Modul 5 KB 2

1. 41
KEGIATAN BELAJAR
PENDAHULUAN
Pemahaman materi dalam kegiatan belajar ini bermanfaat untuk
melengkapi pengetahuan Anda dengan berbagai konsep dan karakteristik badan
usaha terutama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik
Swasta (BUMS). Melalui pembelajaran kegiatan belajar ini akan dapat
meningkatkan pemahaman peserta PPG dan menjadi pedoman ketika akan
mendirikan usaha dimasa yang akan datang.
Kegiatan belajar 2 disusun dengan urutan bahan kajian sebagai berikut:
1. Pengertian badan usaha
2. Fungsi badan usaha
3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
4. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)
Proses pembelajaran untuk materi Bentuk-Bentuk Badan Usaha dapat
berjalan dengan baik dengan mengikuti petunjuk belajar sebagai berikut:
1. Ikuti petunjuk instruktsi dari instruktur pada mata diklat ini.
2. Apabila dalam mempelajari modul ini peserta PPG mengalami kesulitan,
hendaknya bertanya atau konsultasi kepada para instruktur ataupun mencari
informasi pelengkap lewat buku-buku penunjang lainnya.
3. Melengkapi referensi dari internet, koran, majalah, jurnal dan atau yang
relevan.
4. Setelah selesai mempelajari materi kegiatan belajar ini, jawablah/kerjakan
soal-soal latihan dan tugas yang ada sesuai petunjuk.
2

2. 42
PENDALAMAN MATERI
BENTUK-BENTUK BADAN USAHA
Capaian Pembelajaran Mata Kegiatan :
Menguasai konsep pokok manajemen, badan usaha dan perkoperasian, dan e-
commerce, serta hasil penelitian terkait.
Pokok-pokok Materi
1. Pengertian badan usaha dan perusahaan
2. Fungsi badan usaha
3. Penggolongan Badan Usaha
4. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
5. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)
URAIAN MATERI
A. PENGERTIAN BADAN USAHA DAN PERUSAHAAN
Budiarta (2011) menjelaskan badan usaha Badan usaha adalah suatu
organisasi yang dengan mempergunakan faktor-faktor produksi berusaha mencari
laba. Sementara itu J.C Rietveldt (dalam Tantri,2015) menyatakan badan usaha
adalah suatu organisasi perusahaan yang ditujukan untuk memperoleh pendapatan
atau penghasilan. Selanjutnya Alma (2017) menjelaskan dari segi tujuan, bahwa
badan usaha selalu bertujuan mencari laba, sedangkan perusahaan tujuannya
adalah berproduksi (menghasilkan barang/jasa). Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa perusahaan ialah suatu kesatuan organisasi yang mengorganisir faktor-
faktor produksi dengan tujuan berproduksi. merupakan wadah perusahaan dalam
berproduksi.

3. 43
Badan usaha selalu mempunyai perusahaan sebagai alat untuk
memperoleh laba, sedangkan perusahaan tidak selalu punya badan usaha. Dari
segi tempat tidak perlu selalu punya badan usaha secara terpisah. Dari segi tempat
kediaman dapat dilihat bahwa tempat kedudukan badan usaha mementingkan
segi-segi yuridis dan tempat kediaman perusahaan mementingkan segi ekonomis.
Seperti banyak badan usaha belanda zaman dulu berkedudukan di belanda
sedangkan perusahaan-perusahaannya berada di Indonesia.
Badan usaha bisa diartikan sebagai suatu kesatuan yuridis dan ekonomis
yang bertujuan mencari laba atau memberikan layanan kepada masyarakat.
Disebut kesatuan yuridis, karena untuk mendirikan suatu badan usaha ada aspek-
aspek hukum tertentu yang harus dipenuhi, seperti memiliki akta notaris dan surat
izin usaha. Disebut kesatuan ekonomis karena dalam mendirikan suatu badan
usaha harus terdapat faktor-faktor produksi yang bisa dikombinasikan untuk
mencapai tujuan. Dengan menggunakan kesatuan yuridis dan ekonomis itulah
suatu badan usaha mengelola dirinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Perusahaan bisa diartikan sebagai suatu kesatuan faktor-faktor produksi
yang melakukan kegiatan produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Contoh
perusahaan yang menghasilkan barang/jasa adalah perusahaan sepatu dan
perusahaan semen. Sedangkan contoh perusahaan yang menghasilkan jasa adalah
perusahaan asuransi dan perusahaan hiburan.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan merupakan salah
satu alat dari badan usaha untuk mencapai tujuannya. Karena perusahaan
merupakan alat maka bisa saja satu badan usaha memiliki lebih dari satu
perusahaan. Contohnya, Pertamina sebagai badan usaha yang berpusat di Jakarta
memiliki beberapa perusahaan penghasil minyak yang beroperasi di Aceh,
Kalimantan dan Irian Jaya. Badan usaha didirikan dengan tujuan mencari laba
atau memberi layanan kepada masyarakat. Contoh badan usaha yang bertujuan
mencari laba adalah PT Krakatau Steel dan PT Indofood. Adapun contoh badan
usaha yang bertujuan memberi layanan kepada masyarakat adalah PJKA
(Perusahaan Jawatan Kereta Api), sekarang PJKA berubah bentuk menjadi PT
Kereta Api Indonesia.

4. 44
Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mendirikan/memilih suatu bentuk
badan usaha, diantaranya sebagai berikut.
 Produk yang nantinya akan
dihasilkan/dijual atau
diperdagangkan.
 Kebutuhan akan tenaga kerja.
 Organisasi Internal.
 Permodalannya.
 Jenis dari perusahaan, misalnya seperti: perkebunan, industri, perdagangan
dan lain-lain.
 Luas dari jangkauan pemasaran yang akan dicapai.
 Modal yang diperlukan untuk memulai usaha.
 Sistem pengawasan yang dikehendaki.
 Tinggi dan rendahnya resiko yang nantinya akan dihadapi.
 Jangka waktu izin operasional yang diberikan oleh pemerintah.
 Keuntungan yang direncanakan.
B. FUNGSI BADAN USAHA
Sebagai lembaga atau institusi bisnis yang bertujuan memperoleh
keuntungan, badan usaha memilik peranan sebagai fungsi komersial dan fungsi
sosial.
1. Fungsi Komersial
Fungsi komersial badan usaha meliputi fungsi operasional dan fungsi
manajerial.
a. Fungsi Operasional
Fungsi operasional adalah fungsi yang memungkinkan badan usaha dapat
melaksanakan kegiatannya dengan baik untuk mencapai tujuan. Fungsi ini
meliputi fungsi pembelian dan produksi, pemasaran, keuangan, personalia,
serta administrasi/akuntansi.
b. Fungsi Manajerial
Fungsi manajerial adalah fungsi badan usaha yang menyatakan bagaimana
suatu badan usaha dikelola secara efisien agar memberikan keuntungan

5. 45
maksimal. Fungsi ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,
dan pengawasan. Kedua fungsi tersebut bersifat internal, artinya sampai sejauh
mana badan usaha tersebut mampu menjaga kelangsungan usahanya sehingga
tetap berfungsi bagi badan usaha yang bersangkutan.
2. Fungsi Sosial
Berbeda dengan fungsi sebelumnya, fungsi sosial badan usaha lebih
bersifat eksternal. Fungsi sosial menunjukkan peran badan usaha secara nyata
dalam memberikan layanan/manfaat bagi lingkungan di luar badan usaha.
Fungsi sosial antara lain sebagai berikut.
a. Penyedia Kesempatan Kerja
Sebagai suatu institusi bisnis, badan usaha akan menyerap tenaga kerja
dari masyarakat. Semakin maju dan berkembang suatu badan usaha,
semakin banyak tenaga kerja terserap karena kesempatan kerja yang
tersedia lebih luas.
b. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Etika bisnis yang sehat, mengharuskan setiap badan usaha meningkatkan
kualitas lingkungan hidup. Misalnya, menyediakan tempat pengolahan
limbah pabrik dalam rangka mengurangi pencemaran
Badan usaha yang dikenal di Indonesia ada tiga, yaitu Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Koperasi.
C. PENGGOLONGAN BADAN USAHA
1. Berdasarkan kepemilikannya Badan Usaha dibedakan menjadi tiga yaitu:
a. BUMN ialah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
milik Negara contohnya BNI, BRI, PLN, dan GIA.
b. BUMS ialah badan usaha yang seluruh modalnya milik swasta contohnya
Po, Firma, CV, PT dan koperasi.
c. Campuran ialah badan usaha yang sebagian besar modalnya milik swasta
dan lainnya milik Negara atau asing contohnya Telkom
2. Berdasarkan bentuk yuridisnya badan usaha dikelompokkan menjadi tiga
yaitu:

6. 46
a. Badan Usaha yang seluruh pemiliknya bertanggung jawab tak terbatas,
contohnya Po dan Firma.
b. Badan Usaha yang seluruh pemiliknya bertanggung jawab terbatas,
contohnya PT dan Koperasi.
c. Badan Usaha yang sebagian pemiliknya bertanggung jawab terbatas dan
sebagiannya lagi bertanggung jawab tak terbatas, contohnya CV
D. BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)
1. Pengertian BUMN
Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 merupakan jaminan bagi pemerintah untuk ikut
serta berperan dalam perekonomian negara. Peran pemerintah akan menjadi
lebih nyata bila pemerintah memiliki perusahaan negara. Berdasarkan undang-
undang Republik Indonesia No.19 tahun 2003 pasal 1, bahwa badan usaha
milik negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung dari
kekayaan negara yang dipisahkan. Tujuan badan usaha bisa bersifat (1) public
service (layanan public tanpa mencari laba) yaitu perusahaan jawatan: (2)
public utility (memberikan kegunaan publik, jika memungkinkan juga mencari
laba) yaitu PERUM: (3) profit motif (mencari laba) yaitu PT.Persero.
Marsuki (2005) menjelaskan bahwa BUMN yang profesional berarti
bahwa BUMN tersebut menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Artinya
bahwa BUMN tersebut menerapkan suatu sistem pengaturan, pengelolaan dan
pengawasan proses pengendalian usaha guna menaikkan nilai saham,
sekaligus bentuk perhatian kepada stakeholders, karyawan, kreditor dan
masyarakat sekitarnya. Sehingga BUMN yang disebut profesional adalah
BUMN yang mengelola usahanya dengan menjaga keseimbangan diantara
pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat. Tantangan utama dalam
melaksanakan manajemen BUMN yang profesional tersebut adalah mencari
cara atau strategi untuk memaksimumkan penciptaan kesejahteraan
sedemikian rupa sehingga tidak membebankan ongkos yang tidak layak
kepada pihak ketiga atau masyarakat luas.

7. 47
BUMN bergerak dalam berbagai sektor seperti sektor pertanian,
perkebunan, kehutanan, keuangan, kesehatan, manufaktur, transportasi,
pertambangan, listrik, telekomunikasi dan perdagangan serta konstruksi.
Tabel 1. Bidang-bidang BUMN beserta contohnya
Secara umum tujuan didirikannya BUMN sesuai dengan pasal 2 UU
BUMN (UU no.9 Th.2003) adalah :
a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada
umunya dan penerimaan negara pada umumnya
b. Mencari keuntungan
c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau
jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang
banyak.
d. Menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dilaksanakan oleh sektor
swasta dan koperasi
e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha
golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat
Menurut Indrastuti (2009) Badan usaha milik negara mempunyai ciri
yang membedakan dengan badan usaha milik swasta sebagai berikut:
a. Pemerintah berindak sebagai pemegang hak atas segala kekayaan dan
usaha
b. Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dari permodalan
badan usaha

8. 48
c. Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan
kebijkan badan usaha
d. Pengawasan dilakukan oleh alat perlengkapan negara yang berwenang
e. Segala hak, kewajiban dan tanggung jawab berada di tangan negara
f. Melayani kepentingan umum, selain untuk memperoleh keuntungan
g. Sebagai stabilisator perekonomian dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan rakyat
h. Sebagai sumber pemasukan negara
i. Seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara
j. modalnya dapat berupa saham dan obligasi untuk BUMN yang telah Go
Publik
k. dapat menghimpun dana dari pihak lain baik dari lembaga keuangan bank
maupun non bank direksi bertanggungjawab atas pengurusan BUMN dan
mewakili BUMN baik di dalam maupun luar negeri
Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus mendasarkan
pada prinsip-prinsip sebagai berikut.
a. Tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi lebih bersifat
sosial, walaupun dibenarkan mencari keuntungan.
b. Sebagai salah satu sumber penghasilan negara, maka keuntungan
dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
c. Pemerintah aktif mengatur kebijakan maupun teknisnya.
d. Selama masih dibutuhkan keberadaannya, maka badan usaha milik
negara terus berlanjut.
e. Jenis usahanya bersifat tetap, yang terdiri atas Perjan, Perum, dan Persero.
f. Semakin besarnya peranan BUMN sebagai bagian dari sistem
perekonomian nasional menunjukkan betapa pentingnya kedudukan
BUMN sekarang ini.
2. Karakteristik BUMN
Adapun karakteristik dari BUMN adalah :
a. Usahanya bersifat membantu tugas pemerintah, seperti membangun
prasarana tertentu guna melayani kepentingan masyarakat.

9. 49
b. Menghasilkan barang/jasa dengan pertimbangan keamanan dan kerahasian
negara.
c. Dibentuk berdasarkan peraturan UU yang berlaku dan harus dikelola oleh
pemerintah.
d. Dibentuk untuk melaksanakan kebijakan pemerintah.
e. Dibentuk dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan
masyarakat.
3. Peranan BUMN
Peranan BUMN ditegaskan dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun
2003, yaitu sebagai berikut :
a. Memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional umumnya dan
penerimaan Negara khususnya.
b. Mengadakan pemupukan keuntungan dan pendapatan.
c. Menyediakan kebutuhan umum berupa barang dan jasa yang bermutu dan
memadai bagi pemenuhan hajat orang banyak.
d. Menjadi perintis kegiatan – kegiatan usaha swasta dan koperasi.
e. Menyelenggarakan kegiatan usaha yang bersifat melengkapi kegiatan
swasta dan koperasi, antara lain menyediakan kebutuhan masyarakat, baik
dalam bentuk barang dan jasa dengan memberikan pelayanan yang
bermutu dan memadai.
f. Turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan
program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan umumnya.
4. Kelebihan dan Kelemahan BUMN
Badan usaha milik negara memiliki kelebihan dan kekuarangan. Adapun
kelebihan dan kelemahan BUMN adalah sebagai berikut :

10. 50
Tabel 2. Kebaikan dan kelemahan BUMN
Kelebihan Kelemahan
a. Memimpin cabang-cabang
yang menguasai hajat hidup
orang banyak
b. Permodalan berasal dari
kekayaan negara sehingga
kelangsungan usahanya
terjamin
c. Usahanya mendapat dukungan
dari negara karena sebagai
sumber pendapatan Negara
a. Menimbulkan monopoli atas
aset vital
b. Pengembangan usaha terhambat
banyaknya aturan yang memikat
c. Beberapa sektor mendapat
keuntungan yang tipis bahkan
merugi karena terbatas
pengelolaan faktor produksi dan
pembatasan undang-undang
5. Bentuk – bentuk BUMN
BUMN sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan Negara yang
nilainya cukup besar mempunyai tiga bentuk, yaitu perusahaan umum,
perusahaan jawatan dan perusahaan perseorangan. Berikut akan dijelaskan
tentang ketiga bentuk BUMN tersebut :
a. Perusahaan jawatan (Perjan)
Solihin (2006) Yang dimaksud dengan Perjan (Perusahaan Jawatan)
adalah perusahaan negara (badan usaha milik negara/ BUMN yang seluruh
modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan menjadi
bagian integral dari Departemen Teknis. Perusahaan negara ini lebih
mengutamakan pelayanan umum (public service), kendati tidak boleh
melepaskan diri dari kaidah efisiensi dan efektivitas usaha.
Perusahaan jawatan disebut juga (department agency) adalah bentuk
perusahaan milik negara yang merupakan bagian dari suatu departemen.
Pada awal tahun 1991 BUMN dalam bentuk perjan diubah menjadi perum,
seperti perum pegadaian dan perusahaan jawatan kereta api berubah
menjadi PT. KAI.
Terhitung sejak Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN
Bab 10 Ketentuan Peralihan pasal 93 ayat 1 semua BUMN yang berbentuk
perusahaan jawatan (Perjan), harus telah diubah bentuknya menjadi Perum
atau Persero.
Ciri – Ciri Perjan :
1) tujuan usaha adalah untuk publik servis.

11. 51
2) status hukum tidak berdasarkan badan hukum usaha.
3) hubungan organisasi dengan pemerintah tidak dilihat sebagai bagian
dari departemen atau dirjen ( tidak otonom)
4) kepemilikan atau penguasaan pemerintah dalam bentuk sepenuhnya
dan langsung seperti terhadap bagian departemen atau dirjen.
b. Perusahaan Umum (Perum)
Perum (public corporation) menurut Undang – Undang Nomor 19
Tahun 2003 tentang BUMN adalah BUMN yang seluruh modalnya
dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk
kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu
tinggi sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prisip pengelolaan
perusahaan.
Perusahaan umum adalah perusahaan negara yang bergerak dalam
bidang usaha pelayanan umum yang modal seluruhnya berasal dari negara
dan dipisahkan dari APBN. Tujuan utama perum adalah untuk melayani
kepentingan umum disamping itu juga mencari keuntungan atau laba.
Manullang, M. 1982 mengemukakan Ciri-ciri Perum adalah sebagai
berikut:
1) Makna usahanya adalah melayani kepentingan umum dan sekaligus
untuk memupuk keuntungan.
2) Berstatus badan hukum.
3) Pada umumnya bergerak dibidang jasa-jasa vital.
4) Mempunyai nama dan kekayaan sendiri, dapat kebebasan bergerak
seperti perusahaan swasta untuk mengadakan atau masuk kedalam
suatu perjanjian kontrak-kontrak dan hubungan perusahaan lainnya.
5) Dapat dituntut dan menuntut dan hubungan hukumnya diatur secara
hubungan hukum perdata.
6) Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang
dipisahkan, serta dapat mempunyai dan memperoleh dana dari kredit-
kredit dalam dan luar negeri atau dari obligasi.
7) Dipimpin oleh suatu direksi.
8) Pegawainya adalah pegawai perusahaan negara yang diatur tersendiri.

12. 52
9) Organisasi, tugas, wewenang, tanggung jawab, pertanggungjawaban,
dan cara mempertanggungjawabkan, serta pengawasan dan lain
sebagainya diatur secara khusus dalam undang-undang yang mengatur
pembentukan perusahaan negara itu.
10) Laporan tahunan disampaikan kepada pemerintah.
Contoh perusahaan yang
mempunyai badan usaha Perusahaan
Umum antara lain Perum Peruri/PNRI
(Percetakan Uang Negara RI), Perum
Bulog, Perum Damri, dan Perum Jasa
Tirta, Perum Balai Pustaka, Perum
ANTARA, Perum Perumnas,perum
pegadaian dll.
c. Perusahaan Perseroan (Persero)
Solihin (2006) Persero adalah perusahaan negara (BUMN) yang
berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dimana modal usaha negara dalam bentuk
perseroan dapat memiliki 2 kemungkinan
1) Seluruh modal persero dimiliki oleh negara
2) Sebagian modal persero (paling sedikit 51 %) dimiliki oleh negara dan
sebagian modal lainnya dimiliki oleh swasta.
Persero dikelola oleh Negara atau daerah. Berbeda dengan Perum
tujuan didirikannya persero yang pertama adalah mencari keuntungan dan
yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Perusahaan perseroan ( public
state company ) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang
modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51%
sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia, yang tujuan utamanya
mengejar keuntungan.
Tujuan pendirian perseroan adalah menyediakan barang atau jasa yang
bermutu dan berdaya saing kuat serta mengejar keuntungan guna
meningkatkan nilai perusahaan. Persero diharapkan dapat memperoleh laba
yang besar, maka otomatis persero dituntut untuk dapat memberikan produk
Gambar 11. Contoh Perum Pegadaian
(sumber financial.com)

13. 53
barang maupun jasa yang terbaik agar produk yang dihasilkan tetap berlaku
dan terus – menerus mencetak keuntungan,
Hartini (2017) menjelaskan bahawa tata cara pendirian BUMN Persero
pada dasarnya sama dengan tata cara pendirian sebuah PT. Hal ini merupakan
konsekuensi hukum pengaturan pasal 1 angka 2 jo. Pasal 11 UU BUMN
bahwa, pada BUMN Persero berlaku prinsip-prinsip hukum PT. Persamaan
tersebut adalah mulai dari pembuatan akta notaris, pengesahan Menkum dan
HAM RI, pendaftaran perusahaan dan pengumuman pada Tambahan Berita
Negara.
Tata cara pendirian PT yang diatur oleh UU PT merupakan standar
yang harus diikuti bagi semua badan usaha yang akan mengambil karakter PT
sebagai suatu badan hukum (legal entity). Oleh karena itu pendirian suatu
perseroan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7
yang telah ditetapkan yaitu:
1) Perseroan didirikan dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat
dalam bahasa Indonesia.
2) Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat
perseroan didirikan
3) Ketentuan mengenai “setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian
saham pada saat perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat
perseroan didirikan” , tidak berlaku dalam rangka peleburan.
4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkan
keputusan pengesahan badan hukum perseroan.
5) Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham
menjadi kurang dari dua orang, dalam jangka waktu paling lama enam
bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang
bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain
atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
Ciri-ciri Persero adalah sebagai berikut :
a) Pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden.
b) Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh menteri dengan memperhatikan
perundang- undangan .

14. 54
c) Statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-
undang.
d) Modalnya berbentuk saham
e) Sebagaian atau seluruh modalnya adalah milik Negara dari kekayaan
Negara yang dipisahkan.
f) Organisasi persero adalah RUPS, direksi dan komisaris.
g) Menteri yang ditunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang saham milik
Pemerintah.
h) Apabila seluruh saham dimiliki oleh pemerintah maka menteri berlaku
sebagai RUPS, jika hanya sebagian maka sebagai pemegang saham
perseroan terbatas.
i) RUPS bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan,
j) Dipimpin oleh direksi
k) Laporan tahunan diserahkan ke RUPS untuk disahkan.
l) Tidak mendapatkan fasilitas Negara
m) Tujuan utama memperoleh laba
n) Hubungan – hubungan usaha diatur dalam hokum perdata.
Adapun perbedaan PT. Persero dengan PT terletak pada adanya saham
pemerintah dalam kepemilikan usaha sehingga persero tidak seluruhnya
tunduk kepada hukum perdata ( Hukum Privat) melainkan juga harus tunduk
kepada hukum publik seperti yang menyangkut pertanggungjawaban
keuangan Persero kepada Pemerintah selaku pemilik modal maupun
pengawasan terhadap keuangan negara yang
ada pada persero yang bersangkutan(
Solihin, 2006).
Contoh perusahaan milik PT.Persero
adalah PT Telekomunikasi, PT Asuransi
Jiwasraya, PT Garuda Indonesia (Persero),
PT Dirgantara Indonesia, PT Perusahaan
Pertambangan dan Minyak Negara (Persero)
dan PT PLN, PT KAI, PT Jasa Marga, Bank
BNI, PT POS, Bank MAndiri, dll.
Gambar 12. Contoh PT. Asuransi
Jiwasraya (Persero)
(sumber: forsquare.com)

15. 55
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
a. Pengertian BUMD
Pengertian BUMN menurut Leny (2009) adalah perusahaan yang
diatur dengan peraturan daerah yang aktivitasnya selalu berusaha untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat dimana modal seluruhnya atau sebagian
merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali ada ketentuan lain.
Indrastuti (2009) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah
peruasahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah dengan
modal sebagian atau seluruhnya milik pemerintah daerah.
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa BUMD
adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah
dengan modal sebagain besar atau seluruhnya dari pemerintah daerah yang
aktivitasnya selalu berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat. Perusahaan
yang berbentuk BUMD adalah Perusahaan Air Minum Daerah ( PDAM ),
Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar ), PT Bank Jateng , PT Bank DKI , Bank
Sumut dan lain-lain.
Badan usaha milik daerah memiliki peranan penting dalam
peningkatan kemakmuran rakyat. Menurut Leny (2009) peran BUMD sebagai
berikut:
1) Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah pada khususnya dan
perekonomian nasional pada umumnya.
2) Sebagai sumber pendapatan daerah.
3) Membuka lapangan kerja sehingga menyerap tenaga kerja dan dapat
mengurangi pengangguran.
4) Memenuhi kebutuhan masyarakat.
b. Kelebihan dan kelemahan BUMD
BUMD bercirikan birokrasi didirikan berdasarkan amanah UUD 1945
dan peraturan pemerintah, memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan.
Kelebihan BUMD
1) Kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk melayani kepentingan umum
2) Modal berasal dari kekayaan negara
3) Apabila menderita kerugian, pemerintah yang menanggungnya

16. 56
4) Status pegawai diatur oleh peraturan pemerintah atau daerah
5) Memperoleh fasilitas dari negara
Kelemahan BUMD
1) Banyaknya fasilitas yang diperoleh dari negara menjadikan pegawai
kurang disiplin
2) Pengelolaan BUMD kurang efesien sehingga sering mengalami kerugian.
E. BADAN USAHA MILIK SWASTA (BUMS)
1. Pengertian BUMS
Selain BUMN yang dikelola negara, ada badan usaha yang dikelola swasta.
Badan ini dinamakan BUMS. Badan usaha milik swasta (BUMS) adalah
badan usaha yang seluruh modalnya dimiki oleh swasta yang bertujuan untuk
mencari laba. Jenis-jenis BUMS dapat dibedakan atas beberapa bentuk badan
usaha yang dimiliki oleh swasta, seperti perusahaan perorangan (PO), firma
(Fa), Commanditaire Vennootsschap (CV), perseroan Terbatas (PT).
2. Karakteristik BUMS
Secara umum karakteristik atau ciri-ciri BUMS adalah :
a. Dimiliki oleh perseorangan atau persekutuan badan-badan usaha
b. Pemilik dapat bertindak sebagai pengelola, dapat juga hanya sebagai
pemilik tetapi pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain yang lebih
profesional
c. Keuntungan dan kerugian menjadi tanggungjawab pemilik dan atau
pimpinan
d. Keberhasilan atau kegagalan badan usaha sangat tergantung pada
kecakapan pemilik atau pimpinan
e. Modal berasal sepenuhnya dari pihak swasta
f. Modal dapat dihimpun dari laba yang tidak dibagi, dari cadangan, dan dari
penyusutan
g. Modal dapat diperoleh dari lembaga keuangan, baik bank maupun
nonbank.

17. 57
3. Peranan BUMS
BUMS memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional, antara lain :
i. Meningkatkan penerimaan devisa Negara dari perusahaan swasta yang
melakukan kegiatan ekspor dan impor.
ii. Membantu pemerintah mengusahakan kegiatan produksi dalam rangka
meningkatkan kemakmuran masyarakat.
iii. Meningkatkan lapangan kerja untuk mengatasi pengangguran.
iv. Membantu pemerintah meningkatkan penerimaan Negara melalui berbagai
pajak.
4. Bentuk – bentuk BUMS
Badan usaha milik swasta (BUMS) adalah badan usaha yang dimiliki
sepenuhnya oleh individu atau swasta. Badan usaha ini pada umumnya selalu
diasosiasikan sebagai bentuk usaha yang bertujuan untuk mencari keuntungan,
sehingga ukuran keberhasilannya berdasarkan banyaknya keuntungan yang
diperoleh dari hasil usahanya tersebut. Badan usaha dapat di bagi ke dalam
beberapa bentuk, yaitu : Perusahaan perseorangan, Firma, CV dan Perseroan
Terbatas (PT).
a. Perusahaan Perseorangan (Po)
Menurut Kasmir (2010) perusahaan perseorangan merupakan
bentuk badan hukum yang hanya dimiliki oleh satu orang dan
menanggung seluruh resiko secara pribadi. Manajemen perusahaan
dikekola pemilik yang berfungsi sebagai direktur atau manajer ata u
bahkan sekaligus pelaksana seharian diperus ahaan tersebut. Pemilik
merupakan aktor utama dalam mengambil setiap kebijakan dan keputusan
perusahaan. Kemudian juga dalam hal pengelolaan aktifitas perusahaan
sehari-hari, termasuk melakukan hubungan dengan para pihak yang
berkepentingan terhadap pihak perusahaan.
Perusahaan perseorangan memiliki struktur yang sederhana dengan
kepemilikan tunggal serta memiliki tanggung jawab tidak terbatas
terhadap seluruh utang perusahaan yang dimiliki perusahaan. Artinya,
untuk membayar kewajibannya akan digunakan sampai kepada harta

18. 58
pribadi, apabila kekayaan perusahaan tidak mencukupi untuk menutupi
utang tersebut.
Perusahaan perseorangan merupakan bentuk badan usaha yang
pertama kali muncul di bidang bisnis. Bentuk ini merupakan bentuk yang
paling sederhana, dimana tidak terdapat perbedaan pemilikan antara hak
milik pribadi dengan milik perusahaan.
Perusahaan perseorangan adalah bentuk badan usaha yang dimiliki
dan dikelola, dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh
terhadap resiko dari kegiatan badan usaha tersebut. Akan tetapi dalam
praktiknya badan usaha ini kerap kali merupakan perusahaan keluarga,
dikelola oleh individu atau perseorangan menggunakan modal sendiri atau
pinjaman atau perusahaan yang menggunakan seluruh atau sebagian
anggota keluarga untuk menjalankannya. Dalam suatu perekonomian tidak
mudah untuk menentukan apakah suatu kegiatan itu digolongkan sebagai
perusahaan perseorangan atau merupakan suatu kegiatan ekonomi yang
tidak digolongkan sebagai perusahaan.
Dalam setiap perekonomian perusahaan perseorangan merupakan
unit usaha yang paling banyak jumlahnya. Sebagai contoh pada masa ini di
Amerika Serikat lebih kurang 80 persen dari jumlah unit usaha merupakan
perusahaan perorangan. Akan tetapi walaupun jumlahnya banyak, nilai
penjualannya dan nilai tambah yang diciptakan oleh usaha yang seperti itu
relatif kecil. Hal tersebut berarti perusahaan perorangan walaupun banyak,
tetapi setiap unitnya menggunakan modal yang relatif produksinya juga
terbatas.
Pengelolaan perusahaan perseorangan hampir seluruhnya adalah
perusahaan kecil dan biasanya langsung ditangani sendiri oleh pemiliknya.
Jika perusahaan perseorangan berkembang menjadi besar , maka kegiatan
manajemen baru akan terlihat lebih teratur, pemilik tidak lagi mengelola
secara langsung, melainkan akan duduk sebagai seorang komisaris
(pengawas) sedangkan untuk menjalankan usaha akan diserahkan kepada
orang lain atau manajer yang bisa bekerja lebih profesional.

19. 59
Solihin (2006) Perusahaan perseorangan dapat dibagi kedalam dua
kelompok yaitu sebagai berikut:
a) Usaha perseorangan berizin. Yang termasuk kedalam perusahaan ini
adalah perusahaan perseorangan yang memiliki izin operasional dari
departemen teknis. Misalnya, apabila perusahaan perseorangan
bergerak dalam bidang perdagangan maka perusahaan tersebut dapat
memiliki izin seperti Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) atau
pengusaha pertambangan perorangan yang memiliki Surat Izin
Pertambangan Daerah (SIPD) yang dikeluarkan Departemen
Pertambangan.
b) Usaha perseorangan yang tidak memiliki izin. Misalnya, usaha
perseorangan yang dilakukan para pedagang kaki lima, toko barang
kelontong, pedagang eceran kecil dan lain-lain.
Budiarta (2011) menyebutkan Ciri dan sifat perusahaan
perseorangan yaitu sebagai berikut:
a) Relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan
b) Tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi
c) Tidak ada pajak, yang ada adalah pungutan atau retribusi
d) Seluruh keuntungan dinikmati sendiri
e) Sulit mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri
f) Keuntungan yang kecil yang terkadang harus mengorbankan
penghasilan yang lebih besar
g) Jangka waktu badan usaha tidak terbatas atau seumur hidup
h) Sewaktu-waktu dapat dipindah tangan kan
Kelebihan dari perusahaan perseorangan
Perusahaan perseorangan memiliki kelebihan sebagai berikut:
a) Mudah didirikan
b) Organisasinya sederhana sehingga biaya organisasinya pun rendah
c) Pengelolaannya fleksibel dan bebas
d) Kerahasiaan usaha terjamin

20. 60
Kelemahan perusahaan perseorangan
Kismono (2001) menjelaskan adapun kekurangan perusahaan
perseorangan sebagai berikut:
a) Tanggung jawab yang tidak terbatas atas resiko kerugian.
b) Keterbatasan sumber dana.
c) Kesulitan dalam pengelolaan.
d) Kesulitan dalam membagi waktu.
e) Benefit yang kecil.
f) Pertumbuhan terbatas.
g) Tenggang waktu usaha yang
terbatas.
Contoh perusahaan perorangan
antara lain: Usaha Kecil atau
UKM (Usaha Kecil Menengah)
seperti bengkel, binatu (laundry),
salon kecantikan, rumah makan,
persewaan komputer dan
internet, toko kelontong, tukang
bakso keliling, dan pedagang
asongan, Rumah Makan Padang dll.
b. Firma (Fa)
Istilah firma berasal dari bahasa Belanda Vennootschap Onder
Firma atau sering disingkat Fa. Firma ( partnership ) adalah persekutuan
antara dua orang atau lebih yang menjalankan perusahaan dengan
menggunakan satu nama. Firma didirikan paling sedikit oleh dua orang
dengan ikatan perjanjian yang dilakukan di depan notaris untuk
mendapatkan akta sebagai badan hukum. Pada firma, semua sekutu
merupakan pemilik yang merangkap pimpinan perusahaan. Setiap anggota
firma akan bertanggung jawab terhadap seluruh utang firma dan seluruh
kerugian, tidak hanya terbatas pada modal yang disertakan saja melainkan
seluruh kekayaan yang dimilikinya ikut menjadi jaminan. Pada firma hasil
Gambar 13 . Contoh Po (Toko Kue)
Sumbber:https://id.openrice.com

21. 61
keuntungan yang diperoleh dibagi untuk anggota persekutan tersebut
demikian juga ketika menderita kerugian.
Lebih lanjut Kasmir (2010) menjelaskan bahwa firma adalah
perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan menjalankan
perusahaan atas nama perusahaan. Atau dengan kata lain firma akan
terbentuk bila terdapat dua orang atau lebih bersekutu untuk menjalankan
suatu perusahaan. Bila beberapa orang bersekutu untuk mendirikan suatu
persekutuan dengan firma, maka mereka bersama-sama harus membuat
suatu akte resmi atau suatu akte dibawah tangan. Akte tersebut berisi hal-
hal yang sudah disetujui bersama oleh para sekutu antara lain: nama
perusahaan yang didirikan, besarnya modal masing-masing dan lain-lain.
Manullang (2016) menjelaskan kebaikan persekutuan dengan firma
sebagai berikut:
1) Kebutuhan akan modal lebih mudah terpenuhi, jika dibandingkan
dengan perusahaan perseorangan. Persekutuan dengan firma pada
umumnya mempunyai Capital relative lebih besar daripada perusahaan
perseorangan.
2) Tergabungnya alasan-alasan rasional. Pada persekutuan dengan firma
ada beberapa pemilik, yang memberi kemungkinan tiap tindakan besar
yang akan diambil lebih dahulu dipertimbangkan matang-matang dan
setiap pemilik dapat memberi pendapat. Sering terjadi bahwa tindakan
yang didasarkan atas musyawarah menghasilkan kebenaran dan
mendatangkan keuntungan.
3) Perhatian sekutu yang sungguh-sungguh pada perusahaan. Setiap
sekutu dalam persekutuan dengan firma bertanggung jawab bukan saja
pada tindakan-tindakannya tetapi pula terhadap tindakan-tindakan
sekutu lain, karenanya setiap sekutu menaruh perhatian yang sungguh-
sungguh pada perusahaan.
Kelemahan firma antara lain:
a) Tanggung jawab yang tidak terbatas dari sekutu dalam kerugian
persekutuan dengan firma, kekayaan pribadi masing-masing sekutu
terpisah dengan kekayaan perusahaan, namun kekayaan pribadi setiap

22. 62
sekutu menjadi jaminan bagi hutang-hutang persekutuan dengan firma
bila terjadi likuidasi perusahaan.
b) Pimpinan dipegang oleh lebih dari seorang. Adanya pemimpin
yang lebih besar dari seorang, kecuali kalau ada batasan tugas,
fungsi dan wewenang masing-masing sekutu, sering menimbulkan
perselisihan paham, hal yang demikian dapat membawa akibat
bukan saja dalam kerja sama tetapi pula dalam pelaksanaan tugas
masing-masing sekutu.
c) Persekutuan dengan firma akan berakhir jika:
1. Meninggal seorang sekutu atau jatuh pailit seorang sekutu
2. Dibubarkan hakim karena alasan-alasan yang sah
3. Masa persekutuan dengan firma ditetapkan telah habis
4. Seorang sekutu menarik diri
d) Penanaman modal beku (frozen Capital). Bagi seseorang yang
menginvestasikan pada persekutuan dengan firma dilihat dari sudut
likuiditas, merupakan tempat penanaman modal yang kurang baik.
Orang dengan mudah menginvestasikan uangnya pada persekutuan
dengan firma, tetapi untuk menarik kembali modal yang di
investasikan agak sulit. Tidak setiap waktu, seorang sekutu dapat
menarik kembali modal yang telah disetorkan kedalam persekutuan
dengan firma.
Budiarta (2011) menjelaskan ciri dan sifat firma yaitu
sebagai berikut:
a) Apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib
melunasi dengan harta pribadi.
b) Setiap anggota firma memiliki hak untuk jadi pemimpin.
c) Setiap anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa
seizin anggota lainnya.
d) Keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup.
e) Seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma
f) Pendiriannya tidak memerlukan akta pendirian
g) Mudah memperoleh kredit usaha

23. 63
h) Keanggotaan tidak dapat
dipindahtangankan kepada
orang lain selama anggota
tersebut masih hidup
Contoh Firma antara lain: Firma
Indo Eternity, Firma Multi
Marketing, Firma Panghudi
Luhur, Firma Sumber Rezeki,
Terra Firma dll.
c. Commanditaire Vennootschap (CV)
Menurut Indrastuti (2009) Persekutuan Komanditer adalah bentuk
badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk
mencapai tujuan bersama, dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda
diantara anggotanya. Lebih lanjut Solihin (2006) menjelaskan persekutuan
komanditer (CV) firma yang mempunyai 1 atau beberapa orang sekutu
komanditer. Sekutu komanditer (silent partner) adalah sekutu yang hanya
menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan pada
persekutuan dan tidak turut campur dalam pengurusan atau penguasaan
persekutuan.
Ciri-ciri Commanditaire Vennootschap (CV) sebagaimana berikut:
a) Keanggotaan pada CV ada 2 (dua) macam diantaranya anggota
aktif dan anggota pasif.
b) Sekutu yang aktif merupakan anggota yang aktif dalam mengelola
perusahaan.
c) Sedangkan sekutu yang pasif hanyalah anggota yang menanamkan
modal saja.
d) Tanggung jawab pada sekutu aktif tidak terbatas, sedangkan tanggung
jawab sekutu pasif hanya sebesar modal yang dia tanam.
Gambar 14 Contoh Firma
Sumber: slideshare.net

24. 64
Dalam pengelolaan persekutuan komanditer, ada 2 macam yaitu :
a) Sekutu komanditer (Pasif) adalah anggota yang memercayakan
modalnya kepada sekutu komplementer dengan menanggung kerugian
yang terbatas pada modal yang disetor dan mengharapkan bunga atau
keuntungan dari perusahaan.
b) Sekutu komplementer (Aktif) adalah anggota yang mengurus
mengelola dan bertanggung jawab terhadap perusahaan dan
menanggung kerugian secara tidak terbatas.
Tabel 3. Perbedaan sekutu aktif dengan sekutu pasif
No. sekutu aktif sekutu pasif
1 Aktif menjalankan perusahaan Hanya menyetorkan modal saja
2
Bertanggungjawab penuh
terhadap segala harta
kekayaan perusahaan
Tanggung jawab hanya terbatas
pada modal yang diserahkan
3
Dapat melakukan perjanjian
dengan pihak luar
Tidak dapat melakukan
perjanjian dengan pihak luar
Kebaikan Persekutuan Komanditer (CV) antara lain:
a) Kebutuhan akan modal lebih mudah untuk terpenuhi, karena pemilik
atau penanam modal lebih banyak dan bisa lebih mudah memperoleh
pinjaman
b) Pimpinan perusahaan dapat terdiri dari satu orang atau lebih
c) Tanggungjawab sekutu komanditer terbatas, tanggungjawabnya hanya
terbatas hanya pada modal yang disetor karena ia tidak ikut campur
dalam pengelolaan perusahaan
d) Menggunakan akta otentik maksudnya secara lisan dan tertulis ,
e) Peraturan tentang pembagian untung dan rugi berdasarkan besarnya
modal yang ditanam
f) Kekayaan pribadi dipisahkan dari kekayaan perusahaan
Keburukan Persekutuan Komanditer antara lain :
a) Dapat terjadi selisih paham antar pemilik
b) Sekutu komanditer tidak ikut menjalankan usaha perusahaan
c) Kesulitan menarik dana yang telah disetorkan

25. 65
d) Kelangsungan hidup perusahaan sewaktu-waktu dapat terganggu.
Sementara Kasmir (2010) menyatakan persyaratan pendirian CV
adalah sebagai berikut :
1) Pendirian CV disyaratkan oleh dua orang, dengan menggunakan akta
notaris dan menggunkan bahasa indonesia (namun dalam undang-
undang hukum dagang dinyatakan dalam pendirian CV tidak mutlak
harus dengan akta notaris ).
2) Pada waktu pendirian CV , yang harus dipersiapkan sebelum datang ke
notaris adalah adanya persiapan mengenai : nama CV yang akan
digunakan, tempat kedudukan CV, siapa s aja yang akan bertindak
selaku persero aktif, dan persero diam, maksud dan tujua n pendirian
CV serta dokumen persyaratan lainnya.
3) CV tersebut didaftarkan pada pengadilan negeri setempat dengan
membawa kelengkapan berupa : SKDP (Surat Keterangan Domisili
Perusahaan ) dan NPWP atas nama CV yang bersangkutan, guna
memperkuat kedudukan CV.
Contoh Persekutuan Komanditer
antara lain: CV. Canvilgroup, CV.
Advertising Lampung, CV. Herry
jaya utama, CV. Taruna jaya
mandiri, CV. Global energi sistem
( ges), CV. Purnama jaya persada,
CV.Indako Trading CO dll.
4). Perseroan Terbatas (PT)
Perseroan terbatas atau Naamloze Vennotschap (NV) adalah
perseroan antara dua orang atau lebih dengan modal yang terdiri atas
saham-saham. Menurut UU no. 40 tahun 2007 pasal 1 Perseroan Terbatas
yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan
persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan
kegitan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham
Gambar 15 Contoh CV
Sumber: www.pinterest.com

26. 66
dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta
peraturan pelaksanaannya.
Menurut Kasmir (2010) Perseroan Terbatas (PT) adalah badan
hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para
pengusaha. Penyebabnya adalah karena badan hukum jenis ini memeiliki
banyak kelebihan jika dibandingkan dengan badan hukum lainnya.
Kelebihannya antara lain luasnya bidang usaha yang dimiliki, kebebasan
bergerak dalam berbagai bidang usaha serta tanggung jawab dan dimiliki
terbatas hanya kepada modal yang disetor.
PT merupakan bentuk perusahaan dimana perolehan modalnya
berskala dari penjualan saham. Berikut ini Jenis-jenis saham berdasarkan
perbedaan hak antar lain:
a) Saham biasa
Saham biasa adalah saham yang tidak mempunyai kelebihan dari jenis
saham lain, maksudnya para pemilik akan memperoleh deviden hanya
pada saat perusahaan memperoleh laba.
b) Saham preferen
Saham preferen mempunyai preferensi atau hak istimewa. Berikut ini
adalah hak-hak istimewa tersebut:
(1) Pembagian deviden yang didahulukan, maksudnya pemegang
saham mendapat pembagian deviden terlebih dahulu oleh
pemegang saham biasa.
(2) Pembagian kekayaan yang didahulukan, maksudnya para
pemegang saham preferen mempunyai hak untuk memperoleh
pembagian kekayaan perusahaan terlebih dahulu dari pemegang
saham biasa, pada saat perusahaan dilikuiditas.
(3) Pembagian deviden kumulatif, artinya pemegang saham preferen
mendapatkan hak untuk memperoleh dividen yang pada setiap
periode. Jika tidak ada deviden pada periode tertentu, maka ia
akan memperolehnya pada periode yang akan datang ada periode
yang akan datang secara kumulatif.
c) Saham bonus

27. 67
Saham bonus adalah saham yang diberikan secara cuma-cuma kepada
pemegang saham lainnya, karena keuntungan-keuntungan perusahaan
yang lalu dalam bentuk cadangan terlalu besar dan perlu dikurangi
dengan memberinya dalam bentuk saham-saham baru.
d). Saham pendiri
Saham pendiri adalah saham yang diberikan kepada pendiri perseroan
terbatas karena jasa-jasa pada masa pendirian perusahaan tersebut.
e) Saham kosong
Saham kosong adalah saham-saham yang dibeli kembali oleh
perseroan dari para pemegang saham yang kemudian disimpan dan
tidak diikut sertakan lagi dalam modal perseroan.
Perusahaan Terbatas adalah perusahaan yang berbadan hukum yang
didirikan beberapa orang yang tanggung jawab pemegang sahamnya terbatas.
Beberapa karakteristik utama dari PT adalah sebagai berikut:
a) Pemiliknya adalah para pemegang saham.
b) Dalam rapat pemegang saham setiap satu lembar saham yang kekuasaan
tertinggi berada pada keputusan rapat pemegang saham.
c) Merupakan suatu perkumpulan modal dimiliki berarrti satu suara.
d) Bertujuan mencari laba yang sebesar-besarnya.
e) Keuntungan dibagi atas dasar modal yang disetor. Jadi yang memiliki
saham terbanyak akan memperoleh bagian yang besar.
f) Pemilik dan pengelola dipisahkan.
g) Unit usahanya didasarkan pada kebutuhan konsumen (pasar).
Tahap dalam pendirian PT yaitu:
1) Tahap Akta Notaris
Tahap akta notaris ini merupakan tahap awal dalam proses pendirian suatu
perseroan terbatas. Akta notaris tersebut diperlukan untuk merumuskan
akta pendirian perseroan yang didalamnya terdapat anggaran dasar
perseroan tersebut.
2) Tahap Pengesahan

28. 68
Akta pendirian perseroan terbatas yang dibuat oleh notaris tersebut, yang
didalamnya terdapat anggaran dasar, haruslah diajukan kepada Menteri
Kehakiman untuk mendapatkan pengesahannya.
3) Tahap Pendaftaran dalam Daftar Perusahaan.
Setelah anggaran dasar perusahaan disahkan oleh yang berwenang, maka
perusahaan tersebut mesti didaftarkan dalam daftar perusahaan, yakni
suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu.
4) Tahap Pengumuman dalam Berita Negara
Pengumuman dalam berita Negara merupakan tahap terakhir dalam proses
pendirian suatu perseroan terbatas. Hal ini dilakukan untuk memenuhi
unsur keterbukaan kepada masyarakat bahwa suatu perseroan terbatas
dengan nama tertentu serta maksud tujuan tertentu sudah didirikan.
Adapun yang merupakan organ dari perseroan terbatas adalah sebagai berikut:
1) Rapat Umum Pemegang Saham
RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai kekuasaan tertinggi
dalam perseroan tersebut. RUPS terdiri dari Rapat Umum Pemegang
Saham biasa (tahunan) dan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa.
2) Direksi
Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki kewenangan
menjalankan dan mengambil kebijaksanaan perusahaan (eksekutif). Organ
direksi ini dipilih oleh RUPS dan karenanya harus pula bertanggung
jawab kepada RUPS.
3) komisaris
Organ komisaris merupakan organ yang melaksanakan fungsi pengawasan
terhadap perseroan. Organ komisaris tersebut dipilih oleh RUPS dan
karenanya harus pula bertanggung jawab kepada RUPS. Karena disamping
organ direksi ada organ komisaris , maka system seperti ini seiring dengan
system “dewan ganda”.
Perseroan terbatas dapat dibubarkan atau disebut juga dengan istilah
“dilikuidasi” karena alasan sebagai berikut:
a. Bubar karena keputusan RUPS.
b. Bubar karena jangka waktu berdirinya sudah berakhir.

29. 69
c. Bubar karena penetapan pengadilan.
Apabila suatu perseroan bubar, maka harus diangkat seorang atau lebih
likuidator yang akan membereskan pembubaran tersebut. Ditinjau dari hak-
hak pesero, saham dapat pula dibagi sebagai berikut :
1. Saham biasa, sero biasa memperoleh keuntungan (deviden) yang sama
sesuai dengan yang ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham
2. Saham preferen, sero preferen ini mempunyai hak dan deviden yang sama
dengan sero biasa , dan juga mempunyai hak lebih dari sero biasa
Saham komulatif preferen, pemegang sero jenis ini mempunyai hak
lebih dari sero preferen. Bila hak tersebut tidak dibayarkan pada tahun
sekarang , maka akan dibayarkan pada tahun berikutnya.
Perseroan Terbatas memilki beberapa kelebihan, yaitu sebagai berikut :
a. Perusahan mudah mendapatkan modal. Modal yang diperoleh dapat dari
beberapa investor
b. Pemimpinnya mudah diganti,. Apabila pemimpin tidak mampu
menjalankan perusahaan, maka RUPS dapat menggantinya dengan orang
yang lebih tepat.
c. Mempunyai kemungkinan yang cukup besar untuk mendapatkan tenaga-
tenaga profesional.
d. Tanggung jawab yang terbatas dari pemegang saham. Apabila perusahan
mengalami kerugian , maka perusaan tidak bisa mengambil kekayaan
pribadi pemegang saham utnuk menutupi kerugian perusahaan.
Diantara kebaikan perseroan terbatas terdapat pula kelemahan.
Kelemahan Perseroan Terbatas sebagai berikut:
a. Proses pendiriannya kompleks dan peraturannya banyak (sesuai UU).
b. Dua kali bayar pajak. Karena deviden yang diterima pemegang saham
dikenakan pajak, sehingga mengurangi
pendapatan.
c. Sukar merahasiakan kegiatan perusahaan.
d. Dapat mengurangi motivasi kerja.
Contoh Perseroan Terbatas antara lain: PT.
Gambar 16. Contoh Perseroan
Terbatas
Sumber: maxmanroe.com

30. 70
Djarum, PT. Gudang Garam,PT. Unilever Indonesia Tbk, PT. Astra
Internasional Tbk, PT. Indofood Tbk. Dll.
5. Kelebihan dan Kelemahan BUMS
Kelebihan BUMS (Badan Usaha Milik Swasta)
1) Cepat dalam pengambilan keputusan karena pemilik modal juga kadang
kala menjadi pengelola
2) Sebagai penyumbang pajak pada kas pemerintah
3) Memberi kontribusi dalam menaikkan Produk Domestik Bruto (PDB)
4) Sebagai penyedia barang dan jasa
5) Cepat dalam mendapatkan modal karena dalam pengelola umumnya juga
pemilik
6) Banyak menampung tenaga kerja
Kelemahan dan Kekurangan BUMS (Badan Usaha Milik Swasta)
1) Terlalu mementingkan laba sehingga sering kali tidak memperhatikan
lingkungan
2) Sering mengalami kesulitan dalam mendapat pinjaman
3) Sering terjadinya silang pendapat antara manajemen perusahaan dengan
para serikat buruh
4) Menimbulkan persaingan tidak sehat.

31. 71
F. FORUM DISKUSI
Pesera PPG yang berbahagia……..
Bacalah artikel berikut ini:
Diskusikanlah beberapa hal sebagai berikut:
1. Apakah Anda mendukung rencana swastanisasi BUMN ?? Beri alasan singkat
dan tepat !
2. Apa dampak positif dan negatif ketika dilakukan swastanisasi BUMN bagi
kesejahteraan masyarakat!