Modul ini membahas hukum lingkungan dan bisnis serta kasus pencemaran lingkungan oleh perusahaan PT Surabaya Kertas. Modul ini menjelaskan jenis penegakan hukum lingkungan, sanksi yang dapat diterapkan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran, dan prinsip-prinsip hukum pidana lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

1. MODUL PERKULIAHAN
Hukum Bisnis dan Lingkungan
Hukum Lingkungan
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas Program Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh Dosen Pengampu
Ekonomi dan Bisnis Akuntansi
15
F041700009 Chives
Radin
Prof. Dr. Hapzi Ali,
CMA
Abstract : Kompetensi
Hukum Perdagangan Internasional Mahasiswa d
apat menjelaskan
tentang hukum
perdagangan
internasional

2. 2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Hukum Perdagangan Internasional
Hukum lingkungan dalam bahasa asing adalah “Milieurecht” (Belanda), “environment
Law”(Inggris), “Umwelrecht” (Jerman). Hukum Lingkungan dalam pengertian yang
paling sederhana adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan
hidup).
Jenis penegakan hukum lingkungan
Penyelesaian Sengketa di Pengadilan digolongkan kepada:
1. Sengketa Hukum Administratif
2. Sengketa Hukum Pidana
3. Sengketa Hukum Perdata
4. Sengketa Hukum Internasional
5. Class Action
Peraturan Mahkamah Agung/PERMA No 1 tahun 2002
Memuat beberapa prinsip yaitu:
1. Persyaratan jumlah anggota kelompok (prinsip numerosity)
2. Prinsip kesamaan fakta, Hukum dan Tipikalis
3. Prinsip Kelayakan Mewakili (Adequancy of Representation)
4. Formal Gugatan
5. Posita Gugatan
6. Identitas Penggugat
7. Surat Kuasa
8. Penetapan tentang sah atau tidak Gugatan Perwakilan
9. Prinsip Pemberitahuan kepada Anggota Kelompok
10.Pernyataan opt out dan opt in
11.Konsekuensi Putusan terhadap Pernyataan keluar
12.Putusan Hakim
IMPLEMENTASI
Kasus pencemaran limbah oleh PT Surabaya Kertas
pencemaran limbah oleh PT Surabaya Kertas yang menyebabkan kandungan logam
berat raksa bertambah banyak di kali Surabaya ataupun kali tengah memperlihatkan
betapa tidak tanggapnya pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah propinsi
Surabaya. Pemerintah propinsi cenderung melindungi PT Surabaya Kertas dalam
penanganan pencemaran limbah ke kali Surabaya dan kali tengah yang dilakukan
oleh PT Surabaya Kertas tersebut. Gubernur juga mengeluarkan surat ijin
pembuangan limbah cair ke badan sungai kali Surabaya, padahal kali Surabaya ini
merupakan penyuplai atau bahan baku air minum bagi 3.000.000 warga kota
Surabaya. Akibatnya, kesehatan warga Surabaya sendiri akhirnya terancam dengan
adanya kandungan logan berat yang berbentuk mercury atau air raksa yang
berbahaya bagi kesehatan manusia itu sendiri serta biota-biota yang hidup di
sepanjang aliran sungai. Terkait dengan sanksi yang dapat diterapkan dalam kasus
pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Surabaya Kertas Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2009 telah memberikan solusinnya, berikut adalah uraian secara
singkat tentang penerapan sanksi bagi perseorangan atau badan hukum yang telah

3. 3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
melakukan pencemaran lingkungan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun
2009. Ada 3 jenis sanksi yang dapat diterapkan pada badan hukum yang telah
terbukti melakukan pencemaran lingkungan. Sanksi tersebut adalah sanksi
administrasi, sanksi pidana dan sanksi ganti rugi yang terdapat dalam ranah hukum
perdata.
Hukum pidana yang dikandung oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat
dicatat telah mengalami kemajuan yang sangat berarti, jauh lebih berkembang dari
lingkup jangkauan yang dimiliki KUHP, UUPLH 1982, dan UUPLH 1997. Proses
penegakan hukum pidana meliputi tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap
prosekusi, tahap peradilan, dan tahap eksekusi. Prinsip-prinsip hukum pidana yang
terkandung dalam hukum lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2009 sebagai berikut:
1. Prinsip pemidanaan secara delik formal maupun materiil
2. Prinsip pemidanaan terhadap idividu
3. Prinsip pemidanaan terhadap korporasi
4. Prinsip pembedaan atas perbuatan kesengajaan dengan kelalaian
5. Prinsip penyidikan dengan tenaga khusus di bidang lingkungan
6. Prinsip pengenaan sanksi pidana secara khusus
DAFTAR PUSTAKA
Resume:
Hapzi Ali, 2018. Modul Perkuliahan
https://elearning.mercubuana.ac.id/mod/resource/view.php?id=518316
(Diakses pada 17 Juli 2018, jam 17.00)
Implementasi:
Fairuz http://fairuzinanda.blogspot.com/2015/04/kasus-pelanggaran-terhadap-
uu-mengenai.html (Diakses pada Kamis 12 Juli 2018, jam 17.02)