UU Perubahan Iklim di Indonesia diperlukan untuk memberikan komitmen jangka panjang dalam menangani persoalan perubahan iklim yang memiliki dimensi jangka panjang. UU tersebut perlu mengatur target jangka panjang, implementasi aksi mitigasi dan adaptasi, serta mekanisme tata kelola dan pelaporan untuk mendorong transformasi menuju ekonomi hijau.

1. Seberapa Penting UU Perubahan Iklim?
Beberapa Catatan untuk Dialog
Farhan Helmy
Sekretaris Kelompok Kerja Mitigasi, DNPI
1Seberapa Pentingkah UU Perubahan Iklim

2. Outline
• Dimensi Persoalan
• Sains Perubahan Iklim, Dampak dan Potensi
• Evolusi Kelembagaan: Nasional dan Internasional
• Dua Jawaban: Apa yang perlu diatur dalam legislasi
perubahan iklim?
• Annex: Pengalaman beberapa negara.
Seberapa Pentingkah UU Perubahan Iklim 2

3. DIMENSI PERSOALAN
Seberapa Pentingkah UU Perubahan Iklim 3

4. Dimensi Persoalan
• Dimensi jangka panjang (dampak, adaptasi, mitigasi) yang memerlukan
penyelesaian komprehensif dan sistemik dengan konsistensi tahapan yang koheren
yang didukung oleh kelembagaan yang kokoh (teknologi, kapasitas kelembagaan
dan sumber daya pendanaan).
• Transformasi ekonomi menuju green economy yang didasarkan kepada
pertimbangan jejak karbon yang rendah dengan nilai tambah ekonomi yang tinggi.
• Engagement para pihak kunci termasuk publik diberbagai tingkat tata kelola baik
nasional maupun sub-nasional.
Seberapa Pentingkah UU Perubahan
Iklim
4
• Target kebijakan dan implementasinya didasarkan kepada proses yang transparan
dan berbasis sains.
• Kebijakan green economy yang terintegrasi dan terinternalisasi dalam setiap sektor
pembangunan.
• Proses pencapaian aksi yang terukur, terlaporkan dan terverifikasi (MRV) untuk
menaksir pencapaian target yang ditetapkan.

5. Seberapa Pentingkah Pengaturan Jangka Panjang?
• Adanya ketidakpastian proses dan keputusan politik masa kini dan masa depan
akan mempengaruhi komitmen, misal: proses politik nasional, propinsi dan
kabupaten berdurasi maksimum 10 tahun.
• Cara yang memungkinkan untuk integrasi dan koherensi yang lebih baik yang
memberikan suatu signal pada komitmen jangka panjang yang mampu
memobilisasi sumber daya ke arah transformasi menuju green economy.
• Dinamika proses kelembagaan multilateral mengarah kepada penetapan target
jangka panjang serta kewajiban dalam satu rezim perubahan iklim yang mengikat
yang didasarkan kepada prinsip CBDR (Common But Differentiated Responsibility)
dan RC (Respective Capabilities).
Seberapa Pentingkah UU Perubahan Iklim 5

6. SAINS PERUBAHAN IKLIM, DAMPAK DAN POTENSI
Seberapa Pentingkah UU Perubahan Iklim 6

7. Sains Perubahan Iklim, Dampak dan Potensi
• CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, merupakan gas rumah
kaca yang bersumber dari kegiatan manusia
(anthropogenic) melalui berbagai kegiatan (energi,
transportasi, pertanian, dan berbagai macam industri
dan manufaktur maupun konsumsi rumah tangga).
• Konsentrasi gas rumah kaca di atmosfir terus
meningkat: 275 ~ 285 ppm pada pra-industri menjadi
400 ppm per tahun di 2012 (IPCC 4th Assessment
Report, 2006)
• Profil emisi global dan moda produksi masa lalu
Laporan UNEP tentang “Emissions Gap Tahun 2012
menyebutkan bahwa emisi GRK tahun 2020 bisa mencapai
8 - 13 milyard tons di di atas angka yang dapat ditoleransi
dapat menjaga kenaikan temperatur > 2 degrees Celsius.
• Skenario pembangunan rendah emisi karbon (low
emission development scenarios/LEDs) dan
transisinya
• Berbagai pilihan jalan telah diidentifikasi: (1) Stern
review 2009, (2) UNEP Emission Gap Report 2011-2013.
Seberapa Pentingkah UU Perubahan Iklim 7
Sumber: UNEP Emssion Gap Report 2012

8. Tantangan
• Menterjemahkan kesepakatan global ke tingkat
nasional/sub-nasional dan sebaliknya: nasional
(2012-2014), international (2012-2015)
• Knowledge management “lesson learnt” secara
sistematik
• “Proof of Concept” di berbagai sektor potensial
• Pengembangan policy measures strategik dan
pembangunan kapasitas untuk merespon dinamika
institusi yang terjadi saat ini
• Stakeholder engagement i.e public-private scheme?
8Seberapa Pentingkah UU Perubahan Iklim

9. EVOLUSI KELEMBAGAAN: NASIONAL DAN INTERNASIONAL
Seberapa Pentingkah UU Perubahan Iklim 9

10. Beyond Business as Usual
• Proses politik dan kelembagaan sedang berlangsung dalam merumuskan
aksi, tatakelola dan mekanisme yang terintegrasi, koheren dalam
kerangka pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan
dinamika yang terjadi baik global, nasional dan sub-nasional:
– AKSI: low carbon development skenario yang efektif dan efisien  RAN-GRK,
Perpres 61/2011; RAD-GRK
– TATAKELOLA: sistem pemantauan dan evaluasi melalui MRV system yang
kokoh, melibatkan pemangku kepentingan secara inklusif  Sistem Inventaris
GHG Nasional(SIGN), Perpres 71/2011
– MEKANISME: mekanisme climate financing and investment yang yang efektif
dan efisien yang didukung oleh kelembagaan yang kokoh) yang dimobilisasi
melalui mekanisme nasional, global/multilateral, bilateral.
• Adanya kebutuhan untuk merespon dinamika kelembagaan yang sedang
terjadi berdasarkan kepada ilmu pengetahuan yang kokoh, yang akan
menuju kepada investasi dan inisiatif Green (Green Investment and
Initiatives).
• Dengan mengambil ketiga bidang strategis dari ilmu pengetahuan,
kebijakan dan investasi sebagai pertimbangan, pemerintah/DNPI
bertujuan untuk melihat kepada:
– Ilmu Pengetahuan untuk membangun skenario masa yang tepat dalam
memahami dinamika perubahan iklim
– Kebijakan untuk memfasilitasi dialog yang inklusif berdasarkan sains
– Investasi untuk mendorong green investment
Seberapa Pentingkah UU Perubahan Iklim 10
RAN : Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK
RAD: Rencana Aksi Daerah
NAMAs: National Appropiate Mitigation Actions
Natcom: National Comminications
BUR: Bieneal Update Report
ICA: International Consultation and Analysis

11. Kronologis Pengembangan Kelembagaan dan Kebijakan
• Perpres 46/2008, Pendirian DNPI
• DNPI (2010), Abatement Cost Curve and Low Carbon Growth Strategy (LCGS).
Mengidentifikasi lebih dari 150 potensi aksi mitigasi dan rangking serta uji coba dalam
melakukan strategi low carbon growth di 3 propinsi (Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah
dan Jambi).
• MoE(2010), 2nd National communications(Natcom) dan GHG Inventory.
Proyeksi emisi sampai dengan 2020 sebesar 2.95 Gt CO2 dibawah BAU dari sektor energi,
perkebunan dan kehutanan, limbah industri dan lahan gambut.
• Bappenas (2011), Rencana Aksi Penurunan Emisi (RAN/RAD GRK).
Terdiri dari 70 program yang terdistribusi dalam banyak sektor (land based, energi dan
lain-lain), dikategorikan secara umum kedalam kegiatan inti dan pendukung.
• MoE (2011), Sistem Inventarisasi GRK Nasional (SIGN).
Mengkombinasikan pendekatan top-down dan bottom-up dalam pengembangan sistem
inventarisasi GHG and using to
• Munculnya Mekanisme Kelembagaan Baru:
– REDD+
– Joint Credit Mechanism (Indonesia-Japan)
11Seberapa Pentingkah UU Perubahan Iklim

12. Rencana Aksi Nasianal. Emisi GRK Indonesia diperkirakan akan meningkat dari 1.72 to 2.95
GtCO2e (2000-2020). Rencana Aksi Penurunan GRK (RAN-GRK) mencakup lebih dari 70 kegiatan
yang didistribusikan ke berbagai sektor.
Sektor
Rencana Aksi
(Giga ton CO2e) K/L
26% 15%
(total 41%)
Kehutanan dan Gambut
Limbah
Pertanian
Industri
Energi dan Transportasi
0.672
0.048
0.008
0.001
0.038
0,367
0.030
0.003
0.004
0.018
Kementerian Kehutanan, KLH,
Kementerian PU, Kementerian
Pertanian, KLH
Kementrian PU, KLH
Kementerian Pertanian, KLH
Kementerian Perindustrian
Kementerian Perhubungan,
ESDM, Kementerian PU
0.767 0.422
12Seberapa Pentingkah UU Perubahan Iklim

13. Tantangan 26/41. Respon terhadap tantangan perubahan iklim harus diselesaikan dengan suatu
spektrum yang luas melalui framing dialog yang komprehensif. Konsensus dan engagement para
pihak dan dan MRV sebagai instrumen tatakelola.
NAMAs – National Appropriate Mitigation Actions
Framing Dialog
• Menetapkan baseline Business as Usual (BAU)
sebagai basis aksi mitigasi nasional: domestik
(26%), dukungan internasional (41%) and credited
NAMAs
• Memilih aksi mitigasi yang efektif dan efisien (least
abatement cost) melalui proses yang terintegrasi
dan inklusif pada tingkat nasional maupun sub-
nasional.
• Membangun skema pendanaan yang efektif dan
efisien : publik, public-private, market/non-market
• “Proof of Concept” dalam kerangka pembangunan
rendah emisi karbon (low emission
development(LCE)/sustainable development)
Konsensus dan Engagement dalam kebijakan dan
berbagi isu teknis
• Kementrian/Lembaga, industri, LSM, dll.
Tata Kelola (governance)
• MRV sebagai alat untuk mengukur komitmen dan
kinerja
• MRV sebagai alat fasilitasi koordinasi dan
perencanaan
Seberapa Pentingkah UU
Perubahan IklimStatus dan Tantangan Kebijakan dan Program Perubahan Iklim

14. Tantangan: Data Peatland
14Seberapa Pentingkah UU Perubahan Iklim 14

15. Peta Kemampuan di berbagai K/L
Source: Satgas REDD+(2010)
15Seberapa Pentingkah UU Perubahan Iklim

16. DUA JAWABAN: APA YANG PERLU DIATUR DALAM LEGISLASI
PERUBAHAN IKLIM.
Seberapa Pentingkah UU Perubahan Iklim 16

17. Dua Jalan Kelembagaan
Non UU melalui mekanisme dan
instrumen yang ada:
• Instrumen dan mekanisme yang ada
bisa menjadi modalitas tetapi tidak
cukup dan dapat menjawab
ketidakpastian terhadap komitmen
jangka panjang .
Legislasi UU Perubahan Iklim:
• Memberikan signal jangka panjang
mengenai arah kebijakan,
komitmen maupun engagement
baik sektor publik maupun privat.
• Kepastian investasi dalam
mendorong green economy.
• Ketahanan nasional jangka panjang.
• Menciptakan peluang baru yang
memiliki nilai tambah yang tinggi
dan peluang lapangan pekerjaan
yang luas (green jobs, green
industry, green consumerism, dll).
Seberapa Pentingkah UU Perubahan Iklim 17
 

18. Apa yang Perlu Diatur: Perspektif Ekonomi-Politik
• Secara ekonomi-politik dinamika kebijakan publik
perubahan iklim dapat digambarkan sebagai interaksi
dinamik perilaku aktor yang dipengaruhi oleh informasi
(information), gagasan(ideas) dan kepentingan(interest)
dalam suatu bingkai kelembagaan (institutions) (4I) yang
beroperasi secara dinamik di tingkat nasional/sub-nasional
maupun internasional.
• Perubahan transformasional dari Bussiness as Usual (BAU)
merupakan suatu dinamika institusi yang melibatkan
restrukturisasi insentif (incentives), diskursus(discourse) dan
relasi kekuasaan (power relations)
• Kebijakan publik dan tatakelola lingkungan pada dasarnya
adalah proses politik yang perlu menghasilkan komitmen
jangka panjang.
Sumber:Brouckhaus, M. and Angelsen, Arild(2012), Seeing
REDD+ through 4Is: A Political Economy Framework, CIFOR.
Seberapa Pentingkah UU Perubahan Iklim 18
• Sebagai fondasi yang bisa dijadikan kerangka pengaturan
penetapan target jangka panjang dan implementasinya secara
sistemik jangka pendek (adaptasi mitigasi) dan perangkat
pelaksananya termasuk transisi menuju green economy
• Tata kelola untuk pelembagaan mekanisme yang terukur
terlaporkan dan terverifikasi (MRV)
• Engagament para pihak kunci termasuk publik untuk
memobilisasi potensi sumber daya dalam dan luar negeri

19. Beberapa Inspirasi
• Accelerating change, abundance and singularity yang tidak lepas
dari proses politik (Jaron Lanier, Who Own the Future, 2013)
• Dinamika peradaban yang memerlukan aksi kolektif karena
peradaban dipengaruhi dan didorong oleh interaksi virtual dan
fisik (Erich Smidt and Jared Cohen, The New Digital Age:
Reshaping the Future of People, Nations and Bussiness, 2013)
• Reduksi hirarki dan kontrol yang secara sistemik memberi
previlege pada sekelompok kepentingan sampai pada tingkat
minimum (Deric Shannon, et.al, The Accumulation Freedom:
Writings on Anarchists Economics, 2012)
• 6 Pengerak Perubahan global: interkoneksi ekonomi global baru,
ICT, kesetimbangan politik baru, pertumbuhan tidak
berkelanjutan yang cepat, perkembangan teknologi (biologi,
biokimia, genetik dan sains material), relasi baru peradaban
dengan sistem ekologis (Al Gore, The Future, 2013).
• Reduksi fragility atau memperkuat anti-fragility (Nasim Nicholas
Tayeb, Anti Fragile, 2012)
• Memahami dinamika dan simtom krisis ekonomi:(1). Nouriel
Roubini, Crises Economics: A Crash Course in the Future of
Finance, 2011 (2). Carmen M. Reinhart and Kenneth S. Rogoff,
This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly, 2009)
Seberapa Pentingkah UU Perubahan Iklim 19

20. PENGALAMAN BEBERAPA NEGARA
Seberapa Pentingkah UU Perubahan Iklim 20

21. Annex: Pengalaman beberapa negara
Negara Undang - undang Deskripsi Lembaga yang mengatur
Inggris The Climate Change Act 2008
(c 27)
Act of the Parliament of the United Kingdom. The
Act makes it the duty of the Secretary of State to
ensure that the net UK carbon account for all six
Kyoto greenhouse gases for the year 2050 is at
least 80% lower than the 1990 baseline, toward
avoiding dangerous climate change. The Act aims
to enable the United Kingdom to become a low-
carbon economy and gives ministers powers to
introduce the measures necessary to achieve a
range of greenhouse gas reduction targets.
An independent Committee on
Climate Change has been
created under the Act to provide
advice to UK Government on
these targets and related
policies. In the act Secretary of
State refers to the Secretary of
State for Energy and Climate
Change.
New Zealand Climate Change Response Act
2002
Legal framework for New Zealand to ratify the
Kyoto Protocol and to meet obligations under the
UNFCCC. It sets out powers for the Minister of
Finance to manage New Zealand’s holdings of
Assigned amount units and to trade Kyoto-
compliant emission units (carbon credits) on the
international market. It establishes a registry to
record holdings and transfers of emission units. It
establishes a national inventory agency to record
and report greenhouse gas emissions.
Minister of Finance, and Chief
Executive
Phillipines Republic act no. 9729 :
“climate change act of 2009”.
Act mainstreaming climate change into
government policy formulations, establishing the
framework strategy and program on climate
change, creating for this purpose the climate
change commission, and for other purposes
Enacted by the Senate and
House of Representatives of the
Philippines in Congress and the
Creation of the Climate Change
Commission
Seberapa Pentingkah UU Perubahan Iklim 21

22. TERIMA KASIH!
22Seberapa Pentingkah UU Perubahan Iklim