SlideShare a Scribd company logo

ALUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN

•Download as PPTX, PDF•
•
I
inun6

perencanaan

Economy & Finance
1 of 52
ALUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan-pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Kata Penting:  Menentukan  Menentukan (mengungkapkan dan meyakinkan)  Tindakan  Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan  Tepat  Dikaitkan dengan tindakan  Pilihan-pilihan : 1. Pemilihan tujuan dan kriteria 2. Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan alternatif yang memungkinkan 3. Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan ARTI PERENCANAAN
• Perencanaan dalam arti luas merupakan upaya manusia meminimalkan ketidakpastian, memfungsikan kemampuan foresight, yaitu kemampuan melihat jauh ke depan. • Tugas perencanaan: melihat jauh ke depan! • Apa yang dilihat dan direncanakan ke depan?? • -----Pembangunan Daerah---- ARTI PERENCANAAN
ARTI PEMBANGUNAN SECARA UMUM : “Sebagai usaha untuk mewujudkan kemajuan hidup berbangsa” BILA DIKAITKAN DENGAN KONSEPSI BERNEGARA NKRI: “Tujuan akhir Pembangunan Indonesia adalah Terwujudnya Kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan” KONTEKS PEMBANGUNAN DAERAH SESUAI UU 23/2004 : “Sebagai wujud implementasi urusan Pemerintahan Daerah”
PERLUNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN  Market Failures  Adanya kegagalan mekanisme pasar - Pasar tdk berfungsi scr tepat - Fungsi pasar dlm alokasi sumber daya tdk efisien - Pasar memproduksi hsl2 yg tdk diharapkan Ketika diukr dgn 7an2 sosial dp dgn alokasi sbr daya  biaya dan manfaat sosial < manfaat swasta  public goods dan externalitas  Uncertainty  Ketidak pastian masa yad.  Memberikan arah pembangunan yang jelas.
Peningkatan dan Pemerataan Kesempatan Kerja Peningkatan dan Pemerataan Lapangan Berusaha Peningkatan dan Pemerataan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat Peningkatan dan Pemerataan Daya Saing Daerah Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka: Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi:  Satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional  Mengintegrasikan rencana tata ruang (RTRW/RDTL) dengan rencana pembangunan Daerah  Dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing  Berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Pasal 258 UU NO. 23 Tahun 2014) (Pasal 4 Permendagri 86/2017)
HUBUNGAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PENCAPAIANTARGET PEMBANGUNAN NASIONAL
SINKRONISASIPERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALDANDAERAH PARADIGMA PERENCANAAN PEMBANGUNAN
URGENSI PENYELARASAN PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH DASAR HUKUM PENYELARASAN PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH
URGENSI PENYELARASAN PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH SUBSTANSI PENYELARASAN PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH
Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah Orientasi Proses Teknokratis Politis Partisipatoris Top-Down & Bottom-Up Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, dibahas bersama dengan DPRD Melibatkan berbagai pemangku kepentingan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional Penta helix merupakan perluasan dari strategi triple helix dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat maupun lembaga-lembaga non profit dalam rangka mewujudkan inovasi. Melalui kolaborasi dan sinergis tersebut diharapkan terwujud suatu inovasi yang didukung oleh berbagai sumberdaya yang berinteraksi secara sinergis Penta helix Kolaborasi (1) pemerintah, (2) akademisi, (3) badan atau pelaku usaha, (4) masyarakat atau komunitas, dan (5) media bersatu padu berkoordinasi serta berkomitmen untuk mengembangkan inovasi
Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah Orientasi Substansi Holistik-tematik Spasial Integratif Mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah Mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan
DASAR HUKUM PROSES PENYUSUNAN DOKRENDA Merupakan tindaklanjut dari Amanat Pasal 277 UU No. 23 Tahun 2014, bahwa Ketentuan Lebih Lanjut  tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD diatur dengan Peraturan Menteri.
DOKRENDA PERSPEKTIF PERMENDAGRI 86/2017
RPJMD Renstra PD Renja PD RKPD KUA PPA Rancangan APBD RKA-SKPD RPJPD APBD DPA-SKPD • RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD; • RPJMD dijabarkan kedalam Renstra PD dan diterjemahkan kedalam RKPD; • RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra PD; • Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Renstra PD; • Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD; • RPJMD dilaksanakan melalui RKPD; • Renja SKPD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas; • RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD; • Realisasi (triwulan) DPA-SKPD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja SKPD. ARSITEKTUR DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PERANGKAT DAERAH (Pasal 11 Permendagri 86/2017) RPJPD RPJMD RKPD RENSTRA PD RENJA PD DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DOKUMEN RENCANA PERANGAKAT DAERAH BAPPEDA KATPERANG DAERAH Menyusun Menyusun Mengkoordinasikan
TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (Pasal 16 ayat (1) Permendagri 86/2017) 1 •PERSIAPAN PENYUSUNAN 2 •PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL 3 •PENYUSUNAN RANCANGAN 4 •PELAKSANAAN MUSRENBANG 5 •PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR 6 •PENETAPAN
TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PERANGKAT DAERAH (PD) (Pasal 16 ayat (2) Permendagri 86/2017) 1 •PERSIAPAN PENYUSUNAN 2 •PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL 3 •PENYUSUNAN RANCANGAN 4 • PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH 5 •PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR 6 •PENETAPAN
KINERJA PADA RPJPD MENGGUNAKAN INDIKATOR MAKRO PROGRESIF Indikator Makro Progresif  perubahan yang mengarah pada keadaan yang lebih baik. ... contohnya: perbaikan terhadap kerusakan akibat bencana alam, perbaikan terhadap kinerja pembangunan.
RPJPD Pasal 12 Permendagri 86/2017 RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. SISTEMATIKA RPJPD Pasal 20 Permendagri 86/2017 a b c d e f PROSES PENYUSUNAN RPJPD
SINKRO NISA SI RPJ PDV SRPJ MD VISI & MISI 20TH SA SARANPE M BANG UNAND AE R AH20T H ArahK ebijakan 5T ahunI ArahK ebijakan 5T ahunII ArahK ebijakan5 T ahunIV ArahK ebijakan5 T ahunIII SasaranPokok 5T ahunI SasaranPokok 5T ahunII SasaranPokok 5T ahunIV SasaranPokok 5T ahunIII arya.radestya@gmail.com
Persiapan Penyusunan RPJPD Pengolahan data dan informasi Perumusan Permasalahan dan Analisis Pembangunan Daerah Masukan dari PD Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Penelaahan RTRW Provinsi & Daerah Lainnya Perumusan visi dan misi daerah Perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok Analisis isu-isu strategis Rancangan Awal RPJPD Musrenbang RPJPD Evaluasi Raperda RPJPD ke Mendagri Perumusan Rancangan Akhir RPJPD penetapan Perda RPJPD Penelaahan RPJPN & RPJPD daerah lainnya Analisis Gambaran umum kondisi daerah Penyelarasan visi, misi dan arah kebijakan RPJPD Rancangan RPJPD Persetujuan bersama dengan DPRD KLHS Konsultasi RANWAL dgn MENDAGRI 1 2 3 4 5 6 BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJPD
KINERJA PADA RPJMD
RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. RPJMD (Pasal 12 Permendagri 86/2017) PROSES PENYUSUNAN RPJMD SISTEMATIKA RPJMD (Pasal 46 ayat (2) Permendagri 86/2017) Pendahuluan Gambaran Umum kondisi Daerah Gambaran Keuangan Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Daerah Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Pogram Perangat Daerah Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Penutup 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri KETERKAITAN ANTAR BAB DALAM DOKUMEN RPJMD BABI PENDAHULUAN BABII GAMBARANUMUM KONDISI DAERAH BABIII GAMBARANKEUANGAN DAERAH BABIV PERMASALAHAN DANISUST RA T EGIS BABV VISI,MISI,T UJUAN, DANSASARAN BABVI STRA T EGI,ARAHKEBIJAKAN, DANPROGRAM PEMBANGUNANDAERAH BABVII KERANGKAPENDANAAN DANPROGRAM PERANGKA TDAERAH BABVIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINT AHDAERAH BABIX PENUT UP arya.radestya@gmail.com
VISI/MISI TUJUAN & SASARAN PROGRAM PRIORITAS TARGET KINERJA PENCAPAIAN TUJUAN/SASARAN (IKU) dikerjakan ditentukan dievaluasi CAPAIAN KINERJA TUJUAN/SASARAN (IKU) ??????? Bab 5 Bab 6 Bab 8 A Kinerja Mewujudkan Visi/Misi Kepala Daerah B Kinerja Pembangunan Daerah Otonom PROGRAM PD TARGET KINERJA RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH OTONOM (IKD) dikerjakan ditentukan dievaluasi CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH OTONOM (IKD) ????? Bab 2 Bab 7 Bab 8 KONDISIAWAL BERDASARKAN ASPEK:  Geografi & Demografi  Kesejahteraan Masyarakat  Pelayanan Umum  Daya Saing KONSEP KINERJA RPJMD
BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD Persiapan Penyusunan RPJMD Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Rancangan Awal RPJMD Musrenbang RPJMD Evaluasi RANPERDA RPJMD Rancangan Akhir RPJMD Pembahasan dan persetujuan bersama RANPERDA RPJMD VISI, MISI dan Program KDH Penelaahan RPJPD Penelaahan RPJMN/ RPJMD Provinsi Kinerja Penyelenggaraan Pemda Hasil evaluasi capaian RPJMD Penelaahan RTRW RTRW daerah lainnya KONSULTASI KE GUBERNUR/ MENTERI Rancangan RPJMD Analisis isu- isu strategis 1 2 4 5 Kerangka pendanaan dan program PD Perumusan Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah Analisis Gambaran umum kondisi daerah & Perumusan gambaran keuangan daerah Perumusan Penjelasan visi dan misi serta Tujuan dan Sasaran Pembahasan dengan DPRD (Nota Kesepakatan) Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik 3 Penetapan Pengolahan data & informasi PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD 6 KLHS SE Kepala Daerah kepada Ka PD OLEH GUBERNUR/ MENTERI
a. Pembentukan tim penyusun RPJMD; b. Orientasi; c. Agenda kerja d. Penyiapan data dan informasi; e. Rancangan teknokratik RPJMD. PERSIAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD (Pasal 41- 46 Permendagri 86/2017) a. Analisis gambaran umum kondisi Daerah; b. Gambaran keuangan Daerah; c. Permasalahan pembangunan Daerah; d. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya; isu strategis Daerah. a. Pendahuluan; b. Gambaran umum kondisi Daerah; c. Gambaran keuangan Daerah; dan d. Permasalahan dan isu strategis Daerah. a. Pendahuluan; b. Gambaran umum kondisi Daerah; c. Gambaran keuangan Daerah; d. Permasalahan dan isu strategis Daerah; e. Visi, misi, tujuan dan sasaran; f. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah; g. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah; h. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan i. Penutup. Disempurnakan berpedoman pada visi, misi, & program Kepala Daerah terpilih.
PERAN DAN FUNGSI DPRD DALAM PENYUSUNAN RPJMD Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Rumusan Tujuan Sasaran Rumusan Visi & Misi Kesepakatan KDH dgn DPRD Fungsi Legislasi, Budget & Pengawasan Indikator Kinerja Daerah Thn 1 s.d Thn 5 Program/ Indikator Program/ Pagu Per-program Setiap SKPD 5 Thn Rancangan Awal RPJMD Rancangan RPJMD MUSRENBANG RPJMD Rancangan Akhir RPJMD RANPERDA RPJMD PERDA RPJMD EVALUASI MDN program pembangunan Daerah 5 thn Program perangkat daerah Pembahasan Dengan DPRD Konsultasi Ranwal dg MDN Pembahasan Dengan DPRD REVIU APIP
SINKRONISASI RPJMDVS RKPD VISI & MISI 5 TH TUJUAN & SASARAN 5 T H SasaranT ahun I SasaranT ahun II SasaranT ahun III SasaranT ahun IV SasaranT ahun V Strategi &Arah Kebijakan Strategi &Arah Kebijakan Strategi &Arah Kebijakan Strategi &Arah Kebijakan Strategi &Arah Kebijakan ProgramPem bangunan Daerah ProgramPem bangunan Daerah Program Pem bangunanD aerah ProgramPem bangunan Daerah ProgramPem bangunan Daerah Penyelenggaraan Urusan IndikatorKinerja Daerah arya.radestya@gmail.com
KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif RENSTRA PD Pasal 12 Permendagri 86/2017 • Pendahuluan; 1 • Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah; 2 • Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah; 3 • Tujuan dan Sasaran; 4 • Strategi dan Arah Kebijakan; 5 • Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; 6 • Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan 7 • Penutup. 8 SISTEMATIKA RENSTRA PD Pasal 111 PERMENDAGRI 86/2017 PROSESPENYUSUNAN RENSTRA PD
BAB I PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN 1. Latar belakang 2. Landasan hukum 3. Maksud dan tujuan 4. Sistematika penulisan 1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah 2. Sumber daya perangkat daerah 3. Kinerja pelayanan perangkat daerah peluang pelayanan 4. Tantangan dan pengembangan perangkat daerah 1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah 2. Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih 3. Telaahan renstra K/L dan renstra provinsi/kabupaten/kota 4. Telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS RPJMD 5. Penentuan isu-isu strategis 1. Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah 2. Hubungan dan tujuan sasaran perangkat daerah dengan tujuan dan sasaran RPJMD BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD BAB VIII PENUTUP SISTEMATIKARENCANASTRATEGISPERANGKATDAERAH
A Kinerja Kepala Perangkat Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran NSPK (Norma, Standar,Prosedur, Kewenangan) sesuai kewenangan B Kinerja Daerah Berdasarkan Urusan yang Menjadi Tanggung Jawab PD TUJUAN & SASARAN PD RENCANA PROGRAM /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN (IKU) dikerjakan ditentukan dievaluasi CAPAIAN KINERJA TUJUAN/SASARAN (IKU) ???? Bab 4 Bab 6 Bab 7 Visi-Misi dan Tujuan-Sasaran RPJMD RENCANA PROGRAM /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN TARGET KINERJA PEMBANGUNAN BERDASARKAN URUSAN (IKK) dikerjakan ditentukan dievaluasi CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN BERDASARKAN URUSAN (IKK)??? Bab 2 Bab 6 Bab 7 KONDISI AWAL KINERJAPELAYANAN PD KONSEP KINERJA RENSTRA PD
PENYUSUNAN RPJMD & RENSTRA PD SECARA SIMULTAN
GAMBARAN HUBUNGAN KINERJA RPJMD DENGAN RENSTRA
KINERJA PADA RKPD
Target I II III IV V RPJMD RKPD Target I II III IV V TUJUAN SASARAN TUJUAN SASARAN Diterjemahkan tiap tahun PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN DALAM RENCANA KERJA TARGET KINERJA IKU & IKD TIAP TAHUNNYA CAPAIAN KINERJA IKU & IKD TIAP TAHUNNYA??? dikerjakan ditentukan dievaluasi Bab 4 Bab 5 Bab 6 S A M A HUBUNGAN KINERJA RPJMD & RKPD Target kinerja di RPJMD tidak harus sama dengan di RKPD karena harus disesuaikan dengan hasil dalev
RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD (Pasal 12 Permendagri 86/2017) PROSES PENYUSUNAN RKPD SISTEMATIKA RKPD Pasal 79 1 • Pendahuluan 2 • Gambaran Umum Kondisi Daerah 3 • Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 4 • Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 5 • Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota 6 • Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; 7 • Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 8 • Penutup
OUTLINE PENYUSUNAN RKPD (Pasal 79 Permendagri 86/2017) BAB 1 PENDAHULUAN BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH • Menguraikan gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. • Potret Capaian Kinerja Pembangunan daerah • Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya berdasarkan urusan • Permasalahan Pembangunan Daerah BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH • Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, • sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah BAB 5 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA BAB 6 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH • Menguraikan tentang arahan kebijakan pembangunan dan target makro kabupaten/kota yang ditetapkan dan menjadi pedoman bagi daerah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD. • Menguraikan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH • Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2023 dalam RPJMD (Indikator Makro berdasarkan hasil desk kewilayahan penyelarasan target makro nasional-daerah pada Rakortekrenbang). BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH • Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. BAB 8 PENUTUP
BAGAN ALIR TAHAPAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD Rancangan Awal RKPD Musrenbang RKPD kab/kota Rancangan Akhir RKPD Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan Forum Konsultasi Publik Perumusan Kerangka Ekonomi & Kebijakan Keuda Pengolahan data dan informasi Analisis Ranc Kerangka Ekonomi & keuda Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Telaahan kebijakan nasional (RKP)/program strategis nasional SE Penyusunan Renja-SKPD Penyusunan Rancangan Renja SKPD kab/kota Rancangan RKPD VERIFIKASI Bappeda Persiapan Penyusunan RKPD Pokok-pokok pikiran DPRD Berita Acara Musrenbang kecamatan Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu Dok RKPD kab/kota tahun berjalan Perumusan program prioritas daerah beserta pagu indikatif Penyelarasan Rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif PENYUSUNAN KUA & PPAS Penetapan PERBUP/PERWAL ttg RKPD 1 2 3 4 5 Review RPJMD Fasilitasi Menteri/ Gubernur
PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD • Kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. • Pokir DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. • Hasil telaahan Pokir DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD • Pokir DPRD, disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan. Pokir DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu, akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya
Reses I Jan Mei September Jul Kesepakatan Nota KUA dan PPAS Mrt - Aprl Musrenbang RKPD Tahun n Penyusunan Perubahan RKPD Tahun n-1 Agustus Penyusunan RKPD Tahun n+1 Reses II Reses III Ranwal RKPD Tahun n Reses III Tahun sebelumnya Des APBD RKPD HUBUNGAN POKIR KEDALAM DOKRENDA
Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. RENJA PD Pasal 12 Permendagri 86/2017 Pendahuluan; Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu; Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah; Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan Penutup SISTEMATIKA RENJA PD Pasal 129 Permendagri 86/2017 BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V PROSES PENYUSUNAN RENJA PD
KINERJA PADA RENJA PD • IKU PD • IKK • OUTCOME • OUTPUT CATATAN:  MERUPAKAN TURUNAN DARI IKU, IKK, OUTCOME, DAN OUTPUT RENSTRA PD PLUS HASIL DALEV RENSTRA PD  TARGET IKU , IKK RENJA PD, DAN OUTCOME-OUTCOME TAHUN BERSANGKUTAN SANGAT DITENTUKAN HASIL DALEV RENSTRA PD  SELAIN MERUPAKAN TURUNAN DARI OUTPUT RENSTRA PD. OUTPUT RENJA JUGA MERUPAKAN HASIL DALEV ATAS KONTRIBUSI OUTPUT RENSTRA DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN OUTCOME PLUS REKOMENDASI SESUAI ISU2 STRATEGIS YANG BERKEMBANG. Output adalah hasil yang dicapai dalam jangka pendek, sedangkan outcome adalah hasil yang terjadi setelah pelaksanaan kegiatan jangka pendek. Output berkenaan dengan dua aspek: (1) apa yang kita produksi/hasilkan, dan (2) siapa orang yang menjadi sasaran kita
Target I II III IV V RENSTRA PD RENJA PD Target I II III IV V TUJUAN SASARAN TUJUAN SASARAN Diterjemahkan tiap tahun PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN DALAM RENCANA KERJA TARGET KINERJA IKU &/IKK TIAP TAHUNNYA CAPAIAN KINERJA IKU &/IKK TIAP TAHUNNYA??? dikerjakan ditentukan dievaluasi Bab 3 Bab 4 Bab 4 S A M A HUBUNGAN KINERJA RENSTRA & RENJA PD Target kinerja di Renja tidak harus sama dengan di Renstra karena harus disesuaikan dengan hasil dalev
HUBUNGAN KINERJA ANTAR DOKRENDA
HAL-HAL DALAM PERMENDAGRI NOMOR 86/2017 (1)Dalam Permendagri 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola SIPD. (2)SIPD mencakup kondisi geografis, demografis, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing dan data infomasi lainnya sesuai dengan kebutuhan. (3)Data dan informasi merupakan gambaran capaian kinerja pembangunan Daerah dan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. (4)Ditjen Bina Pembangunan Daerah akan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi indikator urusan pemerintahan daerah terhadap target pembangunan nasional yang ditetapkan dalam dokumen rencana pembangunan nasional. 1) Pelaksanaan KLHS; dan 2) Penerapan SPM. PASAL 151 PERMENDAGRI 86/2017 Pemerintah daerah dapat melakukan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang akan memudahkan dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah khususnya dalam menilai capaian kinerja yang sejalan dengan target yang ditetapkan sehingga terwujud dokumen perencanaan pembangunan yang lebih komprehensif dan berkualitas; Pasal 180 Permendagri 86/2017 Permendagri 70/2019 – Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
Rencana Pembangunan Daerah Permendagri No. 7 Tahun 2018 Pembuatan & Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD (Instrumen Pembangunan Berkelanjutan) Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tahapan tatacara dokrenda
TATA CARA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PP No. 46 TAHUN 2016 Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program KLHS  Kebijakan Rencana Program (KRP) Daerah yang berpotensi menimbulkan dampak KLHS  RTRW beserta rencana rincinya, RPJPN, RPJPD, RPJMN dan RPJMD Pasal 2 ayat (2) huruf a: Pasal 2 ayat (2) huruf b: Pasal 2: PP No. 46 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa pelaksanaan KLHS pada dokumen RTRW, RPJPN, RPJPD, RPJMD diatur oleh masing- masing K/L yg membidangi.
JAN •Musrenbang Desa FEB •Musrenbang Kec MAR •FORUMSKPD & •MUSRENBANG K/K APR •MUSRENBANGProv MEI •FasilitasiRKPD JUNI •Penetapan RKPD •PenyampaianRancangan KUA & PAS dari KDH kepadaDPRD JULI •KUA & PPAS disepakati AGST •Pedoman penyusunan RKA-SKPD SEPT •Penyusunan RKA-SKPD OKTO •Penyampaian RAPBD kpd DPRD NOV •Pengambilan keputusan bersama terhadap RAPBD DES •Penetapan APBD KALENDERPERENCANAANDANPENGANGGARAN
TERIMA KASIH

Recommended

Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerah
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan DaerahIntegrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerah
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerahvicividivini
 
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...ErnaRachmawati6
 
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...veteranSiliwangi
 
Penyusunan rkpd sri
Penyusunan rkpd sriPenyusunan rkpd sri
Penyusunan rkpd sriSrie Maryati
 
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017noldy HP
 
Makalah PROSES PERENCANAAN
Makalah PROSES PERENCANAAN Makalah PROSES PERENCANAAN
Makalah PROSES PERENCANAAN febi diostovel
 
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MM
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MMMAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MM
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MMACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
 
POKIR DEWAN DALAM SIPD.pptx
POKIR DEWAN DALAM SIPD.pptxPOKIR DEWAN DALAM SIPD.pptx
POKIR DEWAN DALAM SIPD.pptxIndividuMerdeka
 

Recommended

Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerah
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan DaerahIntegrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerah
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerahvicividivini
 
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...ErnaRachmawati6
 
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...veteranSiliwangi
 
Penyusunan rkpd sri
Penyusunan rkpd sriPenyusunan rkpd sri
Penyusunan rkpd sriSrie Maryati
 
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017noldy HP
 
Makalah PROSES PERENCANAAN
Makalah PROSES PERENCANAAN Makalah PROSES PERENCANAAN
Makalah PROSES PERENCANAAN febi diostovel
 
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MM
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MMMAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MM
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MMACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
 
POKIR DEWAN DALAM SIPD.pptx
POKIR DEWAN DALAM SIPD.pptxPOKIR DEWAN DALAM SIPD.pptx
POKIR DEWAN DALAM SIPD.pptxIndividuMerdeka
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalSistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalDadang Solihin
 
Keterkaitan Peraturan Perundang Undangan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan
Keterkaitan Peraturan Perundang Undangan dalam Sistem Perencanaan PembangunanKeterkaitan Peraturan Perundang Undangan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan
Keterkaitan Peraturan Perundang Undangan dalam Sistem Perencanaan PembangunanDadang Solihin
 
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013Sigit Pramulia
 
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...Dadang Solihin
 
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfTatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfBappedaLampungUtara
 
Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019
Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019
Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019Dadang Solihin
 
LUSIARTI -Sosialisasi-Permendagri-86-Tahun-2017.pptx
LUSIARTI -Sosialisasi-Permendagri-86-Tahun-2017.pptxLUSIARTI -Sosialisasi-Permendagri-86-Tahun-2017.pptx
LUSIARTI -Sosialisasi-Permendagri-86-Tahun-2017.pptxilusiDigulSelatan
 
mekanisme perencanaan pembangunan daerah.pptx
mekanisme perencanaan pembangunan daerah.pptxmekanisme perencanaan pembangunan daerah.pptx
mekanisme perencanaan pembangunan daerah.pptxssuser1191d0
 
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)syukriyabdullah
 
2. renstra bpkad 2017 2021
2. renstra bpkad 2017 20212. renstra bpkad 2017 2021
2. renstra bpkad 2017 2021pandirambo900
 
Slide_SAKIP_Lamteng.pptx
Slide_SAKIP_Lamteng.pptxSlide_SAKIP_Lamteng.pptx
Slide_SAKIP_Lamteng.pptxlabibah_ibl
 
Penyusunan RPJP Lampung.pdf
Penyusunan RPJP Lampung.pdfPenyusunan RPJP Lampung.pdf
Penyusunan RPJP Lampung.pdfBappedaLampungUtara
 
Renja bappeda
Renja bappedaRenja bappeda
Renja bappedapandirambo900
 
Pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbang
Pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbangPedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbang
Pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbangriky_safrizal_rusli
 
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004Dadang Solihin
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di DaerahPenyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di DaerahDadang Solihin
 
sistemperencanaanpembabangunannasional.ppt
sistemperencanaanpembabangunannasional.pptsistemperencanaanpembabangunannasional.ppt
sistemperencanaanpembabangunannasional.pptSriFatmasariSyam
 
Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan...
Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan...Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan...
Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan...Deki Zulkarnain
 
Harmonisasi RPJMD-RPJMN 2015-2019
Harmonisasi RPJMD-RPJMN 2015-2019Harmonisasi RPJMD-RPJMN 2015-2019
Harmonisasi RPJMD-RPJMN 2015-2019Dadang Solihin
 
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxV5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxBayuUtaminingtyas
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelAdhiliaMegaC1
 

More Related Content

Similar to ALUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalSistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalDadang Solihin
 
Keterkaitan Peraturan Perundang Undangan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan
Keterkaitan Peraturan Perundang Undangan dalam Sistem Perencanaan PembangunanKeterkaitan Peraturan Perundang Undangan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan
Keterkaitan Peraturan Perundang Undangan dalam Sistem Perencanaan PembangunanDadang Solihin
 
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013Sigit Pramulia
 
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...Dadang Solihin
 
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfTatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfBappedaLampungUtara
 
Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019
Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019
Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019Dadang Solihin
 
LUSIARTI -Sosialisasi-Permendagri-86-Tahun-2017.pptx
LUSIARTI -Sosialisasi-Permendagri-86-Tahun-2017.pptxLUSIARTI -Sosialisasi-Permendagri-86-Tahun-2017.pptx
LUSIARTI -Sosialisasi-Permendagri-86-Tahun-2017.pptxilusiDigulSelatan
 
mekanisme perencanaan pembangunan daerah.pptx
mekanisme perencanaan pembangunan daerah.pptxmekanisme perencanaan pembangunan daerah.pptx
mekanisme perencanaan pembangunan daerah.pptxssuser1191d0
 
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)syukriyabdullah
 
2. renstra bpkad 2017 2021
2. renstra bpkad 2017 20212. renstra bpkad 2017 2021
2. renstra bpkad 2017 2021pandirambo900
 
Slide_SAKIP_Lamteng.pptx
Slide_SAKIP_Lamteng.pptxSlide_SAKIP_Lamteng.pptx
Slide_SAKIP_Lamteng.pptxlabibah_ibl
 
Pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbang
Pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbangPedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbang
Pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbangriky_safrizal_rusli
 
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004Dadang Solihin
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di DaerahPenyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di DaerahDadang Solihin
 
sistemperencanaanpembabangunannasional.ppt
sistemperencanaanpembabangunannasional.pptsistemperencanaanpembabangunannasional.ppt
sistemperencanaanpembabangunannasional.pptSriFatmasariSyam
 
Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan...
Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan...Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan...
Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan...Deki Zulkarnain
 
Harmonisasi RPJMD-RPJMN 2015-2019
Harmonisasi RPJMD-RPJMN 2015-2019Harmonisasi RPJMD-RPJMN 2015-2019
Harmonisasi RPJMD-RPJMN 2015-2019Dadang Solihin
 

Similar to ALUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN (20)

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalSistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 
Keterkaitan Peraturan Perundang Undangan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan
Keterkaitan Peraturan Perundang Undangan dalam Sistem Perencanaan PembangunanKeterkaitan Peraturan Perundang Undangan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan
Keterkaitan Peraturan Perundang Undangan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan
 
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
 
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...
 
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfTatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
 
Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019
Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019
Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019
 
LUSIARTI -Sosialisasi-Permendagri-86-Tahun-2017.pptx
LUSIARTI -Sosialisasi-Permendagri-86-Tahun-2017.pptxLUSIARTI -Sosialisasi-Permendagri-86-Tahun-2017.pptx
LUSIARTI -Sosialisasi-Permendagri-86-Tahun-2017.pptx
 
mekanisme perencanaan pembangunan daerah.pptx
mekanisme perencanaan pembangunan daerah.pptxmekanisme perencanaan pembangunan daerah.pptx
mekanisme perencanaan pembangunan daerah.pptx
 
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
 
2. renstra bpkad 2017 2021
2. renstra bpkad 2017 20212. renstra bpkad 2017 2021
2. renstra bpkad 2017 2021
 
Slide_SAKIP_Lamteng.pptx
Slide_SAKIP_Lamteng.pptxSlide_SAKIP_Lamteng.pptx
Slide_SAKIP_Lamteng.pptx
 
Penyusunan RPJP Lampung.pdf
Penyusunan RPJP Lampung.pdfPenyusunan RPJP Lampung.pdf
Penyusunan RPJP Lampung.pdf
 
Renja bappeda
Renja bappedaRenja bappeda
Renja bappeda
 
Pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbang
Pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbangPedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbang
Pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbang
 
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di DaerahPenyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
 
sistemperencanaanpembabangunannasional.ppt
sistemperencanaanpembabangunannasional.pptsistemperencanaanpembabangunannasional.ppt
sistemperencanaanpembabangunannasional.ppt
 
Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan...
Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan...Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan...
Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan...
 
Harmonisasi RPJMD-RPJMN 2015-2019
Harmonisasi RPJMD-RPJMN 2015-2019Harmonisasi RPJMD-RPJMN 2015-2019
Harmonisasi RPJMD-RPJMN 2015-2019
 

Recently uploaded

V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxV5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxBayuUtaminingtyas
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelAdhiliaMegaC1
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptAchmadHasanHafidzi
 
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptxfitriamutia
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.pptsantikalakita
 
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IPIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IAccIblock
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptAchmadHasanHafidzi
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdf
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdfIde dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdf
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdfPerkuliahanDaring
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYARirilMardiana
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptAchmadHasanHafidzi
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxTheresiaSimamora1
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAAchmadHasanHafidzi
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptximamfadilah24062003
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerjamonikabudiman19
 

Recently uploaded (16)

V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxV5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
 
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
 
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IPIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
 
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdf
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdfIde dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdf
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdf
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
 
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
 

ALUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN

  • 2. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan-pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Kata Penting:  Menentukan  Menentukan (mengungkapkan dan meyakinkan)  Tindakan  Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan  Tepat  Dikaitkan dengan tindakan  Pilihan-pilihan : 1. Pemilihan tujuan dan kriteria 2. Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan alternatif yang memungkinkan 3. Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan ARTI PERENCANAAN
  • 3. • Perencanaan dalam arti luas merupakan upaya manusia meminimalkan ketidakpastian, memfungsikan kemampuan foresight, yaitu kemampuan melihat jauh ke depan. • Tugas perencanaan: melihat jauh ke depan! • Apa yang dilihat dan direncanakan ke depan?? • -----Pembangunan Daerah---- ARTI PERENCANAAN
  • 4. ARTI PEMBANGUNAN SECARA UMUM : “Sebagai usaha untuk mewujudkan kemajuan hidup berbangsa” BILA DIKAITKAN DENGAN KONSEPSI BERNEGARA NKRI: “Tujuan akhir Pembangunan Indonesia adalah Terwujudnya Kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan” KONTEKS PEMBANGUNAN DAERAH SESUAI UU 23/2004 : “Sebagai wujud implementasi urusan Pemerintahan Daerah”
  • 5. PERLUNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN  Market Failures  Adanya kegagalan mekanisme pasar - Pasar tdk berfungsi scr tepat - Fungsi pasar dlm alokasi sumber daya tdk efisien - Pasar memproduksi hsl2 yg tdk diharapkan Ketika diukr dgn 7an2 sosial dp dgn alokasi sbr daya  biaya dan manfaat sosial < manfaat swasta  public goods dan externalitas  Uncertainty  Ketidak pastian masa yad.  Memberikan arah pembangunan yang jelas.
  • 6. Peningkatan dan Pemerataan Kesempatan Kerja Peningkatan dan Pemerataan Lapangan Berusaha Peningkatan dan Pemerataan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat Peningkatan dan Pemerataan Daya Saing Daerah Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka: Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi:  Satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional  Mengintegrasikan rencana tata ruang (RTRW/RDTL) dengan rencana pembangunan Daerah  Dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing  Berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Pasal 258 UU NO. 23 Tahun 2014) (Pasal 4 Permendagri 86/2017)
  • 7. HUBUNGAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PENCAPAIANTARGET PEMBANGUNAN NASIONAL
  • 9. URGENSI PENYELARASAN PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH DASAR HUKUM PENYELARASAN PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH
  • 10. URGENSI PENYELARASAN PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH SUBSTANSI PENYELARASAN PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH
  • 11. Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah Orientasi Proses Teknokratis Politis Partisipatoris Top-Down & Bottom-Up Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, dibahas bersama dengan DPRD Melibatkan berbagai pemangku kepentingan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional Penta helix merupakan perluasan dari strategi triple helix dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat maupun lembaga-lembaga non profit dalam rangka mewujudkan inovasi. Melalui kolaborasi dan sinergis tersebut diharapkan terwujud suatu inovasi yang didukung oleh berbagai sumberdaya yang berinteraksi secara sinergis Penta helix Kolaborasi (1) pemerintah, (2) akademisi, (3) badan atau pelaku usaha, (4) masyarakat atau komunitas, dan (5) media bersatu padu berkoordinasi serta berkomitmen untuk mengembangkan inovasi
  • 12. Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah Orientasi Substansi Holistik-tematik Spasial Integratif Mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah Mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan
  • 13. DASAR HUKUM PROSES PENYUSUNAN DOKRENDA Merupakan tindaklanjut dari Amanat Pasal 277 UU No. 23 Tahun 2014, bahwa Ketentuan Lebih Lanjut  tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD diatur dengan Peraturan Menteri.
  • 15. RPJMD Renstra PD Renja PD RKPD KUA PPA Rancangan APBD RKA-SKPD RPJPD APBD DPA-SKPD • RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD; • RPJMD dijabarkan kedalam Renstra PD dan diterjemahkan kedalam RKPD; • RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra PD; • Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Renstra PD; • Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD; • RPJMD dilaksanakan melalui RKPD; • Renja SKPD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas; • RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD; • Realisasi (triwulan) DPA-SKPD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja SKPD. ARSITEKTUR DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
  • 16. RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PERANGKAT DAERAH (Pasal 11 Permendagri 86/2017) RPJPD RPJMD RKPD RENSTRA PD RENJA PD DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DOKUMEN RENCANA PERANGAKAT DAERAH BAPPEDA KATPERANG DAERAH Menyusun Menyusun Mengkoordinasikan
  • 17. TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (Pasal 16 ayat (1) Permendagri 86/2017) 1 •PERSIAPAN PENYUSUNAN 2 •PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL 3 •PENYUSUNAN RANCANGAN 4 •PELAKSANAAN MUSRENBANG 5 •PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR 6 •PENETAPAN
  • 18. TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PERANGKAT DAERAH (PD) (Pasal 16 ayat (2) Permendagri 86/2017) 1 •PERSIAPAN PENYUSUNAN 2 •PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL 3 •PENYUSUNAN RANCANGAN 4 • PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH 5 •PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR 6 •PENETAPAN
  • 19. KINERJA PADA RPJPD MENGGUNAKAN INDIKATOR MAKRO PROGRESIF Indikator Makro Progresif  perubahan yang mengarah pada keadaan yang lebih baik. ... contohnya: perbaikan terhadap kerusakan akibat bencana alam, perbaikan terhadap kinerja pembangunan.
  • 20. RPJPD Pasal 12 Permendagri 86/2017 RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. SISTEMATIKA RPJPD Pasal 20 Permendagri 86/2017 a b c d e f PROSES PENYUSUNAN RPJPD
  • 21. SINKRO NISA SI RPJ PDV SRPJ MD VISI & MISI 20TH SA SARANPE M BANG UNAND AE R AH20T H ArahK ebijakan 5T ahunI ArahK ebijakan 5T ahunII ArahK ebijakan5 T ahunIV ArahK ebijakan5 T ahunIII SasaranPokok 5T ahunI SasaranPokok 5T ahunII SasaranPokok 5T ahunIV SasaranPokok 5T ahunIII arya.radestya@gmail.com
  • 22. Persiapan Penyusunan RPJPD Pengolahan data dan informasi Perumusan Permasalahan dan Analisis Pembangunan Daerah Masukan dari PD Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Penelaahan RTRW Provinsi & Daerah Lainnya Perumusan visi dan misi daerah Perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok Analisis isu-isu strategis Rancangan Awal RPJPD Musrenbang RPJPD Evaluasi Raperda RPJPD ke Mendagri Perumusan Rancangan Akhir RPJPD penetapan Perda RPJPD Penelaahan RPJPN & RPJPD daerah lainnya Analisis Gambaran umum kondisi daerah Penyelarasan visi, misi dan arah kebijakan RPJPD Rancangan RPJPD Persetujuan bersama dengan DPRD KLHS Konsultasi RANWAL dgn MENDAGRI 1 2 3 4 5 6 BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJPD
  • 24. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. RPJMD (Pasal 12 Permendagri 86/2017) PROSES PENYUSUNAN RPJMD SISTEMATIKA RPJMD (Pasal 46 ayat (2) Permendagri 86/2017) Pendahuluan Gambaran Umum kondisi Daerah Gambaran Keuangan Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Daerah Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Pogram Perangat Daerah Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Penutup 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  • 25. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri KETERKAITAN ANTAR BAB DALAM DOKUMEN RPJMD BABI PENDAHULUAN BABII GAMBARANUMUM KONDISI DAERAH BABIII GAMBARANKEUANGAN DAERAH BABIV PERMASALAHAN DANISUST RA T EGIS BABV VISI,MISI,T UJUAN, DANSASARAN BABVI STRA T EGI,ARAHKEBIJAKAN, DANPROGRAM PEMBANGUNANDAERAH BABVII KERANGKAPENDANAAN DANPROGRAM PERANGKA TDAERAH BABVIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINT AHDAERAH BABIX PENUT UP arya.radestya@gmail.com
  • 26. VISI/MISI TUJUAN & SASARAN PROGRAM PRIORITAS TARGET KINERJA PENCAPAIAN TUJUAN/SASARAN (IKU) dikerjakan ditentukan dievaluasi CAPAIAN KINERJA TUJUAN/SASARAN (IKU) ??????? Bab 5 Bab 6 Bab 8 A Kinerja Mewujudkan Visi/Misi Kepala Daerah B Kinerja Pembangunan Daerah Otonom PROGRAM PD TARGET KINERJA RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH OTONOM (IKD) dikerjakan ditentukan dievaluasi CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH OTONOM (IKD) ????? Bab 2 Bab 7 Bab 8 KONDISIAWAL BERDASARKAN ASPEK:  Geografi & Demografi  Kesejahteraan Masyarakat  Pelayanan Umum  Daya Saing KONSEP KINERJA RPJMD
  • 27. BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD Persiapan Penyusunan RPJMD Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Rancangan Awal RPJMD Musrenbang RPJMD Evaluasi RANPERDA RPJMD Rancangan Akhir RPJMD Pembahasan dan persetujuan bersama RANPERDA RPJMD VISI, MISI dan Program KDH Penelaahan RPJPD Penelaahan RPJMN/ RPJMD Provinsi Kinerja Penyelenggaraan Pemda Hasil evaluasi capaian RPJMD Penelaahan RTRW RTRW daerah lainnya KONSULTASI KE GUBERNUR/ MENTERI Rancangan RPJMD Analisis isu- isu strategis 1 2 4 5 Kerangka pendanaan dan program PD Perumusan Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah Analisis Gambaran umum kondisi daerah & Perumusan gambaran keuangan daerah Perumusan Penjelasan visi dan misi serta Tujuan dan Sasaran Pembahasan dengan DPRD (Nota Kesepakatan) Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik 3 Penetapan Pengolahan data & informasi PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD 6 KLHS SE Kepala Daerah kepada Ka PD OLEH GUBERNUR/ MENTERI
  • 28. a. Pembentukan tim penyusun RPJMD; b. Orientasi; c. Agenda kerja d. Penyiapan data dan informasi; e. Rancangan teknokratik RPJMD. PERSIAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD (Pasal 41- 46 Permendagri 86/2017) a. Analisis gambaran umum kondisi Daerah; b. Gambaran keuangan Daerah; c. Permasalahan pembangunan Daerah; d. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya; isu strategis Daerah. a. Pendahuluan; b. Gambaran umum kondisi Daerah; c. Gambaran keuangan Daerah; dan d. Permasalahan dan isu strategis Daerah. a. Pendahuluan; b. Gambaran umum kondisi Daerah; c. Gambaran keuangan Daerah; d. Permasalahan dan isu strategis Daerah; e. Visi, misi, tujuan dan sasaran; f. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah; g. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah; h. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan i. Penutup. Disempurnakan berpedoman pada visi, misi, & program Kepala Daerah terpilih.
  • 29. PERAN DAN FUNGSI DPRD DALAM PENYUSUNAN RPJMD Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Rumusan Tujuan Sasaran Rumusan Visi & Misi Kesepakatan KDH dgn DPRD Fungsi Legislasi, Budget & Pengawasan Indikator Kinerja Daerah Thn 1 s.d Thn 5 Program/ Indikator Program/ Pagu Per-program Setiap SKPD 5 Thn Rancangan Awal RPJMD Rancangan RPJMD MUSRENBANG RPJMD Rancangan Akhir RPJMD RANPERDA RPJMD PERDA RPJMD EVALUASI MDN program pembangunan Daerah 5 thn Program perangkat daerah Pembahasan Dengan DPRD Konsultasi Ranwal dg MDN Pembahasan Dengan DPRD REVIU APIP
  • 30. SINKRONISASI RPJMDVS RKPD VISI & MISI 5 TH TUJUAN & SASARAN 5 T H SasaranT ahun I SasaranT ahun II SasaranT ahun III SasaranT ahun IV SasaranT ahun V Strategi &Arah Kebijakan Strategi &Arah Kebijakan Strategi &Arah Kebijakan Strategi &Arah Kebijakan Strategi &Arah Kebijakan ProgramPem bangunan Daerah ProgramPem bangunan Daerah Program Pem bangunanD aerah ProgramPem bangunan Daerah ProgramPem bangunan Daerah Penyelenggaraan Urusan IndikatorKinerja Daerah arya.radestya@gmail.com
  • 32. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif RENSTRA PD Pasal 12 Permendagri 86/2017 • Pendahuluan; 1 • Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah; 2 • Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah; 3 • Tujuan dan Sasaran; 4 • Strategi dan Arah Kebijakan; 5 • Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; 6 • Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan 7 • Penutup. 8 SISTEMATIKA RENSTRA PD Pasal 111 PERMENDAGRI 86/2017 PROSESPENYUSUNAN RENSTRA PD
  • 33. BAB I PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN 1. Latar belakang 2. Landasan hukum 3. Maksud dan tujuan 4. Sistematika penulisan 1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah 2. Sumber daya perangkat daerah 3. Kinerja pelayanan perangkat daerah peluang pelayanan 4. Tantangan dan pengembangan perangkat daerah 1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah 2. Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih 3. Telaahan renstra K/L dan renstra provinsi/kabupaten/kota 4. Telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS RPJMD 5. Penentuan isu-isu strategis 1. Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah 2. Hubungan dan tujuan sasaran perangkat daerah dengan tujuan dan sasaran RPJMD BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD BAB VIII PENUTUP SISTEMATIKARENCANASTRATEGISPERANGKATDAERAH
  • 34. A Kinerja Kepala Perangkat Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran NSPK (Norma, Standar,Prosedur, Kewenangan) sesuai kewenangan B Kinerja Daerah Berdasarkan Urusan yang Menjadi Tanggung Jawab PD TUJUAN & SASARAN PD RENCANA PROGRAM /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN (IKU) dikerjakan ditentukan dievaluasi CAPAIAN KINERJA TUJUAN/SASARAN (IKU) ???? Bab 4 Bab 6 Bab 7 Visi-Misi dan Tujuan-Sasaran RPJMD RENCANA PROGRAM /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN TARGET KINERJA PEMBANGUNAN BERDASARKAN URUSAN (IKK) dikerjakan ditentukan dievaluasi CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN BERDASARKAN URUSAN (IKK)??? Bab 2 Bab 6 Bab 7 KONDISI AWAL KINERJAPELAYANAN PD KONSEP KINERJA RENSTRA PD
  • 35. PENYUSUNAN RPJMD & RENSTRA PD SECARA SIMULTAN
  • 38. Target I II III IV V RPJMD RKPD Target I II III IV V TUJUAN SASARAN TUJUAN SASARAN Diterjemahkan tiap tahun PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN DALAM RENCANA KERJA TARGET KINERJA IKU & IKD TIAP TAHUNNYA CAPAIAN KINERJA IKU & IKD TIAP TAHUNNYA??? dikerjakan ditentukan dievaluasi Bab 4 Bab 5 Bab 6 S A M A HUBUNGAN KINERJA RPJMD & RKPD Target kinerja di RPJMD tidak harus sama dengan di RKPD karena harus disesuaikan dengan hasil dalev
  • 39. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD (Pasal 12 Permendagri 86/2017) PROSES PENYUSUNAN RKPD SISTEMATIKA RKPD Pasal 79 1 • Pendahuluan 2 • Gambaran Umum Kondisi Daerah 3 • Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 4 • Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 5 • Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota 6 • Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; 7 • Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 8 • Penutup
  • 40. OUTLINE PENYUSUNAN RKPD (Pasal 79 Permendagri 86/2017) BAB 1 PENDAHULUAN BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH • Menguraikan gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. • Potret Capaian Kinerja Pembangunan daerah • Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya berdasarkan urusan • Permasalahan Pembangunan Daerah BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH • Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, • sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah BAB 5 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA BAB 6 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH • Menguraikan tentang arahan kebijakan pembangunan dan target makro kabupaten/kota yang ditetapkan dan menjadi pedoman bagi daerah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD. • Menguraikan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH • Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2023 dalam RPJMD (Indikator Makro berdasarkan hasil desk kewilayahan penyelarasan target makro nasional-daerah pada Rakortekrenbang). BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH • Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. BAB 8 PENUTUP
  • 41. BAGAN ALIR TAHAPAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD Rancangan Awal RKPD Musrenbang RKPD kab/kota Rancangan Akhir RKPD Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan Forum Konsultasi Publik Perumusan Kerangka Ekonomi & Kebijakan Keuda Pengolahan data dan informasi Analisis Ranc Kerangka Ekonomi & keuda Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Telaahan kebijakan nasional (RKP)/program strategis nasional SE Penyusunan Renja-SKPD Penyusunan Rancangan Renja SKPD kab/kota Rancangan RKPD VERIFIKASI Bappeda Persiapan Penyusunan RKPD Pokok-pokok pikiran DPRD Berita Acara Musrenbang kecamatan Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu Dok RKPD kab/kota tahun berjalan Perumusan program prioritas daerah beserta pagu indikatif Penyelarasan Rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif PENYUSUNAN KUA & PPAS Penetapan PERBUP/PERWAL ttg RKPD 1 2 3 4 5 Review RPJMD Fasilitasi Menteri/ Gubernur
  • 42. PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD • Kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. • Pokir DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. • Hasil telaahan Pokir DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD • Pokir DPRD, disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan. Pokir DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu, akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya
  • 43. Reses I Jan Mei September Jul Kesepakatan Nota KUA dan PPAS Mrt - Aprl Musrenbang RKPD Tahun n Penyusunan Perubahan RKPD Tahun n-1 Agustus Penyusunan RKPD Tahun n+1 Reses II Reses III Ranwal RKPD Tahun n Reses III Tahun sebelumnya Des APBD RKPD HUBUNGAN POKIR KEDALAM DOKRENDA
  • 44. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. RENJA PD Pasal 12 Permendagri 86/2017 Pendahuluan; Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu; Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah; Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan Penutup SISTEMATIKA RENJA PD Pasal 129 Permendagri 86/2017 BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V PROSES PENYUSUNAN RENJA PD
  • 45. KINERJA PADA RENJA PD • IKU PD • IKK • OUTCOME • OUTPUT CATATAN:  MERUPAKAN TURUNAN DARI IKU, IKK, OUTCOME, DAN OUTPUT RENSTRA PD PLUS HASIL DALEV RENSTRA PD  TARGET IKU , IKK RENJA PD, DAN OUTCOME-OUTCOME TAHUN BERSANGKUTAN SANGAT DITENTUKAN HASIL DALEV RENSTRA PD  SELAIN MERUPAKAN TURUNAN DARI OUTPUT RENSTRA PD. OUTPUT RENJA JUGA MERUPAKAN HASIL DALEV ATAS KONTRIBUSI OUTPUT RENSTRA DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN OUTCOME PLUS REKOMENDASI SESUAI ISU2 STRATEGIS YANG BERKEMBANG. Output adalah hasil yang dicapai dalam jangka pendek, sedangkan outcome adalah hasil yang terjadi setelah pelaksanaan kegiatan jangka pendek. Output berkenaan dengan dua aspek: (1) apa yang kita produksi/hasilkan, dan (2) siapa orang yang menjadi sasaran kita
  • 46. Target I II III IV V RENSTRA PD RENJA PD Target I II III IV V TUJUAN SASARAN TUJUAN SASARAN Diterjemahkan tiap tahun PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN DALAM RENCANA KERJA TARGET KINERJA IKU &/IKK TIAP TAHUNNYA CAPAIAN KINERJA IKU &/IKK TIAP TAHUNNYA??? dikerjakan ditentukan dievaluasi Bab 3 Bab 4 Bab 4 S A M A HUBUNGAN KINERJA RENSTRA & RENJA PD Target kinerja di Renja tidak harus sama dengan di Renstra karena harus disesuaikan dengan hasil dalev
  • 48. HAL-HAL DALAM PERMENDAGRI NOMOR 86/2017 (1)Dalam Permendagri 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola SIPD. (2)SIPD mencakup kondisi geografis, demografis, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing dan data infomasi lainnya sesuai dengan kebutuhan. (3)Data dan informasi merupakan gambaran capaian kinerja pembangunan Daerah dan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. (4)Ditjen Bina Pembangunan Daerah akan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi indikator urusan pemerintahan daerah terhadap target pembangunan nasional yang ditetapkan dalam dokumen rencana pembangunan nasional. 1) Pelaksanaan KLHS; dan 2) Penerapan SPM. PASAL 151 PERMENDAGRI 86/2017 Pemerintah daerah dapat melakukan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang akan memudahkan dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah khususnya dalam menilai capaian kinerja yang sejalan dengan target yang ditetapkan sehingga terwujud dokumen perencanaan pembangunan yang lebih komprehensif dan berkualitas; Pasal 180 Permendagri 86/2017 Permendagri 70/2019 – Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
  • 49. Rencana Pembangunan Daerah Permendagri No. 7 Tahun 2018 Pembuatan & Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD (Instrumen Pembangunan Berkelanjutan) Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tahapan tatacara dokrenda
  • 50. TATA CARA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PP No. 46 TAHUN 2016 Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program KLHS  Kebijakan Rencana Program (KRP) Daerah yang berpotensi menimbulkan dampak KLHS  RTRW beserta rencana rincinya, RPJPN, RPJPD, RPJMN dan RPJMD Pasal 2 ayat (2) huruf a: Pasal 2 ayat (2) huruf b: Pasal 2: PP No. 46 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa pelaksanaan KLHS pada dokumen RTRW, RPJPN, RPJPD, RPJMD diatur oleh masing- masing K/L yg membidangi.
  • 51. JAN •Musrenbang Desa FEB •Musrenbang Kec MAR •FORUMSKPD & •MUSRENBANG K/K APR •MUSRENBANGProv MEI •FasilitasiRKPD JUNI •Penetapan RKPD •PenyampaianRancangan KUA & PAS dari KDH kepadaDPRD JULI •KUA & PPAS disepakati AGST •Pedoman penyusunan RKA-SKPD SEPT •Penyusunan RKA-SKPD OKTO •Penyampaian RAPBD kpd DPRD NOV •Pengambilan keputusan bersama terhadap RAPBD DES •Penetapan APBD KALENDERPERENCANAANDANPENGANGGARAN

Editor's Notes

  1. (1) UU 25/2004 (SPPN); (2) UU 17/2003 (Keuangan Negara); dan UU 6/2014 (Desa).