New bahan dir pi diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21

1. PERMENPERIN NO 30 TAHUN 2020
TENTANG KRITERIA TEKNIS KAWASAN
PERUNTUKAN INDUSTRI
2 8 A P R I L 2 0 2 1
Ir. Ignatius Warsito, M.BA
Direktur Perwilayahan Industri

2. OUTLINE
2
📌
01 02 03 04
Kebijakan Perwilayahan
Industri
Pengembangan
KPI
Perizinan Kawasan
Industri
Permenperin No 30
Tahun 2020
05 Contoh Permasalahan
KPI

3. 3
Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan di Lampung
Kontribusi PDRB Industri dan Distribusi Persentase PDRB Industri Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan
Usaha di Provinsi Lampung, 2016-2020
• Sektor Industri pengolahan merupakan sektor penyumbang PDRB kedua terbesar bagi Provinsi
Lampung tahun 2020 dengan persentase sebesar 19,41%. Sektor pertanian, kehutanan dan
perikanan menjadi penyumbang terbesar dengan nilai 29,90% dan perdagangan ketiga terbesar
dengan nilai 11,14%
• PDRB Provinsi Lampung mengalami kenaikan mulai dari Tahun 2016 hingga Tahun 2020, dengan total
kenaikan sebesar 75,22 T atau 26,92%.
• Sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan mulai dari Tahun 2016
hingga Tahun 2020, dengan total kenaikan sebesar 16,59 T atau 31,75%.
PDRB 2016 2017 2018 2019 2020
PDRB Lampung (Triliun
Rp)
279,41 306,70 332,45 356,74 354,63
Kontribusi Sektor Industri
(Triliun Rp)
52,24 58,34 64,83 71,34 68,83
Persentase PDRB Sektor
Industri (persen)
18,70% 19,02% 19,50% 20,00 % 19,41%
Sumber: BPS Lampung, 2020

4. KEBIJAKAN PERWILAYAHAN INDUSTRI
4
1
 Perwilayahan Industri dalam UU No 3 Tahun 2014
 KPI dalam UU No 3 Tahun 2014
 Posisi KPI dalam Rencana Tata Ruang
 Program Pengembangan KPI dalam PP No 14 Tahun
2015 - RIPIN

5. 5
Perwilayahan Industri dalam UU No 3 Tahun 2014
WPPI Lampung
WPPI
Banten
WPPI
Jabar 1
WPPI
Jabar 2
WPPI
Jateng
WPPI
Jatim
Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri
Wilayah yang dirancang dengan pola berbasis
pengembangan industri dengan
pendayagunaan potensi sumberdaya wilayah
melalui penguatan infrastruktur industri dan
konektivitas yang memiliki keterkaitan
ekonomi kuat dengan wilayah di sekitarnya
Kawasan Peruntukan Industri
Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi
kegiatan industri berdasarkan rencana tata
ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Kawasan Industri
Kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri
yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana
penunjang yang dikembangkan dan dikelola
oleh Perusahaan Kawasan Industri
Sentra IKM
Sekelompok industri kecil dan menengah yang berada
pada suatu lokasi/tempat tertentu yang menghasilkan
produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan
atau mengerjakan proses produksi yang sama

6. 6
KPI dalam UU No 3 Tahun 2014
Pasal 106
Kegiatan-kegiatan
industri wajib berada di
kawasan industri,
kecuali:
1
2
3
4
Kecuali industri kecil,
wajib berlokasi di
Kawasan Peruntukan
Industri
Industri yang berlokasi di daerah kabupaten/ kota yang
belum memiliki kawasan industri
Industri yang berlokasi di daerah kabupaten/ kota yang
telah memiliki kawasan industri, tetapi seluruh kaveling
Industri dalam kawasan industrinya telah habis
Industri kecil dan menengah yang tidak berpotensi
menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang
berdampak luas
Industri yang menggunakan bahan baku khusus
dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus

7. 7
Kawasan Peruntukan Industri dalam Rencana Tata Ruang
Kawasan Peruntukan Industri tidak hanya terdiri dari Kawasan Industri dan Sentra Industri Kecil dan
Menengah, namun juga industri kecil, menengah dan besar secara individu

8. 8
Program Pengembangan KPI dalam PP 14 Tahun 2015
Koordinasi antar pemerintah provinsi/ kabupaten/kota dengan
kementerian/ lembaga terkait untuk penetapan Kawasan peruntukan
industri dalam RTRW Kabupaten/Kota
Melakukan review terhadap pengembangan kawasan peruntukan
industri
Pembangunan infrastruktur, penyediaan energi, sarana dan prasarana
dalam mendukung pengembangan Kawasan peruntukan industri

9. PENGEMBANGAN KPI
9
2
 Data KPI dan KI Nasional
 Data KPI Lampung
 Tantangan dalam Penetapan dan Pengembangan KPI

10. 10
Data KPI dan KI Nasional
Total Lahan KPI Nasional
611.992,09 ha
Sumber: Data Kementerian ATR/BPN, 2020
Total Kawasan Industri
(Mar 21)
128 KI - 59.655,66 ha

11. 11
Data KPI Provinsi Lampung
Kabupaten/Kota
15
2
Belum masuk masa
Peninjauan Kembali
1 Pelaksanaan
Peninjauan Kembali
8 Proses Revisi
4 Rekom Gubernur
Perda RTRW Lampung
(Perda No 12 Tahun 2019)
belum masuk masa PK
Total Luas KPI di Lampung
12.124,84 ha*
*berdasarkan analisis peta
Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota perlu memastikan bahwa setiap KI, SIKM dan
Industri secara individu telah terakomodir dalam KPI serta rencana investasi
dan perluasan KI/SIKM/Industri eksisting.
Pemerintah Provinsi Lampung perlu mendorong dan mendukung percepatan
penyelesaian Revisi Perda RTRW Kab/Kota
Penetapan KPI berpedoman
pada Permenperin No 30
Tahun 2020 tentang Kriteria
Teknis KPI
Rencana Total Luas KPI di Lampung
35.807 ha**
**berdasarkan Batang Tubuh Perda
RTRW Lampung (Perda 12/2019)
1. Kab. Pesawaran
2. Kab. Pesisir Barat
1. Kab. Mesuji 1. Kab. Lampung Barat
2. Kab. Lampung Selatan
3. Kab. Lampung Timur
4. Kab. Lampung Utara
5. Kab. Tanggamus
6. Kab. Tulang Bawang
7. Kab. Tulang Bawang Barat
8. Kota Metro
1. Kab. Lampung Tengah
2. Kab. Pringsewu
3. Kab. Way Kanan
4. Kota Bandar Lampung
Linsek pada 26 April 2021

12. 12
Tantangan dalam Penetapan dan Pengembangan KPI
Tantangan tersebut diharapkan
dapat diselesaikan melalui
Permenperin No 30 tahun 2020
tentang Kriteria Teknis KPI
Tantangan yang dihadapi dalam penetapan dan pengembangan KPI, diantaranya:
Penetapan lokasi KPI yang tidak mendukung industri sehingga berakibat
investor mencari lokasi lain yang peruntukannya bukan untuk industri
Kurangnya dukungan infrastruktur dalam KPI
Status lahan
Kestabilan harga lahan yang ditetapkan sebagai KPI

13. PERIZINAN KAWASAN INDUSTRI
13
3
 Tahapan Pembangunan Kawasan Industri
 Proses Perizinan Kawasan Industri
 Pengisian Data Perwilayahan di SIINas

14. 14
Tahapan Pembangunan Kawasan Industri
Bentuk fasilitas PMK 105/2016:
 Pengurangan PPh Penanaman Modal atau PPh Badan
 Pembebasan PPN Impor mesin, dan peralatan pabrik
 Pembebasan Bea Masuk
*) Pasal 11 PP 142/2015, Infrastruktur yang wajib dibangun adalah infrastruktur dasar,
namun Perusahaan Kawasan Industri dapat membangun infrastruktur penunjang
dan/atau sarana penunjang
**) Pasal 44 PP 142/2015, Perusahaan Kawasan Industri wajib memenuhi standar Kawasan
Industri. Namun belum diterapkan karena regulasi masih dalam tahap pembahasan

15. 15
Proses Perizinan Kawasan Industri
Berdasarkan Permenperin No 45 Tahun 2019
Amanat PP 24/2018
Amanat Permenperin 45/2019

16. 16
Persebaran Kawasan Industri RPJMN dan PSN
Terdapat 4 Kawasan Industri
di Lampung yang masuk
dalam KI RPJMN dan PSN

17. 17
Pengisian Data Perwilayahan di SIINas
Permenperin No 2
Tahun 2019
Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan
Indutri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain
Melalui Sistem Informasi Industri Nasional
Pasal 18
(1) Gubernur dan bupati/walikota secara berkala
harus menyampaikan Informasi Industri kepada
Menteri melalui SIINas;
(2) Gubernur dan bupati/walikota harus
menyampaikan Informasi Lain kepada Menteri
melalui SIINas.
Salah satunya
Data Perwilayahan Industri
Lampiran V
Lampiran VI

18. PERMENPERIN NO 30 TAHUN 2020
18
4
 Latar Belakang dan Tujuan
 Kriteria Teknis Penetapan KPI
 Pertimbangan Lain dalam Penetapan KPI
 Peran Pemda dalam Penetapan dan Pengembangan
KPI

19. 19
Latar Belakang dan Tujuan
Latar Belakang
Melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian
tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri
Tujuan
Peraturan Menteri tentang Kriteria Teknis KPI ini bertujuan:
sebagai pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
dalam menetapkan KPI dalam Rencana Tata Ruang
untuk mendorong pemerataan pembangunan perekonomian
melalui KPI
mempercepat penyebaran dan pemerataan Industri ke
seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia

20. 20
Kriteria Teknis Penetapan KPI
• Kriteria yang wajib dipenuhi oleh suatu lokasi
• Menjadi salah satu acuan dalam penetapan lokasi kawasan peruntukan industri
a. memperhatikan analisis daya
dukung lahan dan daya tampung
lahan.
b. bukan merupakan daerah rawan
bencana risiko tinggi.
c. topografi maksimal 15%.
a. tidak berada pada lahan penguasaan
adat.
b. tidak berada pada Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan (LP2B).
c. tidak berada pada kawasan lindung.
Memenuhi ketentuan luas lahan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan:
a. akan dikembangkan menjadi KI  luas lahan
paling sedikit 50 ha dalam satu hamparan; atau
b. akan dikembangkan menjadi KIKM  luas
lahan paling sedikit 5 ha dalam satu hamparan.

21. 21
Kriteria Teknis Penetapan KPI
a. jalur transportasi darat berupa jalur
regional, jalan tol, atau stasiun kereta api;
b. jalur transportasi sungai untuk daerah
dengan sungai sebagai jalur transportasi
utama;
c. jalur transportasi laut yang dekat dengan
pelabuhan untuk daerah pesisir; dan/atau
d. jalur transportasi udara.
a. air permukaan;
b. air bersih yang dikelola PDAM; dan/atau
c. memanfaatkan kembali air limbah
Industri (reuse) yang telah diolah dan
memenuhi standar air baku Industri.
a. Terdapat 3 (tiga) tempat pembuangan air
limbah, yaitu laut, air permukaan, dan
aplikasi ke tanah yang izinnya dikeluarkan
oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota
sesuai dengan kewenangannya.
b. Pengajuan Izin Pembuangan Air Limbah,
pelaku usaha melampirkan dokumen teknis
sesuai dengan tempat pembuangan
limbahnya.

22. 22
Pertimbangan Lain dalam Penetapan KPI
Jaringan energi dan kelistrikan
Alokasi KPI berdasarkan
rencana tata ruang dapat
ditindaklanjuti dengan
penyediaan jaringan energi
dan listrik dengan pasokan
daya dan tegangan yang
stabil
Jaringan telekomunikasi
Penyediaan jaringan
telekomunikasi berupa
sistem kabel dan nirkabel
untuk distribusi produk dan
pengembangan usaha
dapat dilakukan oleh
Pemerintah Daerah setelah
penetapan KPI
Kepadatan permukiman
KPI harus mempertimbangkan
dampak negatif yang minimal
bagi masyarakat. Untuk itu, KPI
sebaiknya memiliki kegiatan
permukiman dengan
kepadatan rendah hingga
sedang.
Kesesuaian dengan
RPIP/RPIK
a. Potensi dan karakteristik
daerah.
b. Berpedoman pada RPIP
dan RPIK dalam
menentukan jenis Industri
yang akan
dikembangkan
c. Analisis aspek ekonomi.

23. 23
Peran Pemda dalam Penetapan dan Pengembangan KPI

24. CONTOH PERMASALAHAN KPI
24
5
 Kondisi lahan & Aksesibilitas: kemiringan >15 derajat, KPI
yang belum memiliki aksesibilitas eksisting dan rencana
 Status lahan: lahan penguasaan adat dan lahan berstatus
HGU

25. 25
Kondisi Lahan dan Aksesibilitas
1. Berdasarkan Perda No 1 Tahun 2015, KPI di Kab. Kupang seluas 2545 Ha
2. 1520 Ha Lahan KPI berada di area yang sulit dijangkau (masalah aksesibilitas)
3. Sebagian area tersebut merupakan area perbukitan (masalah kondisi lahan)
KPI di Kabupaten Kupang, NTT

26. 26
Sinkronisasi Rencana KI dan Status Lahan
1. Terdapat perbedaan Peruntukan dalam Delineasi Rencana Kawasan Industri
Tanah Kuning antara Perda RTRW Provinsi Kaltara dan RTRW Kab. Bulungan
2. Status tanah di KIPI Tanah Kuning sebagian besar masih HGU Perkebunan,
sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengubah menjadi
HGB
3. Status Tanah di rencana KI Teluk Bintuni awalnya adalah tanah adat

27. 27
TERIMA KASIH
DIREKTORAT PERWILAYAHAN INDUSTRI
LANTAI 14 GEDUNG KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 52-53 JAKARTA SELATAN
TELP/FAX: 021 5252741 | https://bit.ly/WAKawasan
wilayahindustri@gmail.com