SlideShare a Scribd company logo
dadang-solihin.blogspot.co.id 2
3dadang-solihin.blogspot.co.id
Materi
• Pengertian Inovasi
• Inovasi: Dari Pemikiran menjadi Kenyataan
• Pelayanan Publik
• Apa itu Kota Cerdas?
4dadang-solihin.blogspot.co.id
Kebijakan dan Strategi Pembangunan
Perkotaan Nasional (KSPPN) 2015 – 2045
5dadang-solihin.blogspot.co.id
dadang-solihin.blogspot.co.id 6
Kamus Merrian-Webster:
“Innovation (inovasi) berarti melakukan sesuatu dengan cara yang baru;
memiliki ide/ gagasan yang baru mengenai bagaimana sesuatu dilakukan/
dikerjakan.
Inovasi ialah suatu perubahan yang baru menuju ke arah perbaikan, yang
lain atau berbeda dari yang ada sebelumnya, yang dilakukan dengan sengaja
dan berencana (tidak secara kebetulan).
• Secara etimologi inovasi berasal
dari bahasa Latin “innovare”
atau “innovatio” yang kemudian
diserap ke dalam bahasa inggris
“innovation” yang berarti
pembaharuan atau perubahan.
• Kata kerjanya “innovo” yang
artinya memperbaharui dan
mengubah.
dadang-solihin.blogspot.co.id 7
Everett M. Rogers:
“Inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek atau objek/ benda yang disadari dan
diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk
diadopsi”.
Stephen Robbins:
“Inovasi adalah suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau
memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa”.
Andrew H Van de Ven:
“Inovasi adalah pengembangan dan implementasi gagasan-gagasan baru “.
Zaltman dan Duncan:
“Inovasi adalah perubahan sosial yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu
dan diamati sebagai suatu yang baru bagi sekelompok orang. Tetapi perubahan
sosial belum tentu Inovasi”.
Kuniyoshi Urabe:
“Inovasi bukan merupakan kegiatan satu kali pukul (one time phenomenon),
melainkan suatu proses yang panjang dan kumulatif yang meliputi banyak proses
pengambilan keputusan di dan oleh organisasi dari mulai penemuan gagasan
sampai implementasinya di pasar”.
dadang-solihin.blogspot.co.id 8
UU 18/2002 tentang Sisnas Litbangrap Iptek:
“Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan
yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu
pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan IPTEK yang
telah ada ke dalam produk atau proses produksi”.
Schumpeter:
“Pembangunan sebagai proses historis dan perubahan
struktural, secara substansial didorong oleh inovasi, yaitu:
1) Meluncurkan produk baru atau jenis baru dari produk
yang sudah dikenal sebelumnya;
2) Aplikasi metode produksi atau penjualan yang baru;
3) Membuka pasar yang baru;
4) Mendapatkan sumber baru dari supply bahan baku
atau barang setengah jadi;
5) Struktur industri baru semacam penciptaan atau
pemusnahan posisi monopoli yang sudah ada”.
9dadang-solihin.blogspot.co.id
Model Triple Helix
dadang-solihin.blogspot.co.id 10
Pemerintah
Idea Konsep (Sci-
Theory Based)
Proto-
typing
Analisis
kebutuhan
Kajian Hasil
dan Dampak
Inovasi
Spesifikasi
Teknis
Studi
Kelayakan
Fabrikasi/
Mass
Production
Universitas
Industri
Lingkungan:
•Aspek Legal
•Sarana Prasarana
•Sistem Pendidikan dan Insentif Industri
Peran Perguruan Tinggi
1. Wadah Pembelajaran Mahasiswa dan Masyarakat;
2. Wadah Pendidikan Calon Pemimpin Bangsa;
3. Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Pusat Kajian Kebajikan dan Kekuatan Moral untuk mencari dan
menemukan kebenaran; dan
5. Pusat Pengembangan Peradaban Bangsa.
UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 58
• Di dalam masyarakat yang berbasis pada pengetahuan, Perguruan
Tinggi memiliki status yang sejajar dengan pemerintah dan dunia
industri dalam pembangunan ekonomi.
dadang-solihin.blogspot.co.id 11
Peran Sektor Industri
• Sektor industri sebagai sektor yang secara
langsung berusaha memenuhi kebutuhan
masyarakat melalui kegiatan yang berbasis profit
memiliki kelebihan dalam hal kajian kelayakan
pemanfaatan inovasi dalam skala yang besar.
• Selain itu, sektor industri sebagai sektor yang
aktivitasnya berorientasi pada memenuhi
kebutuhan pasar (market oriented), memiliki
pengenalan yang baik akan kebutuhan-
kebutuhan masyarakat yang merupakan pasar itu
sendiri.
• Oleh karena itu peran sektor industri dalam
koridor triple helix ini adalah analisis akan
ketersediaan pasar dan pendampingan kepada
perguruan tinggi khususnya dalam proses
fabrikasi (scale up) inovasi.
dadang-solihin.blogspot.co.id 12
Peran Pemerintah
• Tidak terlepas dari kewenangannya sebagai
pelaksana peraturan perundangan sekaligus
pengguna anggaran pembangunan:
– Memberikan kepastian hukum;
– Memberikan dukungan prasarana dan
infrastruktur bagi pengembangan inovasi;
serta
– Mengembangkan kurikulum yang kondusif
bagi berkembangnya inovasi di perguruan
tinggi dan bagi kalangan industri.
dadang-solihin.blogspot.co.id 13
Proses
Difusi Inovasi
1. Mempelajari Inovasi:
dadang-solihin.blogspot.co.id 14
Tahapan ini merupakan tahap
awal ketika masyarakat mulai
melihat, dan mengamati inovasi
baru dari berbagai sumber,
terutama melalui media masa.
Proses Difusi Inovasi
dadang-solihin.blogspot.co.id 15
2. Pengadopsian:
• Dalam tahap ini masyarakat mulai menggunakan inovasi yang
mereka pelajari.
• Diadopsi atau tidaknya sebuah inovasi oleh masyarakat
ditentukan juga oleh beberapa faktor.
• Riset membuktikan bahwa semakin besar keuntungan yang
didapat, semakin tinggi dorongan untuk mengadopsi perilaku
tertentu.
• Adopsi inovasi juga dipengaruhi oleh keyakinan terhadap
kemampuan seseorang.
• Sebelum seseorang memutuskan untuk mencoba hal baru, orang
tersebut biasanya bertanya pada diri mereka sendiri apakah
mereka mampu melakukannya.
• Semakin besar pengorbanan yang dikeluarkan untuk mengadopsi
sebuah inovasi, semakin kecil tingkat adopsinya.
Proses Difusi Inovasi
– Seseorang yang telah
mengadopsi sebuah inovasi
akan menyebarkan inovasi
tersebut kepada jaringan sosial
di sekitarnya, sehingga sebuah
inovasi bisa secara luas
diadopsi oleh masyarakat.
– Difusi sebuah inovasi tidak
lepas dari proses penyampaian
dari satu individu ke individu
lain melalui hubungan sosial
yang mereka miliki.
dadang-solihin.blogspot.co.id 16
3. Pengembangan Jaringan Sosial:
17dadang-solihin.blogspot.co.id
18
PEMBANGUNAN DAERAH
Upaya terencana untuk
meningkatkan kapasitas
Pemerintahan Daerah
PEMBANGUNAN DI DAERAH
 Memberikan pelayanan
kepada masyarakat,
 Mengelola sumber daya
ekonomi daerah.
Upaya untuk memberdayakan
masyarakat di seluruh daerah
Sehingga tercipta suatu
kemampuan yang andal dan
profesional dalam:
Sehingga tercipta suatu
lingkungan yang memungkinkan
masyarakat untuk:
 Menikmati kualitas kehidupan
yang lebih baik, maju, dan
tenteram,
 Peningkatan harkat, martabat,
dan harga diri.
dadang-solihin.blogspot.co.id
19
PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH
dadang-solihin.blogspot.co.id
Potret Pelayanan
• Baru sebagian kecil dari keseluruhan instansi yang wajib
menyediakan pelayanan yang memiliki prosedur yang jelas.
– Sementara banyak instansi penanggungjawab dan pemberi
pelayanan yang tidak memiliki prosedur yang jelas dalam
menyediakan pelayanan.
• Waktu pelayanan umumnya tidak efisien dan merugikan masyarakat
yang sedang membutuhkan pelayanan.
• Keterampilan petugas pelayanan rata-rata masih rendah dan tidak
sesuai untuk pekerjaan yang memberikan pelayanan yang baik;
dadang-solihin.blogspot.co.id 20
1/3
Potret Pelayanan
• Masih banyak petugas menunjukkan sikap, cara berbicara,
memanggil, atau memberitahukan sesuatu yang tidak ramah dan
santun.
• Sebagian ada yang merasa berada pada posisi superior dan
arogan.
• Masih ada instansi-instansi pemberi pelayanan yang belum
menggunakan prasarana dan sarana yang layak dan sesuai
perkembangan jaman, seperti sistem komputer, internet/website, dll.
dadang-solihin.blogspot.co.id 21
2/3
Potret Pelayanan
• Sudah ada beberapa instansi yang memiliki sistem informasi
pelayanan yang berisi informasi tentang prosedur, biaya, waktu, dan
sebagainya.
– Tetapi, jumlah yang belum menerapkan sistem informasi yang
baik lebih banyak lagi.
• Sistem penampungan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan
merupakan unsur standar pelayanan yang paling sedikit ditemukan
di instansi-instansi pelayanan publik.
• Tidak banyaknya perubahan dalam waktu sekian tahun juga
mengindikasikan tidak ada sistem monitoring, evaluasi, dan
perencanaan yang baik yang dilakukan oleh instansi-instansi
penanggungjawab dan penyedia pelayanan publik.
dadang-solihin.blogspot.co.id 22
3/3
Mengapa Pelayanan Publik Masih Buruk?
• Aparat Pemerintah dan Anggota DPR/D kurang memahami filosofi
bernegara (tujuan bernegara, guna mandat politik, hak warga
negara, kewajiban pemerintah, dsb);
• Budaya birokrasi, kualitas dan mentalitas SDM, dan organisasi
birokrasi belum mengalami perubahan berarti (tetap korup dan tidak
berkualitas);
• Reformasi birokrasi belum tuntas dan konsep reformasi
pemerintahan (Otda) yang diterapkan juga bermasalah;
• Kesadaran menjadikan pelayanan publik sebagai agenda politik
oleh unsur-unsur masyarakat masih rendah, termasuk dari media
massa;
dadang-solihin.blogspot.co.id 23
Asas Pelayanan Publik
1. Transparansi: Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua
pihak, disediakan secara memadai dan mudah dimengerti.
2. Akuntabilitas: Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
3. Kondisional: sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan
penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip efisiensi
& efektivitas
4. Partisipasi: Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan
masyarakat.
5. Kesamaan hak: Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras,
agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
6. Keseimbangan hak & kewajiban: Pemberi dan penerima pelayanan
publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
dadang-solihin.blogspot.co.id 24
Prinsip Pelayanan Publik
1. Kesederhanaan: prosedur pelayanan tidak berbelit, mudah
dipahami dan mudah dilaksanakan
2. Kejelasan:
a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik
b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam
memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/sengketa
c. Rincian biaya dan tata cara pembayaran
3. Kepastian waktu: pelaksanaan pelayanan dapat diselesaikan
dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
4. Akurasi: produk layanan publik diterima dengan benar, tepat, dan
sah
5. Keamanan: proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa
aman dan kepastian hukum
dadang-solihin.blogspot.co.id 25
1/2
Prinsip Pelayanan Publik
6. Tanggung jawab: Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau
pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas pelyanan dan
penyelesaian keluha/sengketa.
7. Kelengkapan sarana dan prasarana: Sarana dan prasarana kerja
dan pendukung lainnya yang memadahi termasuk sistem T I.
8. Kemudahan akses: Tempat dan lokasi pelayanan mudah
dijangkau dan mudah dalam memanfaatkan sistem T I.
9. Kedisiplinan: Pemberi pelayanan harus disiplin, sopan, dan
ramah.
10. Kenyamanan: Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur,
disediakan ruang tunggu yang nyaman yang dilengkapi sarana
pendukung pelayanan seperti parkir, kamar mandi, dll.
dadang-solihin.blogspot.co.id 26
2/2
UU No. 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik
• Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk
untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya.
• Pelayanan (pengadaan dan penyaluran) barang, jasa, dan
administrasi publik dilakukan oleh instansi pemerintah atau oleh suatu
badan usaha.
• Biaya/tarif pelayanan publik pada dasarnya merupakan tanggung
jawab Negara dan/atau masyarakat.
– Biaya/tarif dibebankan kepada negara apabila diwajibkan dalam
peraturan per-UU-an  a.l. KTP & Akta Kelahiran
– Biaya/tarif selain yang diwajibkan oleh per-UU-an tsb dibebankan
kepada penerima pelayanan publik.
• Penentuan biaya/tarif pelayanan publik ditetapkan dengan persetujuan
DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota dan berdasarkan peraturan per-
UU-an.
27dadang-solihin.blogspot.co.id
Indikator Pelayanan Publik
1. Prosedur pelayanan;
2. Waktu yang dijalani pengguna pelayanan;
3. Kompetensi dan sikap petugas pelayanan;
4. Prasarana dan sarana yang disiapkan instansi pemberi pelayanan;
5. Sistem informasi pelayanan,
6. Mekanisme penampungan dan tindak lanjut pengaduan dari
pengguna pelayanan; dan
7. Sistem evaluasi dan perencanaan kebijakan.
dadang-solihin.blogspot.co.id 28
Bidang Pelayanan
dadang-solihin.blogspot.co.id 29
1/2
Bidang pelayanan publik mencapai jumlah sekitar 40 Bidang, yaitu:
1. Ketertiban umum;
2. Kepolisian;
3. Pertahanan dan keamanan;
4. Sanitasi;
5. Pengelolaan sampah;
6. Penerangan listrik di tempat
umum;
7. Air baku bersih;
8. Saluran air buangan (drainase);
9. Pembangunan dan
pemeliharaan jalan;
10. Rumah sakit dan klinik berobat
umum;
11. Prasarana dan sarana
transportasi massal;
12. Rumah sakit khusus;
13. Informasi pemerintahan;
14. Pengolahan air limbah;
15. Penanggulangan darurat
bencana alam;
16. WC umum;
17. Pengolahan air limbah;
18. Trotoar dan jembatan
penyeberangan;
19. Kendaraan dan peralatan
pemadam kebakaran;
20. Sarana pembasmi wabah
penyakit menular;
Bidang Pelayanan
dadang-solihin.blogspot.co.id 30
2/2
21. Sarana olah raga, kesenian dan
rekreasi;
22. Penjara dan panti rehabilitasi;
23. Prasrana dan sarana pengaturan
lalu lintas;
24. Pengendalian polusi udara;
25. Sentra-sentra penujualan barang-
barang kebutuhan pokok;
26. Alun-alun dan lapangan terbuka;
27. Taman dan kawasan paru-paru
kota;
28. Pelayanan fakir miskin dan orang
cacad;
29. Pelayanan surat-surat identitas
dan pengesahan (KTP, SIM,
Aktaakta, Pasport, Surat
Keterangan, dll);
30. Pelayanan surat ijin;
31. Lahan pemakaman;
32. Ambulan dan mobil derek;
33. Perpustakaan umum;
34. Museum;
35. Pendidikan dasar dan umum;
36. Gedung pementasan;
37. Balai latihan kerja;
38. Prasarana ibadah;
39. Terminal terpadu;
40. Dan lain-lain….
Bayangkan jika semua bidang pelayanan di atas tersedia dengan baik,
atau sebagian besar tersedia dengan baik
dadang-solihin.blogspot.co.id 31
dadang-solihin.blogspot.co.id 32
Hierarchy of Needs (Maslow)
Visi Kota Berkelanjutan 2045
dadang-solihin.blogspot.co.id 33
Kota Hijau yang berketahan
iklim dan bencana
Green Openspace
Green Transportation
Green Energy
Green Building
Green Water
Green Waste
Kota berdaya saing berbasis
teknologi dan IT
Smart Economy
Smart People
Smart Governance
Smart Infrastructure
Smart Environment
Smart Living
Kota yang aman, nyaman dan
layak huni
Strong Neighboorhoods
Walkable
Affordable
Connectivity
Comfortable
Cultural
Membangun IDENTITAS
PERKOTAAN INDONESIA berbasis
karakter fisik, keunggulan ekonomi,
budaya lokal
Membangun keterkaitan dan manfaat
antarkota dan desa-kota dalam
SISTEM PERKOTAAN NASIONAL
berbasis kewilayahan
Kota Berkelanjutan dan Berdayasaing
untuk Kesejahteraan Masyarakat
Misi & Sasaran
Pembangunan Perkotaan Nasional
dadang-solihin.blogspot.co.id 34
Meningkatkan pemerataan pembangunan kota-
kota sesuai peran dan fungsinya dalam Sistem
Perkotaan Nasional
Mengembangkan prasarana dan sarana dalam
memenuhi Standar Pelayanan Perkotaan (SPP)
Membangun hunian kota yang layak, aman dan
nyaman, berbasis lingkungan , sosial dan budaya
yang beragam
Mengendalikan ruang dan kegiatan pembangunan
kota, dengan menjaga daya dukung dan daya
tampung lingkungan
Membangun kegiatan perekonomian dan
masyarakat kota berdaya saing yang produktif,
kreatif dan inovatif, efisien serta berbasis IT
Perwujudan tata kelola dan kelembagaan
pemerintah yang transparan, akuntabel, dan
partisipatif.
1
2
3
4
5
6
Misi Sasaran
Perwujudan Sistem Perkotaan
Nasional (SPN)
Pemenuhan SPP
• Perwujudan Kota Layak
Huni, Aman, dan Nyaman
• Perwujudan Kota Hijau
yang Berketahanan Iklim
dan Bencana
• Perwujudan Kota cerdas
dan Berdaya saing
Perwujudan Tata Kelola Kota
Berkelanjutan
Roadmap Kota Berkelanjutan 2015 - 2045
20352015 20452025
Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional
(SPN)
1
3
100% indikator
Standar Pelayanan
Perkotaan (SPP)
terwujud di
seluruh kota.
100%
indikator
Kota Hijau &
Layak Huni
terwujud di
seluruh kota
100% indikator
Kota Cerdas
dan Berdaya
Saing terwujud
di seluruh kota
KOTA
BERKELANJUTAN
Pemenuhan
Pelayanan
Perkotaan (SPP)
2 Perwujudan Kota Masa
Depan
Baseline
RPJPN 2005-2025 RPJPN 2025-2045
++
100% perkotaan
memenuhi
fungsinya
100% indikator tata
kelola kota terwujud
di seluruh kota.
dadang-solihin.blogspot.co.id 35
Komponen Smart City di indonesia
dadang-solihin.blogspot.co.id 36
Smart
City
Smart
Environment
Smart
Living
Smart
People
Smart
Economy
Smart
Governance
Smart
Infrastructure
• Pengembangkan city branding
• Pengembangan kewirausahaan
• Pengambangan e-commerce
• Pengembangan e-
governance
• Ada partisipasi
masyarakat dalam
perencanaan
pembangunan
• Pengembangan
jaringan IT
• Pengembangan
transport berbasis
IT
• Pengembangan
sistem informasi ,
manajemen,
berbasis IT
• pengelolaan lingkungan berbasis IT
• Pengelolaan SDA berbasis IT
• Pengembangan sumber energi
terbarukan
• Pendidikan dan
pengembangan SDM
yang melek teknologi
• Dukungan penelitian
• Pengembangan
karakter sosial budaya
masyarakat
• Pengembangan peran
media
• Kemudahan akses
terhadap jaminan
keamanan
• Kemudahan akses terhadap
layanan pendidikan
• Kemudahan akses terhadap
layanan kesehatan
Smart Economy
Pengembangan ekonomi cerdas (smart economy),
mengintegrasikan kegiatan ekonomi yang produktif, kreatif, inovatif
berbasis teknologi dan ICT, serta efisien dalam pemanfatan
sumberdaya untuk membangun daya saing kota.
dadang-solihin.blogspot.co.id 37
Smart
Economy
Strategi:
• Mengembangkan pencitraan kota (city
branding) berbasis produk unggulan, SDM
unggulan dan karakter sosial-budaya lokal;
• Meningkatkan kapasitas dan kemampuan
inovasi SDM dalam kewirausahaan;
• Meningkatkan produktivitas tenaga kerja di
kota;
• Mengembangkan peran layanan sistem
informasi industri, produk dan pasar dalam
meningkatkan nilai tambah perekonomian
kota (e-commerce).
Implementasi:
–Pengembangan sektor
unggulan sebagai brand sebuah
kota
–Pengembangan ekonomi
kreatif
–E-commerce
–Pajak online
Smart Governance
Pengembangan tata kelola pemerintahan yang cerdas (smart
governance) dalam pengelolaan perkotaan yang inovatif, efisien dan
berbasis ICT.
dadang-solihin.blogspot.co.id 38
Smart
Governance
Implementasi:
• Aspirasi warga online;
• Pelayanan publik online;
• Transparansi pembangunan
Strategi:
• Membangun jaringan komunikasi
pemerintah swasta dan masyarakat
berbasis ICT;
• Meningkatkan penggunaan e-governance
dalam pengelolaan pemerintahan
(kebijakan dan penganggaran) serta
sistem pelayanan publik yang ramah
masyarakat;
• Meningkatkan partisipasi dan
menjembatani inovasi masyarakat dalam
perencanaan dan pembangunan
perkotaan.
Smart Infrastructure
Pengembangan infrastruktur cerdas (smart infrastructure) dalam upaya
peningkatan daya saing kota melalui pelayanan cepat dan tepat.
dadang-solihin.blogspot.co.id 39
Smart
Infrastructure
Strategi:
• Mengembangkan akses dan jaringan informasi
berbasis teknologi secara luas;
• Mengembangkan sarana dan prasarana sistem
pengelolaan transportasi berbasis ICT secara
cepat dan tepat;
• Mengembangkan sarana prasarana, sistem
manajemen dan informasi pendidikan, serta
keterkaitannya dengan sektor lain berbasis ICT;
• Mengembangkan sarana prasarana, sistem
manajemen dan informasi kesehatan, serta
keterkaitannya dengan sektor lain berbasis ICT;
• Mengembangkan sistem manajemen keamanan
perkotaan berbasis ICT.
Implementasi:
• Akses internet publik gratis;
• Aplikasi pendaftaran murid
online;
• Aplikasi sistem manajemen dan
informasi kesehatan online
• Penggunaan CCTV untuk
keamanan tempat publik
Smart Environment
Pengembangan lingkungan kota yang cerdas (smart environment)
melalui pengelolaan sumber daya lingkungan kota berbasis teknologi
dadang-solihin.blogspot.co.id 40
Smart
Environment
Strategi:
• Mengembangkan networking informasi
perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup berkelanjutan antara pemerintah,
swasta, dan masyarakat;
• Mengembangkan pengelolaan lingkungan
udara dan air perkotaan berbasis
teknologi;
• Mengembangkan pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya dan hasil
kegiatan perkotaan secara berkelanjutan
(zero waste);
• Mengembangkan dan memanfaatkan
sumber daya energi terbarukan, dengan
mendorong seluruh potensi dalam negeri.
Implementasi:
• Penerapan energi terbarukan
• Penerapan konsep daur
ulang dan zero waste
Smart People
Pengembangan kecerdasan masyarakat kota (smart people) yang inovatif
dan kreatif, memanfaatkan potensi keragaman sosial-budaya untuk daya saing
kota.
Strategi:
• Mengembangkan pendidikan dan pengembangan SDM yang kreatif, inovatif,
dan produktif berbasis keahlian;
• Membangun kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan
perkotaan melalui dukungan penelitian dan pengembangan;
• Membangun partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat kota dengan
semangat keterbukaan dan kerjasama untuk membangun daya saing kota;
• Mengembangkan karakter sosial-budaya masyarakat untuk meningkatkan
modal sosial masyarakat kota.
dadang-solihin.blogspot.co.id 41
Smart
People
Smart Living
Pengembangan hunian cerdas (smart living) dalam upaya peningkatan
kualitas hidup masyarakat kota berbasis informasi dan teknologi.
dadang-solihin.blogspot.co.id 42
Smart
Living
Implementasi:
• Kemudahan akses
fasilitas kesehatan
dengan aplikasi e-
health
• Keamanan dengan
sistem CCTV kota
Strategi:
• Meningkatkan kemudahan akses terhadap pelayanan
pendidikan, informasi, dan pengetahuan yang berkualitas
bagi semua masyarakat perkotaan;
• Meningkatkan kemudahan akses terhadap pelayanan
kesehatan, informasi, dan pengetahuan hidup sehat dan
berkualitas bagi semua masyarakat perkotaan;
• Mengembangkan peran media dalam memberikan
informasi tentang perilaku hidup sehat dan cerdas di
kota;
• Meningkatkan kemudahan akses untuk berkreasi, dan
mengembangkan karakter sosial budaya di perkotaan;
• Meningkatkan kemudahan akses untuk mendapatkan
jaminan keamanan dan keselamatan terhadap
kriminalitas, bencana dan masalah kesehatan.
dadang-solihin.blogspot.co.id 43

More Related Content

What's hot

Etika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan PublikEtika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan Publik
Dian Herdiana
 
7. Kolaboratif.pdf
7. Kolaboratif.pdf7. Kolaboratif.pdf
7. Kolaboratif.pdf
MarethaDewi2
 
Model dalam kebijakan publik
Model dalam kebijakan publikModel dalam kebijakan publik
Model dalam kebijakan publik09417144006
 
Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & InovasiKonsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Membangun Smart ASN Melaui Inovasi
Membangun Smart ASN Melaui InovasiMembangun Smart ASN Melaui Inovasi
Membangun Smart ASN Melaui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Dadang Solihin
 
Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelurahan
Inovasi Pelayanan Publik untuk KelurahanInovasi Pelayanan Publik untuk Kelurahan
Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelurahan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Merancang Aksi Perubahan (RAP) bagian 1 - PKP
Merancang Aksi Perubahan (RAP) bagian 1 - PKPMerancang Aksi Perubahan (RAP) bagian 1 - PKP
Merancang Aksi Perubahan (RAP) bagian 1 - PKP
UninNibiSaputra
 
Paparan sistem pemerintahaan berbasis elektornik di inspektorat jenderal keme...
Paparan sistem pemerintahaan berbasis elektornik di inspektorat jenderal keme...Paparan sistem pemerintahaan berbasis elektornik di inspektorat jenderal keme...
Paparan sistem pemerintahaan berbasis elektornik di inspektorat jenderal keme...
Dr. Zar Rdj
 
RENSTRA SKPD
 RENSTRA SKPD RENSTRA SKPD
RENSTRA SKPD
93220872
 
Urgensi Kajian Kebijakan sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan
Urgensi Kajian Kebijakan sebagai Dasar Pengambilan KebijakanUrgensi Kajian Kebijakan sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan
Urgensi Kajian Kebijakan sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi pelayanan publik
Inovasi pelayanan publikInovasi pelayanan publik
Sistem perencanaan pembangunan
Sistem perencanaan pembangunanSistem perencanaan pembangunan
Sistem perencanaan pembangunanMirna Rahmadina
 
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Dadang Solihin
 
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Raja Matridi Aeksalo
 
Modul 5.2 Kategori Bentuk Saran Kebijakan
Modul 5.2 Kategori Bentuk Saran KebijakanModul 5.2 Kategori Bentuk Saran Kebijakan
Modul 5.2 Kategori Bentuk Saran Kebijakan
unitpublikasi
 
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan dan Percepatan Reformasi Biro...
Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan dan Percepatan Reformasi Biro...Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan dan Percepatan Reformasi Biro...
Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan dan Percepatan Reformasi Biro...
Tiwi Pratiwi
 
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
Yudiwid
 

What's hot (20)

Etika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan PublikEtika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan Publik
 
Politik dan kebijakan publik
Politik dan kebijakan publikPolitik dan kebijakan publik
Politik dan kebijakan publik
 
7. Kolaboratif.pdf
7. Kolaboratif.pdf7. Kolaboratif.pdf
7. Kolaboratif.pdf
 
Model dalam kebijakan publik
Model dalam kebijakan publikModel dalam kebijakan publik
Model dalam kebijakan publik
 
Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & InovasiKonsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
 
Membangun Smart ASN Melaui Inovasi
Membangun Smart ASN Melaui InovasiMembangun Smart ASN Melaui Inovasi
Membangun Smart ASN Melaui Inovasi
 
Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
 
Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelurahan
Inovasi Pelayanan Publik untuk KelurahanInovasi Pelayanan Publik untuk Kelurahan
Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelurahan
 
Merancang Aksi Perubahan (RAP) bagian 1 - PKP
Merancang Aksi Perubahan (RAP) bagian 1 - PKPMerancang Aksi Perubahan (RAP) bagian 1 - PKP
Merancang Aksi Perubahan (RAP) bagian 1 - PKP
 
Paparan sistem pemerintahaan berbasis elektornik di inspektorat jenderal keme...
Paparan sistem pemerintahaan berbasis elektornik di inspektorat jenderal keme...Paparan sistem pemerintahaan berbasis elektornik di inspektorat jenderal keme...
Paparan sistem pemerintahaan berbasis elektornik di inspektorat jenderal keme...
 
RENSTRA SKPD
 RENSTRA SKPD RENSTRA SKPD
RENSTRA SKPD
 
Urgensi Kajian Kebijakan sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan
Urgensi Kajian Kebijakan sebagai Dasar Pengambilan KebijakanUrgensi Kajian Kebijakan sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan
Urgensi Kajian Kebijakan sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan
 
Inovasi pelayanan publik
Inovasi pelayanan publikInovasi pelayanan publik
Inovasi pelayanan publik
 
Sistem perencanaan pembangunan
Sistem perencanaan pembangunanSistem perencanaan pembangunan
Sistem perencanaan pembangunan
 
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
 
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
 
Modul 5.2 Kategori Bentuk Saran Kebijakan
Modul 5.2 Kategori Bentuk Saran KebijakanModul 5.2 Kategori Bentuk Saran Kebijakan
Modul 5.2 Kategori Bentuk Saran Kebijakan
 
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan dan Percepatan Reformasi Biro...
Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan dan Percepatan Reformasi Biro...Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan dan Percepatan Reformasi Biro...
Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan dan Percepatan Reformasi Biro...
 
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
 

Viewers also liked

Strategi Percepatan Pembangunan berbasis Sistem
Strategi Percepatan Pembangunan berbasis SistemStrategi Percepatan Pembangunan berbasis Sistem
Strategi Percepatan Pembangunan berbasis Sistem
Dadang Solihin
 
Peranan DPRD dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Peranan DPRD dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahPeranan DPRD dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Peranan DPRD dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Dadang Solihin
 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Peraturan Presiden No 2/2015
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Peraturan Presiden No 2/2015Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Peraturan Presiden No 2/2015
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Peraturan Presiden No 2/2015
Dadang Solihin
 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahPenyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Dadang Solihin
 
Percepatan Penyerapan Anggaran Daerah
Percepatan Penyerapan Anggaran DaerahPercepatan Penyerapan Anggaran Daerah
Percepatan Penyerapan Anggaran Daerah
Dadang Solihin
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Dadang Solihin
 
Peningkatan Peran Komisi dan Badan pada Alat Kelengkapan DPRD dalam Perspekti...
Peningkatan Peran Komisi dan Badan pada Alat Kelengkapan DPRD dalam Perspekti...Peningkatan Peran Komisi dan Badan pada Alat Kelengkapan DPRD dalam Perspekti...
Peningkatan Peran Komisi dan Badan pada Alat Kelengkapan DPRD dalam Perspekti...
Dadang Solihin
 
Mendaratkan Pengembangan Potensi Lokal ke Tataran Internasional
Mendaratkan Pengembangan Potensi Lokal  ke Tataran Internasional Mendaratkan Pengembangan Potensi Lokal  ke Tataran Internasional
Mendaratkan Pengembangan Potensi Lokal ke Tataran Internasional
Dadang Solihin
 
Menakar Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Hubungan P...
Menakar Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Hubungan P...Menakar Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Hubungan P...
Menakar Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Hubungan P...
Dadang Solihin
 
Peningkatan Kompetensi dan Etos Kerja Pengawasan DPRD dalam Menilai dan Menga...
Peningkatan Kompetensi dan Etos Kerja Pengawasan DPRD dalam Menilai dan Menga...Peningkatan Kompetensi dan Etos Kerja Pengawasan DPRD dalam Menilai dan Menga...
Peningkatan Kompetensi dan Etos Kerja Pengawasan DPRD dalam Menilai dan Menga...
Dadang Solihin
 
Karawang yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur pada 2021
Karawang yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur pada 2021Karawang yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur pada 2021
Karawang yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur pada 2021
Dadang Solihin
 
Tugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD
Tugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan DPRDTugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD
Tugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD
Dadang Solihin
 
Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa guna Peningkatan Bela Negara dalam rangka Ke...
Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa guna Peningkatan Bela Negara dalam rangka Ke...Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa guna Peningkatan Bela Negara dalam rangka Ke...
Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa guna Peningkatan Bela Negara dalam rangka Ke...
Dadang Solihin
 
Dampak MEA terhadap Rencana Strategis Nasional di Jawa Barat
Dampak MEA terhadap Rencana Strategis Nasional di Jawa BaratDampak MEA terhadap Rencana Strategis Nasional di Jawa Barat
Dampak MEA terhadap Rencana Strategis Nasional di Jawa Barat
Dadang Solihin
 
Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahMekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Dadang Solihin
 
Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan DaerahPeran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Konstruksi Nawacita
Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Konstruksi NawacitaKebijakan Pembangunan Daerah dalam Konstruksi Nawacita
Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Konstruksi Nawacita
Dadang Solihin
 
Pengintegrasian BSC di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR
Pengintegrasian BSC di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPRPengintegrasian BSC di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR
Pengintegrasian BSC di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR
Dadang Solihin
 
Penguatan Pertumbuhan Investasi dalam rangka Pembangunan Daerah
Penguatan Pertumbuhan Investasi dalam rangka Pembangunan DaerahPenguatan Pertumbuhan Investasi dalam rangka Pembangunan Daerah
Penguatan Pertumbuhan Investasi dalam rangka Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 

Viewers also liked (20)

Strategi Percepatan Pembangunan berbasis Sistem
Strategi Percepatan Pembangunan berbasis SistemStrategi Percepatan Pembangunan berbasis Sistem
Strategi Percepatan Pembangunan berbasis Sistem
 
Peranan DPRD dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Peranan DPRD dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahPeranan DPRD dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Peranan DPRD dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Peraturan Presiden No 2/2015
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Peraturan Presiden No 2/2015Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Peraturan Presiden No 2/2015
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Peraturan Presiden No 2/2015
 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 
Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahPenyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 
Percepatan Penyerapan Anggaran Daerah
Percepatan Penyerapan Anggaran DaerahPercepatan Penyerapan Anggaran Daerah
Percepatan Penyerapan Anggaran Daerah
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
 
Peningkatan Peran Komisi dan Badan pada Alat Kelengkapan DPRD dalam Perspekti...
Peningkatan Peran Komisi dan Badan pada Alat Kelengkapan DPRD dalam Perspekti...Peningkatan Peran Komisi dan Badan pada Alat Kelengkapan DPRD dalam Perspekti...
Peningkatan Peran Komisi dan Badan pada Alat Kelengkapan DPRD dalam Perspekti...
 
Mendaratkan Pengembangan Potensi Lokal ke Tataran Internasional
Mendaratkan Pengembangan Potensi Lokal  ke Tataran Internasional Mendaratkan Pengembangan Potensi Lokal  ke Tataran Internasional
Mendaratkan Pengembangan Potensi Lokal ke Tataran Internasional
 
Menakar Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Hubungan P...
Menakar Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Hubungan P...Menakar Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Hubungan P...
Menakar Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Hubungan P...
 
Peningkatan Kompetensi dan Etos Kerja Pengawasan DPRD dalam Menilai dan Menga...
Peningkatan Kompetensi dan Etos Kerja Pengawasan DPRD dalam Menilai dan Menga...Peningkatan Kompetensi dan Etos Kerja Pengawasan DPRD dalam Menilai dan Menga...
Peningkatan Kompetensi dan Etos Kerja Pengawasan DPRD dalam Menilai dan Menga...
 
Karawang yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur pada 2021
Karawang yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur pada 2021Karawang yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur pada 2021
Karawang yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur pada 2021
 
Tugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD
Tugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan DPRDTugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD
Tugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD
 
Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa guna Peningkatan Bela Negara dalam rangka Ke...
Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa guna Peningkatan Bela Negara dalam rangka Ke...Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa guna Peningkatan Bela Negara dalam rangka Ke...
Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa guna Peningkatan Bela Negara dalam rangka Ke...
 
Dampak MEA terhadap Rencana Strategis Nasional di Jawa Barat
Dampak MEA terhadap Rencana Strategis Nasional di Jawa BaratDampak MEA terhadap Rencana Strategis Nasional di Jawa Barat
Dampak MEA terhadap Rencana Strategis Nasional di Jawa Barat
 
Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahMekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 
Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan DaerahPeran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
 
Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Konstruksi Nawacita
Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Konstruksi NawacitaKebijakan Pembangunan Daerah dalam Konstruksi Nawacita
Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Konstruksi Nawacita
 
Pengintegrasian BSC di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR
Pengintegrasian BSC di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPRPengintegrasian BSC di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR
Pengintegrasian BSC di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR
 
Penguatan Pertumbuhan Investasi dalam rangka Pembangunan Daerah
Penguatan Pertumbuhan Investasi dalam rangka Pembangunan DaerahPenguatan Pertumbuhan Investasi dalam rangka Pembangunan Daerah
Penguatan Pertumbuhan Investasi dalam rangka Pembangunan Daerah
 

Similar to Inovasi Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi

Inovasi Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelayanan Publik berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi
Dadang Solihin
 
Inovasi dan Data Pembangunan
Inovasi dan Data PembangunanInovasi dan Data Pembangunan
Inovasi dan Data Pembangunan
Dadang Solihin
 
Inovasi Perencanaan dalam rangka Akselerasi Pembangunan Daerah
Inovasi Perencanaan dalam rangka Akselerasi Pembangunan DaerahInovasi Perencanaan dalam rangka Akselerasi Pembangunan Daerah
Inovasi Perencanaan dalam rangka Akselerasi Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Pengembangan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Bangsa
Pengembangan Inovasi  dalam Mendukung Pembangunan BangsaPengembangan Inovasi  dalam Mendukung Pembangunan Bangsa
Pengembangan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Bangsa
Dadang Solihin
 
Inovasi dan best practices dalam pelayanan publik
Inovasi dan best practices dalam pelayanan publikInovasi dan best practices dalam pelayanan publik
Inovasi dan best practices dalam pelayanan publik
Agus Dwiyanto
 
sneek peek direktori ian 2015
sneek peek direktori ian 2015sneek peek direktori ian 2015
sneek peek direktori ian 2015
Witra Apdhi Almash
 
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi BirokrasiKonsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Dadang Solihin
 
PPT INOVASI DAN PEMBANGUNAN DAERAH.pdf
PPT INOVASI DAN PEMBANGUNAN DAERAH.pdfPPT INOVASI DAN PEMBANGUNAN DAERAH.pdf
PPT INOVASI DAN PEMBANGUNAN DAERAH.pdf
pendi18
 
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi BirokrasiKonsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Dadang Solihin
 
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publikAkuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik
Kurniawan Saputra
 
MODERNISASI
MODERNISASIMODERNISASI
MODERNISASI
ZulpinesIndiraPutri
 
Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Kebijakan
Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Kebijakan Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Kebijakan
Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Kebijakan
Dadang Solihin
 
Peranan inovasi dalam pembangunan pertanian
Peranan inovasi dalam pembangunan pertanianPeranan inovasi dalam pembangunan pertanian
Peranan inovasi dalam pembangunan pertanian
Joel mabes
 
Innovation
InnovationInnovation
Innovation
kevinFernando39
 
Membangun kreativitas, kompetensi, dan inovasi
Membangun kreativitas, kompetensi, dan inovasiMembangun kreativitas, kompetensi, dan inovasi
Membangun kreativitas, kompetensi, dan inovasi
Agus Dwiyanto
 
SOSIOLOGI KELAS 12 - MODERNISASI
SOSIOLOGI KELAS 12 - MODERNISASISOSIOLOGI KELAS 12 - MODERNISASI
SOSIOLOGI KELAS 12 - MODERNISASI
maghfiraputeri
 
Administrasi Pembangunan di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Penganggaran, Pe...
Administrasi Pembangunan  di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Penganggaran, Pe...Administrasi Pembangunan  di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Penganggaran, Pe...
Administrasi Pembangunan di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Penganggaran, Pe...
Dadang Solihin
 
Peran Inkubasi Inovasi Dalam Mematangkan Pelayanan Publik
Peran Inkubasi Inovasi Dalam Mematangkan Pelayanan PublikPeran Inkubasi Inovasi Dalam Mematangkan Pelayanan Publik
Peran Inkubasi Inovasi Dalam Mematangkan Pelayanan Publik
Tri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi sektor publik dan globalisasi
Inovasi sektor publik dan globalisasiInovasi sektor publik dan globalisasi
Inovasi sektor publik dan globalisasi
Agus Dwiyanto
 

Similar to Inovasi Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi (20)

Inovasi Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelayanan Publik berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi
 
Inovasi dan Data Pembangunan
Inovasi dan Data PembangunanInovasi dan Data Pembangunan
Inovasi dan Data Pembangunan
 
Inovasi Perencanaan dalam rangka Akselerasi Pembangunan Daerah
Inovasi Perencanaan dalam rangka Akselerasi Pembangunan DaerahInovasi Perencanaan dalam rangka Akselerasi Pembangunan Daerah
Inovasi Perencanaan dalam rangka Akselerasi Pembangunan Daerah
 
Pengembangan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Bangsa
Pengembangan Inovasi  dalam Mendukung Pembangunan BangsaPengembangan Inovasi  dalam Mendukung Pembangunan Bangsa
Pengembangan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Bangsa
 
Inovasi dan best practices dalam pelayanan publik
Inovasi dan best practices dalam pelayanan publikInovasi dan best practices dalam pelayanan publik
Inovasi dan best practices dalam pelayanan publik
 
sneek peek direktori ian 2015
sneek peek direktori ian 2015sneek peek direktori ian 2015
sneek peek direktori ian 2015
 
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi BirokrasiKonsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
 
PPT INOVASI DAN PEMBANGUNAN DAERAH.pdf
PPT INOVASI DAN PEMBANGUNAN DAERAH.pdfPPT INOVASI DAN PEMBANGUNAN DAERAH.pdf
PPT INOVASI DAN PEMBANGUNAN DAERAH.pdf
 
Mencari celah inovasi birokrasi
Mencari celah inovasi birokrasiMencari celah inovasi birokrasi
Mencari celah inovasi birokrasi
 
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi BirokrasiKonsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
 
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publikAkuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik
 
MODERNISASI
MODERNISASIMODERNISASI
MODERNISASI
 
Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Kebijakan
Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Kebijakan Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Kebijakan
Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Kebijakan
 
Peranan inovasi dalam pembangunan pertanian
Peranan inovasi dalam pembangunan pertanianPeranan inovasi dalam pembangunan pertanian
Peranan inovasi dalam pembangunan pertanian
 
Innovation
InnovationInnovation
Innovation
 
Membangun kreativitas, kompetensi, dan inovasi
Membangun kreativitas, kompetensi, dan inovasiMembangun kreativitas, kompetensi, dan inovasi
Membangun kreativitas, kompetensi, dan inovasi
 
SOSIOLOGI KELAS 12 - MODERNISASI
SOSIOLOGI KELAS 12 - MODERNISASISOSIOLOGI KELAS 12 - MODERNISASI
SOSIOLOGI KELAS 12 - MODERNISASI
 
Administrasi Pembangunan di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Penganggaran, Pe...
Administrasi Pembangunan  di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Penganggaran, Pe...Administrasi Pembangunan  di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Penganggaran, Pe...
Administrasi Pembangunan di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Penganggaran, Pe...
 
Peran Inkubasi Inovasi Dalam Mematangkan Pelayanan Publik
Peran Inkubasi Inovasi Dalam Mematangkan Pelayanan PublikPeran Inkubasi Inovasi Dalam Mematangkan Pelayanan Publik
Peran Inkubasi Inovasi Dalam Mematangkan Pelayanan Publik
 
Inovasi sektor publik dan globalisasi
Inovasi sektor publik dan globalisasiInovasi sektor publik dan globalisasi
Inovasi sektor publik dan globalisasi
 

More from Dadang Solihin

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfPermohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Dadang Solihin
 
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Dadang Solihin
 
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Dadang Solihin
 
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Dadang Solihin
 
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Dadang Solihin
 
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Dadang Solihin
 
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Dadang Solihin
 
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurStatus Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Dadang Solihin
 
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Dadang Solihin
 
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWThe President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
Dadang Solihin
 
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di IndonesiaLaporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Dadang Solihin
 
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDEvaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Dadang Solihin
 
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRAROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
Dadang Solihin
 

More from Dadang Solihin (20)

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfPermohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
 
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
 
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
 
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
 
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
 
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
 
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
 
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurStatus Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
 
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
 
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWThe President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
 
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di IndonesiaLaporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
 
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDEvaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
 
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
 
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRAROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
 

Recently uploaded

MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
ssuser289c2f1
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
kinayaptr30
 
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdfLaporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
heridawesty4
 
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
PURWANTOSDNWATES2
 
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
haryonospdsd011
 
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
rohman85
 
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 BandungBahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Galang Adi Kuncoro
 
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptxBab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
nawasenamerta
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdfTugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
muhammadRifai732845
 
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docxForm B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
EkoPutuKromo
 
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docxSOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
MuhammadBagusAprilia1
 
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogortugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
WILDANREYkun
 
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdfSapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
TarkaTarka
 
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdfPETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
Hernowo Subiantoro
 
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.pptKOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
Dedi Dwitagama
 
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaanPermainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
DEVI390643
 
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBIVISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
gloriosaesy
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
UditGheozi2
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
NurSriWidyastuti1
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
mattaja008
 

Recently uploaded (20)

MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
 
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdfLaporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
 
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
 
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
 
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
 
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 BandungBahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
 
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptxBab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdfTugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
 
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docxForm B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
 
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docxSOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
 
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogortugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
 
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdfSapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
 
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdfPETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
 
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.pptKOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
 
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaanPermainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
 
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBIVISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
 

Inovasi Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi

  • 1.
  • 4. Materi • Pengertian Inovasi • Inovasi: Dari Pemikiran menjadi Kenyataan • Pelayanan Publik • Apa itu Kota Cerdas? 4dadang-solihin.blogspot.co.id Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional (KSPPN) 2015 – 2045
  • 6. dadang-solihin.blogspot.co.id 6 Kamus Merrian-Webster: “Innovation (inovasi) berarti melakukan sesuatu dengan cara yang baru; memiliki ide/ gagasan yang baru mengenai bagaimana sesuatu dilakukan/ dikerjakan. Inovasi ialah suatu perubahan yang baru menuju ke arah perbaikan, yang lain atau berbeda dari yang ada sebelumnya, yang dilakukan dengan sengaja dan berencana (tidak secara kebetulan). • Secara etimologi inovasi berasal dari bahasa Latin “innovare” atau “innovatio” yang kemudian diserap ke dalam bahasa inggris “innovation” yang berarti pembaharuan atau perubahan. • Kata kerjanya “innovo” yang artinya memperbaharui dan mengubah.
  • 7. dadang-solihin.blogspot.co.id 7 Everett M. Rogers: “Inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek atau objek/ benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi”. Stephen Robbins: “Inovasi adalah suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa”. Andrew H Van de Ven: “Inovasi adalah pengembangan dan implementasi gagasan-gagasan baru “. Zaltman dan Duncan: “Inovasi adalah perubahan sosial yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dan diamati sebagai suatu yang baru bagi sekelompok orang. Tetapi perubahan sosial belum tentu Inovasi”. Kuniyoshi Urabe: “Inovasi bukan merupakan kegiatan satu kali pukul (one time phenomenon), melainkan suatu proses yang panjang dan kumulatif yang meliputi banyak proses pengambilan keputusan di dan oleh organisasi dari mulai penemuan gagasan sampai implementasinya di pasar”.
  • 8. dadang-solihin.blogspot.co.id 8 UU 18/2002 tentang Sisnas Litbangrap Iptek: “Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan IPTEK yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi”. Schumpeter: “Pembangunan sebagai proses historis dan perubahan struktural, secara substansial didorong oleh inovasi, yaitu: 1) Meluncurkan produk baru atau jenis baru dari produk yang sudah dikenal sebelumnya; 2) Aplikasi metode produksi atau penjualan yang baru; 3) Membuka pasar yang baru; 4) Mendapatkan sumber baru dari supply bahan baku atau barang setengah jadi; 5) Struktur industri baru semacam penciptaan atau pemusnahan posisi monopoli yang sudah ada”.
  • 10. Model Triple Helix dadang-solihin.blogspot.co.id 10 Pemerintah Idea Konsep (Sci- Theory Based) Proto- typing Analisis kebutuhan Kajian Hasil dan Dampak Inovasi Spesifikasi Teknis Studi Kelayakan Fabrikasi/ Mass Production Universitas Industri Lingkungan: •Aspek Legal •Sarana Prasarana •Sistem Pendidikan dan Insentif Industri
  • 11. Peran Perguruan Tinggi 1. Wadah Pembelajaran Mahasiswa dan Masyarakat; 2. Wadah Pendidikan Calon Pemimpin Bangsa; 3. Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 4. Pusat Kajian Kebajikan dan Kekuatan Moral untuk mencari dan menemukan kebenaran; dan 5. Pusat Pengembangan Peradaban Bangsa. UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 58 • Di dalam masyarakat yang berbasis pada pengetahuan, Perguruan Tinggi memiliki status yang sejajar dengan pemerintah dan dunia industri dalam pembangunan ekonomi. dadang-solihin.blogspot.co.id 11
  • 12. Peran Sektor Industri • Sektor industri sebagai sektor yang secara langsung berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kegiatan yang berbasis profit memiliki kelebihan dalam hal kajian kelayakan pemanfaatan inovasi dalam skala yang besar. • Selain itu, sektor industri sebagai sektor yang aktivitasnya berorientasi pada memenuhi kebutuhan pasar (market oriented), memiliki pengenalan yang baik akan kebutuhan- kebutuhan masyarakat yang merupakan pasar itu sendiri. • Oleh karena itu peran sektor industri dalam koridor triple helix ini adalah analisis akan ketersediaan pasar dan pendampingan kepada perguruan tinggi khususnya dalam proses fabrikasi (scale up) inovasi. dadang-solihin.blogspot.co.id 12
  • 13. Peran Pemerintah • Tidak terlepas dari kewenangannya sebagai pelaksana peraturan perundangan sekaligus pengguna anggaran pembangunan: – Memberikan kepastian hukum; – Memberikan dukungan prasarana dan infrastruktur bagi pengembangan inovasi; serta – Mengembangkan kurikulum yang kondusif bagi berkembangnya inovasi di perguruan tinggi dan bagi kalangan industri. dadang-solihin.blogspot.co.id 13
  • 14. Proses Difusi Inovasi 1. Mempelajari Inovasi: dadang-solihin.blogspot.co.id 14 Tahapan ini merupakan tahap awal ketika masyarakat mulai melihat, dan mengamati inovasi baru dari berbagai sumber, terutama melalui media masa.
  • 15. Proses Difusi Inovasi dadang-solihin.blogspot.co.id 15 2. Pengadopsian: • Dalam tahap ini masyarakat mulai menggunakan inovasi yang mereka pelajari. • Diadopsi atau tidaknya sebuah inovasi oleh masyarakat ditentukan juga oleh beberapa faktor. • Riset membuktikan bahwa semakin besar keuntungan yang didapat, semakin tinggi dorongan untuk mengadopsi perilaku tertentu. • Adopsi inovasi juga dipengaruhi oleh keyakinan terhadap kemampuan seseorang. • Sebelum seseorang memutuskan untuk mencoba hal baru, orang tersebut biasanya bertanya pada diri mereka sendiri apakah mereka mampu melakukannya. • Semakin besar pengorbanan yang dikeluarkan untuk mengadopsi sebuah inovasi, semakin kecil tingkat adopsinya.
  • 16. Proses Difusi Inovasi – Seseorang yang telah mengadopsi sebuah inovasi akan menyebarkan inovasi tersebut kepada jaringan sosial di sekitarnya, sehingga sebuah inovasi bisa secara luas diadopsi oleh masyarakat. – Difusi sebuah inovasi tidak lepas dari proses penyampaian dari satu individu ke individu lain melalui hubungan sosial yang mereka miliki. dadang-solihin.blogspot.co.id 16 3. Pengembangan Jaringan Sosial:
  • 18. 18 PEMBANGUNAN DAERAH Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah PEMBANGUNAN DI DAERAH  Memberikan pelayanan kepada masyarakat,  Mengelola sumber daya ekonomi daerah. Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk:  Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,  Peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. dadang-solihin.blogspot.co.id
  • 19. 19 PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH dadang-solihin.blogspot.co.id
  • 20. Potret Pelayanan • Baru sebagian kecil dari keseluruhan instansi yang wajib menyediakan pelayanan yang memiliki prosedur yang jelas. – Sementara banyak instansi penanggungjawab dan pemberi pelayanan yang tidak memiliki prosedur yang jelas dalam menyediakan pelayanan. • Waktu pelayanan umumnya tidak efisien dan merugikan masyarakat yang sedang membutuhkan pelayanan. • Keterampilan petugas pelayanan rata-rata masih rendah dan tidak sesuai untuk pekerjaan yang memberikan pelayanan yang baik; dadang-solihin.blogspot.co.id 20 1/3
  • 21. Potret Pelayanan • Masih banyak petugas menunjukkan sikap, cara berbicara, memanggil, atau memberitahukan sesuatu yang tidak ramah dan santun. • Sebagian ada yang merasa berada pada posisi superior dan arogan. • Masih ada instansi-instansi pemberi pelayanan yang belum menggunakan prasarana dan sarana yang layak dan sesuai perkembangan jaman, seperti sistem komputer, internet/website, dll. dadang-solihin.blogspot.co.id 21 2/3
  • 22. Potret Pelayanan • Sudah ada beberapa instansi yang memiliki sistem informasi pelayanan yang berisi informasi tentang prosedur, biaya, waktu, dan sebagainya. – Tetapi, jumlah yang belum menerapkan sistem informasi yang baik lebih banyak lagi. • Sistem penampungan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan merupakan unsur standar pelayanan yang paling sedikit ditemukan di instansi-instansi pelayanan publik. • Tidak banyaknya perubahan dalam waktu sekian tahun juga mengindikasikan tidak ada sistem monitoring, evaluasi, dan perencanaan yang baik yang dilakukan oleh instansi-instansi penanggungjawab dan penyedia pelayanan publik. dadang-solihin.blogspot.co.id 22 3/3
  • 23. Mengapa Pelayanan Publik Masih Buruk? • Aparat Pemerintah dan Anggota DPR/D kurang memahami filosofi bernegara (tujuan bernegara, guna mandat politik, hak warga negara, kewajiban pemerintah, dsb); • Budaya birokrasi, kualitas dan mentalitas SDM, dan organisasi birokrasi belum mengalami perubahan berarti (tetap korup dan tidak berkualitas); • Reformasi birokrasi belum tuntas dan konsep reformasi pemerintahan (Otda) yang diterapkan juga bermasalah; • Kesadaran menjadikan pelayanan publik sebagai agenda politik oleh unsur-unsur masyarakat masih rendah, termasuk dari media massa; dadang-solihin.blogspot.co.id 23
  • 24. Asas Pelayanan Publik 1. Transparansi: Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak, disediakan secara memadai dan mudah dimengerti. 2. Akuntabilitas: Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Kondisional: sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip efisiensi & efektivitas 4. Partisipasi: Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. 5. Kesamaan hak: Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi. 6. Keseimbangan hak & kewajiban: Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. dadang-solihin.blogspot.co.id 24
  • 25. Prinsip Pelayanan Publik 1. Kesederhanaan: prosedur pelayanan tidak berbelit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan 2. Kejelasan: a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/sengketa c. Rincian biaya dan tata cara pembayaran 3. Kepastian waktu: pelaksanaan pelayanan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 4. Akurasi: produk layanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah 5. Keamanan: proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum dadang-solihin.blogspot.co.id 25 1/2
  • 26. Prinsip Pelayanan Publik 6. Tanggung jawab: Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas pelyanan dan penyelesaian keluha/sengketa. 7. Kelengkapan sarana dan prasarana: Sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadahi termasuk sistem T I. 8. Kemudahan akses: Tempat dan lokasi pelayanan mudah dijangkau dan mudah dalam memanfaatkan sistem T I. 9. Kedisiplinan: Pemberi pelayanan harus disiplin, sopan, dan ramah. 10. Kenyamanan: Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman yang dilengkapi sarana pendukung pelayanan seperti parkir, kamar mandi, dll. dadang-solihin.blogspot.co.id 26 2/2
  • 27. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik • Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. • Pelayanan (pengadaan dan penyaluran) barang, jasa, dan administrasi publik dilakukan oleh instansi pemerintah atau oleh suatu badan usaha. • Biaya/tarif pelayanan publik pada dasarnya merupakan tanggung jawab Negara dan/atau masyarakat. – Biaya/tarif dibebankan kepada negara apabila diwajibkan dalam peraturan per-UU-an  a.l. KTP & Akta Kelahiran – Biaya/tarif selain yang diwajibkan oleh per-UU-an tsb dibebankan kepada penerima pelayanan publik. • Penentuan biaya/tarif pelayanan publik ditetapkan dengan persetujuan DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota dan berdasarkan peraturan per- UU-an. 27dadang-solihin.blogspot.co.id
  • 28. Indikator Pelayanan Publik 1. Prosedur pelayanan; 2. Waktu yang dijalani pengguna pelayanan; 3. Kompetensi dan sikap petugas pelayanan; 4. Prasarana dan sarana yang disiapkan instansi pemberi pelayanan; 5. Sistem informasi pelayanan, 6. Mekanisme penampungan dan tindak lanjut pengaduan dari pengguna pelayanan; dan 7. Sistem evaluasi dan perencanaan kebijakan. dadang-solihin.blogspot.co.id 28
  • 29. Bidang Pelayanan dadang-solihin.blogspot.co.id 29 1/2 Bidang pelayanan publik mencapai jumlah sekitar 40 Bidang, yaitu: 1. Ketertiban umum; 2. Kepolisian; 3. Pertahanan dan keamanan; 4. Sanitasi; 5. Pengelolaan sampah; 6. Penerangan listrik di tempat umum; 7. Air baku bersih; 8. Saluran air buangan (drainase); 9. Pembangunan dan pemeliharaan jalan; 10. Rumah sakit dan klinik berobat umum; 11. Prasarana dan sarana transportasi massal; 12. Rumah sakit khusus; 13. Informasi pemerintahan; 14. Pengolahan air limbah; 15. Penanggulangan darurat bencana alam; 16. WC umum; 17. Pengolahan air limbah; 18. Trotoar dan jembatan penyeberangan; 19. Kendaraan dan peralatan pemadam kebakaran; 20. Sarana pembasmi wabah penyakit menular;
  • 30. Bidang Pelayanan dadang-solihin.blogspot.co.id 30 2/2 21. Sarana olah raga, kesenian dan rekreasi; 22. Penjara dan panti rehabilitasi; 23. Prasrana dan sarana pengaturan lalu lintas; 24. Pengendalian polusi udara; 25. Sentra-sentra penujualan barang- barang kebutuhan pokok; 26. Alun-alun dan lapangan terbuka; 27. Taman dan kawasan paru-paru kota; 28. Pelayanan fakir miskin dan orang cacad; 29. Pelayanan surat-surat identitas dan pengesahan (KTP, SIM, Aktaakta, Pasport, Surat Keterangan, dll); 30. Pelayanan surat ijin; 31. Lahan pemakaman; 32. Ambulan dan mobil derek; 33. Perpustakaan umum; 34. Museum; 35. Pendidikan dasar dan umum; 36. Gedung pementasan; 37. Balai latihan kerja; 38. Prasarana ibadah; 39. Terminal terpadu; 40. Dan lain-lain…. Bayangkan jika semua bidang pelayanan di atas tersedia dengan baik, atau sebagian besar tersedia dengan baik
  • 33. Visi Kota Berkelanjutan 2045 dadang-solihin.blogspot.co.id 33 Kota Hijau yang berketahan iklim dan bencana Green Openspace Green Transportation Green Energy Green Building Green Water Green Waste Kota berdaya saing berbasis teknologi dan IT Smart Economy Smart People Smart Governance Smart Infrastructure Smart Environment Smart Living Kota yang aman, nyaman dan layak huni Strong Neighboorhoods Walkable Affordable Connectivity Comfortable Cultural Membangun IDENTITAS PERKOTAAN INDONESIA berbasis karakter fisik, keunggulan ekonomi, budaya lokal Membangun keterkaitan dan manfaat antarkota dan desa-kota dalam SISTEM PERKOTAAN NASIONAL berbasis kewilayahan Kota Berkelanjutan dan Berdayasaing untuk Kesejahteraan Masyarakat
  • 34. Misi & Sasaran Pembangunan Perkotaan Nasional dadang-solihin.blogspot.co.id 34 Meningkatkan pemerataan pembangunan kota- kota sesuai peran dan fungsinya dalam Sistem Perkotaan Nasional Mengembangkan prasarana dan sarana dalam memenuhi Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) Membangun hunian kota yang layak, aman dan nyaman, berbasis lingkungan , sosial dan budaya yang beragam Mengendalikan ruang dan kegiatan pembangunan kota, dengan menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Membangun kegiatan perekonomian dan masyarakat kota berdaya saing yang produktif, kreatif dan inovatif, efisien serta berbasis IT Perwujudan tata kelola dan kelembagaan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. 1 2 3 4 5 6 Misi Sasaran Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN) Pemenuhan SPP • Perwujudan Kota Layak Huni, Aman, dan Nyaman • Perwujudan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana • Perwujudan Kota cerdas dan Berdaya saing Perwujudan Tata Kelola Kota Berkelanjutan
  • 35. Roadmap Kota Berkelanjutan 2015 - 2045 20352015 20452025 Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN) 1 3 100% indikator Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) terwujud di seluruh kota. 100% indikator Kota Hijau & Layak Huni terwujud di seluruh kota 100% indikator Kota Cerdas dan Berdaya Saing terwujud di seluruh kota KOTA BERKELANJUTAN Pemenuhan Pelayanan Perkotaan (SPP) 2 Perwujudan Kota Masa Depan Baseline RPJPN 2005-2025 RPJPN 2025-2045 ++ 100% perkotaan memenuhi fungsinya 100% indikator tata kelola kota terwujud di seluruh kota. dadang-solihin.blogspot.co.id 35
  • 36. Komponen Smart City di indonesia dadang-solihin.blogspot.co.id 36 Smart City Smart Environment Smart Living Smart People Smart Economy Smart Governance Smart Infrastructure • Pengembangkan city branding • Pengembangan kewirausahaan • Pengambangan e-commerce • Pengembangan e- governance • Ada partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan • Pengembangan jaringan IT • Pengembangan transport berbasis IT • Pengembangan sistem informasi , manajemen, berbasis IT • pengelolaan lingkungan berbasis IT • Pengelolaan SDA berbasis IT • Pengembangan sumber energi terbarukan • Pendidikan dan pengembangan SDM yang melek teknologi • Dukungan penelitian • Pengembangan karakter sosial budaya masyarakat • Pengembangan peran media • Kemudahan akses terhadap jaminan keamanan • Kemudahan akses terhadap layanan pendidikan • Kemudahan akses terhadap layanan kesehatan
  • 37. Smart Economy Pengembangan ekonomi cerdas (smart economy), mengintegrasikan kegiatan ekonomi yang produktif, kreatif, inovatif berbasis teknologi dan ICT, serta efisien dalam pemanfatan sumberdaya untuk membangun daya saing kota. dadang-solihin.blogspot.co.id 37 Smart Economy Strategi: • Mengembangkan pencitraan kota (city branding) berbasis produk unggulan, SDM unggulan dan karakter sosial-budaya lokal; • Meningkatkan kapasitas dan kemampuan inovasi SDM dalam kewirausahaan; • Meningkatkan produktivitas tenaga kerja di kota; • Mengembangkan peran layanan sistem informasi industri, produk dan pasar dalam meningkatkan nilai tambah perekonomian kota (e-commerce). Implementasi: –Pengembangan sektor unggulan sebagai brand sebuah kota –Pengembangan ekonomi kreatif –E-commerce –Pajak online
  • 38. Smart Governance Pengembangan tata kelola pemerintahan yang cerdas (smart governance) dalam pengelolaan perkotaan yang inovatif, efisien dan berbasis ICT. dadang-solihin.blogspot.co.id 38 Smart Governance Implementasi: • Aspirasi warga online; • Pelayanan publik online; • Transparansi pembangunan Strategi: • Membangun jaringan komunikasi pemerintah swasta dan masyarakat berbasis ICT; • Meningkatkan penggunaan e-governance dalam pengelolaan pemerintahan (kebijakan dan penganggaran) serta sistem pelayanan publik yang ramah masyarakat; • Meningkatkan partisipasi dan menjembatani inovasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan perkotaan.
  • 39. Smart Infrastructure Pengembangan infrastruktur cerdas (smart infrastructure) dalam upaya peningkatan daya saing kota melalui pelayanan cepat dan tepat. dadang-solihin.blogspot.co.id 39 Smart Infrastructure Strategi: • Mengembangkan akses dan jaringan informasi berbasis teknologi secara luas; • Mengembangkan sarana dan prasarana sistem pengelolaan transportasi berbasis ICT secara cepat dan tepat; • Mengembangkan sarana prasarana, sistem manajemen dan informasi pendidikan, serta keterkaitannya dengan sektor lain berbasis ICT; • Mengembangkan sarana prasarana, sistem manajemen dan informasi kesehatan, serta keterkaitannya dengan sektor lain berbasis ICT; • Mengembangkan sistem manajemen keamanan perkotaan berbasis ICT. Implementasi: • Akses internet publik gratis; • Aplikasi pendaftaran murid online; • Aplikasi sistem manajemen dan informasi kesehatan online • Penggunaan CCTV untuk keamanan tempat publik
  • 40. Smart Environment Pengembangan lingkungan kota yang cerdas (smart environment) melalui pengelolaan sumber daya lingkungan kota berbasis teknologi dadang-solihin.blogspot.co.id 40 Smart Environment Strategi: • Mengembangkan networking informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat; • Mengembangkan pengelolaan lingkungan udara dan air perkotaan berbasis teknologi; • Mengembangkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dan hasil kegiatan perkotaan secara berkelanjutan (zero waste); • Mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya energi terbarukan, dengan mendorong seluruh potensi dalam negeri. Implementasi: • Penerapan energi terbarukan • Penerapan konsep daur ulang dan zero waste
  • 41. Smart People Pengembangan kecerdasan masyarakat kota (smart people) yang inovatif dan kreatif, memanfaatkan potensi keragaman sosial-budaya untuk daya saing kota. Strategi: • Mengembangkan pendidikan dan pengembangan SDM yang kreatif, inovatif, dan produktif berbasis keahlian; • Membangun kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan perkotaan melalui dukungan penelitian dan pengembangan; • Membangun partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat kota dengan semangat keterbukaan dan kerjasama untuk membangun daya saing kota; • Mengembangkan karakter sosial-budaya masyarakat untuk meningkatkan modal sosial masyarakat kota. dadang-solihin.blogspot.co.id 41 Smart People
  • 42. Smart Living Pengembangan hunian cerdas (smart living) dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat kota berbasis informasi dan teknologi. dadang-solihin.blogspot.co.id 42 Smart Living Implementasi: • Kemudahan akses fasilitas kesehatan dengan aplikasi e- health • Keamanan dengan sistem CCTV kota Strategi: • Meningkatkan kemudahan akses terhadap pelayanan pendidikan, informasi, dan pengetahuan yang berkualitas bagi semua masyarakat perkotaan; • Meningkatkan kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan, informasi, dan pengetahuan hidup sehat dan berkualitas bagi semua masyarakat perkotaan; • Mengembangkan peran media dalam memberikan informasi tentang perilaku hidup sehat dan cerdas di kota; • Meningkatkan kemudahan akses untuk berkreasi, dan mengembangkan karakter sosial budaya di perkotaan; • Meningkatkan kemudahan akses untuk mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan terhadap kriminalitas, bencana dan masalah kesehatan.