2. Faktor Dalam Memilih Bentuk Perusahaan
Jenis usaha ( jasa, industri, perdagangan, dsb )
Jumlah modal usaha dan kemungkinan untuk
menambah modal
Rencana pembagian laba
Penentuan tanggung jawab perusahaan
Penganggunan resiko yang akan dihadapi
Prinsip –prinsip pengawasan yang akan
digunakan
Jangka waktu berdirinya perusahaan
4. Memperoleh laba maksimal
Dipisah dengan pemilik modal lain,
sehinga swasta bisa masuk
Sebagian besar milik pemerintah
Swasta biasa
Contoh : PT.Telkom, PT.Indosat, PT.Pertamina
Perseroan (Persero)
Karyawan
Modal
Kekayaan
Tujuan
5. Memperoleh Laba & publik servis
Dipisah dengan pemilik modal lain
Sebagian besar milik pemerintah
Contoh : PAM,dan PLN
Perusahaan Umum
Karyawan : Swasta dan Semi Swasta
Tujuan
Modal
Kekayaan
6. Tujuan : Publik servis & efisiensi
Kekayaan : Milik negara, swasta belum bisa
masuk
Modal : Semua milik pemerintah
Karyawan : Pegawai Negeri
Contoh : PT. Kereta Api Indonesia
Perusahaan Jawatan
7. Perusahaan Daerah
Tujuan : Laba untuk pembangunan daerah
Kekayaan : Dipisah dengan kekayaan negara dan
swasta belum bisa masuk
Modal : Semua milik pemerintah daerah
Karyawan : Pegawai negeri
Contoh : Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
8. Perusahaan Perseorangan
Pimpina : Dipimpin oleh seorang yang bertanggung
jawab terhadap semua aktivitas dan resiko
perusahaan
Modal : Dari pemilik perusahaan
Tanggungjawab : Tidak terbatas
Kerahasiaan : Terjamin
Kekayaan : Tak ada pemisahan kekayaan perusahaan &
kekayaan pribadi pemilik
Pendirian : Mudah
9. Persekutuan Firma
Pimpinan : Dipimpin oleh seorang anggota persekutuan
Modal : Dari para pendiri sekutu
Tanggung jawab : Tidak terbatas
Keuntungan : Dibagi diantara anggota sekutu
Kerahasiaan : Terjamin
Kekayaan : Dibagi diantara anggota sekutu, masing
masing bertanggung jawab terhadap harta pribadi
Pendirian : Agak mudah
12. APA ITU
KOPERASI?
Koperasi merupakan suatu perkumpulan
yang beranggotakan orang-orang atau
badan-badan yang memberikan
kebebasan masuk dan keluar bagi
anggotanya, dengan bekerjasama secara
kekeluargaan, menjalankan usaha untuk
mempertinggi kesejahteraan jasmaniah
para anggotanya.
14. Prosedur Mendirikan Perusahaan
1. Memohon akte ke
notaris (PT, CV,
Perorangan)
4. Di Sahkan Mentri
Kehakiman
3. Di daftarkan ke
Kanwil
Perindustrian dan
Perdagangan
2. Di daftarkan ke
Dinas
Perekonomian dan
Perdagangan
5. Di daftarkan ke
Pengadilan Negeri
15. 1. Nama penghadap pemohon
2. Alamat
3. Nama perusahaan
4. Alamat perusahaan
5. Maksud dan tujuan perusahaan
6. Modal yang akan digunakan
7. Surat-surat saham
8. Kepemilikan saham
9. Kewajiban para komisaris
10.Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
11. Keuntungan
12. Likuiditas
Persyarat Umum Mendirikan
Perusahaan
18. Yaitu gabungan dari beberapa
perusahaan (merger) menjadi satu,
dan masing-masing perusahaan yang
bergabung telah meleburkan diri
(mengadakan fusi) sehingga menjadi
besar.
Trust
19. Suatu perusahaan yang kuat finansialnya
membeli saham-saham dari perusahaan lain.
Atau menjadi pengambilalihan (akuisisi)
kekuasaan dan kekayaan dari suatu perusahan
ke Holding Company.
21. Kartel
Merupakan bentuk persekutuan antara
beberapa perusahaan sejenis dibawah suatu
perjanjian tertentu. Masing-masing
perusahaan tetap berdiri sendiri, mempunya
kedudukan yang sama, dan setiap waktu dapat
membatalkan perjajian yang telah dibuat
22. Yayasan
Yayasan memiliki tujuan yaitu
tidak mencari keuntungan,
melainkan untuk usaha-usaha
yang bersifat sosial.
Kekayaannya terpisah dari
masing-masing anggota.
23. Perusahaan Asuransi
Asuransi atau pertanggunga adalah suatu perjanjian, dengan
mana seorang penanggung mengikatkan diri pada seorang
tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan
penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau
kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan
dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.
(Pasal 246 Kitab Undang Undang Hukun Perniagaan)
24. LEASING
(SEWA GUNA USAHA)
Adalah suatu kegiatan usaha pembiayaan
barang-barang modal yang digunakan oleh
penyewa guna usaha (leasee) selama
jangka waktu tertentu yang memungkinkan
pihak leasee untuk membayar imbalan atas
pengguaan barang modal dengan
menggunakan dana yang berasal dari
pendapatan barang modal yang
bersangkutan
Direct Finance Lease Sales and Leaseback
Jenis Perjanjian
Leasing