Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran
AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten
Kerinci
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. ...
FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran
AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten
Kerinci
2
Rencana Pembangunan Jan...
FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran
AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten
Kerinci
3
Undang-undang Nomor 32 ...
FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran
AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten
Kerinci
4
BAB II PEMBAHASAN
2.1. ...
FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran
AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten
Kerinci
5
memberikan visi yang ak...
FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran
AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten
Kerinci
6
Gambar. 1. Bagan Alir T...
FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran
AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten
Kerinci
7
2.1.2. RPJMD Kabupaten ...
FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran
AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten
Kerinci
8
pembangunan nasional, a...
FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran
AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten
Kerinci
9
Gambar 2. Bagan Alir Pe...
FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran
AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten
Kerinci
10
2.1.3. Keterkaitan RPJ...
FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran
AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten
Kerinci
11
Gambar 3. Keterkaitan ...
FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran
AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten
Kerinci
12
pembangunan 5 (lima) t...
FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran
AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten
Kerinci
13
2.1.4. Rencana Strateg...
FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran
AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten
Kerinci
14
g. Kegiatan SKPD merup...
FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran
AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten
Kerinci
15
yang memuat indikator ...
FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran
AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten
Kerinci
16
 Bappeda menghimpun s...
FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran
AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten
Kerinci
17
masa transisi pasca Pe...
FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran
AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten
Kerinci
18
Dokumen RKPD Kabupaten...
FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran
AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten
Kerinci
19
Tabel 1. Agenda Kerja ...
FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran
AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten
Kerinci
20
Dari tabel 1 alir diat...
FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran
AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten
Kerinci
21
Tabel 2. RUMUSAN RENCA...
FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran
AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten
Kerinci
22
1.06 . 1.06.1 . 17 . 1...
FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran
AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten
Kerinci
23
FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran
AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten
Kerinci
24
2.2. Penganggaran Daer...
FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran
AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten
Kerinci
25
umum dalam penyusunan ...
FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran
AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten
Kerinci
26
yang nantinya akan dig...
FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran
AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten
Kerinci
27
FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran
AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten
Kerinci
28
Tabel 3 Agenda Kerja P...
FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran
AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten
Kerinci
29
Dari tabel 3 alir diat...
FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran
AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten
Kerinci
30
5. Penyempurnaan Raper...
FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran
AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten
Kerinci
31
Tabel 4 RANCANGAN PLAF...
FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran
AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten
Kerinci
32
FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran
AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten
Kerinci
33
FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran
AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten
Kerinci
34
FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran
AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten
Kerinci
35
2.3. Laporan Keteranga...
FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran
AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten
Kerinci
36
BAB III PERMASALAHAN D...
FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran
AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten
Kerinci
37
DAFTAR PUSTAKA
_______...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Makalah PROSES PERENCANAAN

makalah

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

Makalah PROSES PERENCANAAN

  1. 1. FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten Kerinci 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perencanaan pembangunan daerah merupakan kunci utama dari siklus manajemen pembangunan yang dalam proses penyusunannya harus dilakukan secara obyektif, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan guna mencapai tujuan pembangunan secara optimal dan sesuai dengan harapan. Hasil pembangunan yang diharapkan sangat tergantung pada matangnya perencanaan yang disusun sebelumnya. Suatu perencanaan yang disusun tanpa memperhatikan data objektif dilapangan dan kerangka berfikir logis akan berdampak buruk dalam perencanaan pembangunan daerah itu sendiri, sehingga membawa akibat pada kurang efektifnya pembangunan yang dilakukan bagi kepentingan masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap citra dan kredibilitas pemerintah semakin menurun. Perencanaan berperan sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan dalam skala daerah dan nasional. Daerah sebagai suatu bagian dari organisasi pemerintahan harus menyusun perencanaan guna mencapai tujuan pembangunan dengan memperhitungkan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan diperlukan karena keinginan masyarakat yang tak terbatas sedangkan sumber daya (anggaran) yang ada terbatas. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional yang dimaksud tersebut terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang; rencana pembangunan jangka menengah; dan rencana pembangunan tahunan. Disamping itu, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
  2. 2. FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten Kerinci 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD); Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Dalam periode tahunan terdapat RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), yang merupakan hasil dari penjaringan aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang dimulai dari tingkat desa/kelurahan hingga musrenbang tingkat kabupaten. Selanjutnya rencana kerja dan pendanaan pada RKPD Kabupaten Kerinci dijadikan pedoman dalam proses pembuatan anggaran (penganggaran). Anggaran merupakan instrumen penting bagi Pemerintah untuk menetapkan prioritas program pembangunan di tingkat daerah. Anggaran dalam APBD Kabupaten Kerinci menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah untuk satu tahun, yang mana merupakan hasil akhir dari proses perencanaan dan penganggaran daerah selama setahun penuh sebelum tahun anggaran. APBD Kabupaten Kerinci merefleksikan alokasi anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas yang telah disepakati dalam dokumen PPAS untuk satu tahun anggaran. Rencana pembangunan yang memperoleh alokasi anggaran tercermin dalam pos belanja di APBD Kabupaten Kerinci. Melalui belanja, Pemerintah menghasilkan barang dan jasa yang ditujukan kepada masyarakat. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 167, belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah, yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar dan lainnya. Penganggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci diawali dengan penyusunan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) setelah diketahui informasi berapa ketersediaan anggaran. PPAS berfungsi sebagai dokumen untuk pembicaraan pendahuluan APBD yang menjembatani antara perencanaan (RKPD) dengan kebijakan dan rancangan anggaran berdasar pada ketersediaan atau pagu anggaran. Kemudian PPAS yang telah disepakati dijadikan pedoman untuk menyusun RAPBD yang kemudian disahkan menjadi APBD.
  3. 3. FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten Kerinci 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan telah diubah dengan undang-undanga nomor 23 Tahun 2014 Pasal 71 ayat (2), mengamanat bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD yang dilakukan satu kali dalam satu tahun paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) mencakup penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan, dan Tugas Umum Pemerintahan. LKPJ Kabupaten Kerinci disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kerinci yang merupakan penjabaran tahunan RPJMD kabupaten Kerinci dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kerinci. 1.2. Tujuan Berdasarkan latar belakang diatas adapun tujuan dalam makalah ini adalah : 1. Untuk mengetahui Bagaimana Proses dan Tahapan Perencanaan Penganggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. 2. Untuk mengetahui Permasalahan dalam Tahapan Penyusunan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.
  4. 4. FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten Kerinci 4 BAB II PEMBAHASAN 2.1. Perencanaan Daerah Penyusunan rencana pembangunan daerah dimaksud dirumuskan oleh pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Penyusunan rencana pembangunan daerah terdiri dari (i) RPJPD untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP nasional; dan (ii) RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dan memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dari kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional. 2.1.1. RPJPD Kabupaten Kerinci (2005-2025) RPJPD merupakan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan periode waktu selama 20 tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Sebagaimana substansi keberadaannya, dokumen RPJP Daerah menjadi suatu kerangka strategis yang menjadi arah terhadap setiap upaya, keputusan dan tindakan pembangunan baik dalam periode jangka pendek maupun jangka menengah. Dalam kapasitas tersebut, maka dokumen perencanaan jangka panjang harus mampu menjawab tantangan dan
  5. 5. FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten Kerinci 5 memberikan visi yang akan dicapai dari program-program pembangunan pada akhir periode perencanaan. RPJPD Kabupaten Kerinci dalam penyusunannya mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jambi dilakukan melalui penyelarasan antara visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Kerinci dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional dan Provinsi Jambi, berpedoman juga pada RTRW Kabupaten Kerinci dilakukan melalui penyelarasan antara visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kerinci dengan arah dan kebijakan RTRW Kabupaten Kerinci, dan memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya, melalui penyelarasan antara arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dan pemanfaatan strukturserta pola ruang kabupaten/kota lain sekitarnya. Penyusunan RPJPD Kabupaten Kerinci 2005-2025 dengan beberapa tahapan yaitu : 1. persiapan penyusunan RPJPD 2. penyusunan rancangan awal RPJPD, 3. pelaksanaan musrenbang RPJPD, 4. perumusan rancangan akhir RPJPD dan, 5. penetapan RPJPD. Tahapan peyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kerinci untuk lebih jelanya dapat dilihat pada gambar 1 Dibawah ini :
  6. 6. FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten Kerinci 6 Gambar. 1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan RPJP Kabupaten Kerinci 2005-2025 Sumber :Lampiran II Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
  7. 7. FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten Kerinci 7 2.1.2. RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019 Perumusan kebijakan dokumen RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019 memuat Visi, Misi dan Program Kerja dari Bupati dan Wakil Bupati Kerinci, Provinsi Jambi atas nama DR. H. Adirozal, M.Si sebagai Bupati dan Zainal Abidin, SH, M.Hum sebagai Wakil Bupati terpilih Tahun 2014-2019 yang telah dilantik oleh Gubernur Jambi pada tanggal 08 Maret 2014. Penyusunan RPJMD dimaksud merupakan kewajiban dari setiap kepala daerah yang telah dilantik sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang mengamanatkan antara lain, bahwa RPJMD memuat visi, misi dan program kepala daerah. RPJMD tersebut setelah dikonsultasikan dengan Gubernur Jambi selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka tahapan dan tatacara RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019 dirumuskan dengan berpedoman dan memperhatikan pula dokumen rencana sebagai berikut : 1. Berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kerinci Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032. Hal ini untuk menjamin, agar ada keselarasan antara arah kebijakan dan sasaran pokok Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program yang terdapat dalam dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), termasuk keselarasan antara visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dan dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang Kabupaten Kerinci; 2. Memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2009-2014, Draft Rancangan Awal RPJM Nasional Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2010-2015. Hal ini bertujuan agar ada keselarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas
  8. 8. FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten Kerinci 8 pembangunan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah; 3. Memperhatikan RPJMD dan RTRW kabupaten/kota tetangga lainnya. Hal ini pada satu sisi, untuk menjamin agar adanya penyelarasan antara pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kabupaten Kerinci dengan kabupaten/kota tetangga sekitarnya. Pada sisi lain sebagai landasan dalam kerangka pelaksanaan kerjasama daerah dengan kabupaten/kota tetangga se Provinsi Jambi; 4. Memperhatikan dan mempertimbangkan saran dan masukan hasil pelaksanaan Musrenbang RPJMD Kabupaten Kerinci dari seluruh masyarakat, akademisi/pakar perguruan tinggi, kalangan dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dilingkungan Kabupaten Kerinci.
  9. 9. FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten Kerinci 9 Gambar 2. Bagan Alir Penyusunan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019 Sumber : Lampiran III Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
  10. 10. FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten Kerinci 10 2.1.3. Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Lainnya. 2.1.3.1. Hirarki Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014- 2019, selain memperhatikan dokumen RPJMN Tahun 2010-2014 dan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 juga memperhatikan dokumen RPJMD dan RTRW kabupaten/kota tetangga lainnya. Oleh karena itu, dokumen RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional, rencana pembangunan Provinsi Jambi dan rencana pembangunan jangka menengah kabupaten/kota terdekat. Hal ini penting, dalam rangka mewujudkan makna pembangunan nasional, dimana rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah, harus dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Gambar 3. dibawah ini merupakan gambaran keterkaitan antar RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019 dengan dokumen rencana pembangunan lainnya.
  11. 11. FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten Kerinci 11 Gambar 3. Keterkaitan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya Dari gambar 3. alir diatas, dapat dijelaskan, bahwa dokumen RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019 yang berlaku efektif terhitung mulai tahun 2015, sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana. Peraturan perundang-undangan terkait telah mengamanatkan, bahwa dokumen RPJMD memuat visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala terpilih untuk periode 2014-2019 yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kerinci Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2010-2014 serta draft Rancangan Awal RPJMN Tahun 2015-2019. Selanjutnya dilakukan penyelarasan dan mensinkronkan tujuan dan sasaran RPJMD dengan arah kebijakan dan sasaran pokok dari RPJPD untuk periode 5 (lima) tahunan berkenaan. Langkah berikutnya dokumen RPJMD Kabupaten Kerinci dijadikan sebagai landasan dalam perumusan kebijakan rencana
  12. 12. FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten Kerinci 12 pembangunan 5 (lima) tahunan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), perumusan rencana pembangunan daerah tahunan (RKPD) dan perumusan rencana pembangunan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. 2.1.3.2. Hubungan Dokumen RPJMD dengan RTRW dan Dokumen KLHS. Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa dalam penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014- 2019 ini, selain memperhatikan dokumen RPJPD Kabupaten Kerinci Tahun 2005-2025, juga memperhatikan hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Kerinci 5 (lima) tahun yang lalu, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kerinci Tahun 2012 - 2032 dan dokumen RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, maka proses selanjutnya untuk menjamin bahwa implementasi RPJMD akan sejalan dengan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam sesuai kapasitas daya dukungnya, maka juga dilakukan tenelaah terhadap hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang memuat data dan informasi tentang daya dukung sumber daya alam dan kondisi ekosistem lingkungaan hidup Kabupaten Kerinci.
  13. 13. FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten Kerinci 13 2.1.4. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (RENSTRA SKPD) Penyusunan Rencana Strategis SKPD mengacu pada RPJMD Kabupaten Kerinci disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah Kabupaten Kerinci dan bersifat indikatif. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat : a. Visi SKPD merupakan keadaan yang ingin diwujudkan SKPD pada akhir periode Renstra SKPD, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD. b. Misi SKPD merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi, dalam rangka mewujudkan visi SKPD. c. Tujuan SKPD merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. d. Strategi SKPD merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi SKPD. e. Kebijakan SKPD merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani SKPD, dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra SKPD. f. Program SKPD merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
  14. 14. FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten Kerinci 14 g. Kegiatan SKPD merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD Kabupaten Kerinci melewati 5 (lima) tahapan penyusunan Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci sebagai berikut: 1. Persiapan penyusunan Renstra SKPD;  Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra SKPD;  orientasi mengenai Renstra SKPD;  penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra SKPD; dan  penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. 2. Penyusunan rancangan Renstra SKPD;  Perumusan rancangan Renstra SKPD - pengolahan data dan informasi; - analisis gambaran pelayanan SKPD Kabupaten Kerinci; - review renstra kementerian/lembaga dan Renstra SKPD provinsi Jambi; - penelaahan RTRW Kabupaten Kerinci; - analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Kabupaten Kerinci; - perumusan isu-isu strategis; - perumusan visi dan misi SKPD kabupaten/kota; - perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD kabupaten/kota; - perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD kabupaten/kota; - mempelajari surat edaran Bupati Kerinici perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD Kabupaten Kerinci beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD Kabupaten Kerinci
  15. 15. FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten Kerinci 15 yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD Kabupaten Kerinci; - perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD Kabupaten Kerinci, guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD Kabupaten Kerinci yang menjadi tugas dan fungsi SKPD Kabupaten Kerinci - perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan; - perumusan indikator kinerja SKPD Kabupaten Kerinci yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kerinci; - pelaksanaan forum SKPD Kabupaten Kerinci. 3. Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD; Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD, yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kerinci yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.Penyempurnaan rancangan Renstra SKPD bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kerinci. 4. Penetapan Renstra SKPD.  Rancangan akhir Renstra SKPD disampaikan kepala SKPD kepada kepala Bappeda Kabupaten Kerinci untuk memperoleh pengesahan kepala daerah.  Rancangan akhir Renstra SKPD Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi akhir oleh Bappeda.  Verifikasi akhir harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD dengan RPJMD Kabupaten Kerinci, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya.
  16. 16. FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten Kerinci 16  Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra SKPD Kabupaten Kerinci yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan.  Pengesahan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.  Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD.  Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD dengan keputusan Bupati Kerinci, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kerinci ditetapkan.  Penetapan Renstra SKPD oleh kepala SKPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra SKPD disahkan oleh Bupati Kerinci. 2.1.5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Penyusunan RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2015 dilaksanakan dengan menggunakan empat pendekatan, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif ,bottom-up, dan top-down. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergisitas antar wilayah, antar ruang, dan antar waktu, serta antar urusan pemerintahan dan stakeholders pembangunan daerah. Pendekatan teknokratik dalam penyusunan perencanaan pendapatan dan perencanaan belanja menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah. Kemudian pendekatan partisipatif yaitu pendekatan dalam perencanaan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan di Kabupaten Kerinci. Sedangkan proses perencanaan dengan pendekatan bottom-up dan top-down yaitu pendekatan perencanaan yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga tingkat provinsi dan nasional. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kerinci Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang merupakan rencana kerja pembangunan daerah di
  17. 17. FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten Kerinci 17 masa transisi pasca Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kerinci sebelum ditetapkannya RPJMD Kabupaten Kerinci 2014-2019. Sehingga penyusunan RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan daerah Tahun 2015, bahwa, untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif tahun pertama yang disusun dalam Rancangan Awal RPJMD sebagai landasan penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 yang nantinya ditetapkan menjadi tahun pertama dari indikasi rencana program yang disertai kebutuhan pendanaan RPJMD yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain itu penyusunan RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2015 juga mempertimbangkan hasil kinerja pembangunan daerah yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena dan isu strategis yang dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD, serta mempertimbangkan sinergitas antarsektor pembangunan. Selanjutnya, dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, maka perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kerinci yang dituangkan dalam program/kegiatan pembangunan akan mempertimbangkan skala prioritas serta kebutuhan yang mendesak. Teknik penyusunan RKPD sebagaimana diatur Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Bappeda dalam melakukan penyusunan RKPD berkoordinasi dengan kepala SKPD di daerah dan Bappeda Provinsi serta melibatkan pelaku pembangunan terkait. Selain itu sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan, RKPD memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun. RKPD juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumberlainnya.
  18. 18. FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten Kerinci 18 Dokumen RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2015 berfungsi sebagai acuan penetapan Renja SKPD Tahun 2015 serta dasar Penyusunan Rancangan KUA-PPAS dan penyusunan RAPBD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2015. Selain itu RKPD juga berfungsi mendorong partisipasi masyarakat dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat guna mewujudkan rasa keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Jangka waktu dan kegiatan penyusunan dokumen RKPD sangat ketat dan padat, untuk itu perlu disusun agenda kerja tim yang merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen RKPD dengan satuan waktu sejak persiapan sampai dengan penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD. Agenda kerja tersebut dapat dituangkan dalam sebuah matrik kalender kegiatan. Seperti terlihat pada Tabel 1 berikut :
  19. 19. FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten Kerinci 19 Tabel 1. Agenda Kerja Penyusunan RKPD, Renja SKPD Kabupaten Kerinci Sumber :Lampiran V Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
  20. 20. FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten Kerinci 20 Dari tabel 1 alir diatas, dapat dijelaskan, bahwa penyusunan RKPD Kabupaten Kerinci ada beberapa tahapan yang harus dijalankan dalam proses perencanaan di Kabupaten Kerinci dimana tahapan tersebut antara lain : 1. Pembentukan Tim penyusun RKPD/Renja SKPD Kabupaten Kerinci 2. Menyusun rancangan awal RKPD dan Rancangan Renja SKPD Kabupaten Kerinci. 3. Konsultasi Publik 4. Musrenbang Desa/Kelurahan 5. Lanjutan penyusunan rancangan awal Renja SKPD 6. Musrenbang Kecamatan 7. Pembahasan rancangan renja SKPD pada Forum SKPD Kabupaten Kerinci 8. Penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Kerinci 9. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Kerinci 10. Perumusan rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kerinci 11. Penetapan perkada RKPD Kabupaten Kerinci 12. Penetapan Renja SKPD Kabupaten Kerinci Hasil dari proses tahapan tersebut adalah sebuah Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kerinci, sebagai acuan bagi SKPD untuk menyusun Renja SKPD. Seperti terlihat pada matrik RKPD Kabupaten Kerinci dibawah ini :
  21. 21. FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten Kerinci 21 Tabel 2. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN RENCANA TAHUN 2015 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016 LOKASI TARGET/ CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF TARGET/ CAPAIAN KINERJA JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.06 . 1.06.1 . 17 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3.967.759.228 4.562.923.112 1.06 . 1.06.1 . 17 . 12 Penyusunan dan penetapan RANPERDA sistem perencanaan pembangunan daerah - Terlaksananya Penyusunan RAPERDA sistem perencanaan pembangunan daerah Bappeda Kab. Kerinci 1 dokumen 74.365.000,00 1 dokumen 85.519.750,00 1.06 . 1.06.1 . 17 . 13 Whorkshoop penyusunan dokumen perencanaan - Terlaksananya Sosialisasi Fungsional Perencana Bappeda Kab. Kerinci 1 Kali 126.950.000,00 1 Kali 145.992.500,00 1.06 . 1.06.1 . 17 . 14 Review RPJMD dan RENSTRA SKPD 2014-2019 - Tersedianya dokumen RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014 - 2019 Bappeda Kab. Kerinci 1 Dokumen 101.020.000,00 1 Dokumen 116.173.000,00 1.06 . 1.06.1 . 17 . 15 Pengelolaan sistem perencanaan pembangunan daerah - Terlaksananya Pengelolaan sistem Informasi perencanaan daerah (SIPPD) Kab. Kerinci Bappeda Kab. Kerinci 12 bulan 81.351.000,00 12 bulan 93.553.650,00
  22. 22. FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten Kerinci 22 1.06 . 1.06.1 . 17 . 16 Pelaksanaan MUSRENBANG RKPD - Terlaksananya Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Nasional Bappeda Kab. Kerinci 4 kali 289.928.000,00 4 kali 333.417.200,00 1.06 . 1.06.1 . 17 . 17 Penyusunan dan penetapan RKPD - Dokumen RKPD Tahun 2016 - Dokumen RKPD-P tahun 2015 - Rancangan awal RKPD 2017 Bappeda Kab. Kerinci 100 buku 102.170.000,00 100 buku 117.495.500,00 1.06 . 1.06.1 . 17 . 18 Penyusunan KUA-APBD dan prioritas dan flapon anggaran sementara - Dokumen KUA-P Tahun 2015 - Dokumen KUA Tahun 2016 - Dokumen PPAS Tahun 2016 Bappeda Kab. Kerinci 100 buku 318.955.000,00 100 buku 366.798.250,00 1.06 . 1.06.1 . 17 . 19 Penyusunan penetapan kinerja pemerintah daerah Terlakasananya penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah daerah tahun 2015 Bappeda Kab. Kerinci 1 dokumen 27.900.000,00 1 dokumen 32.085.000,00 1.06 . 1.06.1 . 17 . 20 Asistensi RENJA SKPD Terlaksananya Asistensi, Fasilitasi dan Penetapan RENJA SKPD Bappeda Kab. Kerinci 46 SKPD 128.775.000,00 46 SKPD 148.091.250,00 Sumber :Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tahun 2016
  23. 23. FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten Kerinci 23
  24. 24. FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten Kerinci 24 2.2. Penganggaran Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran. Artinya bahwa penetapan kebijakan serta target pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan daerah dalam APBD merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sangat menentukan kualitas APBD. Oleh karena itu, penyusunan APBD harus dilakukan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan ketelitian tersendiri. Hal ini dimaksudkan agar dokumen APBD yang tersusun dapat realisitis, rasional dan akuntabel sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien. 2.2.1. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Salah satu tahapan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA). Dari sisi legal, Pasal 310 ayat 1 Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD. Hal ini sejalan dengan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan bahwa dalam penyusunan KUA dan PPAS Kepala Daerah berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Hal ini Berarti bahwa proses penyusunan KUA harus mengikuti program dan kegiatan yang telah tercantum pada RKPD. Dengan kata lain dokumen KUA harus searah dengan RKPD. Secara substansi dokumen KUA Tahun Anggaran 2016 adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk tahun 2016. Dengan demikian, maka dokumen KUA tahun 2016 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun anggaran 2016 yang menjadi pedoman dan ketentuan
  25. 25. FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten Kerinci 25 umum dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2016. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. 2.2.2. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri dan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya yang menghasilkan Nota Kesepakatan tentang Prioritas Plafon Anggaran Sementara. PPAS disusun dengan tahapan : a. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah; b. Menentukan prioritas program pada masing-masing urusan; dan c. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan. Skala prioritas pembangunan daerah tahun 2016 mengacu pada RKPD Kabupaten Kerinci tahun 2016 yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kerinci tahun 2014-2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi tahun 2011-2015 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019. Penentuan prioritas dan pengalokasian plafon anggaran sementara diuraikan berdasarkan klasifikasi belanja langsung pada SKPD dalam bentuk program dan kegiatan serta belanja tidak langsung (belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga). Untuk merealisasikannya dibutuhkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dan DPRD Kabupaten Kerinci
  26. 26. FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten Kerinci 26 yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2016. Dengan tujuan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2016. Sejalan dengan proses perencanan yang mana telah dijelaskan sebelumnya, begitu juga dengan proses penyusunan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Kerinci juga sangat ketat dan padat, untuk itu perlu disusun agenda kerja tim yang merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan Anggaran dengan satuan waktu sejak penyusunan KUA dan PPAS sampai dengan ditetapkannya APBD Kabupaten kerinci Agenda kerja tersebut dapat dituangkan dalam sebuah matrik kalender kegiatan. Seperti terlihat pada Tabel 3 sebagai berikut :
  27. 27. FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten Kerinci 27
  28. 28. FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten Kerinci 28 Tabel 3 Agenda Kerja Penyusunan Anggaran Kabupaten Kerinci Sumber :Lampiran V Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
  29. 29. FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten Kerinci 29 Dari tabel 3 alir diatas, dapat dijelaskan, bahwa penyusunan Anggaran Kabupaten Kerinci melalui beberapa tahapan antara lain :  Tahapan Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Kerinci 1. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS, lalu disampaikan kepada Bupati Kerinci, untuk mendapatkan disposisi Bupati Kerinci agar KUA dan PPAS Kabupaten Kerinci dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 2. Rancangan KUA dan PPAS juga disampaikan kepada DPRD Kabupaten Kerinci. 3. Rancangan KUA dan PPAS dibahas di DPRD secara bersama- sama antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan DPRD Kabupaten Kerinci. 4. Penerbitan NOTA Kesepakatan KUA dan PPAS antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan DPRD Kabupaten Kerinci.  Penyusunan RAPBD Kabupaten Kerinci 1. Penyiapan Surat Edaran (SE) tentang pedoman penyusunan RKA – SKPD. 2. Penetapan Surat Edaran (SE) tentang pedoman penyusunan RKA – SKPD. 3. Penyusunan RKA – SKPD 4. Pembahasan RKA – SKPD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 5. Penyempurnaan RKA – SKPD 6. Penyiapan Raperda APBD  Pembahasan dan Penetapan APBD Kabupaten Kerinci 1. Penyampaian Raperda APBD beserta lampirannya oleh Bupati kerinci kepada DPRD Kabupaten Kerinci. 2. Pembahasan Raperda APBD Oleh DPRD Kabupaten Kerinci 3. Persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati Kerinci 4. APBD kabupaten Kerinci di evaluasi oleh Oleh Gubernur Jambi
  30. 30. FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten Kerinci 30 5. Penyempurnaan Raperda APBD berdasarkan hasil evaluasi oleh Gubernur Jambi. 6. Penetapan Perda tentang APBD Kabupaten Kerinci
  31. 31. FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten Kerinci 31 Tabel 4 RANCANGAN PLAFON ANGGARAN SKPD KABUPATEN KERINCI 2016
  32. 32. FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten Kerinci 32
  33. 33. FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten Kerinci 33
  34. 34. FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten Kerinci 34
  35. 35. FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten Kerinci 35 2.3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan telah diubah dengan undang-undanga nomor 23 Tahun 2014 Pasal 71 ayat (2), mengamanat bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD yang dilakukan satu kali dalam satu tahun paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. Ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan (a) Urusan Desentralisasi, (b) Tugas Pembantuan, dan (c) Tugas Umum Pemerintahan. LKPJ disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan RPJMD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD, dan dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD, selanjutnya berdasarkan hasil pembahasan, maka DPRD menetapkan dengan Keputusan DPRD, Keputusan DPRD akan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, dan Keputusan DPRD disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan dan Apabila LKPJ tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.
  36. 36. FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten Kerinci 36 BAB III PERMASALAHAN DAN SOLUSI Berdasarkan urian diatas terdapat beberapa permasalahan pada perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban riil yang terjadi pada tahapan penyusunan APBD Kabupaten Kerinci. 2.1. Permasalahan 1. Inkonsistensi antara Dokumen Perencanaan dan APBD 2. Persentase hasil musrenbang yang terakomodir dalam APBD sangat rendah. 3. Pada saat pembahasan sarat dengan kepentingan Pribadi dan Golongan 4. Cenderung mempedomani anggaran tahun lalu (incremental) tanpa memperhatikan permasalahan yang ada di daerah. 5. Mayoritas TAPD dan DPRD belum menguasi perencanaan dan penganggaran. 2.2. Solusi 1. Perlu komitmen antara Legislatif dengan Eksekutif 2. Sebelum dilaksanakan musrenbangdes SKPD harus turun ke desa- desa untuk memaparkan prioritas kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD . 3. DPRD dan TAPD dalam menyusun dokumen perencanaan dan APBD harus berdasarkan sklala prioritas yang tertuang dalam RPJMD dan Visi dan Misi Kepala Daerah. 4. Dalam penyusunan APBD harus berdarakan RPJMD dan Isu-isu Stragis, dan perlu memperhatikan permasalahan yang terjadi pada saat penyusunan APBD. 5. Peningkatan SDM baik pada TAPD maupun DPRD dalam hal penyusunan APBD Kabupaten Kerinci.
  37. 37. FR 2016 Makalah Perencanaan dan Penganggaran AnalisisPerencanaandanPenganggaranKabupaten Kerinci 37 DAFTAR PUSTAKA _________________,.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. _________________,.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. _________________, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Peraturan _________________, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. _________________, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat _________________, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang mengamanatkan antara lain, bahwa RPJMD memuat visi, misi dan program kepala daerah. _________________, Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. _________________, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. _________________, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan daerah Tahun 2015.

×