Renja bappeda

Renja Bappeda Kab. Pakpak Bharat 2017
RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2017
BAPPEDA
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN 2016

KATA PENGANTAR
Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Petunjuk
dan HidayahNya sehingga Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 (Renja) Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dapat diselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor
mendasar guna lebih mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah
yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung Jawabkan semua Kebijakan, Program dan
Sasaran serta Kegiatan yang dilaksanakan sesuai Rencana Kerja Tahunan.
Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat
kekurangan didalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari
berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja dimaksud untuk masa mendatang.
Salak, Maret 2016
An. KEPALA BAPPEDA
Sekretaris
Drs. Viktor H. Sinamo, M.Si
Pembina Tk.I/ IVb
NIP . 19611208 199103 1 001

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ……………………………………...………………………………………… i
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………..………… ii
BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………………………… 1
1.1 Latar Belakang……………………………………………………………. 1
1.2 Landasan Hukum…………………………………….………………….. 2
1.3 Maksud dan Tujuan………………………..………………………….. 3
1.4 Rencana Strategis Bappeda Tahun 2016-2021...……………. 4
1.5 Struktur Organisasi….........………………………………………….. 7
BAB II PENDAHULUAN…………………………………………………………………… 22
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu…………………. 17
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda..................................... 27
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda 28
2.4 Tindakan yang perlu dilakukan untuk tahun 2017……………. 29
BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPEDA ………………………… 31
BAB IV PENUTUP........................................................................ 34

BAB I
PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap
SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) sebagai acuan
perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja SKPD ini
mengacu pada Rancangan Awal RKPD, Renstra SKPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program
dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta
mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.
Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja
dan pagu indikatif dalam Renja SKPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan
awal RKPD. Renstra SKPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok
sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal
RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja SKPD serta selaras dengan Renstra SKPD.
Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan
perumusan kegiatan alternatif dan/ atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD
berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi
acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan
maju dalam rancangan Renja SKPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan,
pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan
Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap
penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi
pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD,
penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja
SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi
dokumen Renja SKPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan
yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja
SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD,
dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi
pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian
Renstra SKPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan
pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk
menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD
pada tahun anggaran berkenaan.
I.2 Landasan Hukum
Landasan yang mendasari penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Pakpak
Bharat ini adalah :
1. Undang – undang No. 25 tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);
2. Undang – undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 Pedoman Evaluasi Penyelenggaran
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4815);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
I.3 Maksud Dan Tujuan
Maksud dan tujuan Penetapan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Pakpak
Bharat Tahun 2017 adalah sebagai berikut
a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya
untuk menentukan prioritas –prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga
tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Tahun Anggaran
2017 dapat tercapai;

b. Menjadi kerangka dasar bagi perencanaan pembangunan daerah dalam upaya
mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah terhadap
Renstra Bappeda dan RPJM Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2021;
c. Menjadi satu pedoman yang memandang jauh kedepan yang menentukan arah
pembangunan yang berlandaskan pada kondisi riil dan proyeksinya kedepan;
d. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan periode satu
tahun pada tahun yang akan dating;
e. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun
pada tahun yang akan datang;
f. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu
tahun pada tahun yang akan datang;
g. Memberikan acuan bagi SKPD dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun
pada tahun yang akan datang;
h. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju
kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.
I.4. RENCANA STRATEGIS BAPPEDA TAHUN 2016-2021
Rencana strategis merupakan alat bagi manajemen untuk memastikan keselarasan
pelaksanaan program dan kegiatan dengan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran
strategik.
VISI
Visi merupakan pandangan jauh kedepan kearah mana Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat agar organisasinya dapat eksis,
antisipatif, dan inovatif menghadapi era globalisasi yang sudah di depan mata.
Pernyataan visi tersebut merupakan suatu gambaran yang menantang tentang
keadaan masa depan yang ingin dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat. Setelah melalui tahapan penyusunan renstra yang didasarkan
pada nilai-nilai luhur yang ada seperti kualitas, kerja sama, kesejahteraan, kejujuran,

persaudaraan, kebudayaan dan rendah hati, maka Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah kabupaten Pakpak Bharat menetapkan visinya sebagai berikut :
”Profesional, Partisipatif dan Inovatif guna Mewujudkan Perencanaan
Pembangunan yang Efektif dan Berkelanjutan"
Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan
statistik, Bappeda secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan
pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan/ kajian pembangunan daerah,
pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi,
pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Makna yang terkandung
dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :
Profesional; pelaksanaan kinerja Bappeda sebagai lembaga perencana yang profesional
bermakna kondisi kerja yang didukung oleh SDM dengan kapasitas dan kompetensi yang
berkualitas dalam mendukung capaian pembangunan daerah serta berkontribusi dalam
pembangunan nasional, sehingga kinerja yang dilakukan dapat terukur dan dipertang-
gungjawabkan.
Partisipatif; mendasarkan pada paradigma dan ketentuan Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, Bappeda melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan menerapkan asas dan
pendekatan partisipatif, yaitu pelibatan peran aktif seluruh pemangku kepentingan
pembangunan. Inovatif; dalam rangka menghasilkan produk-produk perencanaan
pembangunan yang baru dilakukan melalui upaya pendayagunaan pemi-kiran dan kemampuan
imajinasi yang orisinil serta di luar bingkai konservatif (out of the box).
Guna mewujudkan visi BAPPEDA Tahun 2016-2021 di atas, maka dirumuskan 3 (tiga) misi yang
merupakan penjabaran operasional dari visi tersebut, yaitu :
1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia;
2. Meningkatkan Penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Evaluasi
Pembangunan ;

3. Mengembangkan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan.
Penjelasan masing-masing misi tersebut adalah sebagai berikut:
1. Misi Kesatu
Sebagai Institusi perencana harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam
bidang perencanaan. Institusi perencanaan pembangunan harus mampu
mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan
menyeluruh serta melakukan kajian/analisis dalam rangka pengendalian perencanaan yang
telah dirumuskan. Sumber Daya Manusia perencana pembangunan menjadi sangat penting
dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan. Kualitas perencanaan sangat
tergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun
kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner dan berfikir komprehensif.
Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu
dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi. Peningkatan
profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja yang berkaitan dengan kesetiaan,
logika dan etika.
2. Misi Kedua
Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem perencanaan
pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan mengedepankan pada
pendekatan perencanaan partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan
partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan
keadilan. Pemantapan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ditempuh
dengan mengedepankan partisipasi aktif stakeholders agar mampu menghasilkan
perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif, dan holistik atau menyeluruh,
sehingga mampu memberikan arah kebijaksanaan pembangunan dan menciptakan iklim
kondusif bagi keterlibatan aktif stakeholders dalam keseluruhan proses pembangunan
daerah. Pada misi ini pula kemampuan mensinergikan, mensinkronkan program sektor dan
kewilayahan menjadi target untuk direalisasikan pada sasaran misi ini.

3. Misi Ketiga
Kualitas perencanaan hanya dapat dibangun melalui ketersediaan data base yang akurat.
Oleh karena itu pada misi ini target yang direncanakan adalah terbangunnya sistem data
base pembangunan yang akurat sebagai input pada proses perencanaan berikutnya (re-
planning).
PROGRAM INSTANSI BAPPEDA
Berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan terdiri dari beberapa
program terdiri dari :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Pengembangan Data/Informasi
Program Kerjasama Pembangunan
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
I.5. STRUKTUR ORGANISASI
Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda
Sesuai dengan Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 3 Tahun 2009 tentang
Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Masing-Masing Jabatan Pada Organisasi Dinas
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat disebutkan bahwa Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan
fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan dalam lingkup perencanaan
pembangunan daerah;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan perencanaan, penelitian dan pengembangan
pembangunan daerah bidang ekonomi, social budaya, prasarana dan tata ruang;
c. Pelayanan penunjangan dan fasilitasi pelaksanaan perencanaan, penelitian dan
pengembangan pembangunan daerah;
d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Badan.
Berdasarkan Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 20 Tahun 2014 tentang tugas pokok,
fungsi, uraian tugas masing-masing jabatan pada lembaga teknis daerah Kabupaten Pakpak
Bharat terdiri dari :
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi:
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
3. Bidang Fisik danTata Ruang, membawahi :
a. Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Pemetaan;
b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
4. Bidang Perekonomian, membawahi :
a. Sub Bidang Sumberdaya alam;
b. Sub Bidang Dunia usaha dan perekonomian rakyat;
5. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
a. Sub Bidang Pemerintahan;
b. Sub Bidang Sosial Budaya;
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
a. Sub Bidang Statistik;
b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai berikut:
1. Kepala Badan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis
administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas

pokok merumuskan, mengkoordinasikan, membina dan mengevaluasi penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang perencanaan pembangunan
daerah yang meliputi bidang fisik dan tata ruang, perekonomian, pemerintahan dan
kesejahteraan rakyat serta penelitian dan pengembangan.
Kepala Badan mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah yang meliputi
bidang fisik dan tata ruang, perekonomian, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
serta penelitian dan pengembangan;
b. Penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi bidang
fisik dan tata ruang, perekonomian, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat serta
penelitian dan pengembangan;
c. Pembinaan, pelaksanaan tugas dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
meliputi bidang fisik dan tata ruang, perekonomian, pemerintahan dan kesejahteraan
rakyat serta penelitian dan pengembangan;
d. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi bidang
fisik dan tata ruang, perekonomian, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat serta
penelitian dan pengembangan;
e. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
2. Sekretaris Badan
Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang
Sekretaris Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Badan yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola,
mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum dan
perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
Sekretaris Badan mempunyai fungsi :
a. Perencanaan operasional urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan
kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

b. Pengelolaan urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian,
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan perlengkapan,
keuangan dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
d. Pengkoordinasian urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan
kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsinya
3. Sub Bagian Umum
Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan
dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan tata
usaha, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan
keperluan alat tulis serta ruang perkantoran
Kepala Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :
a. Perencanaan kegiatan urusan tata usaha, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang
perkantoran;
b. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi,
perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran;
c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan tata usaha, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang
perkantoran;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan
fungsinya.
4. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris yang mempunyai
tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan
mengawasi administrasi keuangan dan kepegawaian
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Perencanaan kegiatan administrasi keuangan dan kepegawaian;
b. Pelaksanaan administrasi keuangan dan kepegawaian;
c. Pembagian pelaksanaan tugas administrasi keuangan dan kepegawaian;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan
fungsinya
5. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris
yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, member
tugas dan mengawasi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi
penghimpunan rencana program atau kegiatan, evaluasi dan pelaporan dari masing-
masing bidang.
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
a. Perencanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi
penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing
masing bidang;
b. Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan
rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang;
c. Pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang
meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari
masing-masing bidang;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
6. Bidang Fisik dan Tata Ruang
Bidang Fisik dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok
merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan urusan perencanaan pembangunan daerah yang
meliputi bidang fisik dan prasarana, serta tata ruang dan pemetaan
Kepala Bidang Fisik dan Tata Ruang mempunyai fungsi :

a. Perencanaan operasional bidang fisik dan tata ruang yang meliputi urusan fisik
dan prasarana, serta tata ruang dan pemetaan;
b. Pengelolaan bidang fisik dan tata ruang yang meliputi urusan fisik dan prasarana,
serta tata ruang dan pemetaan;
c. Pengkoordinasian bidang fisik dan tata ruang yang meliputi urusan fisik dan
prasarana, serta tata ruang dan pemetaan;
d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang fisik dan tata ruang yang meliputi
urusan fisik dan prasarana, serta tata ruang dan pemetaan;
fungsinya.
7. Sub Bidang Tata Ruang dan Pemetaan
Sub Bidang Tata Ruang dan Pemetaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas
dan mengawasi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Tata Ruang
dan Pemetaan
Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Pemetaan mempunyai fungsi :
a. Perencanaan kegiatan urusan perencanaan pembangunan daerah bidang Tata
Ruang meliputi penataan ruang dan pemetaan wilayah;
b. Pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah sub bidang tata ruang
dan pemetaan meliputi penataan ruang dan pemetaan wilayah;
c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan perencanaan pembangunan daerah sub
bidang tata ruang dan pemetaan meliputi penataan ruang dan pemetaan wilayah;
fungsinya.
8. Sub Bidang Fisik dan Prasarana
Sub Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai
mengawasi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Fisik dan
Prasarana

Kepala Sub Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :
a. Perencanaan kegiatan pembangunan daerah urusan fisik dan prasarana;
b. Pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah bidang fisik dan
prasarana;
c. Pengkoordinasian urusan Perencanaan Pembangunan daerah bidang Fisik dan
Prasarana;
d. Pembagian pelaksanaan tugas urusan Perencanaan Pembangunan daerah
bidang Fisik dan Prasarana;
fungsinya.
9. Bidang Perekonomian
Bidang Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok
merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan urusan perencanaan pembangunan daerah yang
meliputi sumber daya alam, dunia usaha dan perekonomian rakyat.
Kepala Bidang Perekonomian mempunyai fungsi :
a. Perencanaan operasional perencanaan pembangunan daerah yang daerah yang
meliputi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, perindustrian, kehutanan,
pertambangan, energi, perdagangan, pariwisata, koperasi meliputi pertanian,
peternakan, perkebunan, perikanan, perindustrian, kehutanan, pertambangan,
energi, perdagangan, pariwisata, koperasi dan UMKM, penanaman modal dan
kerjasama keuangan dan pengembangan dunia usaha;
b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan UMKM,
penanaman modal dan kerjasama keuangan dan pengembangan dunia usaha;
c. Pengelolaan urusan perencanaan pembangunan daerah meliputi pertanian,
peternakan, perkebunan, perikanan, perindustrian, kehutanan, pertambangan,
energi, perdagangan, pariwisata, koperasi dan UMKM, penanaman modal dan
kerjasama keuangan dan pengembangan dunia usaha;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
10. Sub Bidang Sumber Daya Alam
Sub Bidang Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai
tugas pokok perumusan kebijakan, mengumpulkan usulan rencana, mengiventarisasi
dan merumuskan usulan rencana, program kegiatan serta memfasilitasi pelaksanaan
perencanaan, penelitian dan pengembangan pertanian dan ketahanan pangan,
kehutanan dan perkebunan, pertambangan dan lingkungan hidup
Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:
a. Perencanaan kegiatan urusan pembangunan daerah bidang Perekonomian yang
meliputi pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, kehutanan, perkebunan,
pertambangan, energi dan pariwisata;
b. Pelaksanaan urusan Perencanaan Pembangunan daerah sub bidang sumber
daya alam yang meliputi pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian,
kehutanan, perkebunan, pertambangan, energi, pariwisata;
c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan Perencanaan Pembangunan daerah sub
bidang sumber daya alam yang meliputi pertanian, peternakan, perikanan,
perindustrian, kehutanan, perkebunan, pertambangan, energi dan pariwisata;
fungsinya
11. Sub Bidang Dunia Usaha dan Perekonomian Rakyat
Sub Bidang Dunia Usaha dan Perekonomian Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
yang mempunyai tugas pokok perumusan kebijakan, mengumpulkan usulan rencana,
mengiventarisasi dan merumuskan usulan rencana, program kegiatan serta
memfasilitasi pelaksanaan perencanaan, penelitian dan pengembangan
pembangunan bidang industri, perdagangan, koperasi dan dunia usaha.
Kepala Sub Bidang Dunia Usaha dan Perekonomian Rakyat mempunyai fungsi :

a. Perencanaan kegiatan urusan Pembangunan daerah sub bidang Dunia Usaha dan
Perekonomian Rakyat yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi,
UMKM, penanaman modal dan kerjasama keuangan serta dunia usaha;
b. Pelaksanaan urusan Perencanaan Pembangunan daerah sub bidang Dunia Usaha
dan Perekonomian Rakyat yang meliputi perencanaan, penelitian dan
pengembangan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi,
bidang Dunia Usaha dan Perekonomian Rakyat yang meliputi perencanaan,
penelitian dan pengembangan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan,
koperasi, UMKM, penanaman modal dan kerjasama keuangan serta dunia usaha;
d. Pelaporan pelaksanaan tugas urusan perencanaan pembangunan daerah bidang
duania usaha dan perekonomiqan rakyat yang meliputi perencanaan penelitian dan
pengembangan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi,
e. Pelaksanaan tugas lain lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
12. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang
mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan,
mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan perencanaan pembangunan
daerah yang meliputi pemerintahan dan kerjasama serta kesejahteraan rakyat
Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
a. Perencanaan operasional urusan perencanaan pembangunan daerah bidang
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat meliputi pendidikan, kebudayaan,
pemuda dan olah raga, kearsipan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri,
sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga
sejahtera, kependudukan dan catatan sipil, tenaga kerja dan transmigrasi, dan
pemberdayaan masyarakat dan desa;
b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat meliputi pendidikan, kebudayaan,

pemuda dan olah raga, kearsipan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri,
sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga
sejahtera, kependudukan dan catatan sipil, tenaga kerja dan transmigrasi, dan
pemberdayaan masyarakat dan desa;
c. Pengelolaan urusan perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat meliputi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah
raga, Kearsipan, Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri, Sosial, Kesehatan,
Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera,
Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga kerja dan Transmigrasi, dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan dan kesejahteraan
rakyat meliputi pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga, kearsipan,
kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, sosial, kesehatan, pemberdayaan
perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kependudukan dan
catatan sipil, tenaga kerja dan transmigrasi, dan pemberdayaan masyarakat dan
desa;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan
fungsinya.
13. Sub Bidang Pemerintahan dan Kerjasama
Sub Bidang Pemerintahan dan Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang
dan mengawasi urusan perencanaan pembangunan sub bidang Pemerintahan dan
Kerjasama.
Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kerjasama mempunyai fungsi:
a. Perencanaan kegiatan urusan Pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan
Kerjasama yang meliputi yang meliputi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan
Olah raga, Kearsipan, Perpustakaan, Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri;
b. Pelaksanaan urusan Perencanaan Pembangunan daerah sub bidang
Pemerintahan dan Kerjasama yang meliputi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda
dan Olah raga, Kearsipan, Perpustakaan, Kesatuan Bangsa dan politik dalam
negeri;

bidang Pemerintahan dan Kerjasama yang meliputi Pendidikan, Kebudayaan,
Pemuda dan Olah raga, Kearsipan, Perpustakaan, Kesatuan Bangsa dan politik
dalam negeri;
d. Pelaporan pelaksanaan tugas urusan Perencanaan Pembangunan daerah sub
bidang Pemerintahan dan Kerjasama yang meliputi Pendidikan, Kebudayaan,
Pemuda dan Olah raga, Kearsipan, Perpustakaan, Kesatuan Bangsa dan politik
dalam negeri;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan
fungsinya.
14. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai
mengawasi urusan perencanaan pembangunan daerah sub bidang Kesejahteraan
Rakyat.
Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
a. Perencanaan kegiatan pembangunan daerah bidang Kesejahteraan Rakyat
meliputi Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
b. Melaksanaan urusan Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Kesejahteraan
Rakyat meliputi Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan,
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan Catatan Sipil,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
fungsinya
15. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang mempunyai
tugas pokok merencanakan operasional, memimpin, mengelola, mengoordinasikan,
mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan perencanaan pembangunan
daerah bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian dan pengembangan
serta statistik.
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
a. Perencanaan operasional Penelitian dan pengembangan meliputi penelitian dan
pengembangan perencanaan pembangunan bidang fisik dan tata ruang,
perekonomian dan kesejahteraan rakyat dan kerjasama penelitian, penyusunan
dan penyajian data statistik serta informasi pembangunan untuk perencanaan
pembangunan daerah;
b. Penyelenggaraan Penelitian dan pengembangan meliputi penelitian dan
pembangunan daerah;
c. Pengkoordinasian dalam Penelitian dan pengembangan meliputi penelitian dan
pembangunan daerah;
fungsinya.
16. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang
dan mengawasi urusan perencanaan pembangunan daerah sub bidang Penelitian
dan Pengembangan.
Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

a. Perencanaan kegiatan pembangunan daerah bidang Penelitian dan
Pengembangan meliputi penelitian dan pengembangan perencanaan
pembangunan bidang fisik, tata ruang, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan
kerjasama penelitian;
b. Melaksanaan urusan Perencanaan Pembangunan daerah bidang Penelitian dan
Pengembangan meliputi penelitian dan pengembangan perencanaan
pembangunan bidang fisik, tata ruang, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan
kerjasama penelitian;
bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi penelitian dan pengembangan
perencanaan pembangunan bidang fisik, tata ruang, perekonomian,
kesejahteraan rakyat dan kerjasama penelitian;
fungsinya.
17. Sub Bidang Statistik
Sub Bidang Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi serta
mengevaluasi dan melaporkan urusan perencanaan pembangunan daerah sub
bidang Statistik.
Kepala Sub Bidang Statistik mempunyai fungsi :
a. Perencanaan kegiatan pembangunan daerah bidang statistik meliputi
penyusunan dan penyajian data statistik serta pelayanan statistik informasi
pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan data dan
stastisik, serta evaluasi dan pelaporan data stastistik;
b. Melaksanaan urusan Perencanaan Pembangunan daerah bidang statistik meliputi
penyusunan dan penyajian data statistik serta pelayanan statistik informasi
pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan data dan
stastisik, serta evaluasi dan pelaporan data stastistik;
bidang Statistik meliputi penyusunan dan penyajian data statistik serta pelayanan

statistik informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah,
pengelolaan data dan stastisik, serta evaluasi dan pelaporan data stastistik;
fungsinya.
2. Sumberdaya Bappeda Pakpak Bharat
2.1 Personalia
Susunan kepegawaian pada Bappeda Pakpak Bharat tahun 2016 sebanyak 29 Personel.
Golongan Jumlah (orang) Persentase
IV 4 13,79 %
III 19 65,51%
II 6 20,68%
I - -
Total 29 100%
Kepegawaian Bappeda 2016
Berdasarkan tabel di atas pegawai Bappeda Golongan IV sebanyak 13,79%, Golongan II
sebanyak 20,68% dan yang paling banyak adalah Golongan III sebesar 65,51%

Kualifikasi pendidikan pegawai di Bappeda dapat dilihat dalam tabel berikut:
Pendidikan Jumlah
SLTA 3
DIII 4
S1 15
S2 7
Kepegawaian Bappeda 2016
I.6. SISTEMATIKA
Sistematika penulisan Rencana Kerja SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
adalah sebagai berikut :
BAB I. Pendahuluan
Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar hukum, maksud dan tujuan
serta sistematika penulisan yang dipergunakan.
BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun
lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra
SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-
tahun sebelumnya.
BAB III. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan
Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan
isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran
target kinerja renstra SKPD.
BAB IV. Penutup
Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian
baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak
sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
Secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah dapat memenuhi tugas
dan fungsi yang dibebankan kepada institusi lingkup pemerintahan daerah. Dari hasil
pengukuran kinerja tahun 2015 dapat disimpulkan bahwa Bada Perencanaan Pembangunan
Daerah telah dapat mencapai keberhasilan 96,77% yang ditunjukkan dari pencapaian sebagian
besar target indikator kinerja, kegiatan dan program sebagaimana tabel di bawah ini
NO Program Kegiatan
Alokasi dan Realisasi Anggaran
(Rp) %
Alokasi Realisasi
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
1
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1.629.477.050 1.588.101.876 97,46
Penyediaan jasa surat menyurat 2.100.000 2.100.000
100,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
27.200.000 22.232.955
81,74
Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
24.418.000 20.954.000
85,81
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
89.523.550 82.859.921
92,56
Penyediaan alat tulis kantor 107.411.600 107.411.600
100,00
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
88.588.400 86.088.400
97,18
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
3.156.600 3.156.600
100,00
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
702.838.700 701.486.900
99,81
Penyediaan peralatan rumah tangga 37.327.800 19.327.800
51,78
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
14.460.000 14.130.000
97,72
Penyediaan makanan dan minuman 32.852.400 32.039.000
97,52
Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi perkantoran
99.600.000 98.000.000
98,39
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
dalam/luar daerah
400.000.000 398.314.700
99,58
2
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
786.250.000 779.750.000 99,17
Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
786.250.000 779.750.000
99,17
3
Program peningkatan
pengembangan sistem
123.702.350 118.291.950
95,63

pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 44.646.800
42.997.300
96,31
Pendampingan dan penyusunan sistem
pelayanan publik 79.055.550
75.294.650
95,24
4
Program Kerjasama
Pembangunan
92.095.950 86.855.450
94,31
Fasilitasi koordinasi program
penanggulangan masalah kemiskinan
daerah
92.095.950
86.855.450 94,31
5
Program peningkatan
kapasitas kelembagaan
perencanaan
pembangunan daerah
187.000.000 174.812.200
93,48
Peningkatan kemampuan teknis aparat
perencana 187.000.000
174.812.200
93,48
6
Program perencanaan
pembangunan daerah
1.648.485.700 1.557.142.400
94,46
Pelaksanaan Musrenbang Daerah,
Provinsi dan Nasional
268.688.700
231.683.700
86,23
Fasilitasi penyusunan RKA SKPD 67.303.500
66.946.500
99,47
Penyusunan Perubahan KUA dan
Perubahan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) Tahun
2015
72.626.100
71.821.100 98,89
Pelaksanan Musrenbang Forum SKPD 78.597.250
76.907.250
97,85
Koordinasi penyusunan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
akhir masa jabatan Bupati
94.751.400
94.254.500
99,48
Fasilitasi Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Pembangunan
299.349.900
275.949.700
92,18
Fasilitasi Koordinasi Penyusunan Materi
Teknis Ranperda Bangunan Gedung
Kabupaten Pakpak Bharat Tingkat
Kabupaten, Provinsi, dan Pusat
152.373.100 150.065.900
98,49
Penyusunan Rancangan RPJMD 293.885.250 273.685.250
93,13
Punyusunan Rancangan RKPD 83.083.450 81.687.450
98,32
Koordinasi penyusunan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
70.324.600 68.695.600
97,68
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 95.980.850 94.573.850
98,53
Penyusunan KUA dan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
71.521.600
70.871.600
99,09
7
Program perencanaan
pembangunan ekonomi
316.867.300 315.031.300
99,42
Koordinasi perencanaan pembangunan
bidang ekonomi 68.942.100
68.643.100
99,57
Identifikasi desa tertinggal kabupaten
Pakpak Bharat 122.794.900
121.839.900
99,22
Identifikasi One Village One Product
125.130.300
124.548.300
99,53
8
Program perencanaan
sosial dan budaya 365.360.400
352.975.400
96,61
Koordinasi perencanaan pembangunan
bidang sosial dan budaya
79.111.600 75.969.100
96,03
Penyusunan Rencana Aksi Daerah
Pemberantasan Korupsi (RAD PK)
86.248.800 79.734.100
92,45

Bappeda Pakpak Bharat telah melaksanakan 10 program yang terdiri dari 3
program pendukung. Program tersebut dirinci sebagai berikut:
1) Program pelayanan administrasi perkantoran
Output dari program ini adalah terselenggaranya administrasi perkantoran di
kantor Bappeda. Realisasi program pelayanan administrasi perkantoran sebesar
97,46%.
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan adalah rehabilitasi gedung kantor dengan realisasi
sebesar 99,17%
3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan program ini adalah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD dengan realisasi sebesar 96,31%
4) Program kerjasama pembangunan
Kegiatan program ini adalah Fasilitasi koordinasi program penanggulangan
masalah kemiskinan daerah realisasi sebesar 94,31%. Output dari kegiatan ini adalah
terlaksananya koordinasi program penanggulangan masalah kemiskinan.
5) Program peningkatan kapasitas kelambagaan perencanaan pembangunan daerah
Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya bimbingan teknis pengembangan
kapasitas apartur negara, realisasi kegiatan ini adalah 93,48.
6) Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
Kabupaten Pakpak Bharat
Perencanaan Sistem Pemerintahan Kuta
Tradisional Pakpak
200.000.000 197.272.200
98,64
9
Program perencanaan
prasarana wilayah dan
sumber daya alam
266.254.150
265.665.457 99,78
Fasilitasi dan Koordinasi PAMSIMAS II
Tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Pusat
142.564.200 142.498.600
99,95
Fasilitasi dan Koordinasi Sanitasi
123.689.950 123.166.857
99,58
10
Program
pengembangan
data/informasi/statistik
daerah
Penyusunan dan publikasi buku statistik
177.277.800
174.359.800
98,35
TOTAL 5.693.116.300 5.509.511.433 96,77

Kegiatan dari program ini terdiri dari
- Pelaksanaan Musrenbang Daerah, Provinsi dan Nasional
Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya musrenbang daerah,
provinsi, dan nasional. Realisasi kegiatan ini adalah sebesar 86,23%
- Fasilitasi penyusunan RKA SKPD
Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan RKA, realisasi
sebesar 99,47%
- Penyusunan perubahan KUA dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) tahun 2015
Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya perubahan KUA dan
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2015.
Realisasi kegiatan ini adalah sebesar 98,89%
- Pelaksanaan Musrenbang Forum SKPD
Output dari kegiatan ini terlaksananya Musrenbang forum SKPD, realisasi
sebesar 97,85%
- Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir
masa jabatan Bupati
Output dari kegiatan ini adalah tersedianya Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatan Bupati., realisasi kegiatan ini
adalah sebesar 99,48%
- Fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Output dari kegiatan ini terlaksananya fasilitasi peningkatan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan, realisasi sebesar 92,18%
- Fasilitasi koordinasi penyusunan materi teknis ranperda bangunan gedung
kabupaten Pakpak Bharat tingkat Kabupaten, Pusat, dan Provinsi
Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya materi teknis ranperda
bangunan gedung kabupaten Pakpak Bharat tingkat kabupaten, provinsi, dan
pusat., realisasi kegiatan ini adalah sebesar 98,49%
- Penyusunan rancangan RPJMD

Output dari kegiatan ini tersusunnya rancangan RPJMD Kabupaten Pakpak
Bharat, realisasi sebesar 93,13%
- Penyusunan rancangan RKPD
Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya rancangan RKPD, realisasi
kegiatan ini adalah sebesar 98,32%
- Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Output dari kegiatan ini tersusunnya LKPJ Kabupaten Pakpak Bharat,
realisasi sebesar 97,68%
- Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring, evaluasi, dan
pelaporan, realisasi kegiatan ini adalah sebesar 98,53%
- Penyusunan KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Output dari kegiatan ini tersusunnya KUA dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Pakpak Bharat, realisasi sebesar 99,09%
7) Program perencanaan pembangunan ekonomi
- Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi perencanaan
pembangunan ekonomi, realisasi kegiatan ini adalah sebesar 99,57%
- Identifikasi desa tertinggal kabupaten Pakpak Bharat
Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen identifikasi daerah
tertinggal, realisasi sebesar 99,22%
- Identifikasi One Village One Product
Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen identifikasi One
Village One Product. Realisasi kegiatan ini adalah sebesar 99,53%
8) Program perencanaan sosial budaya
- Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya
Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi perencanaan
pembangunan bidang sosial budaya, realisasi kegiatan ini adalah sebesar 96,03%

- Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) Kabupaten
Pakpak Bharat
Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya Rencana Aksi Daerah
Pemberantasan Korupsi (RAD PK), realisasi sebesar 99,53%
- Perencanaan sistem pemerintah kuta tradisional
Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen perencanaan kuta
tradisional, realisasi kegiatan ini adalah sebesar 98,64%
9) Program prasarana wilayah dan sumberdaya alam
- Fasilitasi dan koordinasi PAMSIMAS II tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat
Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya PAMSIMAS II tingkat
kabupaten, provinsi, dan pusat, realisasi kegiatan ini adalah sebesar 99,95%
- Fasilitasi koordinasi sanitasi Kabupaten Pakpak Bharat
Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya fasilitasi koordinasi sanitasi
Kabupaten Pakpak Bharat, realisasi sebesar 99,58%
10) Program pengembangan data/informasi/statistik
Kegiatan dari program ini adalah penyusunan publikasi buku statistik,
realisasi sebesar 98,35 %
11) Program perencanaan tata ruang
Kegiatan dari program ini adalah fasilitasi dan koordinasi tentang
perencanaan tata ruang tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat oleh BKPRD
Kabupaten Pakpak Bharat dengan realisasi sebesar 96,19%
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Derah Kabupoaten Pakpak Bharat memiliki
tanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi dan
membuat pertanggungjawaban tentang pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Sebagai sebuah organisasi,
tercapainya visi dan misi Bappeda ditentukan oleh kerjasama seluruh sistem organisasi,

bidang dan staf yang telah dibentuk berdasarkan tugas, pokok dan fungsinya masing-
masing.
Bappeda Kota Bandung sebagai lembaga teknis perencana, dituntut untuk mampu
berperan sebagai subjek perencanaan daerah yang profesional, mampu menyusun
perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi,
sosial budaya dan sumberdaya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual,
faktual dan kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya
kemakmuran. Penetapan indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur
keberhasilan program merupakan hal penting yang harus dilakukan dengan tepat.
Pengukuran kinerja ditekankan pada penetapan target sasaran tahunan dan
pencapaiannya, dengan cara mengembangkan pengukuran terhadap indikator kinerja
yang dikaitkan dengan capaian sasaran.
Pengukuran kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur kinerja
organisasi, dimana hasil pengukuran kinerja organisasi dimaksud lebih lanjut untuk
mengidentifikasi permasalahan yang menghambat peningkatan kinerja, memberikan solusi
pemecahan masalah, dan bahan penyempurnaan penilaian-penilaian dan kebijakan
strategis.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda
Atas kinerja Bappeda Kabupaten Pakpak Bharat apabila dilihat dari Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Bappeda dapat dinilai masih sedang dan perlu
ditingkatkan lagi. Bappeda Kabupaten Pakpak Bharat memiliki sinergi dan koordinasi
dengan seluruh SKPD di Kabupaten Pakpak Bharat, juga instansi pemerintahan baik dari
tingkat Provinsi maupun pemerintah Pusat.
Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara.
Bappeda Kabupaten Pakpak Bharat memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan
sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan.
Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan diwujudkan melalui

garis-garis kebijaksanaan, rangkaian program, dan kegiatan yang berkelanjutan dan
berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan
dan sekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional Bappeda Kabupaten Pakpak
Bharat.
Adapun strategi Bappeda Pakpak Bharat untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran
adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kinerja dan mempertegas peran dan fungsi Bappeda dalam penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan yang diarahkan oleh aparatur perencana dengan
kapabilitas yang memadai;
2. Pengembangan kapasitas aparatur perencana dengan memanfaatkan keberadaan
perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai partner pembangunan;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang memiliki sertifikat pengadaan
barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan secara lebih transparan dan
akuntabel;
4. Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan fungsi dan
kewenangan Bappeda;
5. Pengembangan sumberdaya aparatur untuk meningkatkan skill dan kompetensi
melalui kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian;
6. Menerapkan reward and punishment dengan standar kriteria kinerja yang pasti;
7. Memberdayakan peran SDM Aparatur dalam memberikan pemahaman kepada
masyarakat tentang pembangunan
8. Mewujudkan ketersediaan data/informasi dan sistem informasi pembangunan sebagai
upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan
2.4. Tindakan Yang Perlu Dilakukan Untuk Tahun 2017
Untuk menilai tingkat keberhasilan di tahun 2017, tahun 2016 merupakan suatu
cerminan sebagai bentuk gambaran dari berbagai hambatan/kendala yang dialami,
sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat
berlangsung secara berdaya guna, berhasilguna dan bertanggung jawab (akuntabel),
seiring dengan amanah dan harapan masyarakat

Strategi adalah pilihan arahan atau cara yang di tempuh dalam rangka pencapaian
tujuan dan sasaran visi-misi yang telah di tetapkan, dengan berbabagai strategi yang telah
dipersiapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam kerangka keberhasilan
pencapaian tujuan dan sasaran kedepan, meliputi :
1. Memperkuat SDM Aparatur Bappeda.
2. Penyempurnaan substansi dokumen-dokumen perencanaan dengan
memperhatikan kapasitas anggaran, tepat sasaran serta efektif dan efesien.
3. Membangun dan memperkuat kemitraan dengan daerah lain dan stakeholder
internal
4. Koordinasi, integritas, singkronisasi tentang pendekatan program.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda
Tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017
mengacu pada Rencana Strategis Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 – 2021. Jika
dalam pelaksanaan terdapat perubahan dalam kebijakan untuk membuat arah tujuan dan
sasaran baik itu dalam penambahan maka Bappeda Kabupaten Pakpak Bharat akan
melakukan revisi terhadap Renstra Bappeda kemudian Rencana Kerja untuk tahun-tahun
berikutnya akan mengacu kepada Renstra yang telah diubah tersebut. Adapun Tujuan
dari Renja Bappeda Kabupaten Pakpak Bharat adalah sebagai berikut :
Tujuan :
a. Meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
b. Menyusun arah kebijakan umum
PROGRAM INSTANSI
Berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan terdiri dari beberapa
program terdiri dari :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam/luar daerah
12. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan mobiler
2. Pemeliharaan gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
d. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Penyusunan rancangan RKPD
2. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ)
3. Penyusunan KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
4. Pelaksanaan Musrenbang Daerah, Provinsi, dan Nasional
5. Penyusunan Perubahan KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
6. Pelaksanaan Musrenbang Daerah, Provinsi, dan Nasional
7. Fasilitasi Penyusunan RKA SKPD
8. Pembuatan Aplikasi e-planning
9. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
10.Penyusunan laporan kinerja
e. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
1. Fasilitasi/koordinasi program penanggulangan kemiskinan daerah Kab. Pakpak
Bharat
2. Penyusunan rencana aksi daerah PUG Kabupaten Pakpak Bharat
3. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintah dan kesejahteraan
rakyat
4. Pelaporan pencegahan pemberantasan korupsi daerah (PPKD) tahun 2017
f. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang perekonomian

2. Penyusunan indikator ekonomi daerah
3. Penyusunan peta kerawanan pangan kabupaten Pakpak Bharat
4. Penyusunan rencana aksi daerah ketahanan pangan
5. Studi pengembangan potensi indsutri kreatif
g. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
1. Fasilitasi dan koordinasi tentang rencana tata ruang tingkat kabupaten, provinsi,
dan pusat
2. Fasilitasi dan koordinasi PAMSIMAS II Tk. Kabupaten, Provinsi, dan Pusat
3. Rencana Detail Tata Ruang
4. Sosialisasi Perda bangunan gedung Kab. Pakpak Bharat
5. Studi kesesuaian RTRW dengan KLHS
6. Sosialisasi Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pakpak Bharat
h. Program pengembangan data dan informasi
1. Penyusunan profil Kabupaten Pakpak Bharat
2. Penyusunan profil Bappeda
3. Publikasi buku statistik kabupaten Pakpak Bharat

BAB IV
PENUTUP
Demikian rencana kerja SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Pinrang tahun 2017 untuk dipedomani pada tataran implementasi, keberhasilan pelaksanaan
Renja SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat akan
terlaksana semaksimal mungkin apabila semua aparatur berpartisipasi aktif sesuai dengan
komitmen bersama, mantapnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang.
Hasil kinerja Renja SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2017 ini akan
menjadi dasar evaluasi tingkat pencapaian serta keberhasilan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan
dalam menyusun Renja SKPD tahun berikutnya sehingga kinerja SKPD dapat terukur dan
berkesinambungan.
Salak, Maret 2016
An. KEPALA BAPPEDA
Sekretaris
Pembina Tk.I/ IVb
NIP . 19611208 199103 1 001

RENJA BAPPEDA TAHUN 2017
NO Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Pagu Indikatif
Total Ket
Keluaran Hasil APBD Kab.
APBD
Prov.
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,124,200,000 - - 1,124,200,000
1
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listik
Tersedianya jasa komunikasi,
sumber daya air dan listik
Lancarnya pelaksanaan
tugas aparatur
BAPPEDA
47,200,000 - - 47,200,000
2
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Tersedianya jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
tugas aparatur
BAPPEDA
36,200,000 - - 36,200,000
3
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
tugas aparatur
BAPPEDA
120,000,000 - - 120,000,000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan Kantor
tugas aparatur
BAPPEDA
35,000,000 - - 35,000,000
4 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor
tugas aparatur
BAPPEDA
100,000,000 - - 100,000,000
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
tugas aparatur
BAPPEDA
98,000,000 - - 98,000,000
6
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bantuan kantor
Tersedianya komponen
instalasi listrik/penerangan
bantuan kantor
tugas aparatur
BAPPEDA
30,000,000 - - 30,000,000
7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
tugas aparatur
BAPPEDA
40,000,000 - - 40,000,000
8
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Terpenuhinya bahan
kerja dan referensi
dalam pelaksanaan
tugas
BAPPEDA
10,000,000 - - 10,000,000
9 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan
minuman
tugas aparatur
BAPPEDA
80,000,000 - - 80,000,000

10
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi
teknis perkantoran
Tersedianya jasa tenaga
pendukung administrasi teknis
perkantoran
tugas aparatur
BAPPEDA
127,800,000 - - 127,800,000
11
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam/luar
daerah
Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi dalam/luar daerah
Meningkatnya
pengetahuan dalam
pelaksanaan tugas oleh
aparatur
BAPPEDA
400,000,000 - - 400,000,000
II
Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 845,000,000 - - 845,000,000
1 Pengadaan mobiler Tersedianya mobiler
tugas aparatur
BAPPEDA
100,000,000 - - 100,000,000
2 Pengadaan kenderaan dinas/operasional
Tersedianya kenderaan
dinas/operasional roda 4
(empat) dan roda 2 (dua)
tugas aparatur
BAPPEDA
485,000,000 - - 485,000,000
3 Pemeliharaan rutin/berkala taman/parkir kantor
rutin/berkala taman/parkir
kantor
tugas aparatur
BAPPEDA
30,000,000 - - 30,000,000
4
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya Rehabilitasi
sedang/berat gedung kantor
tugas aparatur
BAPPEDA
100,000,000 - - 100,000,000
5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
rutin/berkala gedung kantor
tugas aparatur
BAPPEDA
30,000,000 - - 30,000,000
6
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
operasional
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/ berkala kendaraan dinas
operasional
tugas aparatur
BAPPEDA
100,000,000 - - 100,000,000
III
Program Peningkatan Pengembangan sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 134,000,000 - - 134,000,000
1
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Terciptanya sistem kerja
yang terprosedur, efektif
dan efisien
BAPPEDA
51,000,000 - - 51,000,000
2
Audit surveylance Sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2008
Tersusunnya Audit surveylance
Sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2008
Meningkatnya
pelayanan publik
BAPPEDA
83,000,000 - - 83,000,000
IV
Program Peningkatan kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan daerah 200,000,000 - - 200,000,000
Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
Terselenggaranya pelatihan
dan bimtek bagi aparatur
Meningkatnya
pengetahuan dalam
pelaksanaan tugas oleh
BAPPEDA
200,000,000 - - 200,000,000

aparatur
V Program Perencanaan Pembangunan Daerah
725,739,300 - - 725,739,300
1 Penyusunan rancangan RKPD
Tersedianya Dokumen RKPD
Tahun 2018
Terprogramnya
Rencana Kerja Program
Daerah
BAPPEDA
32,000,000 - - 32,000,000
2
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (P-RKPD)
Tersusunnya PRKPD Tersusunnya PRKPD BAPPEDA
24,820,000 24,820,000
3
Koordinasi penyusunan laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Tersedianya Dokumen laporan
Keterangan Pertanggung
Jawaban (LKPJ) Tahun 2016
Disampaikannya
Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban
Tahun 2016
BAPPEDA
29,000,000 - - 29,000,000
4
Penyusunan KUA dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS)
Tersedianya Dokumen KUA
dan Prioritas dan Plafon
Sinkronisasi program
pada Dokumen KUA
dan PPAS
BAPPEDA
36,000,000 - - 36,000,000
5
Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Tersedianya Dokumen
Perubahan KUA dan
Perubahan Prioritas dan Plafon
Sinkronisasi perubahan
program pada Dokumen
KUA dan PPAS
BAPPEDA
28,000,000 - - 28,000,000
6
Pelaksanaan Musrenbang Daerah, Provinsi dan
Nasional
Terselenggaranya Musrenbang
Daerah, Provinsi dan Nasional
Koordinasi Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan tingkat
kabupaten
BAPPEDA
303,919,300 - - 303,919,300
7 Pelaksanaan musrenbang forum SKPD
Terselenggaranya musrenbang
forum SKPD
Koordinasi Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan tingkat
SKPD
BAPPEDA
72,000,000 - - 72,000,000
8 Fasilitasi penyusunan RKA SKPD
Terselenggaranya Fasilitasi
penyusunan RKA SKPD
Koordinasi dan finalisasi
kegiatan untuk tahun
berjalan
BAPPEDA
65,000,000 - - 65,000,000
9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Tersedianya Laporan
Pelaksanaan Tugas
Pembantuan, DAK dan RKPD
Pelaporan yang tepat
waktu untuk
penyesuaian dan
pemantapan program
dan kegiatan
pemerintah atasan
BAPPEDA
90,000,000 - - 90,000,000

10 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
Tersusunnya laporan kinerja
Bappeda Kab. Pakpak Bharat
Terpenuhinya pelaporan
sesuai dengan amanat
undang-undang
BAPPEDA
45,000,000 - - 45,000,000
VI
Program Pengembangan Data/Informasi
(Litbang) 1,173,700,000 - - 1,173,700,000
1 Publikasi Buku Statistik Kab. Pakpak Bharat
Tersedianya data/informasi
Kab. Pakpak Bharat yang terdiri
dari Buku IPM, IKK, Inkesra,
PDRB, Kecamatan Dalam
Angka, dan Pakpak Bharat
Dalam Angka
Terdokumentasikannya
Data Statistik
Kabupaten Pakpak
Bharat
BAPPEDA
73,000,000 - - 73,000,000
2 Pembuatan E-Planning
Tersedianya aplikasi E-
Planning
Tersedianya aplikasi E-
Planning
BAPPEDA
122,000,000 - - 122,000,000
3 Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan
Tersusunnya indikator kinerja
pembangunan
Tersusunnya indikator
kinerja pembangunan
BAPPEDA
80,000,000 - - 80,000,000
4
Rencana Aksi Daerah Analisis Manfaat
Penyehatan Lingkungan (AMPL)
Tersusunya Rencana Aksi
Daerah AMPL
Peningkatan kualitas
hidup masyarakat
BAPPEDA
210,000,000 - - 210,000,000
5
Kajian Respon masyarakat terhadap program
beras bagi keluarga miskin (raskin) di Kab.
Pakpak Bharat
Tersusunnya kajian terhadap
respon masyarakat dalam
penerimaan raskin
Dampak program raskin
terhadap masyarakat di
Kab. Pakpak Bharat
BAPPEDA
98,000,000 - - 98,000,000
6 Penyusunan profil Kabupaten Pakpak Bharat
Tersusunnya dokumen tentang
profil Kabupaten Pakpak Bharat
profil Kabupaten Pakpak
Bharat
BAPPEDA
150,000,000 - - 150,000,000
7
Penyusunan profil Bappeda Kabupaten Pakpak
Bharat
profil Bappeda Kabupaten
Pakpak Bharat
profil Bappeda
Kabupaten Pakpak
Bharat
BAPPEDA
85,000,000 - - 85,000,000
8
Keterlibatan pekerja wanita dalam usahatani
gambir dan sumbangannya terhadap pendapatan
keluarga di Kabupaten Pakpak Bharat
Tersusunnya kajian keterlibatan
masyarakat khususnya wanita
dalam peningkatan pendapatan
keluarga untuk sektor gambir
Respon wanita dalam
peningkatan
pendapatan keluarga
untuk usahatani sektor
gambir
BAPPEDA
97,000,000 - - 97,000,000
9
Penyusunan sistem informasi pembangunan
daerah (SIPD)
Tersusunnya sistem informasi
pembangunan daerah
Tersusunnya sistem
informasi pembangunan
daerah
BAPPEDA
61,000,000 61,000,000
10
Workshop Konsep dan Pemanfaatan Data PDRB
kepada SKPD Terkait
Terselenggaranya workship
konsep dan pemanfaatan data
PDRB
Terselenggaranya
workship konsep dan
pemanfaatan data
PDRB
BAPPEDA
21,700,000 21,700,000

11
Penyusunan Buku Indeks Kesulitan Geografis
(IKG)Kab. Pakpak Bharat
Tersusunnya buku IKG Kab.
Pakpak Bharat
Tersusunnya buku IKG
Kab. Pakpak Bharat
BAPPEDA
56,000,000 56,000,000
12
Kajian pemberdayaan sektor informal dalam
rangka meningkatkan pendapatan di Kab. Pakpak
Bharat
Tersusunnya kajian
pemberdayaan sektor informal
dalam peningkatan pendapatan
keluarga
Pemberdayaan sektor
informal yang dapat
meningkatkan
pendapatan masyarakat
di Kab. Pakpak Bharat
BAPPEDA
120,000,000 - - 120,000,000
VII
Program perencanaan pembangunan Bidang
Ekonomi 645,000,000 - - 645,000,000
1
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang
ekonomi
Terlaksananya koordinasi
perencanaan bidang ekonomi
Laporan kinerja dan
kemajuan program
kegiatan mitra SKPD
BAPPEDA
120,000,000 - - 120,000,000
2 Penyusunan indikator ekonomi daerah
Tersusunnya indikator ekonomi
daerah
Tersedianya data yang
mendukung
pertumbuhan ekonomi
daerah
BAPPEDA
150,000,000 - - 150,000,000
3
Penyusunan peta kerawanan pangan kabupaten
Pakpak Bharat
Tersedianya peta kerawanan
pangan Kabupaten Pakpak
Bharat
Tersedianya data
mendukung ketahanan
pangan
BAPPEDA
165,000,000 - - 165,000,000
4
Penyusunan rencana aksi daerah ketahanan
pangan
Tersedianya dokumen rencana
aksi daerah ketahanan pangan
Tersedianya data
mendukung ketahanan
pangan
BAPPEDA
85,000,000 - - 85,000,000
5 Penyusunan nilai tukar petani
Tersedianya dokumen nilai
tukar petani
Meningkatkan
kesejahteraan petani
BAPPEDA
125,000,000 - - 125,000,000
6
Penyusunan Buku Saku Potensi Sumber Daya
Lahan
Tersedianya Buku Saku Potensi
Sumber Daya Lahan
Meningkatnya hasil
teknologi pertanian
tepat guna
BAPPEDA
100,000,000 100,000,000
VIII
Pendidikan 230,000,000 - - 230,000,000
Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi di
Kab. Pakpak Bharat
Tersusunnya dokumen Studi
Kelayakan Pendirian
Perguruan Tinggi di Kab.
Pakpak Bharat
Terlaksananya program
dan kegiatan dalam
peningkatan mutu
pendidikan
BAPPEDA
230,000,000 - - 230,000,000
IX
Kesehatan 280,000,000 - - 280,000,000
Studi Kelayakan Pendirian Rumah Sakit Khusus di
Kab. Pakpak Bharat
Tersusunnya dokumen Studi
Kelayakan Pendirian
Perguruan Tinggi di Kab.
Pakpak Bharat
dan kegiatan dalam
peningkatan mutu
pendidikan
BAPPEDA
280,000,000 - - 280,000,000

X
Program Perencanaan Pembangunan Bidang
Sosial Budaya 640,000,000 - - 640,000,000
1
Fasilitasi/Koordinasi Program Penanggulangan
Masalah Kemiskinan Daerah Kab. Pakpak Bharat
Pemantapan program
penanggulangan masalah
kemiskinan
penanggulangan
masalah kemiskinan
BAPPEDA
93,000,000 - - 93,000,000
2
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
perencanaan bidang
Pemerintahan Kesejahtraa
Rakyat
Laporan kinerja dan
kemajuan program
kegiatan mitra SKPD
BAPPEDA
80,000,000 - - 80,000,000
3
Kajian tentang eksistensi tenun oles pakpak
sebagai produk unggulan dari Kab. Pakpak Bharat
eksistensi tenun oles pakpak
sebagai produk unggulan dari
Kab. Pakpak Bharat
Pemberdayaan sektor
industri dalam
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat
BAPPEDA
150,000,000 - - 150,000,000
4
Penyusunan Rencana Aksi Daerah
Pemberantasan Korupsi (RAD-PK)
Tersusunnya Rencana Aksi
Daerah Pemberantasan
Korupsi (RAD-PK)
Menurunnya resiko dan
tingkat korupsi di Kab.
Pakpak Bharat
BAPPEDA
87,000,000 - - 87,000,000
5
Fasilitasi/Koordinasi Pengarusutamaan Gender
(PUG)
Terselenggaranya koordinasi
dan fasilitasi Pengarusutamaan
Gender (PUG)
Tercapainya kesetaraan
gender di Pakpak
Bharat
BAPPEDA
80,000,000 - - 80,000,000
6
Konsultasi Publik Perencanaan Sistem
Pemerintahan Kuta Tradisional Pakpak
Terselenggaranya Sosialisasi
Perencanaan Sistem
Tersusunnya perda kua
tradisional di Pakpak
Bharat
BAPPEDA
150,000,000 - - 150,000,000
XI
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam 2,685,000,000 - - 2,685,000,000
1
Pengelolaan Rencana Tata Ruang Tingkat
kabupaten, Provinsi dan Pusat oleh BKPRD Kab.
Pakpak Bharat
Terlaksananya kegiatan
Pengelolaan Rencana Tata
Ruang Tingkat kabupaten,
Provinsi dan Pusat oleh BKPRD
Kab. Pakpak Bharat
Tercapainya kualitas
dan pengendalian
pemanfaatan penataan
ruang daerah
BAPPEDA
230,000,000 - - 230,000,000
2 Penyusunan SSK (Strategi Sanitasi Kabupaten) Tersusunnya SSK
Tercapainya sanitasi
yang baik di Kabupaten
Pakpak Bharat
BAPPEDA
200,000,000 - - 200,000,000
3 Pengelolaan Pokja Sanitasi Terkelolanya Pokja Sanitasi
Pakpak Bharat
BAPPEDA
150,000,000 - - 150,000,000

4
Pengelolaan B'SPAM (Badan Pengelolaan Sistem
Air Minum)
Terkelolanya B'SPAM
Tercapainya
pengelolaan B'SPAM
Pakpak Bharat
BAPPEDA
200,000,000 - - 200,000,000
5
Penyusunan MPS (Memorandum Program
Sanitasi)
Tersusunnya MPS
Pakpak Bharat
BAPPEDA
200,000,000 - - 200,000,000
6
Penyusunan Sistem Informasi Fisik dan Tata
Ruang Kab. Pakpak Bharat
Tersusunnya Sistem Informasi
Fisik dan Tata Ruang Kab.
Pakpak Bharat
Tersedianya data
Sistem Informasi Fisik
dan Tata Ruang yang
berkualitas/lengkap
BAPPEDA
200,000,000 - - 200,000,000
7 Sosialisasi Perda Gedung
Terlaksananya Sosialisasi
Perda Gedung
Peserta dapat
memahami Perda
Gedung
BAPPEDA
200,000,000 - - 200,000,000
8
Fasilitasi dan koordinasi PAMSIMAS tingkat
kabupaten, provinsi, pusat
Terfasilitasinya dan
terkoordinasinya PAMSIMAS
tingkat kabupaten, provinsi dan
pusat
Tercapainya
pengelolaan Pamsimas
Pakpak Bharat
BAPPEDA
215,000,000 - - 215,000,000
9 Rencana Detail Tata Ruang Kota Salak
Tersusunnya RDTR Kab.
Pakpak Bharat
Terciptanya tata ruang
yang baik dan
terkoordinasi antar
sektor
BAPPEDA
800,000,000 - - 800,000,000
10 Sosialisasi RTRW Kab.Pakpak Bharat
Terlaksananya sosialisasi
RTRW Kab. Pakpak Bharat
Masyarakat mengetahui
tentang RTRW Kab.
Pakpak Bharat
BAPPEDA
200,000,000 - - 200,000,000
11
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Fisik dan Tata Ruang
perencanaan bidang Fisik dan
Tata Ruang
Laporan kinerja dan
kemajuan program
kegiatan mitra SKPD
BAPPEDA
90,000,000 - - 90,000,000
JUMLAH 8,682,639,300 - - 8,682,639,300
Salak, Mei 2016
Plt. Kepala Bappeda
NIP. 19611208 199103 1 001

Renja bappeda

More Related Content

What's hot

More from pandirambo900

Renja bappeda