaan kegiatan dan keluarannya (fokus pada input, proses dan output) – Pelaporan tentang kemajuan – Indentifikasi masalah-masalah pengelolaan dan pelaksanaan. 52dadang-solihin.blogspot.com
  • 53. Definisi Evaluasi • Proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program. • Sebuah penilaian yang obyektif dan sistematik terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung ataupun yang telah diselesaikan. (OECD, 2010) 53dadang-solihin.blogspot.com
  • 54. 54 Jenis Evaluasi menurut waktu pelaksanaan Tahap Perencanaan (ex-ante):  dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan  untuk memilih dan menentukan: 1. skala prioritas dari berbagai alternatif dan 2. kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya Tahap Pelaksanaan (on-going)  Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai  Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program  Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post)  dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir  untuk melihat apakah pencapaian (output/ outcome/ impact) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan  untuk menilai: 1. efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), 2. efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun 3. manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program. dadang-solihin.blogspot.com
  • 55. Pelaporan hasil Monev Terlalu Banyak Regulasi Inefisiensi Biaya Pelaporan Penerima Laporan • 7 UU • 11 PP • 1 Perpres • 1 Inpres • 2 Kepmen • 4 Permendagri • 20 Laporan K/L • 58 Laporan (Pemda) • 74 K/L • 653 Eselon I • 11.240 Eselon II • 33 Provinsi  990 SKPD • 441 Kab/Kota  13.230 SKPD • Diperkirakan kebutuhan kertas mencapai 112.757 rim/tahun (225 ton) • Biaya antar ......? Berapa total biaya?? • Bappenas = 8 Laporan • Depkeu = 11 Laporan • Depdagri = 20 Laporan • Kemenpan = 4 Laporan • BPK = 8 Laporan • Presiden = 20 Laporan • LAN = 1 Laporan • K/L = 5 Laporan dadang-solihin.blogspot.com 55
  • 56. Gambaran Sistem M&E www.dadangsolihin.com 56 Sekarang Akan Datang  Adanya berbagai macam peraturan yang mengamanatkan agar sektor (K/L) dan daerah menyusun laporan evaluasi kinerja pembangunan  Kemdagri  LAN  Menpan  Kemkeu  Bappenas  Setneg  K/L terkait  Tidak adanya implikasi/dampak dari pelaksanaan kegiatan evaluasi  Sangat Mahal (Biaya dan Waktu)  Evaluasi top-down  Evaluasi fragmentasi 1 waktu  Evaluasi pasif  Kurangnya penghargaan terhadap hasil evaluasi  Satu laporan dapat diakses oleh seluruh institusi (K/L) dan daerah  Evaluasi dapat dilakukan secara komprehensif  Sistem evaluasi yang baru diharapkan mewujudkan integrasi dan saling keterkaitan yang bersinergi dan mempengaruhi antara hasil evaluasi yang satu dengan yang lainnya  Lebih efisien dan biaya rendah  Memperkenalkan evaluasi yang terintegrasi, sistem top-down dan bottom- up  Evaluasi yang kontinu untuk proses pembelajaran institusi  Evaluasi aktif (melibatkan pihak eksternal)  Menciptakan sistem insentif-disinsentif dari hasil evaluasi  Adanya komunitas evaluator
  • 58. dadang-solihin.blogspot.com 58 Threats (Ancaman) Threats (Ancaman) Weaknesses (Kelemahan) Weaknesses (Kelemahan) Strengths (Kekuatan) Strengths (Kekuatan) Strategi ST Gunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman Strategi ST Gunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman Strategi WT Minimalkan kelemahan dan hindari ancaman Strategi WT Minimalkan kelemahan dan hindari ancaman Strategi WO Atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang Strategi WO Atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang Strategi SO Gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang Strategi SO Gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang Opportunities (Peluang) Opportunities (Peluang) INTERNALINTERNAL EKSTERNAL
  • 59. dadang-solihin.blogspot.com 59 Weaknesses (Kelemahan) Weaknesses (Kelemahan) Strengths (Kekuatan) Strengths (Kekuatan) Implementasi Sismennas dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Mempercepat Keunggulan Kompetitif Perekonomian Nasional Implementasi Sismennas dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Mempercepat Keunggulan Kompetitif Perekonomian Nasional Faktor di dalam Sismennas yang mendukung Faktor di dalam Sismennas yang mendukung Faktor di dalam Sismennas yang tidak mendukung Faktor di dalam Sismennas yang tidak mendukung
  • 60. dadang-solihin.blogspot.com 60 No Strength (Kekuatan) NU BF NUxBF 1 Peraturan Perundang-Undangan, Otda 2 10 20 2 SDM yang Berkualitas 5 40 200 3 Anggaran yang Cukup 3 20 60 4 Sistem Politik Nasional 4 25 100 5 Sistem Informasi (IT) 1 5 5 Jumlah 100 385
  • 61. dadang-solihin.blogspot.com 61 No Weaknesses (Kelemahan) NU BF NUxBF 1 Kurang Koordinasi, Kualitas SDM, Tumpang Tindih Aturan 4 30 120 2 Dokumen Perencanaan Belum Siap dan Belum Tersosialisasi dgn Baik 5 35 175 3 Kurangnya Sarpras, Anggaran Terbatas 3 20 60 4 Lemahnya Penegakan Aturan dan Pengawasan 2 10 20 5 Partisipasi Masyarakat Kurang 1 5 5 Jumlah 100 380
  • 62. dadang-solihin.blogspot.com 62 Implementasi Sismennas dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Mempercepat Keunggulan Kompetitif Perekonomian Nasional Implementasi Sismennas dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Mempercepat Keunggulan Kompetitif Perekonomian Nasional Faktor di luar Sismennas yang memberikan manfaat dalam Faktor di luar Sismennas yang memberikan manfaat dalam Faktor di luar Sismennas yang menghalangi Faktor di luar Sismennas yang menghalangi Threats (Ancaman) Threats (Ancaman) Opportunities (Peluang) Opportunities (Peluang)
  • 63. dadang-solihin.blogspot.com 63 No Opportunities (Peluang) NU BF NUxBF 1 Kebutuhan Pasar Global yang Tinggi, AEC 5 35 175 2 Adanya Kerjasama Ekonomi Antar Negara 2 25 50 3 Adanya ICT 4 25 100 4 Regulasi yg Menguntungkan 3 10 30 5 SKA yang Berlimpah 1 5 5 Jumlah 100 360
  • 64. dadang-solihin.blogspot.com 64 No Threats (Ancaman) NU BF NUxBF 1 Ketergantungan Teknologi Asing 4 25 100 2 Sistem Politik 5 Tahunan yg Tidak Menjamin Keberlanjutan 5 35 175 3 Adanya Krisis Global 3 20 60 4 Adanya Kepentingan Asing, Golongan 2 15 30 5 Kurangnya Keunggulan Kompetitif 1 5 5 Jumlah 100 370
  • 65. Weaknesses 1.Kurang Koordinasi, Kualitas SDM, Tumpang Tindih Aturan 2.Dokumen Perencanaan Belum Siap dan Belum Tersosialisasi dgn Baik 3.Kurangnya Sarpras, Anggaran Terbatas 4.Lemahnya Penegakan Aturan dan Pengawasan 5.Partisipasi Masyarakat Kurang dadang-solihin.blogspot.com 65 Threats 1. Ketergantungan Teknologi Asing 2. Sistem Politik 5 Tahunan yg Tidak Menjamin Keberlanjutan 3. Adanya Krisis Global 4. Adanya Kepentingan Asing, Golongan 5. Kurangnya Keunggulan Kompetitif PERMASA- LAHAN YANG DITEMUKAN
  • 66. dadang-solihin.blogspot.com 66 1. Strategi SO  S + O = 385+ 360 = 745 2. Strategi WO  W + O = 380+ 360 = 740 3. Strategi ST  S + T =385+ 370 = 755 4. Strategi WT  W + T = 380+ 370= 750 KONSEPSI SISMENNAS
  • 67. dadang-solihin.blogspot.com 67 1. Strategi SO Gunakan Kekuatan untuk memanfaatkan Peluang 2. Strategi WO Atasi Kelemahan dengan memanfaatkan Peluang 3. Strategi ST Gunakan Kekuatan untuk menghindari atau mengatasi Ancaman 4. Strategi WT Minimalkan Kelemahan dan hindari Ancaman
  • 68. 1. Peraturan Perundang- Undangan, Otda 2. SDM yang Berkualitas 3. Anggaran yang Cukup 4. Sistem Politik Nasional 5. Sistem Informasi (IT) dadang-solihin.blogspot.com 68 1. Ketergantungan Teknologi Asing 2. Sistem Politik 5 Tahunan yg Tidak Menjamin Keberlanjutan 3. Adanya Krisis Global 4. Adanya Kepentingan Asing, Golongan 5. Kurangnya Keunggulan Kompetitif
  • 69. 1. Peraturan Perundang-Undangan, Otda 2. SDM yang Berkualitas 3. Anggaran yang Cukup 4. Sistem Politik Nasional 5. Sistem Informasi (IT) 6. Penguasaann Teknologi Asing 7. Sistem Politik 8. Manfaat Krisis Global 9. Waspada Kepentingan Asing, Golongan 10. Peningkatan Keunggulan Kompetitif dadang-solihin.blogspot.com 69 SISMENNAS YANG DIHARAPKAN