Reviu DOkumen Perencanaan Pembanguanan

1. PERMENDAGRI 10/2018:
REVIU ATAS DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN ANGGARAN DAERAH TAHUNAN
Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Timur No. 8, Jakarta Pusat. Tlp. 021-3846391. Fax. 021-3849422
OLEH:
ERRIC FADHLI, S.IP, M.Sc
AUDITOR ITJEN KEMENDAGRI
PEKANBARU, 26 OKTOBER 2018

2. INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Outline
Pendahuluan
Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Reviu Dokumen Penganggaran Daerah
Kegiatan Teknis Reviu
Harapan Kedepan
2

3. INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Breaking
News!!!
3

4. INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Produk Hukum Pengawasan
2018
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Berbasis Akrual;
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9
Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10
Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen
Perencanaan Pembangunan dan Anggaran
Daerah Tahunan; dan 4

5. INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pendahuluan
5

6. INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Referensi Hukum
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;
 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006; dan
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 6

7. INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Peran Inspektorat
Perencanaan
• Peraturan Menteri
Dalam Negeri
Nomor 9 Tahun
2018 tentang
Reviu atas
Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah
Daerah Dan
Rencana Strategis
Perangkat Daerah
• Peraturan Menteri
Dalam Negeri
Nomor 10 Tahun
2018 tentang Reviu
atas Dokumen
Perencanaan
Pembangunan dan
Anggaran Daerah
Tahunan
Pelaksanaan
• Monitoring
Pertanggungjawaban
• Peraturan Menteri
Dalam Negeri
Nomor 4 Tahun
2018 tentang
Pelaksanaan Reviu
atas Laporan
Keuangan
Pemerintah Daerah
Berbasis Akrual
• Peraturan Menteri
Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun
2018 tentang
Pemeriksaan
Rangka
Berakhirnya Masa
Jabatan kepala
Daerah
7

8. INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Tujuan Reviu:
Untuk meningkatkan kualitas APBD dan/atau Perubahan
APBD dengan memberikan keyakinan terbatas mengenai
akurasi, keandalan dan keabsahannya, bahwa:
1. informasi dalam Renja-PD sesuai dengan RKPD sebagai
penjabaran dari RPJMD;
2. informasi dalam RKA-SKPD sesuai dengan KUA, PPAS,
RKPD, Renja-PD; dan
3. perumusan dokumen rencana pembangunan dan anggaran
tahunan daerah telah sesuai dengan tata cara dan kaidah-
kaidah perencanaan dan penganggaran serta telah dilengkapi
dengan dokumen pendukung.
maka berdasarkan pelaksanaan reviu apabila ditemukan
kelemahan dan/atau kesalahan dalam penyusunan dokumen
8

9. INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Tujuan Reviu (lanjutan):
Menjamin konsistensi dan keterpaduan perencanaan
penganggaran dilakukan melalui pelaksanaan reviu dokumen
rencana pembangunan tahunan yaitu RKPD (dokumen
pelaksanaan atau penjabaran dari RPJMD) dan Renja-PD serta
reviu dokumen anggaran tahunan daerah yaitu KUA, PPAS dan
RKA-SKPD oleh APIP provinsi/kabupaten/kota. Pelaksanaan reviu
harus mampu menjamin proses perencanaan penganggaran
patuh terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran
sebagai quality assurance.
9

10. INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Konsistensi Perencanaan dan
Penganggaran:
Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan
penganggaran, dan efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas
dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan
kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD menjadi landasan
penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD. Hal
tersebut sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa
Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalam rangka
mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
2. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa
Pemerintah Daerah menyampaikan KUA tahun anggaran
berikutnya sejalan dengan RKPD, sebagai landasan
10

11. RPJMD
Renstra
PD
Renja
PD
KUA PPA
RAPBD D
RKA-PD
APBD
DPA-PD
PENERIMA
MANFAAT
(Masyarakat &
Dunia Usaha)
• DIEVALUASI MDN & GUB
• PEDOMAN EVALUASI
DITETAPKAN MDN
Disepakati KDH &
DPRD
RKPD
RPJPD
• RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;
• RPJMD dijabarkan kedalam Renstra SKPD
dan diterjemahkan kedalam RKPD;
• RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja
daerah jangka menengah yang dilaksanakan
melalui Renstra SKPD;
• Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala
daerah ditentukan oleh keberhasilan
pencapaian kinerja program & kegiatan
Renstra SKPD;
• Seluruh program selama lima tahun seluruh
Renstra memedomani program prioritas
dalam RPJMD;
• RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;
• Renja SKPD menerjemahkan program
prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas;
• RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;
• Realisasi (triwulan) DPA-SKPD menjadi dasar
pengendalian (hasil) RKPD dan Renja SKPD.
INTEGRASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN
PENGANGGARAN DAERAH
11

12. INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Ruang Lingkup Reviu:
Ruang lingkup reviu atas dokumen perencanaan pembangunan
dan anggaran daerah tahunan adalah:
1. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan (pada
saat penyusunan RAPBD):
a. RKPD dan Perubahannya; dan
b. Renja-PD dan Perubahannya.
2. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan (pada
saat penyusunan rancangan perubahan APBD):
a. KUA-PPAS dan Perubahannya; dan
b. RKA-PD dan Perubahannya.
Catatan:
 Kegiatan Reviu dituangkan dalam PKPT; dan
 Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
12

13. INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Tahapan Reviu:
Tahapan reviu atas dokumen perencanaan
pembangunan dan anggaran daerah tahunan
adalah meliputi:
1.Perencanaan;
2.Pelaksanaan; dan
3.Pelaporan.
Catatan:
 Dilakukan oleh APIP sesuai kewenangannya; dan
 dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan rancangan
akhir dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran
daerah tahunan.
13

14. INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Mekanisme Perencanaan dan
Penganggaran:
1. Mekanisme penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra-PD
dan Renja-PD) telah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
2. Mekanisme penyusunan dokumen KUA, PPAS, dan RKA SKPD telah
diatur secara rinci dan lengkap dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
Catatan:
Pelaksanaan kegiatan reviu dokumen rencana pembangunan (RKPD dan
Renja-PD) dan anggaran tahunan daerah (KUA, PPAS dan RKA-SKPD) oleh
APIP provinsi/kabupaten/kota tidak menambah layer proses perencanaan dan
penganggaran sebagaimana telah diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 86
Tahun 2017 dan PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006, dilaksanakan secara
paralel dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran sesuai dengan
ketentuan kedua peraturan menteri tersebut. 14

15. INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Reviu Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
15

16. INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pengujian Reviu RKPD dan
Perubahannya:
1. Kesesuaian informasi dalam RKPD dan
Perubahan RKPD dengan informasi dalam
RPJMD dan Perubahan RPJMD, meliputi;
a. Kesesuaian rumusan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah dalam
RKPD/Perubahan RKPD, dengan program
pembangunan daerah yang ditetapkan dalam
RPJMD;
b. Kesesuaian rencana program dan kegiatan
prioritas dalam RKPD/Perubahan RKPD,
sesuai dengan indikasi rencana program
16

17. INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Tahapan Pelaksanaan Reviu RKPD:
Waktu Kegiatan
Minggu Pertama Bulan
Mei
Tim Reviu bertemu dengan Tim Penyusun RKPD dan seluruh kepala Perangkat
Daerah
Minggu Kedua Bulan Mei Surat kepada Tim Penyusun RKPD perihal permintaan dokumen rancangan akhir
RKPD
2 (dua) minggu sebelum
batas waktu penyelesaian
rancangan akhir RKPD
Penyampaian dokumen rancangan akhir RKPD oleh Tim Penyusun RKPD kepada
APIP daerah
Pelaksanaan Reviu  APIP daerah provinsi dan kabupaten/kota menghimpun instrumen-instrumen
yang akan digunakan dalam melakukan Reviu dokumen rancangan akhir
RKPD;
 Pelaksanaan Reviu rancangan akhir RKPD adalah sesuai dengan program
Reviu;
 Penyusunan Kertas Kerja Reviu;
 Penyusunan catatan hasil reviu rancangan akhir RKPD dilaksanakan oleh
Ketua Tim dan dibahas bersama Tim Penyusun RKPD; dan
 Tim Reviu menyampaikan catatan hasil Reviu kepada Tim Penyusun RKPD.
17

18. INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Tahapan Pelaksanaan Reviu Perubahan
RKPD:
Waktu Kegiatan
Minggu pertama bulan
Juni tahun berjalan
Tim Reviu bertemu dengan Tim Penyusun RKPD dan seluruh kepala
Perangkat Daerah
Minggu ketiga bulan
Juni tahun berjalan
Surat kepada tim penyusun RKPD perihal permintaan dokumen rancangan
akhir Perubahan RKPD dan laporan hasil verifikasi rancangan akhir
Perubahan rencana kerja Perangkat Daerah
1 (satu) minggu
sebelum batas waktu
penyelesian rancangan
perubahan RKPD
Penyampaian dokumen rancangan akhir Perubahan RKPD oleh tim
RKPD kepada APIP daerah
Pelaksanaan Reviu  APIP daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menghimpun
instrumen yang akan digunakan dalam melakukan Reviu dokumen
rancangan akhir Perubahan RKPD;
 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Reviu RKPD.
18

19. INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pengujian Reviu Renja-PD dan
Perubahannya:
1. Kesesuaian informasi dalam rencana kerja Perangkat Daerah
dan Perubahan rencana kerja Perangkat Daerah dengan
informasi dalam RKPD dan Perubahan RKPD, meliputi:
a. Kesesuaian rumusan tujuan, sasaran rencana program
dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi,
dan pendanaan indikatif dalam Renja-PD/Perubahan
Renja-PD dengan rencana program dan kegiatan prioritas
pembangunan tahunan daerah RKPD/Perubahan RKPD;
b. Keselarasan rumusan tujuan, sasaran rencana program
dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi,
dan pendanaan indikatif dalam Renja-PD/Perubahan
Renja-PD dengan Renstra-PD. kesesuaian perumusan
dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan tata
cara dan kaidah perencanaan pembangunan. 19

20. INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Tahapan Pelaksanaan Reviu Renja-PD:
Waktu Kegiatan
1 (satu) minggu setelah RKPD
ditetapkan
Tim Reviu bertemu dengan kepala Perangkat Daerah
2 (dua) minggu setelah rancangan akhir
rencana kerja Perangkat Daerah
disusun
Surat kepada kepala Perangkat Daerah perihal permintaan
dokumen rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah
1 (satu) minggu sebelum batas waktu
penetapan rencana kerja Perangkat
Daerah
Penyampaian dokumen rancangan akhir rencana kerja Perangkat
Daerah oleh kepala Perangkat Daerah kepada APIP daerah
Pelaksanaan Reviu  APIP daerah provinsi dan kabupaten/kota menghimpun
instrumen-instrumen yang akan digunakan dalam melakukan
Reviu dokumen rancangan akhir rencana kerja Perangkat
Daerah;
 Pelaksanaan sesuai dengan program kerja Reviu;
 Penyusunan Kertas Kerja Reviu;
 Penyusunan catatan hasil reviu dilaksanakan oleh Ketua Tim
dan dibahas bersama kepala Perangkat Daerah; dan
 Tim Reviu menyampaikan catatan hasil Reviu kepada kepala
Perangkat Daerah.
20

21. INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Tahapan Pelaksanaan Reviu Perubahan
Renja-PD:
Waktu Kegiatan
Minggu keempat bulan Juli
tahun berjalan
Tim Reviu bertemu dengan kepala Perangkat Daerah
Minggu keempat bulan Juli
tahun berjalan
Surat kepada seluruh kepala Perangkat Daerah perihal permintaan dokumen rancangan
akhir Perubahan rencana kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi
Bersamaan dengan jadwal
penyampaian rancangan
akhir rencana kerja
Perangkat Daerah kepada
Tim Penyusun RKPD untuk
verifikasi
Penyampaian dokumen rancangan akhir Perubahan rencana kerja Perangkat Daerah
kepala Perangkat Daerah kepada APIP daerah
Pelaksanaan Reviu  APIP daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menghimpun instrumen yang akan
digunakan dalam melakukan Reviu dokumen rancangan akhir perubahan rencana
kerja Perangkat Daerah;
 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Reviu Renja-PD.
21

22. INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Reviu Dokumen
Penganggaran
Daerah
22

23. INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pengujian Reviu KUA-PPAS dan
Perubahannya:
1. Kesesuaian informasi dalam KUA, PPAS, Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS dengan informasi dalam RKPD dan
Perubahan RKPD, meliputi:
a. Kesesuaian substansi rumusan KUA/KUPA dengan
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan
Keuangan Daerah dalam RKPD/Perubahan RKPD;
b. Kesesuaian substansi rumusan prioritas dan sasaran
serta rencana program dan kegiatan dalam PPAS/PPAS
Perubahan dengan RKPD/Perubahan RKPD;
c. Kesesuaian pencantuman indikator dan target kinerja
serta pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran dalam
rencana program dan kegiatan PPAS/PPAS Perubahan
dengan RKPD/Perubahan RKPD.
2. Kesesuaian perumusan dokumen perencanaan anggaran
23

24. INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Tahapan Pelaksanaan Reviu KUA-
PPAS: Waktu Kegiatan
Minggu kedua bulan Mei Tim Reviu bertemu dengan TAPD dan seluruh kepala Perangkat
Daerah
2 (dua) minggu sebelum KUA dan PPAS
diajukan kepada kepala daerah untuk
mendapat persetujuan
Surat kepada TAPD perihal permintaan dokumen Rancangan KUA,
PPAS dan laporan hasil pembahasan RKA-SKPD
1 (satu) minggu sebelum batas waktu
penyampaian rancangan KUA dan
kepada kepala daerah
Penyampaian dokumen rancangan KUA dan PPAS oleh TAPD
APIP daerah
Pelaksanaan Reviu  APIP daerah provinsi dan kabupaten/kota menghimpun
instrumen-instrumen yang akan digunakan dalam melakukan
Reviu dokumen rancangan KUA dan PPAS;
 Pelaksanaan sesuai dengan program kerja Reviu;
 Penyusunan Kertas Kerja Reviu;
 Penyusunan catatan hasil reviu dilaksanakan oleh Ketua Tim
dan dibahas bersama TAPD; dan
 Tim Reviu menyampaikan catatan hasil Reviu kepada TAPD.
24

25. INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Tahapan Pelaksanaan Reviu Perubahan
KUA-PPAS:
Waktu Kegiatan
Minggu ketiga bulan Juli
tahun berjalan
Tim Reviu bertemu dengan TAPD
Minggu keempat bulan Juli
tahun berjalan
Surat kepada TAPD perihal permintaan dokumen rancangan KUPA dan PPAS Perubahan
1 (satu) minggu sebelum
batas waktu penyampaian
rancangan KUPA dan PPAS
Perubahan kepada kepala
Daerah
Penyampaian dokumen rancangan KUPA dan PPAS Perubahan oleh TAPD kepada APIP
daerah
Pelaksanaan Reviu  APIP daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menghimpun instrumen yang akan
digunakan dalam melakukan Reviu dokumen rancangan KUPA dan PPAS
 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Reviu KUA-PPAS.
25

26. INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pengujian Reviu RKA-PD dan
Perubahannya:
1. Kesesuaian informasi dalam RKA-SKPD dan Perubahan RKA-
SKPD dengan informasi dalam KUA, PPAS, Perubahan KUA
dan Perubahan PPAS, meliputi:
a. Kesesuaian rumusan rencana program dan kegiatan
dalam RKA-SKPD/RKA-SKPD dengan PPAS/PPAS
Perubahan;
b. Kesesuaian pencantuman indikator dan target kinerja
serta pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran dalam
rencana program dan kegiatan RKA-SKPD/RKA-SKPD
Perubahan dengan PPAS/PPAS Perubahan.
2. Kesesuaian perumusan dokumen perencanaan anggaran
daerah dengan tata cara dan kaidah perencanaan anggaran.
26

27. INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Tahapan Pelaksanaan Reviu RKA-PD:
Waktu Kegiatan
Minggu pertama bulan Agustus Tim Reviu bertemu dengan seluruh kepala Perangkat Daerah
Minggu kedua bulan Agustus Surat kepada seluruh kepala Perangkat Daerah perihal permintaan
dokumen RKA-SKPD
Bersamaan dengan jadwal
RKA-SKPD kepada TAPD untuk
pembahasan
Penyampaian dokumen RKA-SKPD oleh kepala Perangkat Daerah
kepada APIP daerah
Pelaksanaan Reviu  APIP daerah provinsi dan kabupaten/kota menghimpun
instrumen-instrumen yang akan digunakan dalam melakukan
Reviu dokumen RKA-SKPD;
 Pelaksanaan sesuai dengan program kerja Reviu;
 Penyusunan Kertas Kerja Reviu;
 Penyusunan catatan hasil reviu dilaksanakan oleh Ketua Tim
dan dibahas bersama kepala Perangkat Daerah; dan
 Tim Reviu menyampaikan catatan hasil Reviu kepada kepala
Perangkat Daerah.
27

28. INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Tahapan Pelaksanaan Reviu Perubahan
RKA-PD:
Waktu Kegiatan
Minggu keempat bulan
Agustus
Tim Reviu bertemu dengan seluruh kepala Perangkat Daerah
Minggu keempat bulan
Agustus
Surat kepada seluruh kepala Perangkat Daerah perihal permintaan dokumen
RKA-SKPD Perubahan
bersamaan dengan
jadwal penyampaian
RKA-SKPD Perubahan
kepada TAPD untuk
pembahasan
Penyampaian dokumen RKA-SKPD Perubahan oleh kepala Perangkat Daerah
kepada APIP daerah
Pelaksanaan Reviu  APIP daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menghimpun instrumen
yang akan digunakan dalam melakukan Reviu dokumen RKA-SKPD
 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Reviu RKA-SKPD.
28

29. INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Kegiatan
Teknis Reviu
29

30. INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Program Kerja
Reviu
30

31. INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Program Kerja Reviu RKPD dan
Perubahannya:
1. Pengujian atas kelengkapan
dokumen pendukung rancangan
Akhir RKPD;
2. Pengujian atas kesesuaian
rancangan akhir RKPD dengan
RPJMD; dan
3. Pengujian atas penyusunan
substansi antar bab rancangan
31

32. INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Program Kerja Reviu Renja-PD dan
Perubahannya:
1. Pengujian atas kelengkapan
dokumen pendukung rancangan
akhir rencana kerja perangkat
daerah;
2. Pengujian atas kesesuaian
rancangan akhir renja perangkat
daerah dengan rencana kerja
pemerintah daerah; dan 32

33. INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Program Kerja Reviu KUA-PPAS dan
Perubahannya:
1. Pengujian atas kelengkapan
dokumen pendukung rancangan
KUA-PPAS; dan
2. Pengujian atas kesesuaian
rancangan KUA-PPAS dengan
RKPD.
33

34. INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Program Kerja Reviu RKA-PD dan
Perubahannya:
1. Pengujian atas kelengkapan dokumen pendukung RKA-SKPD;
2. Pengujian atas kesesuaian RKA-SKPD dengan PPAS;
3. Program kerja reviu RKA-SKPD atas pengalokasian anggaran belanja
tidak langsung;
4. Program kerja reviu RKA-SKPD atas pengalokasian anggaran belanja
barang dan jasa;
5. Program kerja reviu RKA-SKPD atas pengalokasian anggaran terkait
pengadaan barang milik daerah untuk gedung/bangunan; Program
kerja reviu RKA-SKPD atas pengalokasian anggaran terkait
pengadaan barang milik daerah untuk tanah;
6. Program kerja reviu RKA-SKPD atas pengadaan kendaraan bermotor;
7. Program kerja reviu RKA-SKPD atas pengalokasian anggaran biaya
pemeliharaan kendaraan bermotor;
8. Program kerja reviu RKA-SKPD atas renovasi gedung;
9. Program kerja reviu RKA-SKPD atas pengalokasian anggaran biaya
34

35. INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Kertas Kerja
Reviu
35

36. INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Tujuan dan Manfaat KKR:
1. Pendukung Laporan Reviu;
2. Dokumentasi Informasi;
3. Identifikasi dan Dokumentasi Temuan Reviu;
4. Pendukung Pembahasan;
5. Media Reviu Pengawas; dan
6. Referensi.
Catatan:
 KKR hak milik instansi APIP;
 KKR bersifat rahasia;
 KKR harus selalu diamankan.
36

37. INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Catatan Hasil
Reviu
37

38. INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
CHR:
Catatan Hasil Reviu merupakan
simpulan hasil Reviu yang terdiri
atas simpulan strategis yaitu
simpulan yang mempunyai dampak
bagi satuan kerja yang perlu segera
dilakukan perbaikan, untuk kemudian
dituangkan kedalam Laporan Hasil
Reviu. 38

39. INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Laporan Hasil
Reviu
39

40. INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Sistematika LHR:
1. Ringkasan Eksekutif;
2. Dasar Hukum;
3. Tujuan Reviu;
4. Ruang Lingkup Reviu;
5. Metodologi Reviu;
6. Gambaran Umum;
7. Uraian Hasil Reviu; dan
8. Apresiasi,
9. Lampiran (CHR).
40

41. INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Harapan
Kedepan
41

42. INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1. APIP memahami reviu;
2. Dapat terlaksananya reviu sesuai ketentuan;
3. Terintegrasinya perencanaan pembangunan
dan penganggaran daerah;
4. APBD dan APBD yang berkualitas; dan
5. Masyarakat yang sejahtera.
42

43. INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKIAN
&
TERIMA KASIH