Modul ini membahas tentang hukum perdagangan internasional dan prinsip-prinsip dasarnya. Modul ini juga menggunakan contoh sengketa perdagangan antara Indonesia dan Selandia Baru terkait pembatasan impor produk hortikultura, hewan, dan produk hewan oleh Indonesia. Sengketa ini belum terselesaikan meskipun telah melakukan konsultasi.

1. MODUL PERKULIAHAN
Hukum Bisnis dan Lingkungan
Hukum Perdagangan Internasional
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas Program Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh Dosen Pengampu
Ekonomi dan Bisnis Akuntansi
14
F041700009 Chives
Radin
Prof. Dr. Hapzi Ali,
CMA
Abstract : Kompetensi
Hukum Perdagangan Internasional Mahasiswa d
apat menjelaskan
tentang hukum
perdagangan
internasional

2. 2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Hukum Perdagangan Internasional
Definisi perdagangan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2014 tentang Perdagangan, adalah tatan kegiatan yang terkait dengan transaksi
Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan
tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau
kompensasi. Sedangkan definisi perdagangan luar negeri diatur dalam Pasal 1
angka 3, perdagangan luar negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan
Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui
batas wilayah negara.
Schmitthoff mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai: “… the
body of rules governing commercial relationship of a private law nature involving
different nations” (Anonym)2
. Hukum Perdagangan Internasional adalah aturan-
aturan yang mengatur hubungan komersial atau transaksi-transaksi antar negara.
Hukum perdagangan internasional.
Prinsip-prinsip dasar (fundamental principles) yang dikenal dalam hukum
perdagangan internasional diperkenalkan oleh Profesor Aleksancer Goldštajn
yaitu (Anonym)2
:
1. Prinsip Dasar Kebebasan Berkontrak
Prinsip pertama, kebebasan berkontrak, sebenarnya adalah prinsip universal
dalam hukum perdagangan internasional. Setiap sistem hukum pada bidang
hukum dagang mengakui kebebasan para pihak ini untuk membuat kontrak-
kontrak dagang (internasional).
2. Prinsip Dasar Pacta Sunt Servanda
Pacta sunt servanda adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan
atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya (dengan itikad baik). Prinsip ini pun sifatnya universal.
3. Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase
Arbitrase dalam perdagangan internasional adalah forum penyelesaian
sengketa yang semakin umum digunakan. Klausul arbitrase sudah semakin
banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang. Oleh karena itulah
prinsip ketiga ini memang relevan.
IMPLEMENTASI
Sengketa Impor Produk Hortikultura, Hewan dan Produk Hewan Antara New
Zealand dengan Indonesia
Negara Indonesia merupakan pasar terbesar urutan 9 untuk New Zealand.
Sayangnya, pada tahun 2011, Indonesia memberlakukan volume impor berbasis
kuota. Karena adanya peraturan tersebut, ekspor sapi dan daging dari Selendia
Baru menurun drastis. Adanya suatu relaksasi kuota impor pada akhir tahun 2013
membuat aliran ekspor Indonesia pulih, sehingga Indonesia menjadi pasar nomor 6
di New Zealand. Namun, pada Januari 2015 ekspor daging sapi New Zealand ke
Indonesia turun sangat besar, yakni lebih dari 95%. New Zealand menilai Indonesia
menghambat perdagangan bebas tersebut dengan melalui pemberlakuan kuota,
harga minimal, periode impor dan lisensi impor produk hortikultura, hewan dan
produk hewan.

3. 3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
New Zealand dan Amerika Serikat awalnya bekerja sama untuk memulai proses
hukum terhadap Indonesia melalui WTO pada Agustus 2013. Keluhan tidak
dilanjutkan ke tahap konsultasi karena Indonesia kemudian mengubah beberapa
langkah-langkah, yang di bawah aturan WTO berarti aplikasi baru harus dibuat.New
Zealand akhirnya melayangkan pengaduan keduanya ke WTO terkait pembatasan
impor dan rumitnya birokrasi di Indonesia yang telah menyebabkan ekspor sapi dan
produk hortikulturunya merosot drastic (Usak)3
.
Sengketa perdagangan semacam itu melibatkan Indonesia dan New Zealand,
ketikaNew Zealand menilai Indonesia telah menghambat perdagangan bebas
melalui pemberlakuan kuota, harga minimal, periode impor dan lisensi impor produk
hortikultura, hewan dan produk hewan dari New Zealand. Pada bulan Mei 2014
kedua negara itu telah melakukankonsultasi melalui pertemuan antara delegasi New
Zealand dan Indonesia serta Chairperson of the Dispute Settlement Body yang
membicarakan tentang kebijakan yang dianggap membatasi itu. Namun, pertemuan
tersebut belum menemui titik terang (Usak)3
.
DAFTAR PUSTAKA
1. UU No. 7 Tahun 2014. http://jdih.bsn.go.id/produk/detail/?id=12&jns=2 (Diakses
pada Selasa, 17 Juli 2018 jam 15.30)
2. Anonim, 2012. https://masrurifarhan.wordpress.com/2012/06/27/hukum-
perdagangan-internasional/ (Diakses pada Rabu, 4 Juli 2018 jam 19.00)
3. Usah. https://media.neliti.com/media/publications/90046-ID-penyelesaian-
sengketa-impor-produk-horti.pdf (Diakses pada Selasa, 17 Juli 2018 jam 16.00)