1. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Disampaikan oleh :
Ir.YerryYanuar,MM
KepalaBAPPEDAProvinsiJawaBarat
Februari 2018
BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT
Seminar
Jawa Barat Menyongsong SDGs
4. 4
1. Disepakati saat pertemuan dunia September 2015, Agenda 2030 untuk
Pembangunan Berkelanjutan (the 2030 Agenda for Sustainable Development
(SDGs) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-
perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang
berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong
pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup;
2. Tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) : penyusunan peta jalan,
Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah SDGs;
3. Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs disusun dengan melibatkan semua pemangku
kepentingan di tingkat daerah.
PENGANTAR
8. 8
Prinsip TPB/SDGs
• Universal
• Integration
• No One Left
Behind
Dukungan
Pelaksanaan
• Kelembagaan
• Pengarusutamaan
• Peta Jalan, RAN, RAD
• Monev
• Inovasi Data
• Inovasi Pendanaan
• Strategi Komunikasi
Landasan Hukum
• Perpres TPB/SDGs
• Permen & Kepmen
PPN/Ka Bappenas
• Regulasi
tingkat
daerah
Pedoman Teknis
• Metadata Indikator
• Penyusunan Renaksi
• Monitoring & Evaluasi
Strategi Pelaksanaan TPB/SDGs
9. 9
Prinsip Kemitraan
1. Penetapan Indikator dalam
Setiap Target/Sasaran
2. Pengembangan Kebijakan,
Regulasi, & Penyelarasan
Program /Kegiatan
3. Penyiapan Data dan
Informasi yang Digunakan
4. Sosialisasi/Diseminas,
Komunikasi & Advokasi
5. Monev & Pelaporan
6. Pendanaan
1. Peningkatan Kapasitas
2. Pemantauan dan Evaluasi
3. Policy Research
1. Advokasi kepada Pelaku
Usaha
2. Fasilitasi Program/Kegiatan
kepada Pelaku Usaha
3. Peningkatan Kapasitas
4. Dukungan Pendanaan
1. Diseminasi dan Advokasi
kepada Masyarakat
2. Fasilitasi Program/Kegiatan
di Lapangan
3. Membangun pemahaman
publik
4. Monitoring Pelaksanaan
Implementasi
TPB/SDGs
P A
O
F
Platform Partisipasi TPB/SDGs
Trust Building
Equal Partnership
Participation
Accountable
Mutual Benefits
Prinsip & Partisipasi Para Pihak
11. Tugas Daerah (Pasal 15) :
a. Untuk pencapaian sasaran TPB Daerah, Gubernur menyusun RAD TPB
5 (lima) tahunan bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-
masing dengan melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha,
Akademisi, dan pihak terkait lainnya.
b. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi penyusunan,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RAD TPB 5 (lima)
tahunan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional.
Butir-Butir Arahan Perpres No. 59 tahun 2017 (1)
12. Batas Waktu Penyelesaian Dokumen TPB (Pasal 20) :
a. Peta Jalan TPB tahun 2017-2030 paling lama ditetapkan 12
bulan setelah Perpres TPB berlaku (10 Juli 2018)
b. RAN TPB tahun 2017-2019 paling lama ditetapkan 6 bulan
setelah Perpres TPB berlaku (10 Januari 2018)
c. RAD TPB tahun 2017-2019 paling lama 12 bulan setelah
Perpres TPB berlaku (10 Juli 2018)
Butir-Butir Arahan Perpres No. 59 tahun 2017 (2)
13. RENCANA PELAKSANAAN TPB/SDGs di PROVINSI JAWA BARAT
2
MEMBANGUN KELEMBAGAAN
Membangun pemahaman
publik akan pentingnya SDGs
dan relevansi keterlibatan
semua pihak dalam
pelaksanaan dan
pencapaiannya
PENGARUSUTAMAAN SDGs
RAD SDGs
Integrasi agenda SDGs
ke dalam agenda
pembangunan daerah
PELAKSANAAN
Merealisasikan komitmen
semua pemangku kepentingan
melalui pelaksanaan program
dan kegiatan sesuai dengan
kapasitas, peran dan sumber
daya yang dimilki
MONITORING
Monitoring dan evaluasi
perkembangan dan hasil
berbasis data
3
4
2017
1
2
3
4
1
2017 - 2018
2018 - 2023
2018 -2023
14. 1. Memastikan penerapan prinsip inklusif dan “no one left behind”
2. Menyusun database yang komprehensif, terpilah dan terintegrasi
3. Mengintegrasikan program seluruh pemangku kepentingan baik
pemerintah maupun non pemerintah
4. Menyelaraskan Rencana Aksi ke dalam agenda pembangunan
5. Menyelaraskan prioritas pemerintah dengan non-pemerintah
TANTANGAN PELAKSANAAN
15. Monitoring dan Evaluasi berbasis data
melalui pembentukan forum data dan
penyusunan sistem data SDGs
Bappeda dapat berkolaborasi dengan BPS
maupun institusi lain dalam persiapan
penyediaan data SDGs yang valid
Monitoring dan Evaluasi Berbasis Data
17. Perpres No. 59 tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian TPB
Dewan Pengarah
Dipimpin oleh Gubernur
Koordinator Pelaksana
Sekretaris Daerah
Tim Pelaksana
Dikoordinasikan oleh Kepala
BAPPEDA
Tim Pakar
Sekretariat
Kelompok Kerja
Pilar Pembangunan
Sosial
Dikoordinasikan oleh Kepala
Bidang Pemsosbud BAPPEDA
Kelompok Kerja
Pilar Pembangunan
Ekonomi
Dikoordinasikan oleh Kepala
Bidang Ekonomi BAPPEDA
Kelompok Kerja
Pilar Pembangunan
Lingkungan
Dikoordinasikan oleh Kepala
Bidang Fisik BAPPEDA
Kelompok Kerja
Pilar Pembangunan
Hukum & Tata Kelola
Dikoordinasikan oleh Sekretaris
BAPPEDA
Tim Koordinasi Daerah
TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat
o Draf Pergub Pembentukan Tim
Koordinasi Daerah Pelaksanaan
TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2023
o Anggota Tim Koordinasi terdiri
dari pemerintah, OMS, akademisi
dan filantropi dan bisnis
Rancangan Struktur Tim Koordinasi Daerah TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat
18. a. Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan Renaksi TPB/SDGs
sesuai dengan bidang tugasnya;
b. Membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan kelompok kerja TPB/SDGs
sesuai dengan bidang tugasnya;
c. Melakukan pencarian, pengumpulan bahan, data dan informasi yang
dibutuhkan termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara
kepada pihak terkait dalam rangka penyusunan Renaksi TPB/SDGs;
d. Melakukan analisa situasi perkembangan pencapaian TPB/SDGs di
tingkat nasional dan upaya-upaya yang telah dilakukan;
e. Melakukan identifikasi faktor-faktor penentu pencapaian TPB/SDGs
sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Menyusun Renaksi TPB/SDGs sesuai dengan sistematika dan diserahkan
kepada sekretariat untuk dikonsolidasikan dengan hasil pokja lainnya;
g. Melakukan sosialisasi Renaksi TPB/SDGs kepada seluruh pemangku
kepentingan.
Tugas Kelompok Kerja
19. Pengarah :
Kepala Bappeda
Koordinator II :
Kepala Bidang Ekonomi
Koordinator III :
Kepala Bidang Fisik
Koordinator I :
Kepala Bidang Pemsosbud
Penanggung Jawab Goals
Kasubbid Pendidikan,
Kebudayaan, Bina Mental
dan Kerohanian
Kasubbid Kesehatan,
Kependudukan dan
Ketenagakerjaan
Kasubbid Pemerintahan
Penanggung Jawab Goals
Kasubbid Pertanian
Kasubbid Dunia Usaha dan
Investasi
Kasubbid Perindustrian,
Perdagangan Jasa dan
Pariwisata
Penanggung Jawab Goals
Kasubbid Sarana Prasarana
Perumahan dan
Permukiman
Kasubbid Sumber Daya
Alam, Tata Ruang dan
Lingkungan Hidup
Pokja Penyusunan RAD SDGs Provinsi Jawa Barat
20. 1. Mengidentifikasi indikator dan ketersediaan datanya
untuk RAD TPB/SDGs dan indikator-indikator yang
akan diintegrasikan kedalam RPJMD
2. Menetapkan indikator untuk RAD TPB/SDGs dan yang
akan dimasukan kedalam RPJMD
3. Menetapkan target capaian setiap indikator = target
indikator RPJMD
4. Melakukan koordinasi dengan stakeholders masing-
masing pilar (pemerintah dan non-pemerintah)
5. Menyiapkan dan mengisi matriks RAD TPB/SDGs
Provinsi Jawa Barat sesuai format
Langkah Operasional Koordinator Pokja
21. Perpres No. 59 tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian TPB
Kepala Sekretariat/
Team Leader
Staf Pendukung Sekretariat/
Penanggung Jawab Administrasi
Koordinator
Pilar Pembangunan Sosial
Koordinator
Pilar Pembangunan Ekonomi
Koordinator
Pilar Pembangunan
Lingkungan
Koordinator
Pilar Pembangunan Hukum
& Tata Kelola
Sekretariat TPB/SDGs
Provinsi Jawa Barat
o Draf Pergub tentang
Pembentukan Tim Koordinasi
Daerah Pelaksanaan TPB/SDGs
Provinsi Jawa Barat Tahun
2018-2023
o Draf SK Kepala BAPPEDA
tentang Pembentukan
Sekretariat TPB/SDGs
Provinsi Jawa Barat Anggota
Pilar Pembangunan
Sosial
Anggota
Pilar Pembangunan
Ekonomi
Anggota
Pilar Pembangunan
Lingkungan
Anggota
Pilar Pembangunan
Hukum & Tata Kelola
Struktur Sekretariat TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat
22. 1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan
2. Menyelenggarakan rapat-rapat Tim Koordinasi Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)
3. Menyelenggarakan rapat-rapat kelompok Kerja Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)
4. Mengkoordinasikan sector-sector terkait yang diperlukan dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)
5. Menyiapkan bahan serta memfasilitasi monitoring dan evaluasi
pelasanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable
Development Goals (TPB/SDGs)
Tugas Sekretariat
24. Acuan Penyusunan RAD TPB/SDGs
24
A
B
C
D
C. Ringkasan Metadata
B. Pedoman
Penyusunan Renaksi
A. Terjemahan Tujuan
dan Target
D. Metadata setiap Pilar
25. Isi Dokumen Metadata Indikator TPB/SDGs
Nama Indikator
Konsep & Definisi
Cara Menghitung
Manfaat
Sumber Data &
Cara Pengumpulan
Disagregasi Data
Frekuensi
Pengumpulan Data
26. Pedoman Penyusunan Renaksi TPB/SDGs
Tujuan:
Panduan teknis bagi seluruh
pemangku kepentingan baik di
pusat maupun daerah untuk
menyusun dokumen rencana
aksi TPB agar jelas,
operasional dan selaras dengan
kebijakan nasional
27. 1. RPJMD tahun berjalan;
2. Renstra PD tahun berjalan;
3. RKP & Renja PD tahun berjalan;
4. Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan;
5. Laporan Pencapaian MDGs Daerah;
6. Dokumen kebijakan lain yang terkait.
Dokumen Rujukan Penyusunan
Renaksi TPB/SDGs
28. • BAB I PENDAHULUAN
1. Kondisi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
2. Permasalahan dan Tantangan
• BAB II ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs
1. Uraian tentang Tujuan, Target dan Indikator TPB/SDGs
2. Kebijakan (uraian per Tujuan)
3. Program dan Kegiatan (uraian per Tujuan)
• BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi
2. Mekanisme Pelaporan
3. Tanggung Jawab Masing-masing Platform
4. Waktu Pelaksanaan.
• BAB IV PENUTUP
• LAMPIRAN 1. Peraturan Gubernur
2. Format Matriks RAD TPB/SDGs
3. Daftar Tujuan, Target dan Indikator TPB/SDGs
Sistematika Dokumen RAD TPB/SDGs
31. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Rapat Persiapan dan Pembentukan Tim Penyusun RAD TPB/SDGs Notulensi
2 Penyusunan SK Tim Penyusun RAD TPB/SDGs SK Kepala Bappeda
3 Penyusunan SK Gubernur Tim Pelaksana TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat SK Gubernur
4 Penyusunan SK Kesekretariatan SK Kepala Bappeda
5 Diseminasi Pengisian Matriks SDGs dengan Aktor Pemerintah Notulensi
6 Diseminasi Pengisian Matriks SDGs dengan Aktor Non Pemerintah Notulensi
7 Penyusunan Bab I - Bab III Dokumen RAD Draft Bab I - III
8 Pengumpulan Matriks Indikator Draft Matriks Indikator Semua Pilar
9 Pembahasan Draft Matriks (oleh setiap Pokja) Draft Matriks Indikator Semua Pilar
10 Finalisasi Matriks Pilar Pembangunan Sosial Matriks Final Pilar Pemb. Sosial
11 Finalisasi Matriks Pilar Pembangunan Ekonomi Matriks Final Pilar Pemb. Ekonomi
12 Finalisasi Matriks Pilar Pembangunan Lingkungan Matriks Final Pilar Pemb. Lingkungan
13 Finalisasi Matriks Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola Matriks Final Pilar Pemb. Hukum & TK
14 Penyusunan Bab IV - V Draft Bab IV - V
15 Konsultasi Publik Draft Dokumen RAD (Pemerintah) Notulensi
16 Konsultasi Publik Draft Dokumen RAD (OPD) Notulensi
17 Konsultasi Publik Draft Dokumen RAD (Kab/kota) Notulensi
18 Finalisasi Dokumen RAD TPB/SDGs Jawa Barat Dokumen RAD
19 Penyusunan Pergub SDGs Pergub RAD TPB/SDGs Jawa Barat
20 Diseminasi RAD TPB/SDGs Notulensi
BULAN/MINGGU
JADWAL PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD) TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN(TPB)/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)
KEGIATAN OUTPUT
PROVINSI JAWA BARAT 2018 - 2023
NO Juli
Januari Februari Maret April Mei Juni
32. • Mengkaji sejauh mana sasaran-sasaran SDGs dapat dicapai oleh Provinsi Jawa Barat baik di tingkat Provinsi
maupun di tingkat kabupaten/kota.
• Memetakan di bidang-bidang SDGs apa dan kabupaten/kota mana yang memerlukan perhatian lebih besar
• Tersedianya informasi pemetaan analisis indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable
Development Goals (TPB/SDGs) di Provinsi Jawa Barat dan di setiap kabupaten/kota di Jawa Barat.
• Diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan bahan pertimbangan kebijakan pemerintah daerah dalam
mengoptimalkan sumber daya untuk perencanaan pembangunan dalam rangka pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan
Tujuan
Sasaran dan Manfaat
33. No Tujuan Indikator Tahun Sumber
1 Tanpa Kemiskinan Penduduk miskin dengan garis kemiskinan $1.90 per hari (%) 2002-2015 SUSENAS
Penduduk miskin dengan garis kemiskinan nasional (%) 2002-2015 BPS
2 Tanpa Kelaparan
Balita dengan tinggi badan pendek dan sangat pendek (%) 2013 Dinas Kesehatan, Prov. Jawa Barat
Balita dengan berat badan kurus dan sangat kurus (%) 2013,2014 Dinas Kesehatan, Prov. Jawa Barat
Produktivitas tanaman pangan (t/ha) 2005-2014 Jawa Barat dalam Angka, BPS
3
Kehidupan Sehat dan
Sejahtera
Angka kematian dibawah 5 tahun (per 1.000 kelahiran hidup) 2008,2012-2015 Dinas Kesehatan, Prov. Jawa Barat
Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup) 2012-2014 Dinas Kesehatan, Prov. Jawa Barat
Angka harapan hidup saat lahir (tahun) 2010-2015 BPS
Jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas (per
100.000 penduduk)
2010-2015 Jawa Barat dalam Angka, BPS
Penduduk dengan kebiasaan merokok tiap hari di atas usia 15
tahun (%)
2003,2015 SUSENAS
4 Pendidikan Berkualitas
Rata-rata lama sekolah (tahun) 2002-2015 SUSENAS
Angka Partisipasi Murni Tingkat Sekolah Dasar (%) 2002-2015 SUSENAS
Penduduk usia 25-64 tahun dengan pendidikan menengah atas
(%)
2002-2015 SUSENAS
Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi
(%)
2011-2015 BPS
Gap Top 10-Bottom 40 Penduduk Usia 25-64 tahun dengan
pendidikan tersier (%)
2002-2015 SUSENAS
34. No Tujuan Indikator Tahun Sumber
Gap Top 10-Bottom 40 partisipasi murni SMA (%) 2002-2015 SUSENAS
Gap Top 10-Bottom 40 Penduduk Usia 25-64 tahun SMA (%) 2002-2015 SUSENAS
Gender Gap Penduduk Usia 25-64 tahun SMA (%) 2002-2015 SUSENAS
Gender Gap Penduduk Usia 25-64 tahun dengan
pendidikan tersier (%)
2002-2015 SUSENAS
Angka melek huruf usia 15-24 (%) 2002-2015 SUSENAS
5 Kesetaraan Gender
Tingkat kesuburan wanita (kelahiran per 1.000 wanita usia 15-
19 tahun)
2010
Dinas Kesehatan,
Prov. Jawa Barat
Tingkat partisipasi angkatan kerja wanita (%) 2003-2015 SUSENAS
Proporsi perempuan dalam parlemen (%)
2006,2007,
2014,2015
BPS
6
Air Bersih dan Sanitasi
Layak
Rumah tangga dengan air minum layak (%)
2002-2004,
2006-2015
SUSENAS
Rumah tangga dengan sanitasi layak (%)
2002-2004,
2006-2015
SUSENAS
7
Energi Bersih dan
Terjangkau Rumah tangga dengan akses listrik (%)
2002-2004,
2006-2015
SUSENAS
8
Pekerjaan Layak dan
Pertumbuhan Ekonomi
PDRB Per Kapita (Harga Konstan 2016) (juta rupiah) 2010-2015 BPS
Tingkat pengangguran dengan kriteria jam kerja <35 (%) 2008-2015 SUSENAS
Penduduk usia muda yang tidak bekerja, tidak sekolah dan
tidak pelatihan (%) 2001-2015 SUSENAS
Penduduk usia 5-14 tahun yang termasuk ke dalam
kategori pekerja anak (%)
2001-2015 SUSENAS
9
Industri, Inovasi dan
Infrastruktur
Kondisi Jalan dengan Kualitas Baik dan Sedang (% dari Total Panjang
Jalan)
2005-2015
Jawa Barat dalam
Angka, BPS
Rumah tangga yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan
terakhir (%)
2010-2015 BPS
35. No Tujuan Indikator Tahun Sumber
10 Mengurangi Kesenjangan
Rasio gini 2001-2015 SUSENAS
Rasio palma 2001-2015 SUSENAS
Persentase Pengeluaran
Kelompok Penduduk 40 Persen Terbawah
2002-2015 SUSENAS
11
Kota yang Berkelanjutan
dan Komunitas
Rumah tangga yang memenuhi spesifikasi rumah
sederhana sehat (%)
2006-2015 SUSENAS
Rumah tangga kota dengan jaringan air ledeng (%) 2011-2015 SUSENAS
12
Konsumsi dan Produksi
yang Bertanggung jawab Rumah tangga dengan perilaku memilah sampah (%) BPS
13
Tindakan Terhadap
Iklim Emisi CO2 BBM + Listrik Rumah Tangga (tCO2/kapita) 2002,2008,2015 SUSENAS
15 Kehidupan di Darat
Proporsi luas area hutan terhadap luas daratan (%) 2011-2015
Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa Barat
Area konservasi yang dilindungi (% luas wilayah) 2006-2011
Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa Barat
Persentase lahan kritis terhadap luas wilayah (%) 2005-2013 BPS
16
Perdamaian, Keadilan
dan Institusi yang Kuat
Kejadian Pembunuhan (per 100.000 penduduk) 2013-2015
Kepolisian Daerah
Jawa Barat
Risiko penduduk terkena tindak pidana (per 100.000
Penduduk)
2006-2015 SUSENAS
Anak di bawah 5 tahun yang sudah memiliki akte kelahiran (%)
2001, 2003-2005,
2008-2013
SUSENAS
36. Tabel 4.2 Hasil Proyeksi Baseline Indikator Penduduk Miskin dengan
Garis Kemiskinan Nasional (%)
Provinsi 2015 2019 2020 2025 2030
Kab. Bogor 8.96 7.69 7.44 6.28 5.31
Kab. Sukabumi 8.96 6.71 6.32 4.70 3.49
Kab. Cianjur 12.21 9.87 9.46 7.69 6.24
Kab. Bandung 8.00 6.12 5.83 4.57 3.59
Kab. Garut 12.81 11.58 11.28 9.93 8.74
Kab. Tasikmalaya 11.99 9.41 9.03 7.35 5.98
Kab. Ciamis 9.42 6.69 6.34 4.82 3.66
Kab. Kuningan 13.97 10.95 10.55 8.76 7.28
Kab. Cirebon 14.77 13.36 13.05 11.62 10.33
Kab. Majalengka 14.19 12.32 11.96 10.32 8.90
Kab. Sumedang 11.36 10.83 10.65 9.77 8.97
Kab. Indramayu 14.98 13.91 13.64 12.32 11.14
Kab. Subang 12.27 10.58 10.27 8.85 7.63
Kab. Purwakarta 9.14 7.46 7.15 5.81 4.72
Kab. Karawang 10.37 9.26 8.98 7.70 6.60
Kab. Bekasi 5.27 4.63 4.51 3.96 3.48
Kab. Bandung Barat 12.67 9.55 9.06 6.95 5.34
Kota Bogor 7.60 8.84 8.85 8.91 8.97
Kota Sukabumi 8.79 8.86 8.89 9.04 9.16
Kota Bandung 4.61 4.94 4.98 5.14 5.27
Kota Cirebon 10.36 11.99 12.10 12.54 12.90
Kota Bekasi 5.46 6.38 6.46 6.80 7.07
Kota Depok 2.40 1.60 1.52 1.16 0.87
Kota Cimahi 5.84 5.36 5.24 4.72 4.30
Kota Tasikmalaya 16.28 21.33 21.72 23.40 24.77
Kota Banjar 7.41 6.70 6.59 6.11 5.72
Provinsi Jawa Barat 9.53 8.45 8.19 7.02 6.02
39. Meningkatkan kapasitas seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan TPB/SDGs di daerah;
Melakukan sosialisasi/diseminasi, komunikasi & advokasi, serta persiapan data & informasi SDGs;
Mengintegrasikan SDGs ke dalam agenda pembangunan daerah:
Bagi daerah yang sedang melaksanakan RPJMD, membuat pemetaan target & indikator SDGs yang telah
ada dalam RPJMD dan memutakhirkan target & indikator SDGs kedalam RKPD;
Bagi daerah yang sedang dan akan menyusun RPJMD, mengintegrasikan goal, target dan indikator SDGs ke
dalam RPJMD;
Melakukan Kerjasama antar Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyusun & melaksanakan RAD-
SDGs;
RAD TPB/SDGs Provinsi harus selesai bulan Juli 2018
(Kab/kota hanya membuat matriks sebagai lampiran dari RAD TPB/SDGs Provinsi)
Mengalokasikan program & anggaran pembangunan daerah selaras dengan SDGs
Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan kegiatan pelaksanaan RAD TPB/SDGs.
PENUTUP
40. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
• Pembentukan TIM
Penyusun
• Penyusunan SK Pokja
• Penyusunan SK
Kesekretariatan
• Penyusunan SK
Gubernur Tim
Pelaksana
Januari - Februari
Penyusunan BAB I-III
RAD TPB/SDGs oleh :
• Penanggung Jawab
Tujuan/Goals
• Tim Sekretariat
Februari - April
Penyusunan BAB IV-V
RAD TPB/SDGs oleh :
• Penanggung Jawab
Tujuan/Goals
• Tim Sekretariat
Mei - Juni
Finalisasi Dokumen RAD
TPB/SDGs Provinsi Jawa
Barat
Juni
Launching RAD TPB/SDGs
Provinsi Jawa Barat Tahun
2018-2023
Juli
Desiminasi Pengisian Matrik RAD
TPB/SDGs (PD/Biro, Kab/Kota,
FB,OMS,dll)
• Penentuan Tujuan/Goals dan
Indikator
• Program/Kegiatan TPB/SDGs
• Penetuan Target Capaian
(Tren, Pola, Expert Judgment)
Februari - April
Finalisasi Matriks RAD
TPB/SDGs bersama
PD/Biro, Kab/Kota,
FB,OMS,dll
Mei
Konsultasi Publik Draft
Dokumen RAD TPB/SDGs
Provinsi Jawa Barat
dengan Pusat, PD/Biro,
Kab/Kota, FB,OMS,dll
Juni
Penyusunan dan
Penandatanganan Pergub
RAD TPB/SGs Provinsi
Jawa Barat Tahun 2018-
2023
Juni
41. Terima Kasih
Alamat Kontak:
Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
Bappeda Provinsi Jawa Barat
Jalan. Ir H.Juanda No. 287
Telp. (022) 251 6061, Fax, (022) 2510731
Surel : sdgs.jabar@gmail.com
