Renja

1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
EVALUASI RENJA BERDASARKAN
PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017
Oleh:
Doddy Afianto
Tenaga Ahli Subdit Perencanaan dan Evaluasi Wil I
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri
KEMENTERIANDALAMNEGERI
REPUBLIKINDONESIA
24 November 2020

2. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
Pembangunan Daerah
1
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
TARGET
PEMBANGUNAN NASIONAL
• Peningkatan & pemerataan pendapatan masyarakat,
• kesempatan kerja,
• lapangan berusaha,
• meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik
• daya saing Daerah.
PEMBANGUNAN DAERAH
sinkronisasi dan harmonisasi
koordinasi teknis Dikoordinasikan oleh
MDN dengan Menteri Bidang
Perencanaan
K/L PROV+KAB/KOTA
TARGET
PEMBANGUNAN PROVINSI
koordinasi teknis pembangunan
dilaksanakan oleh GUBERNUR sebagai
wakil Pemerintah Pusat
PROV KAB
Merupakan perwujudan dari
pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang telah
diserahkan ke Daerah sebagai
bagian integral dari
pembangunan nasional
PembangunanDaerah
(Pasal 258 UU NO. 23 Tahun 2014)
PEMBANGUNAN DAERAH

4. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
SINKRONISASIPERENCANAAN
PembangunanNasionalDanDaerah(UUNo.23Tahun2014)
TATA RUANG SEBAGAI ACUAN DALAM PERENCANAAN  HARUS DIIMPLEMENTASIKAN
1. Sikronisasi
Perencanaan
pembangunan daerah
harus selaras dengan
perencanaan
pembangunan nasional,
salah satunya antara
lain dengan Surat
Edaran Bersama (SEB)
Mdn dengan Mppn.
2. Konsistensi
Apa yang direncanakan
dibuat anggarannya
dan apa yang
dianggarkan telah (ada)
dasar perencanaannya.
Tidak boleh lagi ada
program/kegiatan yang
ada dalam dokumen
APBD namun tidak ada
dalam RKPD (dan juga
sebaliknya).
RPJPN
PEDOMAN
5 TAHUN
PEDOMAN
PEDOMAN
DIJABARKAN
DIJABARKAN
20 TAHUN
DIACU
RPJMN RKP
RPJPD
PROV
RPJMD
PROV
RKPD
PROV
RENSTRA
PD PROV
RENJA
PD PROV
DIPEDOMANI
DIACU
DAN
DISERASIKAN
PEDOMAN DIJABARKAN
PEDOMAN
1 TAHUN
DIACU
RPJPD
K/K
RPJMD
K/K
RKPD
K/K
DIPEDOMANI
RENSTRA
PD K/K
RENJA
PD K/K
RENSTRA
K/L
RENJA
K/L
PEDOMAN
PEDOMAN
DIACU
DAN
DISERASIKA
N
PEDOMAN DIACU
PEDOMAN
RAPBN
RAPBD
PROV
RAPBD
K/K
PEDOMAN
PEDOMAN
PEDOMAN
DIPEDOMANI
DIPEDOMANI
PUSAT
DAERAH
RTRWN
RTRW PROV
RTRW
KAB/KOTA
RTR Pulau
RTR KSN
RTR KSP
RTR KSK
RDTR
SPASIAL ASPASIAL

5. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
RPJMD
Renstra
PD
Renja
PD
RKPD
KUA PPA
Rancangan
APBD
RKA-PD
RPJPD
APBD
DPA-PD
• RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;
• RPJMD dijabarkan kedalam Renstra PD dan
diterjemahkan kedalam RKPD;
• RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah
jangka menengah yang dilaksanakan melalui
Renstra PD;
• Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah
ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Renstra
PD;
• Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra
memedomani program prioritas dalam RPJMD;
• RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;
• Renja PD menerjemahkan program prioritas (RKPD)
kedalam kegiatan prioritas;
• RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;
• Realisasi (triwulan) DPA-PD menjadi dasar
pengendalian (hasil) RKPD dan Renja PD.
Arsitektur Dokumen
Perencanaan&PenganggaranDaerah
PERUMUSAN
PENGENDALIAN

6. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
Tatacara Pengendalian dan Evaluasi

7. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
Tahapan&Tatacara
PengendaliandanEvaluasiPembangunanDaerah
Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah
adalah suatu proses pemantauan dan supervisi
dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja
dan keuangan untuk memastikan tercapainya
target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

8. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
Konsistensi antara
kebijakan dengan
pelaksanaan dan
hasil rencana
pembangunan
daerah
Konsistensi antara
RPJPD dengan RPJPN
dan RTRW Nasional
Konsistensi antara
RPJMD dengan
RPJPD dan RTRW
Daerah.
Konsistensi antara
RKPD dengan RPJMD
Kesesuaian antara
capaian
pembangunan
Daerah dengan
indikator kinerja
yang telah
ditetapkan.
TujuanPengendalian&Evaluasi

9. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
RPJMD
1 2 3 4 5
RPJPD
I II III IV
RENSTRA SKPD
1 2 3 4 5
RKPD RKPD RKPD RKPD RKPD
1 2 3 4 5
Renja
SKPD
Renja
SKPD
Renja
SKPD
Renja
SKPD
Renja
SKPD
1 2 3 4 5
Perumusan Kebijakan
Pelaksanaan
Evaluasi Hasil
KUA &
PPAS
KUA &
PPAS
KUA &
PPAS
KUA &
PPAS
KUA &
PPAS
1 2 3 4 5
DPA
SKPD
DPA
SKPD
DPA
SKPD
DPA
SKPD
DPA
SKPD
1 2 3 4 5
PerbandinganAntaraPerumusanKebijakan
PelaksanaanRencana&EvaluasiHasil

10. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
SumberData&Informasi
EvaluasiHasilRencanaPembangunanDaerah
NO.
Interval Nilai
Realisasi Kinerja
Kriteria Penilaian
Realisasi Kinerja
1. 91% ≤ 100% Sangat tinggi
2. 76% ≤ 90% Tinggi
3. 66% ≤ 75% Sedang
4. 51% ≤ 65% Rendah
5. ≤ 50% Sangat Rendah
PredikatKinerja

11. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
MekanismePengendaliandanEvaluasi
01
02
03
04
05
06
Renstra PD memuat kerangka pendanaan
program dan kegiatan, sedangkan Renja PD
memuat pagu indikatif program dan
kegiatan;
Renstra PD dan Renja PD
memuat indicator beserta target
kinerja program dan kegiatan
Kepala PD melakukan pengendalian dan
evaluasi kebijakan dan pelaksanaan Renstra
PD dan Renja PD sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Tertib pelaporan (kepatuhan melaporkan)
dari pelaksana program dan kegiatan kpd
Ka OPD dan dari Kepala PD kepada Kepala
Bappeda.
Realisasi kinerja dan anggaran
setiap triwulan dari setiap PPTK
dan/atau pejabat yang
melaksanakan fungsi pengendalian
dan evaluasi Renja PD
Hasil Pengendalian Renstra dan Renja
menjadi bahan penyusunan
Pengendalian RPJMD dan RKPD

12. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
SyaratPengendaliandanEvaluasi
LENGKAP 1
Evaluasi hanya dapat dilakukan jika Kepala
SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi
perumusan kebijakan sehingga Renja SKPD
secara lengkap memuat tujuan, sasaran,
program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran, lokasi, target kinjera dan pagu indikatif
.
IDENTIFIKASI KENDALA & HAMBATAN 3
Realisasi pelaksanaan program/kegiatan hanya
dapat dilaporkan jika PPTK melakukan evaluasi
capaian kinerja dan identifikasi kendala dan
hambatan
Tepat Waktu 5
hasil evaluasi Renja SKPD harus dilakukan
tepat waktu, kesesuaian pengisian format,
keakurasian data dan informasi, diketahui dan
disetujui Kepala SKPD.
KOORDINASI
4
Laporan daya serap anggaran setiap
triwulan hanya dapat diketahui jika PPTK
berkoordinasi dengan Bendahara
Pembantu atau Bendahara Pembantu
tertib menyampaikan tembusan/salinan
laporan daya serap anggaran setiap
triwulan kepada Kepala SKPD
SESUAI
2
Kesesuaian antara Renja dan RKPD hanya
bisa dicapai bilamana Bappeda
melakukan verifikasi Renja SKPD sesuai
peraturan perundang-undangan

13. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
01 02 03 04 05
Konsistensi
Indikator kinerja, target dan
pagu indikatif
program/kegiatan konsisten
sehingga dapat dievaluasi
realisasi antara rencana dan
pelaksanaannya
Pencegahan
Inkonsistensi
program/kegiatan diketahui
pada awal penyusunan
rencana sehingga dapat
dilakukan pencegahan.
Perbaikan
Hambatan dan kendala
pelaksanaan kegiatan SKPD
setiap triwulan dapat
diketahui dan diambil
langkah-langkah perbaikan
Pelayanan Masy.
Hasil evaluasi Renja SKPD
Triwulan I s.d. Triwulan IV
adalah kinerja SKPD dalam
melaksanakan pelayanan
kepada masyarakat sesuai
dengan tugas dan fungsi
SKPD.
Koordinasi
Sebagai indikator kinerja
Bappeda dalam
mengkoordinasikan
perencanaan pembangunan
di daerah prov/kab/kota.
ManfaatPengendaliandanEvaluasi

14. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
 Evaluasi terhadap hasil Renja mencakup program dan kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif.
 Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah
provinsi.
 Penilaian digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator
kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana dan kendala yang
dihadapi.
 Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program,
kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja
Perangkat Daerah provinsi dicapai, untuk mewujudkan visi, misi Renstra
Perangkat Daerah provinsi serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan
Daerah provinsi.
 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah provinsi dilakukan setiap
triwulan dalam tahun anggaran berjalan.
EVALUASITERHADAPHASILRENJA

15. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
 Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja
Perangkat Daerah.
 Dalam hal hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/
penyimpangan, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan
perbaikan/penyempurnaan.
 Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah menjadi bahan bagi penyusunan
Renja Perangkat Daerah untuk tahun berikutnya.
 Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada
Gubernur melalui kepala BAPPEDA setiap triwulan dalam tahun
anggaran berkenaan.
EVALUASITERHADAPHASILRENJA

16. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
No Kode
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan
(output)
Target
RPJMD
pada
Tahun ....
s/d ....
(Periode
RPJMD)
Realisasi
Capaian Kinerja
RPJMD s/d
RKPD Tahun
Lalu (n-2)
Target Kinerja
dan Anggaran
RKPD Tahun
berjalan
(tahun n-1)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
yang Dievaluasi
(tahun n-1)
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
RKPD Tahun
n-1 (%)
Realisasi
Kinerja &
Anggaran
RPJMD s/d
Tahun n-1
(Akhir Thn
Pelaks RKPD)
Tingkat
Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran
RPJMD s/d
Tahun n-1
(%)
SKPD
Penang-
gung
Jawab
Ket.
I II III IV
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11
13 = 12/7 x
100%
14 = 6 + 12
15=14/5
x100% 16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Urusan ….
Bid. Urusan …..
1.
Program …..
Formulir Evaluasi Hasil RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota
Provinsi/Kabupaten/Kota*) .......................……..
Tahun ....
Sasaran pembangunan tahunan provinsi/kabupaten/kota*):
………………………… (Diisi dengan sasaran pembangunan tahunan yang terdapat dalam RKPD provinsi/kabupaten/kota).

17. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
No Kode
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan
(output)
Target
Renstra
pada
Tahun
2023
Realisasi
Capaian Kinerja
Renstra s/d
Tahun 2019
Target Kinerja
dan Anggaran
Renja Tahun
2020
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran Renja
Tahun 2020
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Tahun 2020
Realisasi
Kinerja &
Anggaran
Renstra s/d
Tahun 2020
Tingkat
Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran
Renstra s/d
Tahun 2020
Unit Kerja
Penang-
gung
Jawab
Ket.
I II III IV
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11
13 = 12/7 x
100%
14 = 6 + 12
15=14/5
x100% 16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Urusan ….
Bid. Urusan …..
1.
Program …..
Formulir Evaluasi Hasil Renja Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2020
Sasaran pembangunan tahunan provinsi*):
………………………… (Diisi dengan sasaran pembangunan tahunan yang terdapat dalam RKPD provinsi).

18. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
APBD
PMDN 90 &
K.MDN 050-3708
KUA & PPAS
PMDN 90
PEMETAAN
PMDN 90
Pelaksanaan Pelaksanaan
EVALUASI
RPJMD
PMDN 13
Pelaksanaan
TW I 2021 TW II 2021 TW III 2021 TW IV 2021
Rev. RPJMD
PMDN 90 P-RKPD
PMDN 90
RKPD
PMDN 13
Alat Bantu
Evaluasi telah
menggunakan Program
dan kegiatan yang ada
dalam RPJMD dan
Renstra perubahan
SKEMA EVALUASI RKPD TAHUN 2021

19. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
No Kode
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
Pemetaan
Program/Keg
/Sub keg
Dalam APBD
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan
(output)
Target
Renstra
pada
Tahun
2023
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra s/d
Tahun 2020
Target Kinerja
dan Anggaran
Renja Tahun
2021
Realisasi Kinerja APBD Pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran Renja
Tahun 2021
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Tahun 2021
Realisasi
Kinerja &
Anggaran
Renstra s/d
Tahun 2021
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renstra s/d
Tahun 2021
Unit Kerja
Penang-
gung
Jawab
Ket.
I II III IV
1 2 3 3.a. 4
5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11
13 = 12/7 x
100%
14 = 6 + 12
15=14/5
x100% 16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Urusan ….
Bid. Urusan …..
1.
Program …..
TABEL BANTU EVALUASI TAHUN 2021

20. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
20
TERIMA KASIH